cover
Filter by Year
Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area
Published by Universitas Medan Area
Articles
77
Articles
‚Äč
HUBUNGAN KARAKTERISTIK ISTRI, KARAKTERISTIK SUAMI DAN KARAKTERISTIK WILAYAH DENGAN KEMISKINAN RUMAH TANGGA DI KALIMANTAN SELATAN

Kartika, Norma Yuni ( LAMBUNG MANGKURAT UNIVERSITY )

Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 6, No 2 (2018): PUBLIKAUMA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

The goal of this paper is to review the characteristic of household poverty is South Kalimantan. This research is an analysis of secondary data sourced from the result of Indonesian Demographic and Health Survey (SDKI in Indonesia) in 2012, with 910 respondents of women who married were they are 15-49 years old who is still a couple as husband and wife when this survey took place. Analyzed using logistic regression test which using Software Statistical Package Social Science. Found that wife who didn‚??t finish their nine years basic education, with their first age marriage under 18 years old and do not working 14,4% of them get risk for their household in poverty. Husband who didn‚??t finish their nine years basic education and difference of region‚??s characteristic 22,9% of them get risk for their household in poverty in South Kalimantan. Education improve ment for wife and husband both in rural or urban is a human resourch improvement and opportunities to compete for work, especially for women at once maturing their first age marriage in order their household can be free from poverty.

COLLABORATIVE GOVERNANCE DAN MASYARAKAT DALAM PERBAIKAN PERMUKIMAN KUMUH UNTUK KOTA YANG BERKELANJUTAN

Lestari, Mega Puji ( Universitas Sebelas Maret ) , Nugroho, Rino Ardhian ( Universitas Sebelas Maret )

Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 6, No 2 (2018): PUBLIKAUMA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Artikel ini menjelaskan tentang bagaimana Collaborative Governance dalam perbaikan permukiman kumuh yang berorientasi pada permukiman yang berkelanjutan dan keterlibatan masyarakat didalamnya. Penelitian ini menggunakan metode systematic review. Dua database penelitian digunakan : Science Direct dan Scopus¬ģ. Kajian ini menemukan Collaborative Governance dalam perbaikan permukiman kumuh berupa pelibatan berbagai stakeholders baik pihak pemerintah, swasta dan lokal dalam hal ini masyarakat dalam segala tahap kebijakan / program. Model Upgrading Slum Area (Perbaikan Permukiman Kumuh) di setiap negara berbeda beda ada setidaknya 3 model yang digunakan, yaitu peningkatan keuangan mikro masyarakat, perbaikan arsitektur rumah menggunakan vernacular architecture dan pemenuhan air, listrik dan sanitasi tetapi semuanya memiliki tujuan akhir yang sama yaitu guna mewujudkan permukiman yang berkelanjutan (Sustainability City). Tidak semua negara melibatkan masyarakat dan hasilnya menujukkan bahwa keterlibatan masyarakat sebagai subjek dinilai penting dalam perbaikan permukiman kumuh ini agar perbaikan tersebut menjadi optimal.¬† Hanya 17% jurnal yang relevan mengungkapkan bahwa penelitian yang sangat terbatas telah dilakukan di bidang kebijakan perbaikan permukiman kumuh dan diharapkan peneliti selanjutnya membahas kebijakan permukiman kumuh khususnya di daerah yang memiliki permukiman kumuh lainnya.

TANTANGAN REFORMASI BIROKRASI BERBASIS E-PROCUREMENT DI INDONESIA

Adi, Yusri

Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 6, No 2 (2018): PUBLIKAUMA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Penggunaan teknologi informasi sebagai media efektif dari segi biaya dan penyederhanaan keseluruhan proses dengan transaksi bisnis online. e-procurement ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 di bidang pengadaan barang dan jasa di Indonesia khususnya di pemerintahan. Di Indonesia penerapan e-procument dikenal lembaga khusus LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah). Sistem e-procurement di Indonesia lebih di kenal dengan arti LPSE atau Service Pengadaan dengan Elektronik (LKPP, 2016), pengadaan barang serta jasa dengan elektronik dalam pelayanan publik akan menciptakan transparansi, akuntabilitas, tingkatkan akses pasar, persaingan perebutan usaha yang sehat. Penerapan e-procurement dinilai belum menjadi jaminan bebas dari praktek korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, meskipun proses lelang sudah mulai dilakukan secara elektronik, tidak menjadi jaminan praktek korupsi hilang. Tulisan ini mendeskripsikan tantangan reformasi birokrasi berbasis e-procurement sebagai bentuk dari e-government.

IN SEARCH OF NETWORK MANAGEMENT PATTERNS IN TOURISM DEVELOPMENT POLICY: CASE OF SINGKAWANG MUNICIPALITY, WEST KALIMANTAN, INDONESIA

Patriani, Ira ( Universitas Padjadjaran, Bandung Universitas Tanjungpura,Pontianak ) , Widianingsih, Ida, Bairus, Arry, Nurasa, Heru

Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 6, No 2 (2018): PUBLIKAUMA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

This paper discusses the network management process (interaction, dynamic, strategy) of tourism policy in decentralised Indonesia. The study was conducted at Singkawang Municipality, West Kalimantan, Indonesia as a resource rich region in the border of Indonesia and Malaysia. In understanding the interaction, dynamic and strategy of the development in the tourism sector, it is important to identify the patterns of network management. This research primarily utilizedthe network management strategy of Kickert, Klijn and Koppenjan (1999) who put emphasize on the interactions between development policy actors. By using a qualitative approach, the research found that in the context of tourism development, the interaction and dynamic patterns among policy actors are developed through linear individual cooperation. Within this pattern, the interaction amongst policy actors tend to involve certain individuals who have authority in controlling resources regardless ofwhich organizations they belonged to. In fact, this pattern is strongly based on family relationships or friendships found in both public and private domains. The research concludes that the strategies used in developing the tourism sector in Singkawang municipality should be developed based on facilitating strategic interaction, preventing the exclusion of strategic ideas, introduction of new strategic ideas, and furthering strategic reflections.

THE INFLUENCE OF EDUCATION LEVEL TO COASTAL AND WATERSHED ZONE OF OPAK RIVER

Fallo, Trisno ( Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta ) , Pongoh, Jovita Irene ( Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta ) , Ginting, Febriyanti Angelia ( Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta )

Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 6, No 2 (2018): PUBLIKAUMA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Education level contributes to community‚??s mindset and knowledge in terms of environmental conservation management and awareness. Coastal and watershed zone management of Opak River, Bantul district, is measured based on education level. Coastal and watershed zone management should consider environmental aspects of the watershed region. Watershed zone conservation is determined by community‚??s mindset, behavior, and awareness. The objectives of this study are (1) to identify the influence of education level to coastal and watershed zone management in Kretek Sub-district, Bantul District. (2) to identify current coastal and watershed zone management in Kretek Sub-district, Bantul District. This study uses a descriptive method using literature study from relevant information sources collected from various literatures. Data collection techniques used in this study are observations, questionnaires, and interviews. Study results show no influence of education level to coastal and watershed zone management of Opak River.

POTENSI DAYA TARIK WISATA AIR TERJUN BUR BULET SEBAGAI DAYA TARIK WISATA ALAM DI TAKENGON ACEH TENGAH

Dwi Pramesti, Aprilia ( Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra ) , Liana, Yunita ( Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra )

Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 6, No 2 (2018): PUBLIKAUMA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Air terjun Bur Bulet terletak di Kampung Wih Terjun Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, Aceh. Berada pada ketinggian 1673 mdpl dengan koordinat N 04o 28‚?? 39,0‚?Ě, E 096o 47‚?? 31,9‚?Ě. Air terjun Bur Bulet memiliki beberapa potensi yang bisa dikembangkan menjadi daya tarik wisata alam. Inilah yang peneliti ingin ketahui potensi apa yang dimiliki oleh Air Terjun Bur Bulet ¬†yang bisa dikembangkan menjadi objek wisata. Jenis data dan sumber data yang digunakan adalah data kualitatif, kuantitatif, data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dengan cara observasi, perpustakaan, dan menerapkan beberapa fakta yang ada di lapangan. Air Terjun Bur Bulet memiliki potensi alam dan objek wisata yang bisa dikembangkan menjadi daya tarik wisata alam. Potensi alam yang dimiliki wisata Air Terjun Bur Bulet adalah pegunungan, air terjun, dan hutan

Analisis Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan

Oktaviana Putri, Aisyah ( Univeersitas Medan Area ) , Sirojuzilam, Sirjuzilam ( Universitas Medan Area ) , Kadir, Abdul

Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 6, No 1 (2018): PUBLIKAUMA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Pelaksanaan pembangunan di awali dengan perencanaan yang di sebut dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang adalah wadah atau forum masyarakat untuk menampung aspirasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dari hasil pengamatan kegiatan terealisasi di tahun 2015, serapan usulan kegiatan yang berasal dari Musrenbang hanya mencapai sebagian. Proses perencanaan pembangunan daerah yang berlangsung secara umum masih memiliki beberapa kekurangan.Yang menjadi kekurangan dalam hasil pelaksanaan perencanaan pembangunan adalah (1) faktor anggaran. (2) sumber daya masyarakat yang umumnya masih lemah. (3) sumber daya organisasi atau perangkat daerah yang belum memadai. (4) pergeseran usulan kegiatan. Serta faktor lainnya seperti mekanisme penyampaian usulan kegiatan yang belum baku  dan peran aktor perumus kebijakan publik yang signifikan.Untuk mengoptimalkan keberhasilan perencanaan hingga ke tahap implementasi perlu upaya serius untuk membenahinya sejak proses pengajuan usulan kegiatan, penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran hingga realisasi. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan mendeskripsikan (1) bagaimana pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kelurahan Sei Putih Tengah terhadap infrastruktur, berupa pembangunan jalan dan perbaikan di bidang fisik. (2) faktor-faktor yang menjadi kendala tidak berjalannya pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 11 orang. Pengumpulan data di peroleh dari wawancara, dokumentasi dan observasi. Setelah data di peroleh kemudian di analisis dengan menggunakan reduksi data, penyajian data dan verifikasi

Hubungan Implementasi Standar Operasional Prosedur (Sop) Berdasarkan Peratiran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Kantor Regional Vi Badan Kepegawaian Negara

Rahayu, Siti ( Universitas Medan Area ) , Sihombing, Marlon ( Universitas Medan Area ) , Mardiana, Siti ( Universitas Medan Area )

Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 6, No 1 (2018): PUBLIKAUMA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi standar operasional prosedur terhadap kepuasan pelanggan pada kantor regional VI Badan Kepegawaian Negara, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah masih kurangnya pelaksanaan standart dalam menyelesaikan pekerjaan dikarenakan antara lain (1) Kurangnya pemahaman mengenai SOP yang diterapkan oleh Kanreg VI BKN bahwa penyelesaian pekerjaan sudah ada ukuran waktu penyelesaian, tetapi karena keterbatasan waktu penyampaian berkas dan penyelesaian pekerjaan yang tidak cukup waktu yang telah ditetapkan, sehingga sering terjadi pelanggan merasa tidak dilayani¬† dengan baik, (2) Tidak konsisten dalam menjalankan SOP. Konsisten adalah masalah disiplin dan moral. Konsisten membutuhan kemauan yang kuat untuk terus menerus taat terhadap semua aturan yang tertuang dalam SOP (disiplin). Konsisten juga membutuhkan sikap mental bahwa menjalankan persyaratan SOP pada prinsipnya adalah menjalankan nilai-nilai baik dalam bekerja atau dalam bisnis (moral).Penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif Korelasi Product Moment dengan simpangan dengan responden sebanyak 30 responden. Dari hasil penelitian¬† diketahui bahwa Terdapat korelasi yang positif sebesar 0.743 antara Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP)¬† berdasarkan Permenpan No.35 tahun 2012 terhadap Kepuasan Pelanggan di Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan, Korelasi diperoleh nilai probabilitas variabel Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP)¬† dengan Kepuasan Pelanggan pada Kantor Regional VI Badan Kepegawaian sebesar 0,0743>0,0376. Dengan demikian hasil Hipotesis adalah H0 ‚?† 0, Ha diterima atau korelasi Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP)¬† dengan Kepuasan Pelanggan pada Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara sangat signifikan.

Layanan Pembuatan IMB Berbasis Implementasi Kebijakan Dan Budaya Organisasi

Darmi, Titi ( Universitas Muhammadiyah Bengkulu )

Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 6, No 1 (2018): PUBLIKAUMA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan di BPPTPM Kota Bengkulu,  menurut beberapa survei bahwa  layanan publik di Pemkot Bengkulu di bidang layanan administrasi berbentuk dokumen yaitu  IMB berada diposisi  integritas yang  rendah. Diduga penyebabnya karena implementasi  kebijakan dan nilai-nilai budaya organisasi  belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauhmana dan seberapa besar pengaruh implementasi  kebijakan dan budaya organisasi berpengaruh terhadap layanan  perizinan pembuatan IMB. Metode penelitian adalah melalui pendekatan kuantitatif, Sumber primer dan sekunder melalui observasi, dokumen dan angket. Responden penelitian sebanyak 192 orang. Hasil penelitian menunjukan bahwa korelasi pelayanan perizinan pembuatan  IMB  sangat signifikan dipengaruhi oleh implementasi kebijakan dengan angka korelasi sebesar 0,773. Sementara budaya organisasi berkorelasi sangat positif dengan angka korelasi sebesar 0,708. Secara parsial bahwa variabel    implementasi kebijakan dan budaya organisasi memberikan kontribusi pengaruh sebesar 62,2% terhadap layanan perizinan  pembuatan  IMB  di BPPT Kota Bengkulu. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 37,8% disebabkan oleh faktor lain  diluar variabel yang diteliti

Analisis Pemberdayaan Perempuan Melalui Simpan Pinjam Kelompok

yati, Ardi ( Universitas Amikom Yogyakarta )

Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 6, No 1 (2018): PUBLIKAUMA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Salah satu model simpan pinjam kelompok perempuan adalah Kegiatan Simpan Perempuan  terintegrasi dalam Program PNPM Mandiri Pedesaan yang resmi berakhir pada tahun 2014. Disisi lain kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan memiliki sumber kekayaan bernilai ratusan juta dan menjadi salah satu lembaga simpan pinjam yang dibutuhkan usaha kecil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana hasil-hasil pemberdayaan kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan terutama di Kecamatan Pajangan,Kabupaten Bantul, Provinsi Yogyakarta. Metode penelitian adalah campuran kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan kegiatan pemberdayaan perempuan terjadi perubahan kemampuan ekonomi anggota menjadi bisa mempunyai uang dan tidak terlalu bergantung pada suami. Kegiatan juga mengubah sebagian besar anggota dari buruh menjadi mempunyai usaha sendiri, dan mayoritas usaha masih dikelola sendiri. Terjadi peningkatan partisipasi responden pada pembangunan di tingkat dusun, kecamatan, dan kabupaten tetapi tidak di tingkat RT. Peningkatan kemampuan perempuan dalam pengelolaan usaha meningkat dari buruh menjadi memiliki usaha. Fasilitas pelatihan peningkatan usaha terbatas dinikmati sebagian kecil anggota terutama pengurus kelompok. Perlunya pelembagaan UPK menjadi lembaga berbadan hukum.. Bentuk lembaga yang cocok dengan visi pengentasan kemiskinan adalah  koperasi ataupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).