cover
Filter by Year

Analysis
JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area
Published by Universitas Medan Area
Articles
85
Articles
Mahasiswa dan Peradaban Pemikiran

Sarumpaet, Budi Ali Mukmin ( Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan ) , Nurhairani, Nurhairani ( Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Univesitas Negeri Medan, Indonesia )

JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Vol 5, No 2 (2017): JPPUMA Desember
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (131.266 KB)

Abstract

Students are an inseparable part for the advancement and development of a civilization of the thinking of a nation. Students must become virus transmitters in social change so that students do not have a distance with the community. This is where students are required to have a great commitment to engage in a change and not as pretentious with various theories of change. What is needed by the intellectuals of students today is to make the knowledge and knowledge to reconstruct and redecorate various ideas of ideas that are not only enjoyed individually but can be held morally accountable so as to affect the pattern of fikir and positive behavior patterns for the community. Transformative thinking is the ultimate goal in which the realization of the civilization of thought is to put science on the goal of its basic principle in which science no longer seeks "for what it is" or "for what it is" but how science is able to translate how science should have a real impact to solve problems that exist in the life of nation and state.

Pengaturan, Penanganan dan Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembayaran Melalui Cek Giro Kosong

Mahzaniar, Mahzaniar ( Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara )

JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Vol 5, No 2 (2017): JPPUMA Desember
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (185.699 KB)

Abstract

Implementation of payment through blank checks is one of the modern modus operandi of crime today. Payments through blank checks can be classified and put into crime fraud. The legal arrangements for the criminal acts of payment through blank checks are stipulated in Article 378 of the Criminal Code. This means that the criminal act of payment through blank check is entered into the classification of fraud criminal acts as stipulated in Article 378 of the Criminal Code. The party involved in handling the crime of payment through blank check is the police. Because the function of the police is one of the functions of state government in the field of maintaining security and public order, law enforcement, protection, penganyoman, and service to the community. The legal liability for the perpetrator of a criminal act of payment through the blank check is punished for the act. If the act of intimidation is done intentionally, then done consciously by a sane person and known the act of fraud there is regulated in the legislation that is Article 378 of the Criminal Code, so in this capacity the perpetrators of fraud can be held accountable law.

Membangun Generasi Cerdas Berhukum

Wahyudi, Arief ( Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan )

JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Vol 5, No 2 (2017): JPPUMA Desember
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (151.154 KB)

Abstract

Law has a strong relationship with humans and affects human life at all times. In this context the law is presented for human beings to fulfill the various interests in the social relations between humans, so that human intervention becomes the dominant factor in determining the erect or the collapse of the law. This is where the necessary intelligence of punishment is, how a nation interpret its own law and make itself an integral part of the legal system it embraces and in this context also a smart generation of law needs to be built. The role of building the intelligent generation of punishment can be done by students as a youth element that has strategic values supported by elements in the learning process and its role in social dynamics of society. The challenge for students is to educate their own penalties before educating the public in general. 

Pemasaran Politik Bupati Bima Terpilih Pada Pilkada Kabupaten Bima Tahun 2015

Nurfitriani, Nurfitriani ( Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar ) , Hamrun, Hamrun ( Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar ) , Taufik, Ahmad ( Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar )

JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Vol 5, No 2 (2017): JPPUMA Desember
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (149.944 KB)

Abstract

Pemasaran politik merupakan hal yang sangat penting dilakukan dalam suatu pemilihan karena dapat membantu efektifitas penyusunan produk politik, serta dapat menyampaikan produk politik tersebut secara luas kepada masyarakat. Pemasaran politik akan membawa manfaat baik itu bagi partai politik ataupun kandidat pasangan calon karena dengan adanya pemasaran politik hubungan mereka dengan pemilih akan terbangun dan secara tidak langsung dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang merupakan konsumen politik. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif sehingga dapat menjelaskan obyek penelitian di kantor Bupati Bima dan kantor  KPU Kabupaten Bima. Data dan informasi  yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dari informan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi langsung dilokasi penelitian dan wawancara secara mendalam, dan dokumentasi. Data tersebut dianalisis melalui reduksi data yaitu merangkum dan fokus pada hal yang penting kemudian dilakukan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukan bahwa pemasaran politik yang dilakukan oleh Bupati Bima terpilih belum efektif karena ada beberapa permasalahan yang di anggap sebagai faktor penghambat pada saat melakukan pemasaran politik.

Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Kasus Tanah tentang Hak Pengelolaan

Rafiqi, Rafiqi ( Fakultas Hukum Universitas Medan Area )

JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Vol 5, No 2 (2017): JPPUMA Desember
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (146.889 KB)

Abstract

The Law of Execution in the Administrative Court is different from the law of execution in civil courts. The civil trial of execution law is supplemented by physical means, namely: Jita Sita, aid of State Instruments (Police) and so on, which can force fiction so that the losers obey the courts decision. In the Administrative Court it is not possible, the Administrative Court is only equipped with administrative facilities only, in accordance with its authority which only judges in terms of administrative legality (administrative court). Rights Management issued a letter of proof of rights in the form of a certificate of Right of Management by the Land Office. The management rights are the right to land. The purpose of legal certainty itself will be fulfilled if if a device or legal system that can run and support the achievement of a legal kepolisia, especially the role of institutions that are authorized

Pendidikan Komersial Dan Gaya Hidup

Rumapea, Murni Eva ( Program Studi Pendidikan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan )

JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Vol 5, No 2 (2017): JPPUMA Desember
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (160.413 KB)

Abstract

            Pendidikan merupakan cara untuk mengembangkan potensi melalui proses pembelajaran. Pendidikan merupakan kebutuhan  yang bersifat mutlak untuk individu, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Bidang pendidikan banyak masalah yang dihadapi, terlebih diera globalisasi saat ini baik bersifat internal dan eksternal. Seperti wajib belajar 9 tahun dirancang pemerintah. Masyarakat mengalami kesulitan, bukan karena ketidakmampuan hal itu, tetapi ketidakmampuan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Pendidikan komersil adalah pendidikan yang berorientasi hal ekonomis bukan untuk paradigma   pendidikan. Akibatnya bagi berekonomi kuat (mapan) dapat memperoleh  pendidikan, sedangkan bagi ekonomi lemah hanya memperoleh pendidikan bersifat seadanya.                Pendidikan sudah menjadi gaya hidup. Artinya pendidikan bukan lagi bersifat potensi/mutu tetapi sudah suatu bentuk gaya hidup (life style). Tanpa memikirkan peran mendasar lembaga pendidikan, dan aktivitas pendidikan. Telah menganggap pola pendidikan menjadi suatu gaya hidup. Dalam arti, pendidikan dianggap hanya untuk gaya-gayaan, bersifat keren, bergengsi, dan bersifat ikut-ikutan  maka memaksakan diri menjalani pendidikan. Maka dari iti pemerintah melalui BPK  dan non pemerintah melalui LSM melakukan pemeriksaan transaksi keuangan secara rutin terhadap semua lembaga pendidikan. Pihak ini harus berkoordinasi dengan departemen pendidikan untuk mencapai tujuan. Pihak ini harus mampu dan jujur melaporkan hal yang terjadi serta berhak melakukan evaluasi terkait kebijakan pemerintah dibidang pendidikan.

HAK ASUH ANAK YANG BELUM DEWASA SETELAH PERCERAIAN

Maswandi, Maswandi ( Universitas Medan Area )

JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Vol 5, No 1 (2017): JPPUMA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (886.796 KB)

Abstract

Jika rumah tangga memiliki kondisi yang tidak selaras lagi, maka kemungkinan timbulnya perselisihan dan pertengkaran cukup besar. Perselisihan besar tidak bisa dipecahkan sehingga peluang kondisi rumah tangga menyebabkan perceraian. Hak anak di bawah umur setelah perceraian, Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya. Dalam Pasal 41 Undang-undang Perkawinan menjelaskan bahwa ayah bertanggung jawab atas semua biaya perawatan dan pendidikan anak-anak yang diperlukan, bila ayah tersebut pada kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut menanggung biaya perawatan dan pendidikan anak yang dibutuhkan, kewajiban tetap berlaku meski orang tuanya telah bercerai.

PENANGGULANGAN TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

Jamillah, Jamillah ( Universitas Medan Area )

JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Vol 5, No 1 (2017): JPPUMA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (810.435 KB)

Abstract

Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur atau anak yang masih dalam lindungan Undang-Undang adalah suatu tindakan yang tidak terpuji, sikap jahat anak itu timbul atau datang dari abad ke abad tidak perna hilang atau lepas dari dari kehidupan anak itu sendiri. Kejahatan anak itu sendiri datang dari pergaulan dalam lingkuan rumah tempat tinggal atau adanya faktor-faktor yang datang dari luar seperti modernisasi. Penanggulangan terhadap anak berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana penganiayaan dilakukan sedini mungkin melalui tindakan-tindakan yang bijaksana setelah mengetahui sebab-sebab terhadap anak berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana penganiayaan yang sebagian besar adalah kaum anak/remaja. Disamping itu perlu diungkapkan sebab-sebab munculnya para pelaku tindak pidana serta beberapa sebab yang ada kaitannya dengan bidang sosial, ekonomi kultural dan mental. Kemudian perlu dipahami akibat-akibat negatif yang membahayakan bagi pelakunya serta dampak yang pasti merugikan dan meresahkan kehidupan masyarakat. Secara global upaya penanggulangan terhadap anak berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana penganiayaan dapat dilakukan secara moralistik dan abolionistik.

Pohon Hanau Dan Perempuan Siladang Di Kampung Aek Banir

Matondang, Armansyah ( Universitas Medan Area )

JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Vol 5, No 1 (2017): JPPUMA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (138.358 KB)

Abstract

Artikel ini menjelaskan dan memahami aktivitas perempuan Siladang dalam mengusahakan pohon Hanau di kampung Aek Banir”. Pohon-pohon Enau merupakan sumber mata pencaharian utama (Primer) bagi penduduk Aek Banir yang di samping juga mengusahakan tanaman karet. Pohon enau juga merupakan sumber tambahan pendapat bagi penduduk Aek Banir juga tak jauh dari pemanfaatan keberadaan pohon Hanau (Enau), yaitu membuat sapu ijuk dan tali dari ijuk. Pohon Hanau diusahakan atau disadap bukan hanya oleh kaum laki-laki saja, tetapi perempuan di Aek Banir juga turut menjadi penyadap pohon Enau di Aek Banir memiliki jumlah yang tidak sedikit. Bahkan dengan sekilas saja, terlihat jumlah perempuan yang terlibah mengusahakan penyadap pohon Enau di Aek Banir memiliki jumlah yang tidak sedikit. Perempuan Aek Banir terkadang mengendong anak-anak mereka memanjat pohon-pohon Hanau ketika sedang menyadap maupun ketika hendak mengambil tuok (nira) hasil dari sadapan mayang-mayang Hanau.

Memahami Tingkatan Spiritual Manusia Dalam Mendeteksi Krisis Nilai Moral

Jumala, Nirwani ( MTS Negeri 2 Aceh Besar )

JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Vol 5, No 1 (2017): JPPUMA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (698.604 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkatan spiritual manusia yang mempengaruhi nilai moral, penyebab krisis moral, dan solusi terhadap permasalahan nilai moral. Nilai moral adalah sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusian yang dilakukan secara terencana untuk mengubah sikap, perilaku, tindakan, kelakuan agar mampu berinteraksi dengan lingkungan masyarakatnya sesuai dengan nilai agama dan moral serta kebudayaan masyarakat setempat. Ada beberapa hal yang melatarbelakangi kemerosotan moral saat ini dan hal itu perlu diketahui sehingga kita mampu menemukan solusi yang terbaik dan membantu dalam penyelesaian masalah tersebut. Dalam pandangan Islam, terdapat tujuh tingkatan spiritualitas manusia dari yang bersifat egoistik sampai yang suci menurut perintah Allah. Tingkatan itu terdiri dari nafs amarah, nafs lawwamah, nafs mulhimma, nafs muthmainnah, nafs radhiyah, nafs mardhiah dan nafs safiyah. Penyebab krisis nilai moral tersebut antara lain: longgarnya pegangan terhadap agama, kurangnya internalisasi nilai moral melalui pendidikan karakter, derasnya arus budaya materialistis, hedonistis dan sekularististis dan penyalalahgunaan sebagian ajaran moral serta.perkembangan Teknologi. Beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi krisi nilai moral ini adalah menghargai sesama manusia,  mendekatkan diri kepada Allah dan menguatkan fungsi pendidikan.