cover
Filter by Year
JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area
Published by Universitas Medan Area
ISSN : -     EISSN : -
Articles
92
Articles
Desa Membangun: Analisis Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017

Yudartha, Putu Dharmanu ( FISIP, UNIVERSITAS UDAYANA ) , Winaya, I Ketut ( Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP Universitas Udayana )

JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Vol 6, No 1 (2018): JPPUMA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (168 KB)

Abstract

Desa saat ini menjadi komponen penting dalam pembangunan nasional. Desa tidak lagi menjadi sasaran pembangunan tetapi menjadi subjek dari pembangunan tersebut. Melalui otonomi desa, pemerintah desa dituntut untuk mampu merespon problematika di desa dengan sebuah kebijakan atau program. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan, pertama untuk mengetahui proses perencanaan dan penyusunan APBDes di beberapa desa tertinggal di Kecamatan Kintamani yaitu Desa Binyan, Mengani, Ulian, Langgahan, dan Abuan. Kedua, untuk menganalisis tantangan dan hambatan dalam perencanaan dan penyusunan APBDes. Ketiga, untuk menganalisis relevansi APBDes dengan arah tujuan pembangunan desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan pengumpulan data diperoleh dari dari hasil wawancara, dokumen serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari sisi analisis struktur Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di beberapa Desa Kategori tertinggal di Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli belum mencerminkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang berbasis kinerja yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan. Efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran yang disusun dengan pendekatan kinerja tersebut, mengutamakan outcome dan output. Prinsip-prinsip anggaran juga tidak dikesampingkan yakni transparansi, akuntabilitas anggaran, efisiensi, efektifitas anggaran, disiplin anggaran dan keadilan anggaran sesuai dengan salah satu asas yaitu value for money.

Relationship Between Infrastructure and Facilities for Students Preparedness to Deal with The Tsunami

Sujarwo, Sujarwo ( Universitas Brawijaya ) , Noorhamdani, Noorhamdani ( Universitas Brawijaya ) , Fathony, Mukhamad ( Universitas Brawijaya )

JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Vol 6, No 1 (2018): JPPUMA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (176.703 KB)

Abstract

ABSTRAKSarana prasarana merupakan aspek penting di dalam manajemen bencana, terutama wilayah yang memiliki potensi tsunami yang tinggi seperti kepulauan Mentawai. Salah satu kelompok yang rentan terhadap bencana tsunami adalah siswa sekolah. Kerentanan ini dikarenakan masih rendahnya kesiapsiagaan siswa SSB dalam pengurangan risiko bencana di sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan sarana prasarana terhadap kesiapsiagaan siswa SSB dalam pengurangan risiko bencana tsunami.  Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dengan menggunakan desain observational analitik korelatif dan pendekatan cross sectional dengan sampel sebanyak 109 siswa yang di ambil dari kelas 5 dan 6 di 3 SDN yaitu SDN 13, SDN 16 dan SDN 17 di Kecamatan Sipora Kabupaten Kepulauan Mentawai. Terdapat hubungan yang signifikan antara sarana prasarana dengan kesiapsiagaan siswa SSB dalam pengurangan risiko bencana tsunami, dengan nilai (p=0.000) dan nilai r =0.98.  Sarana prasarana memiliki hubungan yang signifikan dengan kesiapsiagaan siswa SSB sehingga dapat menghambat kesiapsiagaan siswa dalam pengurangan risiko bencana tsunami di Kecamatan Sipora Kabupaten Kepulauan Mentawai.Kata Kunci: Sarana Prasarana, Kesiapsiagaan, Pengurangan Risiko Bencana  ABSTRACTInfrastructure and facilities is an important aspect of disaster management especially in areas with high Tsunami potential such as Mentawai Islands. One of the groups which are vulnerable to Tsunami is students. This vulnerability is due to the low preparedness of Sekolah Siaga Bencana (School-Based Disaster Preparedness, abbreviated as SBB) students in disaster risk reduction. This study aims to analyze the relationship of infrastructure and facilities to the preparedness of SSB students in disaster risk reduction especially tsunami. This study is a quantitative research conducted by using a correlative-analytic observational design and cross-sectional approach with a sample of 109 students taken from 5th and 6th grader in 3 Sekolah Dasar Negeri (Elementary School or SDN) namely SDN 13, SDN 16 and SDN 17 in Sipora District, Mentawai Islands. There is a significant relationship between infrastructure-facilities and the preparedness of SBB students towards the reduction of Tsunami risk with the value of (p = 0.000) and r = 0.98. Infrastructure and facilities have a significant relationship with the preparedness of SBB students so that it can inhibit the reduction of tsunami risk in Sipora District, Mentawai Islands.Keywords: Infrastructure and facilities, Preparedness, Disaster Risk Reduction 

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada Penataan Kelembagaan Sekretariat Daerah

Munthe, Susilawaty ( Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi ) , Warjio, Warjio ( FISIPOL, Universitas Sumatera Utara ) , Kariono, Kariono ( Fisipol, USU )

JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Vol 6, No 1 (2018): JPPUMA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (188.691 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dan penghambat dalam pelaksanaan Impelementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada Penataan Kelembagaan Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui, wawancara dilakukan terhadap informan kunci yang dianggap benar-benar dapat memberikan informasi baik mengenai orang, peristiwa atau hal, dengan tidak mementingkan jumlah informan tetapi lebih mementingkan bagaimana relevansinya dan ketepatannya dengan penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Penataan Kelembagaan Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi sudah berjalan namun belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek. Aspek pertama adalah komunikasi yang memperlihatkan bahwa komunikasi dan koordinasi internal di lingkungan Perangkat Daerah lainnya masih belum berjalan dengan baik. Kedua adalah Sumber Daya memperlihatkan masih belum terpenuhi sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan baik secara jumlah maupun kompetensi. Aspek ketiga, adalah Sikap Birokrasi yang memperlihatkan adanya program kegaiatan sehingga perlu pembenahan dan penataan yang tidak. Aspek keempat adalah Standard Operational Prosedure (SOP) dalam melaksanakan impelementasi telah mengacu sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Untuk SOP sesuai dengan struktur organisasi yang baru masih dalam proses penyusunan dan perumusan.

Peran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam Proses Penyelesaian Permasalahan Sengketa/Konflik Areal Lahan

Ngadimin, Ngadimin ( magister Administrasi Publik, Pascasarjana, Universitas Medan Area ) , Kusmanto, Heri ( Ilmu Politik, FISIPOL, USU ) , Isnaini, Isnaini ( Universitas Medan Area )

JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Vol 6, No 1 (2018): JPPUMA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (188.083 KB)

Abstract

Sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bidang pertanahan, maka perlu dilihat lebih lanjut bagaimana peran pemerintah dalam proses penyelesaian permasalahan konfliks pertanahan. Konflik pertanahan yang berlangsung lama dan belarut-larut adalah sengketa/konflik lahan eks HGU PTPN II. Metode deskriptif digunakan untuk mendiskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap penyelesaian permasalahan konfliks pertanahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melaksanakan kewenangannya yang penyelesaiannya terganjal sampai saat ini. Salah satu isi diktum dari SK BPN Nomor 42,43,43/2002 dan No. 10/204 yang memuat kalimat: menyerahkan Pengaturan, Penguasaan, Pemilikan, Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah tersebut kepada Gubernur Sumatera Utara. Untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, setelah memperoleh ijin dari Menteri. Permasalahan menjadi rumit, karena ijin tersebut tidak terbit sampai sekarang. Upaya untuk mencari solusi masih terus dilakukan termasuk dengan pemerintah pusat yaitu kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian BUMN. Berdasarkan fakta lapangan, banyak kelompok masyarakat baik penuntut maupun pemohon juga perusahaan swasta yang saat ini menguasai lahan eks HGU PTPN II. Maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus sesegera mungkin mengadakan pendataan ulang dan verifikasi/permohonan yang disampaikan oleh kelompok masyarakat penuntut/pemohon, sehingga dapat diperoleh kebenaran yang seobjektif mungkin untuk memperoleh hak atas redistribusi tanah-tanah eks HGU tersebut.

Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah

Jamaluddin, Yanhar ( FISIP Universitas Padjadjaran ) , Sumaryana, Asep ( Program Pascasarjana Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Indonesia ) , Rusli, Budiman ( Program Pascasarjana Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Indonesia ) , Buchari, Raden Ahmad ( Program Pascasarjana Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Indonesia )

JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Vol 6, No 1 (2018): JPPUMA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (907.538 KB)

Abstract

Artikel ini disusun dilatarbelakangi pengelolaan Dana Desa tidak tepat sasaran dan penggunaannya belum optimal. Artikel ini dimaksudkan untuk menganalisis dampak pengelolaan dan penggunaan  Dana Desa terhadap pembangunan daerah. Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif.  Hasil analisis  menunjukkan; pengelolaan dan penggunaan Dana Desa tidak memberi dampak signifikan bagi pertumbuhan pembangunan daerah dan program pembangunan Desa tidak sinkron dengan kebijakan pembangunan Daerah (RPJM Daerah). Dampak ini disebabkan : a. Desa memiliki kewenangan luas dalam menentukan rencana programnya, b. Daerah kurang memiliki wewenang mengintegrasikan kebijakan program pembangunan. Untuk mengintegrasikan program pembangunan Desa sinkron dengan kebijakan pembangunan Daerah diperlukan intervensi regulation Pemerintah Daerah guna mengarahkan program Desa mengacu pada kebijakan pembangunan Daerah.

Keadaan Gerakan Keluarga Berencana Di Desa Parlondu Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir

Sinurat, Lasriana ( Jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan ) , Pinem, Mbina ( Jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan )

JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Vol 5, No 2 (2017): JPPUMA Desember
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (184.904 KB)

Abstract

The purpose of this research is to know the condition of family planning movement in terms of age, education, occupation, culture, and service quality of family planning acceptors in Parlondut Village, Pangururan District, Samosir District. The population is a married couples (PUS) who have been married for at least 5 years and already have children, and the sample is 40 people. Data collection techniques use interview lists and qualitative descriptive analysis techniques. Result: 1) Most of EFA (47,50%) have married age 25-29 years old with number of children more than two people, 2) In general, EFA (55,00%) have high school education with children more than 2 people 3 ) In general (37.50%) EFA mothers work in non-agricultural sectors as fish, tailor, IRT, traders, weavers with more than 2 children, 4) Batak culture has an influence in the EFA mindset about value and the number of children as the successor of the clan (100%) 5) there are 6 Quality of acceptor service of KB which influence to the non-success of family planning movement that is less appropriate method of contraception in the form of injection (35,00%) on self recommendation (67,50%) , less effective service mechanism performance (82,50%) with non-routine socialization / counseling (1-9 times in a year), so that the number of EFAs who have children more than 2 people and unable to follow family planning movement.

Faktor Penyebab dan Sanksi Tindak Pidana Penipuan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Secara Melawan Hukum

Lubis, Elvi Zahara ( Fakultas Hukum Universitas Medan Area )

JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Vol 5, No 2 (2017): JPPUMA Desember
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (153.803 KB)

Abstract

One form of crime that increasingly has a certain modus operandi is a crime of motor vehicle fraud unlawfully. Fraud is a crime that belongs to a class devoted to property rights and other rights arising from rights. As formulated in Article 378 of the Criminal Code, fraud means deeds with the intent to benefit themselves or others unlawfully by using false names, false dignity, deceit or lies that may cause others to easily surrender their goods, money or wealth. Factors causing the crime of motor vehicle ownership fraud unlawfully are caused by four factors namely economic factor, desire factor, opportunity factor and the weak factor of faith. Sanctions against perpetrators of criminal fraud of motor vehicle ownership by unlawful means in the form of criminal punishment of imprisonment to perpetrators for 4 years. Such sanctions may be applied if the perpetrator has been proven to commit a criminal act of fraudulent vehicle ownership in a manner which is against the law.

Mahasiswa dan Peradaban Pemikiran

Sarumpaet, Budi Ali Mukmin ( Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan ) , Nurhairani, Nurhairani ( Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Univesitas Negeri Medan, Indonesia )

JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Vol 5, No 2 (2017): JPPUMA Desember
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (131.266 KB)

Abstract

Students are an inseparable part for the advancement and development of a civilization of the thinking of a nation. Students must become virus transmitters in social change so that students do not have a distance with the community. This is where students are required to have a great commitment to engage in a change and not as pretentious with various theories of change. What is needed by the intellectuals of students today is to make the knowledge and knowledge to reconstruct and redecorate various ideas of ideas that are not only enjoyed individually but can be held morally accountable so as to affect the pattern of fikir and positive behavior patterns for the community. Transformative thinking is the ultimate goal in which the realization of the civilization of thought is to put science on the goal of its basic principle in which science no longer seeks "for what it is" or "for what it is" but how science is able to translate how science should have a real impact to solve problems that exist in the life of nation and state.

Pengaturan, Penanganan dan Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembayaran Melalui Cek Giro Kosong

Mahzaniar, Mahzaniar ( Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara )

JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Vol 5, No 2 (2017): JPPUMA Desember
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (185.699 KB)

Abstract

Implementation of payment through blank checks is one of the modern modus operandi of crime today. Payments through blank checks can be classified and put into crime fraud. The legal arrangements for the criminal acts of payment through blank checks are stipulated in Article 378 of the Criminal Code. This means that the criminal act of payment through blank check is entered into the classification of fraud criminal acts as stipulated in Article 378 of the Criminal Code. The party involved in handling the crime of payment through blank check is the police. Because the function of the police is one of the functions of state government in the field of maintaining security and public order, law enforcement, protection, penganyoman, and service to the community. The legal liability for the perpetrator of a criminal act of payment through the blank check is punished for the act. If the act of intimidation is done intentionally, then done consciously by a sane person and known the act of fraud there is regulated in the legislation that is Article 378 of the Criminal Code, so in this capacity the perpetrators of fraud can be held accountable law.

Membangun Generasi Cerdas Berhukum

Wahyudi, Arief ( Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan )

JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Vol 5, No 2 (2017): JPPUMA Desember
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (151.154 KB)

Abstract

Law has a strong relationship with humans and affects human life at all times. In this context the law is presented for human beings to fulfill the various interests in the social relations between humans, so that human intervention becomes the dominant factor in determining the erect or the collapse of the law. This is where the necessary intelligence of punishment is, how a nation interpret its own law and make itself an integral part of the legal system it embraces and in this context also a smart generation of law needs to be built. The role of building the intelligent generation of punishment can be done by students as a youth element that has strategic values supported by elements in the learning process and its role in social dynamics of society. The challenge for students is to educate their own penalties before educating the public in general.