cover
Filter by Year
JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area
Published by Universitas Medan Area
Articles
85
Articles
Perumusan Strategi Pengelolaan Pasar Tradisional di Kabupaten Sumedang

Sudrajat, Arip Rahman ( Program Studi Pascasarjana Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Indonesia. ) , Sumaryana, Asep ( Program Studi Pascasarjana Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Indonesia. ) , Buchari, Raden Ahmad ( Program Studi Pascasarjana Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Indonesia. ) , Tahjan, Tahjan ( Program Studi Pascasarjana Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Indonesia. )

JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA) Vol 6, No 1 (2018): JPPUMA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Penelitian ini mengenai perumusan strategi dalam mengelola Pasar Tradisional di Kabupaten Sumedang. Permasalahan Pasar Tradisional di Kabupaten Sumedang adalah dalam perumusan strategi masih belum sepenuhnya mengikuti perkembangan kondisi dan situasi faktual, masih rendahnya pengetahuan para pengusaha/pedagang mengenai produk dan strategi pemasaran dan revitalisasi pasar tradisional hingga saat ini ternyata belum mampu memberikan daya saing terhadap pasar modern. Dalam membahas perumusan strategi pengelolaan Pasar Tradisional di Kabupaten Sumedang mencoba menggunakan tahapan dalam manajemen strategis yang mengacu pada salah satu elemen dari empat elemen dasar dari manajemen strategis menurut Hunger dan Wheelen (2003: 4), bahwa manajemen strategi mencakup pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, serta evaluasi dan pengendalian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif, karena metode ini dapat memahami dinamika dan makna perumusan strategi pengelolaan Pasar di Kabupaten Sumedang. Hasil penelitian menunjukan bahwa perumusan strategi pengelolaan Pasar Tradisional di Kabupaten Sumedang pada saat ini belum sesuai dengan elemen pada manajemen strategis secara utuh, dimana dalam merumuskan dan menetapkan strategi, para pimpinan belum memiliki analisis yang tepat tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang pada khususnya Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang itu sendiri, serta belum memberdayakan keunggulan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sumedang yang dikaitkan dengan tantangan lingkungan, dan belum sepenuhnya dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama pengelolaan Pasar Tradisional di Kabupaten Sumedang dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Sumedang.Kata kunci: perumusan startegi, pengelolaan pasar tradisional.

Upaya Memikat Generasi Muda Bekerja Pada Sektor Pertanian di Daerah Istimewa Yogyakarta

Nugroho, Agus Dwi ( Department of Agricultural Socio Economics, Faculty of Agriculture, Universitas Gadjah Mada ) , Waluyati, Lestari Rahayu ( Department of Agricultural Socio Economics, Faculty of Agriculture, Universitas Gadjah Mada ) , jamhari, jamhari ( Department of Agricultural Socio Economics, Faculty of Agriculture, Universitas Gadjah Mada )

JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Vol 6, No 1 (2018): JPPUMA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

The purposes of this study was to identify the condition of agricultural labor; know the causes, impacts and strategies to reduce the shift of the youth labor from agricultural to non-agricultural sector. This research was conducted in Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo and Sleman regency in 2015. The results showed that the number of households and agricultural enterprises in DIY decrease. The participation of youth in agricultural sector had been decline and the age of agricultural labor DIY was dominated by the farmers over 60 years. Factors which push the shift of the youth from agricultural to non-agricultural was the bigger income on non-agricultural sector, negative image of agriculture, increase of education, narrow land ownership and ease of rural accessibility. While the factors of pull the youth was financial, parental inheritance and government incentives. The impacts of this condition was decrease of the effectiveness and efficiency of agriculture; the scarcity of agricultural labor and increase of the wage. To overcome this, it is necessary to increase the role of youth in the farmers institutions; introduction of agriculture through early childhood education; improve the quality of agricultural actors; develope integrated agriculture; strengthen cooperative farming; agricultural insurance and marketing guarantees.

Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri di Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah

Maruapey, Muhammad Husein ( Pascasardjana FISIP, UNPAD ) , Rusli, Budiman ( Pascasarjana FISIP, UNPAD, Indonesia ) , Karlina, Nina ( Pascasarjana FISIP, UNPAD, Indonesia ) , Rahmatunnissa, Mudiyati ( Pascasarjana FISIP, UNPAD, Indonesia )

JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA) Vol 6, No 1 (2018): JPPUMA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Penelitian Tentang  Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri di Kabupaten Maluku Tengah (Studi Di Kecamatan Salahutu) Belum efektif pelaksanaannya walaupun Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 telah berlangsung lama. Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah telah melakukan berbagai terobosan, namun terkendala dengan berbagai permasalahan. Permasalahn konflik internal diantara Matarumah Parentah serta intrik dan kepentingan dari Elit Politik Lokal. Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode Kualitatif. Hal ini dikarenakan objek yang diteliti memerlukan pengamatan langsung dari peneliti sebagai instrumen utama sekaligus menghindari terjadinya spekulasi dan rekayasa data atas masalah penelitian. Berdasarkan   penelitian, menunjukan ketidakefektifan pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri disebabkan Personil atau Sumberdaya Saniri Negeri belum mumpuni, tidak konsisten dengan aturan, kebijakan yang setengah hati dan tidak tegas, kondisi eksternal masyarakat yang terpolarisasi dengan kebijakan Orde Baru. Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri di Kecamatan Salahutu belum efektif dilaksanakan karena , variabel (1) Idealized Policy,(2) Implementation Organization,(3)Target Group, dan (4) Environmental Factors tidak dilakukan secara baik oleh Saniri Negeri dan badan pelaksana lainnya.

Desa Membangun: Analisis Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017

Yudartha, Putu Dharmanu ( FISIP, UNIVERSITAS UDAYANA ) , Winaya, I Ketut ( Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP Universitas Udayana )

JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA) Vol 6, No 1 (2018): JPPUMA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Desa saat ini menjadi komponen penting dalam pembangunan nasional. Desa tidak lagi menjadi sasaran pembangunan tetapi menjadi subjek dari pembangunan tersebut. Melalui otonomi desa, pemerintah desa dituntut untuk mampu merespon problematika di desa dengan sebuah kebijakan atau program. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan, pertama untuk mengetahui proses perencanaan dan penyusunan APBDes di beberapa desa tertinggal di Kecamatan Kintamani yaitu Desa Binyan, Mengani, Ulian, Langgahan, dan Abuan. Kedua, untuk menganalisis tantangan dan hambatan dalam perencanaan dan penyusunan APBDes. Ketiga, untuk menganalisis relevansi APBDes dengan arah tujuan pembangunan desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan pengumpulan data diperoleh dari dari hasil wawancara, dokumen serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari sisi analisis struktur Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di beberapa Desa Kategori tertinggal di Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli belum mencerminkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang berbasis kinerja yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan. Efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran yang disusun dengan pendekatan kinerja tersebut, mengutamakan outcome dan output. Prinsip-prinsip anggaran juga tidak dikesampingkan yakni transparansi, akuntabilitas anggaran, efisiensi, efektifitas anggaran, disiplin anggaran dan keadilan anggaran sesuai dengan salah satu asas yaitu value for money.

Relationship Between Infrastructure and Facilities for Students Preparedness to Deal with The Tsunami

Sujarwo, Sujarwo ( Universitas Brawijaya ) , Noorhamdani, Noorhamdani ( Universitas Brawijaya ) , Fathony, Mukhamad ( Universitas Brawijaya )

JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA) Vol 6, No 1 (2018): JPPUMA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

ABSTRAKSarana prasarana merupakan aspek penting di dalam manajemen bencana, terutama wilayah yang memiliki potensi tsunami yang tinggi seperti kepulauan Mentawai. Salah satu kelompok yang rentan terhadap bencana tsunami adalah siswa sekolah. Kerentanan ini dikarenakan masih rendahnya kesiapsiagaan siswa SSB dalam pengurangan risiko bencana di sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan sarana prasarana terhadap kesiapsiagaan siswa SSB dalam pengurangan risiko bencana tsunami.  Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dengan menggunakan desain observational analitik korelatif dan pendekatan cross sectional dengan sampel sebanyak 109 siswa yang di ambil dari kelas 5 dan 6 di 3 SDN yaitu SDN 13, SDN 16 dan SDN 17 di Kecamatan Sipora Kabupaten Kepulauan Mentawai. Terdapat hubungan yang signifikan antara sarana prasarana dengan kesiapsiagaan siswa SSB dalam pengurangan risiko bencana tsunami, dengan nilai (p=0.000) dan nilai r =0.98.  Sarana prasarana memiliki hubungan yang signifikan dengan kesiapsiagaan siswa SSB sehingga dapat menghambat kesiapsiagaan siswa dalam pengurangan risiko bencana tsunami di Kecamatan Sipora Kabupaten Kepulauan Mentawai.Kata Kunci: Sarana Prasarana, Kesiapsiagaan, Pengurangan Risiko Bencana  ABSTRACTInfrastructure and facilities is an important aspect of disaster management especially in areas with high Tsunami potential such as Mentawai Islands. One of the groups which are vulnerable to Tsunami is students. This vulnerability is due to the low preparedness of Sekolah Siaga Bencana (School-Based Disaster Preparedness, abbreviated as SBB) students in disaster risk reduction. This study aims to analyze the relationship of infrastructure and facilities to the preparedness of SSB students in disaster risk reduction especially tsunami. This study is a quantitative research conducted by using a correlative-analytic observational design and cross-sectional approach with a sample of 109 students taken from 5th and 6th grader in 3 Sekolah Dasar Negeri (Elementary School or SDN) namely SDN 13, SDN 16 and SDN 17 in Sipora District, Mentawai Islands. There is a significant relationship between infrastructure-facilities and the preparedness of SBB students towards the reduction of Tsunami risk with the value of (p = 0.000) and r = 0.98. Infrastructure and facilities have a significant relationship with the preparedness of SBB students so that it can inhibit the reduction of tsunami risk in Sipora District, Mentawai Islands.Keywords: Infrastructure and facilities, Preparedness, Disaster Risk Reduction 

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada Penataan Kelembagaan Sekretariat Daerah

Munthe, Susilawaty ( Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi ) , Warjio, Warjio ( FISIPOL, Universitas Sumatera Utara ) , Kariono, Kariono ( Fisipol, USU )

JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA) Vol 6, No 1 (2018): JPPUMA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dan penghambat dalam pelaksanaan Impelementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada Penataan Kelembagaan Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui, wawancara dilakukan terhadap informan kunci yang dianggap benar-benar dapat memberikan informasi baik mengenai orang, peristiwa atau hal, dengan tidak mementingkan jumlah informan tetapi lebih mementingkan bagaimana relevansinya dan ketepatannya dengan penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Penataan Kelembagaan Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi sudah berjalan namun belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek. Aspek pertama adalah komunikasi yang memperlihatkan bahwa komunikasi dan koordinasi internal di lingkungan Perangkat Daerah lainnya masih belum berjalan dengan baik. Kedua adalah Sumber Daya memperlihatkan masih belum terpenuhi sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan baik secara jumlah maupun kompetensi. Aspek ketiga, adalah Sikap Birokrasi yang memperlihatkan adanya program kegaiatan sehingga perlu pembenahan dan penataan yang tidak. Aspek keempat adalah Standard Operational Prosedure (SOP) dalam melaksanakan impelementasi telah mengacu sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Untuk SOP sesuai dengan struktur organisasi yang baru masih dalam proses penyusunan dan perumusan.

Peran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam Proses Penyelesaian Permasalahan Sengketa/Konflik Areal Lahan

Ngadimin, Ngadimin ( magister Administrasi Publik, Pascasarjana, Universitas Medan Area ) , Kusmanto, Heri ( Ilmu Politik, FISIPOL, USU ) , Isnaini, Isnaini ( Universitas Medan Area )

JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA) Vol 6, No 1 (2018): JPPUMA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bidang pertanahan, maka perlu dilihat lebih lanjut bagaimana peran pemerintah dalam proses penyelesaian permasalahan konfliks pertanahan. Konflik pertanahan yang berlangsung lama dan belarut-larut adalah sengketa/konflik lahan eks HGU PTPN II. Metode deskriptif digunakan untuk mendiskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap penyelesaian permasalahan konfliks pertanahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melaksanakan kewenangannya yang penyelesaiannya terganjal sampai saat ini. Salah satu isi diktum dari SK BPN Nomor 42,43,43/2002 dan No. 10/204 yang memuat kalimat: menyerahkan Pengaturan, Penguasaan, Pemilikan, Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah tersebut kepada Gubernur Sumatera Utara. Untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, setelah memperoleh ijin dari Menteri. Permasalahan menjadi rumit, karena ijin tersebut tidak terbit sampai sekarang. Upaya untuk mencari solusi masih terus dilakukan termasuk dengan pemerintah pusat yaitu kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian BUMN. Berdasarkan fakta lapangan, banyak kelompok masyarakat baik penuntut maupun pemohon juga perusahaan swasta yang saat ini menguasai lahan eks HGU PTPN II. Maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus sesegera mungkin mengadakan pendataan ulang dan verifikasi/permohonan yang disampaikan oleh kelompok masyarakat penuntut/pemohon, sehingga dapat diperoleh kebenaran yang seobjektif mungkin untuk memperoleh hak atas redistribusi tanah-tanah eks HGU tersebut.

Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah

Jamaluddin, Yanhar ( FISIP Universitas Padjadjaran ) , Sumaryana, Asep ( Program Pascasarjana Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Indonesia ) , Rusli, Budiman ( Program Pascasarjana Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Indonesia ) , Buchari, Raden Ahmad ( Program Pascasarjana Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Indonesia )

JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA) Vol 6, No 1 (2018): JPPUMA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Artikel ini disusun dilatarbelakangi pengelolaan Dana Desa tidak tepat sasaran dan penggunaannya belum optimal. Artikel ini dimaksudkan untuk menganalisis dampak pengelolaan dan penggunaan  Dana Desa terhadap pembangunan daerah. Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif.  Hasil analisis  menunjukkan; pengelolaan dan penggunaan Dana Desa tidak memberi dampak signifikan bagi pertumbuhan pembangunan daerah dan program pembangunan Desa tidak sinkron dengan kebijakan pembangunan Daerah (RPJM Daerah). Dampak ini disebabkan : a. Desa memiliki kewenangan luas dalam menentukan rencana programnya, b. Daerah kurang memiliki wewenang mengintegrasikan kebijakan program pembangunan. Untuk mengintegrasikan program pembangunan Desa sinkron dengan kebijakan pembangunan Daerah diperlukan intervensi regulation Pemerintah Daerah guna mengarahkan program Desa mengacu pada kebijakan pembangunan Daerah.

Keadaan Gerakan Keluarga Berencana Di Desa Parlondu Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir

Sinurat, Lasriana ( Jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan ) , Pinem, Mbina ( Jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan )

JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Vol 5, No 2 (2017): JPPUMA Desember
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (184.904 KB)

Abstract

The purpose of this research is to know the condition of family planning movement in terms of age, education, occupation, culture, and service quality of family planning acceptors in Parlondut Village, Pangururan District, Samosir District. The population is a married couples (PUS) who have been married for at least 5 years and already have children, and the sample is 40 people. Data collection techniques use interview lists and qualitative descriptive analysis techniques. Result: 1) Most of EFA (47,50%) have married age 25-29 years old with number of children more than two people, 2) In general, EFA (55,00%) have high school education with children more than 2 people 3 ) In general (37.50%) EFA mothers work in non-agricultural sectors as fish, tailor, IRT, traders, weavers with more than 2 children, 4) Batak culture has an influence in the EFA mindset about value and the number of children as the successor of the clan (100%) 5) there are 6 Quality of acceptor service of KB which influence to the non-success of family planning movement that is less appropriate method of contraception in the form of injection (35,00%) on self recommendation (67,50%) , less effective service mechanism performance (82,50%) with non-routine socialization / counseling (1-9 times in a year), so that the number of EFAs who have children more than 2 people and unable to follow family planning movement.

Faktor Penyebab dan Sanksi Tindak Pidana Penipuan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Secara Melawan Hukum

Lubis, Elvi Zahara ( Fakultas Hukum Universitas Medan Area )

JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Vol 5, No 2 (2017): JPPUMA Desember
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (153.803 KB)

Abstract

One form of crime that increasingly has a certain modus operandi is a crime of motor vehicle fraud unlawfully. Fraud is a crime that belongs to a class devoted to property rights and other rights arising from rights. As formulated in Article 378 of the Criminal Code, fraud means deeds with the intent to benefit themselves or others unlawfully by using false names, false dignity, deceit or lies that may cause others to easily surrender their goods, money or wealth. Factors causing the crime of motor vehicle ownership fraud unlawfully are caused by four factors namely economic factor, desire factor, opportunity factor and the weak factor of faith. Sanctions against perpetrators of criminal fraud of motor vehicle ownership by unlawful means in the form of criminal punishment of imprisonment to perpetrators for 4 years. Such sanctions may be applied if the perpetrator has been proven to commit a criminal act of fraudulent vehicle ownership in a manner which is against the law.