cover
Filter by Year

Analysis
Articles
28
Articles
KURIKULUM BELA NEGARA SEBUAH KEBUTUHAN KURIKULUM SAAT INI DAN MASA DEPAN

Kurniawan, Dedi Muhammad, Utanto, Yuli

DEFENDONESIA Vol 3 No 2: Defendonesia Juni 2018
Publisher : Lembaga Kajian Pertahanan untuk Kedaulatan NKRI “KERIS”

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (68.241 KB)

Abstract

Bela Negara merupakan hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan tuntunan UUD 1945.Bela Negara adalah salah satu sistem pertahanan rakyat semesta yang perlu dilakukan untuk dapat mengantisipasi segala macam ancaman yang kompleks dan multidimensional dalam usaha menghadapi ancaman saat ini dan ancaman di masa depan yang tentu akan berkembang sesuai dengan perkembangan jaman. Salah satu cara untuk dapat meratakan Bela Negara agar bisa diterima oleh seluruh warga negara Indonesia yaitu melalui pendidikan. Pelaksanaan Bela Negara dalam ruang lingkup pendidikan tidak akan terlaksana apabila tidak adanya payung kurikulum yang memuat tentang Bela Negara. Struktur kurikulum Bela Negara mengarah pada kompetensi yang diinginkan sesuai dengan ciri-ciri Bela Negara yang meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan Bela Negara. Untuk dapat menyempurnakan kurikulum Bela Negara yang dapat dijadikan landasan implementasi di Pendidikan formal tersebut maka diperlukan pengembangan kurikulum melalui adanya kerjasama antara kementerian terkait dan melibatkan ahli kurikulum beserta seluruh elemen terkait untuk dapat mengembangkan kurikulum Bela Negara.

KOWIL TENTARA PENJAGA POS MENUJU TENTARA ADMINISTRASI PUBLIK

Wahyudi, Erik Devy

DEFENDONESIA Vol 3 No 2: Defendonesia Juni 2018
Publisher : Lembaga Kajian Pertahanan untuk Kedaulatan NKRI “KERIS”

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (73.542 KB)

Abstract

Tuntutan Reformasi Birokrasi dan tantangan era globalisasi saat ini merupakan tantangan kita semua dalam menjaga pertahanan negara, perang masa kini bukan lagi perang yang menggunakan kekuatan militer namun menggunakan kekuatan nirmiliter. Transformasi TNI pasca Orde baru dan lahirnya Reformasi merubah sistem pertahanan negara khususnya Kowil dalam membina pertahanan negara yang berada langsung di tengah-tengah masyarakat dituntut profesional dalam menjalankan tugas pengabdiannya mengikuti perkembangan lingkungan. Guna menyikapi reformasi dan tantangan global serta perkembangan perang masa kini dengan  merubah paradigma Kowil menjadi tentara administrasi publik merupakan jawaban pembinaan wawasan kebangsaan yang efektif sebagi roh dari ketahanan nasional demi terpeliharanya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia  (NKRI) dari segala macam Ancaman, Hambatan, Gangguan dan Tantangan  (AHGT) baik dari luar maupun dari dalam serta terwujudnya kemanunggalan TNI-Rakyat dalam melaksanakan pembangunan nasional. Sejatinya politik TNI ialah politik negara bukan politik praktis, kata lain multifungsi tapi tidak berpolitik praktis Kowil berhasil mengemban tugas tuntutan reformasi birokrasi.  Maka dari itu diperlukannya kemampuan aparatur komando wilayah yang memiliki keahlian administrasi publik dalam mengemban tugas-tugas kewilayahan agar dapat  menganalisa fenomena-fenomena lingkungan strategis sebagai wujud deteksi dini, peringatan dini, cegah dini, dan tangkal dini, betapa Pentingnya Kowil memiliki peranan administrasi publik.

MENGATASI GERAKAN SEPARATIS MELALUI OPERASI MILITER SELAIN PERANG (TINJAUAN HUKUM HUMANITER DAN HUKUM NASIONAL)

Pratiwi, Yuniarti Dwi

DEFENDONESIA Vol 3 No 1: Defendonesia Desember 2017
Publisher : Lembaga Kajian Pertahanan untuk Kedaulatan NKRI “KERIS”

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (657.637 KB)

Abstract

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara yang terbentuk dari keberagaman budaya dan bahasa yang tersebar dari Sabang hingga Merauke yang dikenal dengan “Bhinneka Tunggal Ika”. Namun, tidak sedikit segelintir atau sekelompok golongan masyarakat yang berupaya merongrong kesatuan dan kedaulatan Bangsa ini. Gerakan separatisme merupakan suatu gerakan yang bertujuan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia dari satu sama lain. Gerakan ini muncul dikarenakan ketidakpuasan masyarakat atau segelintir orangterhadap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam memberikan rasa keadilan.Operasi Militer Selain Perang (OMSP) merupakan sebuah keharusan yang dilakukan oleh setiap Negara guna menanggulangi gerakan-gerakan separatisme.Namun tidak sedikit pula OMSP yang dilakukan oleh pihak militer selalu menimbulkan sebuah polemik dan amino di tengah-tengah masyarakat yaitu berupa pelanggaran HAM. Atas dasar inilah, tulisan ini bermaksud untuk mengupas persoalan tugas OMSP di Indonesia yang akan ditinjau berdasarkan konsep Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Nasional.

MENGUATKAN KONSEP KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA SESUAI DENGAN PANCASILA DALAM MEMPERTAHANKAN KESATUAN BANGSA

Meidiana, Mentary

DEFENDONESIA Vol 3 No 1: Defendonesia Desember 2017
Publisher : Lembaga Kajian Pertahanan untuk Kedaulatan NKRI “KERIS”

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (576.753 KB)

Abstract

Masalah yang akan dibahas didalam karya tulis ini adalah: pertama, Bagaimana konsep kebebasan beragama yang dianut di Indonesia? kedua, Bagaimana penerapan kebebasan beragama antar umat di Indonesia yang baik sesuai nilai-nilai pancasila dalam mempertahankan kesatuan di Indonesia? Untuk mendapatkan jawaban yang tepat sasaran berdasarkan permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu menggali sumber-sumber literatur bacaaan dan referensi dalam meemperoleh jawaban. Hasil dari pencarian tersebut ditemukan Pertama, bahwa konsep kebebasan beragama yang diterapkan di Indonesia adalah berdasarkan demokrasi Pancasila dan merefleksi setiap sila yang ada di Pancasila juga berpegang teguh dengan moral-moral ajaran yang diajarkan oleh agama masing-masing. Kedua, solusi dalam menerapkan kebebasan beragama di Indonesia agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah dengan (1) Menjalankan pembinaan dan pengembangan kehidupan beragama, (2) Membudayakan Pancasila dan memasyarakatkan P4, dan (3) Mempererat kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah.

MENIMBANG POSISI INDONESIA DALAM KONTRAK KARYA FREEPORT (PROBLEMATIKA HUKUM-SOSIAL SERTA KEMUNGKINAN SOLUSINYA)

Rahadiyan, Inda, Savira, Karina Amanda

DEFENDONESIA Vol 3 No 1: Defendonesia Desember 2017
Publisher : Lembaga Kajian Pertahanan untuk Kedaulatan NKRI “KERIS”

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (576.959 KB)

Abstract

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi: pertama, bagaimana posisi Indonesia dalam Kontrak Karya Freeport? Kedua, bagaimana problematika hukum dan sosial yang ditimbulkan oleh Kontrak Karya Freeport? Ketiga, bagaimana perkembangan pelaksanaan renegosiasi sebagai kemungkinan solusi atas problematika hukum dan sosial yang ditimbulkan oleh Kontrak Karya Freeport? Penelitian dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (library research) melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, posisi Indonesia dalam Kontrak Karya Freeport sejatinya sama dengan posisi para pihak dalam suatu perjanjian (kontrak). Namun demikian, Kontrak Karya Freeport tidak dapat dimaknai semata-mata mengenai statusnya sebagai kontrak keperdataan murni. Kedua, Kontrak Karya Freeport menimbulkan problematika hukum dan sosial tersendiri. Problematika hukum terutama berkaitan dengan kekuatan mengikatnya Kontrak Karya Freeport bagi Pemerintah Indonesia yang dihadapkan pada berbagai kerugian yang justru ditimbulkan dari pelaksanaan kontrak. Problematika sosial terutama berkaitan dengan perselisihan antara PT Freeport dengan masyarakat (adat) dan persoalan kerusakan lingkungan hidup. Problematika sosial dimaksud pada tataran tertentu dapat berimplikasi pada stabilitas keamanan masyarakat Papua. Ketiga, proses renegosiasi merupakan cara terbaik dalam rangka menemukan kesepakatan baru yang lebih adil bagi kedua belah pihak.

STRATEGI PERCEPATAN PENGUASAAN TEKNOLOGI DAN INDUSTRI PERTAHANAN: STUDI KASUS KOREA SELATAN

Yogaswara, Y. H.

DEFENDONESIA Vol 3 No 1: Defendonesia Desember 2017
Publisher : Lembaga Kajian Pertahanan untuk Kedaulatan NKRI “KERIS”

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (526.351 KB)

Abstract

Abstrak: Permasalahan utama Indonesia dalam penguasaan teknologi dan industri pertahanan terletak pada lemahnya regulasi sistem akusisi pertahanan yang mengakomodir proses penyerapan teknologinya. Rendahnya kualifikasi dan keahlian peneliti dan perekayasa turut memperparah lambatnya penyerapan teknologi. Selama kedua permasalahan mendasar tersebut tidak diselesaikan, maka perkembangan teknologi dan industri pertahanan tidak akan membaik secara signifikan. Untuk itu diperlukan solusi yang fokus untuk langsung mengatasi kedua permasalahan tersebut. Dengan pendekatan studi kasus terhadap perkembangan teknologi dan industri pertahanan Korea Selatan yang hanya dalam waktu tiga dekade terakhir telah mampu menyamai perkembangan negara maju selama satu abad, karya tulis ini menyarankan tiga strategi untuk mengejar ketertinggalan Indonesia di bidang ini. Pertama adalah reformasi sistem dan prosedur akusisi pertahanan melalui pelaksana tunggal langsung di bawah Menteri Pertahanan. Reformasi tersebut secara organisasi diformalkan dalam Lembaga Akusisi Pertahanan yang membawahi Badan Litbang Teknologi Pertahanan dan Badan Penjamin Mutu Teknologi Pertahanan. Integrasi institusi litbang pertahanan di Kemhan dan seluruh litbang angkatan ke dalam Badan Litbang dan Badan Penjamin Mutu Teknologi Pertahanan adalah strategi kedua yang ditujukan untuk optimalisasi penyerapan teknologi serta menghasilkan produk litbang yang berkualitas dan sinergis. Strategi terakhir adalah peningkatan kualitas sumberdaya manusia Lembaga Akuisisi Pertahanan melalui proses rekrutmen yang transparan dan akuntabel; Penempatan personel yang sesuai kualifikasi dan keahlian yang dibutuhkan; Sistem dan lingkungan kerja yang produktif dan kondusif; Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan; Penjaminan pakta integritas setiap personel yang terlibat; Serta pengawasan berbasis ombudsman. Kerjasama litbang dengan institusi litbang pertahanan di luar Kemhan dan TNI serta perguruan tinggi atau alih status personel dari lembaga tersebut ke dalam Lembaga Akuisisi Pertahanan dapat menjadi solusi taktis peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Tiga strategi tersebut diyakini mampu mempercepat penguasaan teknologi dan industri pertahanan di Indonesia dan mengakhiri ketergantungan Indonesia terhadap alutsista impor.

TEKNOLOGI TERBARU SEVERE PLASTIC DEFORMATION (SPD) UNTUK APLIKASI PERANGKAT KEMILITERAN

Pramono, Agus

DEFENDONESIA Vol 3 No 1: Defendonesia Desember 2017
Publisher : Lembaga Kajian Pertahanan untuk Kedaulatan NKRI “KERIS”

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (619.449 KB)

Abstract

Teknologi severe plastic deformation (SPD) atau deformasi plastis menyeluruh merupakan proses pembentukan logam di mana strain plastik ultra-besar dimasukkan ke dalam perangkat cetakan dan mesin pada proses pengerjaan logam. Hal ini dimaksutkan untuk menciptakan logam berbutir ultra-halus / Ultrafine Grained (UFG), sehingga sifat dari logam tersebut akan meningkat secara drastis. Ada tiga jenis metode dalam teknologi SPD; Equal Channel Angular Pressing (ECAP), High PressureTorsion (HPT) dan Accumulative Roll Bonding (ARB). Serta beberapa teknologi terbaru yang dikembangkan di beberapa negara seperti Korea, Jerman, Jepang, Cina, Rusia dan Estonia. Beberapa metode SPD terbaru dikembangkan untuk memperingkas proses agar mudah diterapkan dalam industri. Dalam penerapan perangkat kemiliteran, teknologi yang dibutuhkan harus mampu berubah menjadi kekuatan yang lebih mobile, survivable serta mematikan sekaligus memberi dampak yang lebih baik terhadap lingkungan (tidak menimbulkan efek polusi). Ada banyak tantangan teknis yang belum diatasi. Akibatnya, produsen potensial logam dengan teknologi terbaru SPD masih memerlukan rantai proses untuk penerapan aplikasi. Mereka juga khawatir tentang kelangsungan hidup komersial logam proses SPD tersebut, yang mana dalam operasional sangat tergantung pada permintaan dari pasar potensial dan biaya produksi. Keduanya adalah faktor yang sulit untuk dievaluasi karena rendahnya ketersediaan logam UFG dan ketidakpastian mengenai teknologi SPD. Hal ini telah mendorong eksplorasi aplikasi untuk peralatan militer – khususnya berbasis material komposit, seperti; helikopter, tank, panser dan baju besi serta helm militer untuk pasukan militer dalam bertempur.

PEMBANGUNAN INDUSTRI PERTAHANAN INDONESIA: MENUJU PEMENUHAN TARGET MEF ATAU SEKEDAR MENUJU ARM CANDY?

Djarwono, Lukman Fahmi

DEFENDONESIA Vol 2 No 2: Defendonesia Juni 2017
Publisher : Lembaga Kajian Pertahanan untuk Kedaulatan NKRI “KERIS”

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (444.781 KB)

Abstract

MEF (Minimum Essential Force) merupakan standar penting dan minimum dari kekuatan yang harus ditetapkan sebagai prasyarat mendasar agar TNI (Tentara Nasional Indonesia) dapat menjalankan misinya secara efektif dalam menghadapi ancaman yang sebenarnya. Salah satu sarana untuk mewujudkan MEF adalah melalui pengembangan industri militer dalam negeri. Optimalisasi pengembangan industri pertahanan nasional baru saja diberlakukan sejak 2010 melalui Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakum Hanneg) 2010-2014, dan akan berlanjut selama dua periode lima-tahun lagi (sampai 2024). Selama belum ada definisi yang jelas mengenai "keamanan nasional", masih sulit untuk membentuk postur pertahanan yang ideal. Oleh karena itu, pencapaian MEF masih akan menghasilkan kesenjangan kemampuan. Kesenjangan ini diharapkan dapat berkurang -jika tidak dihilangkan dengan memiliki industri pertahanan nasional yang solid. Artikel ini akan mengeksplorasi peran industri pertahanan nasional untuk mencapai MEF, sekaligus untuk mengurangi kesenjangan kemampuannya di Indonesia.

POSISI INDONESIA DALAM KONFLIK LAUT TIONGKOK SELATAN

Pratiwi, Yuniarti Dwi

DEFENDONESIA Vol 2 No 2: Defendonesia Juni 2017
Publisher : Lembaga Kajian Pertahanan untuk Kedaulatan NKRI “KERIS”

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (824.682 KB)

Abstract

Kawasan Laut Tiongkok Selatan (LTS) ditinjau dari aspek ekonomi memiliki nilai strategis terhadap perkembangan ekonomi negara-negara di kawasan Asia Pasifik.Kawasan ini, telah lama menjad iajang perebutan beberapa negara sekitar kawasan denganberbagai alasan, mulai dari politik, ekonomi, pertahanan, dan lain-lain.Begitu pula dengan Pemerintah Tiongkok yang turut serta dalam mengklaim Laut Tiongkok Selatan (LTS) tersebut, yaitu melalui kebijakan U-Shaped Line atau sering dikenal sebagai sembilan garisputus-putus (nine dash lines).Tidak dapat dipungkiri bahwa Laut Tiongkok Selatan memiliki arti yang sangat strategis bagi Bangsa Indonesia, meskipun Indonesia bukan Negara yang turut sertamenuntutklaimataskepemilikanwilayah territorial di Laut Tiongkok Selatan. Namun cepat atau lambat dikhawatirkan akan berpengaruh pada kedaulatan Bangsa ini. Ini dapat dilihat setelah adanya konflik penangkapan Anak Buah Kapal (ABK) milik Pemerintahan Tiongkok yang memasuki Perairan Natuna secara illegal, yang mana merupakan daerah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Negara Kesatuan Republik Indonesia.Atas dasar inilah sangat penting untuk mengkaji kedudukan Laut Tiongkok Selatan menurut pandangan Hukum Internasional serta posisi LTS bagi Negara Indonesia.

TANTANGAN MENJAGA PERSONAL SECURITY PRAJURIT DI MEDIA SOSIAL

SP., B.T. Sutrisno

DEFENDONESIA Vol 2 No 2: Defendonesia Juni 2017
Publisher : Lembaga Kajian Pertahanan untuk Kedaulatan NKRI “KERIS”

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (311.917 KB)

Abstract

Teknologi Media Sosial (Medsos) saat ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia, tidak terkecuali prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI). Penggunaan Medsos di kalangan prajurit disatu sisi sangat berguna sebagai media membangun jejaring dan menambah pengetahuan, namun disisi lain sangat riskan seiring besarnya potensi kebocoran informasi pribadi prajurit sebagai aktor pertahanan Negara yang dikenal dengan istilah Personal Security (Persec). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan penelusuran mendalam terhadap akun-akun prajurit TNI di Medsos, dengan objek penelitian adalah akun-akun prajurit TNI di Medsos. Hasil dari penelitian ini adalah: Markas Besar (Mabes) TNI sudah menerbitkan aturan terkait penggunaan Medsos di kalangan prajurit, namun masih banyak prajurit yang secara sengaja atau tidak sengaja membocorkan Persec melalui akun pribadinya melalui Medsos.