cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
,
INDONESIA
DEFENDONESIA
ISSN : 23546964     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Jurnal DEFENDONESIA adalah sebuah jurnal yang diterbitkan oleh Lembaga Kajian Pertahanan untuk Kedaulatan NKRI “KERIS” yang berfokus pada publikasi hasil penelitian, kajian analitis kritis, studi kasus, tinjauan buku dan/atau hasil penelitian lapangan yang mengungkap dan menganalisis aspek-aspek yang berkaitan dengan pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Jurnal Defendonesia terbit setiap Desember dan Juni dengan ISSN 2354-6964.
Arjuna Subject : -
Articles 28 Documents
PERMASALAHAN DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN INDUSTRI PERTAHANAN Wibowo, Radhana Dwi
DEFENDONESIA Vol 1 No 2: Defendonesia Juni 2016
Publisher : Lembaga Kajian Pertahanan untuk Kedaulatan NKRI “KERIS”

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (132.611 KB)

Abstract

Semenjak disahkan pada Tanggal 2 Oktober 2012, sudah tiga tahun Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2012 menjadi payung hukum pelaksanaan kemandirian industri pertahanan. Berbagai alat peralatan pertahanan dan keamanan sudah dapat dipenuhi oleh industri pertahanan dalam negeri seperti panser Anoa 6x6, senapan serbu, pesawat patrol maritim CN-235 MPA dan beberapa kapal cepat rudal. Berbagai alat peralatan pertahanan dan keamanan ini dibutuhkan untuk mengejar target kekuatan pokok minimum (minimum essential force) yang telah disusun. Idealnya semua kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan dapat dipenuhi oleh industri pertahanan dalam negeri, namun ternyata hal tersebut belum bisa terwujud disebabkan beberapa faktor permasalahan, diantaranya permasalahan dari implementasi konsep tiga pilar pelaku industri pertahanan, permasalahan dari implementasi konsep kluster industri pertahanan dan permasalahan imbal dagang, kandungan lokal dan offset atas pengadaan alat peralatan pertahanan dan keamanan dari luar negeri.
Diplomasi Insurjensi dalam Peperangan Asimetrik Sasongko, Sigit
DEFENDONESIA Vol 1 No 1: Defendonesia Desember 2013
Publisher : Lembaga Kajian Pertahanan untuk Kedaulatan NKRI “KERIS”

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (110.074 KB)

Abstract

Dalam melakukan perlawanan terhadap pemerintahan yang sah, organisasi insurjensi mengaplikasikan banyak metode dan pendekatan. Bila awalnya organisasi insurjensi lebih cenderung bergerak dengan jalan kekerasan, dewasa ini organisasi insurjensi tersebut melakukan transformasi dengan melakukan perlawanan melalui perjuangan-perjuangan softpower-nya. Salah satunya adalah dengan menggunakan upaya diplomasi baik di dalam maupun di luar negeri, kemudian membentuk anggapan bahwa perjuangan untuk memperoleh hati dan pikiran rakyat telah berkembang menjadi upaya berupa perjuangan untuk merebut hati dan pikiran komunitas internasional guna mendukung perjuangan organisasi insurjensi tersebut dalam rangka meraih political ends-nya. Dalam esai singkat ini, penulis berusaha mengulas bagaimana hubungan pergerakan insurjensi di dalam dan di luar negeri dengan tujuan untuk mengetahui apakah keberhasilan diplomasi organisasi insurjensi di luar negeri dalam mengambil simpati internasional berkorelasi dengan kemampuan dan manuver organisasi tersebut di dalam negeri.
MENGATASI GERAKAN SEPARATIS MELALUI OPERASI MILITER SELAIN PERANG (TINJAUAN HUKUM HUMANITER DAN HUKUM NASIONAL) Pratiwi, Yuniarti Dwi
DEFENDONESIA Vol 3 No 1: Defendonesia Desember 2017
Publisher : Lembaga Kajian Pertahanan untuk Kedaulatan NKRI “KERIS”

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (657.637 KB)

Abstract

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara yang terbentuk dari keberagaman budaya dan bahasa yang tersebar dari Sabang hingga Merauke yang dikenal dengan “Bhinneka Tunggal Ika”. Namun, tidak sedikit segelintir atau sekelompok golongan masyarakat yang berupaya merongrong kesatuan dan kedaulatan Bangsa ini. Gerakan separatisme merupakan suatu gerakan yang bertujuan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia dari satu sama lain. Gerakan ini muncul dikarenakan ketidakpuasan masyarakat atau segelintir orangterhadap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam memberikan rasa keadilan.Operasi Militer Selain Perang (OMSP) merupakan sebuah keharusan yang dilakukan oleh setiap Negara guna menanggulangi gerakan-gerakan separatisme.Namun tidak sedikit pula OMSP yang dilakukan oleh pihak militer selalu menimbulkan sebuah polemik dan amino di tengah-tengah masyarakat yaitu berupa pelanggaran HAM. Atas dasar inilah, tulisan ini bermaksud untuk mengupas persoalan tugas OMSP di Indonesia yang akan ditinjau berdasarkan konsep Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Nasional.
TANTANGAN ALKI UNTUK MEWUJUDKAN CITA-CITA INDONESIA POROS MARITIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM Pratiwi, Yuniarti Dwi
DEFENDONESIA Vol 2 No 1: Defendonesia Desember 2016
Publisher : Lembaga Kajian Pertahanan untuk Kedaulatan NKRI “KERIS”

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (136.265 KB)

Abstract

Dalam catatan sejarah terekam bukti-bukti bahwa nenek moyang bangsa Indonesia menguasai lautan Nusantara, bahkan mampu mengarungi samudra luas hingga ke pesisir Madagaskar di Afrika bagian selatan. Hal tersebut membuktikan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia telah memiliki jiwa bahari dalam membangun hubungan dengan bangsa lain. Berangkat atas dasar inilah, pemerintahan lima tahun Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla mengusung visi yang menjadikan Indonesia sebagai “poros maritim” sebagai dasar investasi guna mengembalikan kejayaan masa lampau Indonesia di dunia maritim. Mewujudkan cita-cita sebagai negara maritim bukan berarti tanpa hambatan. Hal ini mengingat sejak meratifikasi United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 dan sejak berlakunya Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), mau tidak mau menjadikan perairan Indonesia “terbuka” bagi kapal-kapal asing atau negara asing untuk melaksanakan hak lintas mereka di perairan Indonesia. Posisi ini juga memberikan permasalahan kompleks baik masalah yang berkaitan dengan ekonomi, hukum, keamanan, dan pertahanan negara. Begitu banyaknya pekerjaan rumah untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai poros maritim, oleh karena itu dibutuhkannya instrumen hukum yang bersinergi.
Identifikasi Sistem Pesawat Udara Tanpa Awak Sayap Tetap Majid, Abdul; Priyambodo, Tri Kuntoro
DEFENDONESIA Vol 1 No 1: Defendonesia Desember 2013
Publisher : Lembaga Kajian Pertahanan untuk Kedaulatan NKRI “KERIS”

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (184.497 KB)

Abstract

Penelitian mengenai pesawat udara tanpa awak berkembang pesat beberapa tahun belakangan. Salah satunya dalam topik identifikasi sistem dan pemodelan sistem, yang merupakan hal penting dalam menentukan model terbang pesawat udara tanpa awak.Model terbang sendiri sangat penting dalam studi gerak terbang pesawat. Dalam penelitian ini, identifikasi sistem dilakukan berdasarkan data eksperimen dari pesawat udara tanpa awak jenis Bixler dan menggunakan struktur model Autoregressive with exogenous Input (ARX).Penelitian ini terdiri dari 2 tahap, pengambilan data terbang dan identifikasi model terban.Melalui 2 tahap tersebut, model terbang pesawat udara tanpa awak direpresentasikan dalam 2 mode, mode longitudinal dan mode lateral. Mode longitudinal diperoleh dengan struktur model ARX dengan nilai orde A=1 dan B=1. Mode lateral diperoleh dengan struktur model ARX dengan nilai orde A=2 dan B=2.
PEMBANGUNAN INDUSTRI PERTAHANAN INDONESIA: MENUJU PEMENUHAN TARGET MEF ATAU SEKEDAR MENUJU ARM CANDY? Djarwono, Lukman Fahmi
DEFENDONESIA Vol 2 No 2: Defendonesia Juni 2017
Publisher : Lembaga Kajian Pertahanan untuk Kedaulatan NKRI “KERIS”

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (444.781 KB)

Abstract

MEF (Minimum Essential Force) merupakan standar penting dan minimum dari kekuatan yang harus ditetapkan sebagai prasyarat mendasar agar TNI (Tentara Nasional Indonesia) dapat menjalankan misinya secara efektif dalam menghadapi ancaman yang sebenarnya. Salah satu sarana untuk mewujudkan MEF adalah melalui pengembangan industri militer dalam negeri. Optimalisasi pengembangan industri pertahanan nasional baru saja diberlakukan sejak 2010 melalui Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakum Hanneg) 2010-2014, dan akan berlanjut selama dua periode lima-tahun lagi (sampai 2024). Selama belum ada definisi yang jelas mengenai "keamanan nasional", masih sulit untuk membentuk postur pertahanan yang ideal. Oleh karena itu, pencapaian MEF masih akan menghasilkan kesenjangan kemampuan. Kesenjangan ini diharapkan dapat berkurang -jika tidak dihilangkan dengan memiliki industri pertahanan nasional yang solid. Artikel ini akan mengeksplorasi peran industri pertahanan nasional untuk mencapai MEF, sekaligus untuk mengurangi kesenjangan kemampuannya di Indonesia.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ILLEGAL FISHING KORPORASI DALAM CITA-CITA INDONESIA POROS MARITIM DUNIA Pratiwi, Yuniarti Dwi
DEFENDONESIA Vol 1 No 2: Defendonesia Juni 2016
Publisher : Lembaga Kajian Pertahanan untuk Kedaulatan NKRI “KERIS”

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (77.087 KB)

Abstract

Permasalahan illegal fishing atau lebih dikenal dengan istilah illegal, unreported, and unregulated Fishing (IUU-Fishing) merupakan permasalahan yang telah lama mengakar di Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki wlayah laut yang mencapai 2/3 dari seluruh wilayahnya dengan hasil laut yang cukup potensial. Potensi dari laut Indonesia juga didominasi oleh hasil ikannya, dengan lebih dari 45% spesies ikan di dunia berada di Indonesia. Beberapa alasan tersebut dapat dijadikan alasan kuat kenapa Indonesia menjadi salah satu wilayah yang sering mengalami illegal fishing. Kasus yang terjadi juga dapat dikatakan merupakan dampak kurang efektifnya penegakan hukum illegal fishing terutama untuk pihak korporasi. Di era pemerintahan Jokowi Indonesia mulai mencoba serius dalam pemberantasan tindak pidana illegal fishing. Hal ini sejalan dengan cita-cita Indonesia yakni mewujudkan visi Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia. Meskipun demikian, apakah pemberantasan illegal fishing dalam era Presiden Jokowi menyentuh korporasi sebagai pelaku kejahatan?
Pentingnya Komando Operasi Khusus TNI dalam Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme Nugroho, Ari Setyo
DEFENDONESIA Vol 1 No 1: Defendonesia Desember 2013
Publisher : Lembaga Kajian Pertahanan untuk Kedaulatan NKRI “KERIS”

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (94.89 KB)

Abstract

Terorisme adalah ancaman nyata dan aktif yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, oleh karenanya diperlukan penanganan seriur,komprehensif, dan kontinue karena yang kita hadapi tidak hanya aksi terornya tetapi lebih jauh daritu yakni ideologi, ideologi yang dengan mudah menyebar jika pemerintah tidak bisa meracik serta memberi bumbu yang pas dalam sebuah pengambilan kebijakan, penanganan tersebut harus mencakup upaya-upaya penindakan secara operasional, proteksi (perlindungan), pencegahan dan penangkalan, penanganan permasalahan hulu (akar masalah) dan upaya deradikalisasi. Sehingga, saaat ini sudah menjadi kebutuhan untuk membentuk Komando Operasi Khusus TNI (Indonesian Special Operation Command) guna tugas-tugas sangat khusus, terutama pencegahan dan penanggulangan terorisme serta penumpasan gerakan separatis di Indonesia
MENGUATKAN KONSEP KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA SESUAI DENGAN PANCASILA DALAM MEMPERTAHANKAN KESATUAN BANGSA Meidiana, Mentary
DEFENDONESIA Vol 3 No 1: Defendonesia Desember 2017
Publisher : Lembaga Kajian Pertahanan untuk Kedaulatan NKRI “KERIS”

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (576.753 KB)

Abstract

Masalah yang akan dibahas didalam karya tulis ini adalah: pertama, Bagaimana konsep kebebasan beragama yang dianut di Indonesia? kedua, Bagaimana penerapan kebebasan beragama antar umat di Indonesia yang baik sesuai nilai-nilai pancasila dalam mempertahankan kesatuan di Indonesia? Untuk mendapatkan jawaban yang tepat sasaran berdasarkan permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu menggali sumber-sumber literatur bacaaan dan referensi dalam meemperoleh jawaban. Hasil dari pencarian tersebut ditemukan Pertama, bahwa konsep kebebasan beragama yang diterapkan di Indonesia adalah berdasarkan demokrasi Pancasila dan merefleksi setiap sila yang ada di Pancasila juga berpegang teguh dengan moral-moral ajaran yang diajarkan oleh agama masing-masing. Kedua, solusi dalam menerapkan kebebasan beragama di Indonesia agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah dengan (1) Menjalankan pembinaan dan pengembangan kehidupan beragama, (2) Membudayakan Pancasila dan memasyarakatkan P4, dan (3) Mempererat kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah.
DIGITALISASI DAN DESKRIPSI NASKAH KUNO SEBAGAI UPAYA MEMPERKOKOH KEDAULATAN INDONESIA: STUDI KASUS NASKAH AL-MUTAWASSIMĪN Yasin, Dhimas Muhammad
DEFENDONESIA Vol 2 No 1: Defendonesia Desember 2016
Publisher : Lembaga Kajian Pertahanan untuk Kedaulatan NKRI “KERIS”

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (200.195 KB)

Abstract

Naskah kuno merupakan salah satu bagian dari warisan leluhur yang wajib untuk dilestarikan dan dikaji. Selama ini keberadaan naskah kuno kurang diperhatikan dan banyak dari naskah kuno Indonesia berada di luar negeri. Preservasi naskah kuno menjadi hal yang penting untuk menjaga kedaulatan negara.Pelestarian dan pengkajian naskah kuno dapat dilakukan dengan berbagai cara, beberapa diantaranya adalah dengan digitalisasi dan deskripsi. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah naskah Al-Mutawassimīn. Naskah ini tersimpan di Perpustakaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pinilih, Soditan, Desa Gumpang, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pustaka. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis isi berdasarkan kajian filologi. Teknik penarik simpulan yang digunakan adalah teknik induktif. Berdasarkan kajian terhadap naskah Al-Mutawassimīn, dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, digitalisasi naskah Al-Mutawassimīn dinilai cukup efektif dan efisien sebagai upaya penyelamatan salah satu benda budaya Indonesia. Kedua, hasil deskripsi naskahAl-Mutawassimīn memberikan gambaran terperinci seluk-beluk naskah tersebut, baik kondisi fisik atau ciri-ciri maupun keberadaan terkini naskah tersebut.

Page 1 of 3 | Total Record : 28