cover
Filter by Year
Jurnal Penelitian Politik
S2
Sinta Score
ISSN : -     EISSN : -
Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berba-gai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.
Articles
229
Articles
MENELAAH BAHASA SEBAGAI ARENA DAN INSTRUMEN KEKUASAAN EXAMINING LANGUAGE AS FIELD AND INSTRUMENTS OF POWER

Afriansyah, Anggi

Jurnal Penelitian Politik Vol 14, No 1 (2017): Transformasi Identitas Keindonesiaan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

This book examines the use of language in variety aspects of life. Language is not only used as a medium of communication but more than that, can be an effective tool to gain power. Language operates as an instrument of power and successfully utilized optimally by those who have the intention to to get power. Language can be used to dominate others, means of struggle, preserve power, won the election, and achieve economic benefits.Keywords: Language, politic, power, Indonesia

Strategi Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN

Krisman, Khanisa, Pudjiastuti, Tri Nuke, Salim, Zamroni, Febiyansah, Panky Tri, Luhulima, CPF, Inayati, Ratna Shofi

Jurnal Penelitian Politik Vol 13, No 1 (2016): Komunitas ASEAN dan Tantangan Ke Depan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

AbstractASEAN is gradually changing their approach from top-to-bottom to a more grassroot style institution. The idea of creating a community push ASEAN to be more inclusive in implementing its programes. In realizing ASEAN Economic Community, public awareness and understandings is the key factor in whether the implementation of this ASEAN’s pillar will succeed. Recalling that the popularity of ASEAN and its frameworks are not significantly known in Indonesia, the survey and the policy paper that followed aim to find out the level of public understandings about ASEAN Economic Community which started to be implemented last year. Keywords: ASEAN, ASEAN Economic Community, Indonesia, public survey.

Peranakan dan Serat Kekancingan: Sebuah Identitas Abdi Dalem Kraton Jogjakarta

Satriani, Septi

Jurnal Penelitian Politik Vol 14, No 1 (2017): Transformasi Identitas Keindonesiaan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

This paper focus on how the concept of peranakan and serat kekancingan became the identity of abdi dalem of Kraton Jogjakarta. Peranakan is not just a uniform but the symbol of brotherhood and control of behavior. I assume that the peranakan and serat kekancingan is a symbol of identity. When the abdi dalem wearing a peranakan and having serat kekancingan,, they will behave according to the value that contained by them.

Dikotomi Identitas Keindonesiaan dan Kepapuaan Pasca Orde Baru

Budiatri, Aisah Putri

Jurnal Penelitian Politik Vol 14, No 1 (2017): Transformasi Identitas Keindonesiaan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Narasi tentang dikotomi identitas keindonesiaan dan kepapuaan mewarnai hampir di setiap analisis mengenai identitas politik Papua. Kajian pendahulu berfokus pada pembahasan tentang pengalaman kolonial Belanda, sejarah integrasi Papua dan kegagalan pembangunan masa Orde Baru yang menjadi alasan kunci lahirnya pembelahan identitas antara keindonesiaan dan kepapuaan di Tanah Papua. Masa kolonial dan Orde Baru menjadi fokus studi mereka, karena pada masa ini identitas kepapuaan sebagai antitesis keindonesiaan lahir dan tumbuh semakin tajam. Lalu bagaimana dengan Pasca-Orde Baru? Tulisan ini memperlihatkan bahwa dikotomi antitesis antara identitas kepapuaan dan keindonesiaan belum selesai, meskipun beberapa upaya penyelesaian konflik, termasuk Undang-Undang Otonomi Khusus, telah diterapkan. Sebaliknya, dikotomi identitas hari ini justru semakin menajam dan berpotensi memperkeruh konflik. Kata kunci: identitas, Papua, kepapuaan, keindonesiaan, konflik, paska Orde Baru

Dinamika Gerakan Partai Rakyat Demokratik (PRD) di Indonesia: Analisis Perspektif Partai Pelopor dan Partai Kiri Luas

Novianto, Arif, Kurniawan, Lukman, Wibawa, Samodra

Jurnal Penelitian Politik Vol 15, No 1 (2018): Turbulensi Kepemimpinan dan Konektivitas antar Negara
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

AbstrakDalam tradisi marxisme melihat gerakan sosial dan perubahan sosial tidak bisa dipisahkan dari pertentangan kelas dan peran organisasi atau partai. Perkembangan Marxisme sekarang ini memunculkan pertentangan dalam tradisi partai politik, yaitu antara partai dengan tendensi politik kepeloporan dan partai bertendensi kiri luas. Kedua tendensi tersebut memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing sesuai ruang dan waktu tertentu. Dalam tulisan penelitian ini berupaya mengelaborasi tentang dinamika pergerakan Partai Rakyat Demokratik (PRD) dalam upaya mewujudkan cita-cita sosialisme yang diusungnya. Ada dua periode yang berupaya dianalisa, yaitu ketika pada masa Orba yang mana PRD bertendensi partai pelopor dan paska-reformasi yang mana kemudian ada pergeseran tendensi politik menuju ke partai sosial-demokrat dan mencondongkan ideologi menuju Soekarnoisme. Tulisan ini berupaya membongkar basis material dibalik perubahan tendensi politik tersebut. Berubahnya tendensi politik juga mengkondisikan perubahan dalam strategi menentang kapitalisme dan perubahan taktik bagaimana menciptakan tangga-tangga menuju sosialisme yang mencoba dianalisa dalam tulisan ini.Key word: Marxisme, Partai Rakyat Demokratik, Partai Pelopor, Partai Kiri Luas

Pola Pengawasan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa: Perspektif Politik

Aziz, Nyimas Latifah Letty, Zuhro, R. Siti, Cahyono, Heru, Suryani, Dini, Aulia, Dian, Maulana, Yusuf

Jurnal Penelitian Politik Vol 15, No 1 (2018): Turbulensi Kepemimpinan dan Konektivitas antar Negara
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Studi ini mengkaji pola pengawasan pengelolaan dana otsus dan istimewa dilihat dari perspektif politik.  Terdapat tiga daerah yang dikaji  yakni, Aceh, Papua, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ketiga daerah ini penting dikaji karena memiliki kekhususan dan keistimewaan dalam pengelolaan fiskalnya, khususnya pengelolaan dana otsus dan istimewa. Namun, pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap pengelolaan dana otsus dan istimewa ini masih lemah. Ini dibuktikan dengan masih sangat minimnya pengawasan dalam hal sinergi, koordinasi, bimbingan dan pengawasan antarjenjang pemerintahan (provinsi-kabupaten/kota). Akibatnya, pengelolaan dana otsus dan istimewa belum berdampak signifikan terhadap peningkatan tatanan pemerintahan yang demokratis dan harmonis melalui hubungan vertikal (pusat-daerah) maupun horisontal (daerah/lokal) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Oleh karena itu, studi ini membuktikan pentingnya pengawasan terhadap pengelolaan dana otsus dan istimewa. Metode penelitian yang dilakukan adalah pengumpulan dokumen pendukung, wawancara mendalam, dan diskusi terbatas.Kata kunci : pengawasan, dana otsus/ istimewa, perspektif politik

Kepemimpinan Donald Trump dan Turbulensi Tatanan Dunia

Siswanto, Siswanto

Jurnal Penelitian Politik Vol 15, No 1 (2018): Turbulensi Kepemimpinan dan Konektivitas antar Negara
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

ABSTRACTThe background of this article is based on the consideration that the policy pursued by America under the leadership of President Donald Trump is controversial, leading to a turbulence of world leadership. Furthermore the issue discussed in this paper is the in-consistent personality of President Donald Trump who encourages of controversial policies. The policy of protecting on national interest (America First) leads to protectionism and America's rebuilding policy (make America great again) encourages diplomatic tension. Apart from that, this paper also discusses the consequences of controversial policy direction towards world leadership turbulence especially in Middle East and Asia. The result of this study is a conclusion formulated that the in-consistent personality that existed in President Trump is a stimulus to the controversial policy and the controversial policy becomes the trigger for the world's leadership turbulence. Finally the recommendation of this paper is be careful in relations with America under President Trump.Keywords: controversy, turbulence, American policy, President of Trump

Kekuatan Sosial Hukum: Menundukkan Negara Kekuatan Besar Melalui Institusi Multilateral Independen

Margiansyah, Defbry

Jurnal Penelitian Politik Vol 15, No 1 (2018): Turbulensi Kepemimpinan dan Konektivitas antar Negara
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

AbstrakDalam beberapa dekade, institusi internasional dan aturan-aturannya dipandang hanya sebagai instrumen untuk mempertahankan pengaruh dan kepentingan negara-negara kuat (great powers). Namun, buku Norms Without Great Powers memberikan gagasan baru terhadap prospek terciptanya institusi internasional yang indepen ditengah ambivalensi great powers, seperti Amerika Serikat, melalui dampak “jejaring struktur sosial” hukum internasional. Kajian ini menunjukkan bagaimana dimensi sosial dari kekuatan normatif hukum internasional dapat membentuk dan membatasi tindakan dan ekspektasi sosial negara-negara dalam praktik hubungan internasional. Postulasi teoritis diatas disimpulkan dari studi kasus komparatif antara Traktat Larangan Ranjau Anti-Personel dan Statuta Roma Mahkamah Pindana Internasional dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme. Tulisan ini bertujuan untuk menyoroti dan memberikan tinjauan kritis terhadap analisa buku. Untuk itu, tinjauan kritis dimulai dengan penjelasan argumentasi utama yang dibangun, dan menguraikan gagasan utama dalam dua kasus, dan memberikan evaluasi teoritis dan efeknya terhadap masalah-masalah yang muncul dalam kasus pengimplementasian hukum internasional yang dipromosikan oleh institusi multilateral “non-great powers.”Kata Kunci: Multilateralisme, hukum internasional, norma, kekuasaan politik, Mahkamah Pidana Internasional, Traktat Larangan Ranjau

Dinamika Kerja Sama Subregional di Selat Malaka: City to City Connectivity sebagai Pendukung Koridor Ekonomi

Irewati, Awani

Jurnal Penelitian Politik Vol 15, No 1 (2018): Turbulensi Kepemimpinan dan Konektivitas antar Negara
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Abstrak Konektivitas adalah salah satu faktor penting dalam membangun kerja sama di tingkat bilateral, regional dan internasional. Dunia city to city connectivity  menjadi tulang punggung bagi kelangsungan koridor ekonomi pada kerja sama sub-regional seperti IMT-GT. Artikel ini menyajikan tinjauan dinamika dua koridor ekonomi, yaitu konektivitas Pulau Medan-Penang dan konektivitas Dumai-Melaka di Selat Malaka, dan sedikit ulasan tentang masa depan city to city connectivity bagi  Indonesia dan Malaysia. Metode penulisan artikel ini didasarkan pada analisis kualitatif, dengan esensi dari temuannya adalah bahwa sebagai simpul terkecil dalam konektivitas, city to city connectivity yang dimaksud  menentukan dinamika koridor ekonomi antara Indonesia dan Malaysia. Dan kondisi ini akan tetap menjadi faktor penting bagi kelangsungan kerja sama kedua negara, dan bagi kerja sama subregional  IMT-GT di masa depan. Keywords: kerja sama subregional, city to city connectivity, koridor ekonomi, Selat Malaka

Konsensus Politik dalam Penyelesaian Konflik Partai Golkar tahun 2014-2016

Hafid, Meutya Viada

Jurnal Penelitian Politik Vol 15, No 1 (2018): Turbulensi Kepemimpinan dan Konektivitas antar Negara
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Kajian ini membahas mengenai fenomena konsensus politik Partai Golongan Karya (Golkar)  pasca konflik Partai Golkar tahun 2014-2016. Konsensus Partai Golkar merupakan fenomena baru, setelah sebelumnya konflik Partai Golkar selalu memunculkan partai baru. Hasil dari kajian menujukkan bahwa  konsensus Partai Golkar terjadi pada tiga jalur, pertama melalui jalur organisasi yaitu Mahkamah Partai Golkar, kedua melalui jalur hukum, ketiga melalui jalur politik, seperti ditunjukkan pada Silaturahmi Nasional (Silatnas), Rapimnas, dan terakhir Munaslub Partai Golkar bulan Mei 2016. Munaslub menyepakati berbagai hal diantaranya,  keputusan untuk menetapkan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar, dibentuknya Dewan Pembina Partai Golkar, dan perubahan posisi Partai Golkar menjadi partai pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Konsensus politik Partai Golkar tahun 2016 juga dilakukan melalui perantara. Perantara dalam konsensus politik Partai Golkar adalah Jusuf Kalla dan Luhut Panjaitan yang bertindak sebagai wakil pemerintah tetapi juga sebagai petinggi Partai Golkar. Pimpinan Partai Golkar yang baru juga melakukan perubahan di Fraksi Golkar DPR RI. Tidak seperti sebelumnya dimana pihak yang kalah disingkirkan, Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI diisi oleh Setya Novanto (yang berasal dari kubu Aburizal Bakrie) dan Sekretaris Fraksi Partai Golkar diisi oleh Agus Gumiwang Kartasasmita (yang berasal dari kubu Agung Laksono). Sedangkan DPD tingkat I dan tingkat II yang terdampak konflik di Pusat, juga ditata ulang oleh pimpinan Partai Golkar yang baru. Pada setiap DPD tingkat I dan tingkat II dilakukan masyawarah untuk memilih pimpinan DPD Partai Golkar dalam rangka menyatukan dua kepengurusan di daerah. Sedangkan bagi pihak Aburizal Bakrie dan Agung Laksono, masing-masing diberikan posisi pada kepengurusan Partai Golkar. Aburizal Bakrie diberikan posisi sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar yang terakhir muncul pada masa Orde Baru, sedangkan Agung Laksono diberikan posisi Ketua Dewan Pakar Partai Golkar. Kata Kunci : Partai Golkar, Konsensus Politik, Partai Politik, Indonesia.