cover
Filter by Year
Jurnal Penelitian Politik
ISSN : -     EISSN : -
Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berba-gai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.
Articles
229
Articles
Kemunculan Dan Tantangan Partai Politik Baru Pada Pemilu 2019

Hanafi, Ridho Imawan

Jurnal Penelitian Politik Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3114.361 KB)

Abstract

Artikel ini membahas mengenai kemunculan dan tantangan partai politik baru pada Pemilu 2019 dengan menelaah ideologi-program, basis dukungan, dan kepemimpinan. Partai baru muncul sebagai alternatif pilihan politik yang berbeda dari partai lama yang sudah ada. Partai politik baru ini bisa mendapatkan simpati dari pemilih yang menginginkan kebaruan dalam kepartaian. Partai-partai baru membawa corak nasionalis dengan kecenderungan program yang tidak jauh berbeda dari partai baru lain. Antara satu partai dan lainnya basis dukungan masih cair dan bisa saling memperebutkan pasar pemilih. Sebagian partai baru mengusung kekuatan milenial sebagai segmentasi pemilihnya. Tantangan partai baru salah satunya adalah kepemimpinan, yakni tidak adanya figur kuat yang populer dan memiliki basis di akar rumput, sehingga harus mengandalkan kekuatan seperti program partai. Kata Kunci: partai politik baru, pemilu serentak, ideologi, program, basis dukungan, kepemimpinan partai. 

Pilkada Langsung, Calon Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi Lokal

Romli, Lili

Jurnal Penelitian Politik Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3157.16 KB)

Abstract

Abstrak Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan tentang  pemilihan kepala daerah yang dimulai sejak tahun 2005 yang terus mengalami perubahan aturan mainnya. Artikel ini juga ingin menjelaskan tentang fenomena munculnya calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah.  Para calon tunggal tersebut sebagian besar menang dalam pemilihan kepala daerah, hanya calon tunggal di Kota Makassar yang mengalami kekalahan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya calon tunggal, yaitu pragmatisme partai politik; kegagalan kaderisasi, persyaratan sebagai calon yang berat, dan  “mahar” yang semakin mahal. Kemenangan para calon tunggal dalam pilkada tersebut bisa menghambat proses demokrasi lokal karena mekanisme check and balances tidak berjalan.Kata Kunci: Pemilihan Kepala Daerah, Calon Tunggal, Partai Politik, dan Demokrasi Lokal.

Mitos dan Realita Perempuan dalam Pemilu: Sebuah Pelajaran dari Situasi Politik Amerika di Era Polarisasi

Sweinstani, Mouliza K.D

Jurnal Penelitian Politik Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3076.671 KB)

Abstract

AbstrakTujuan dari penulisan reviu buku ini adalah untuk membedah buku yang ditulis oleh Danny Hayes dan Jennifer Lawless yang berjudul Women On The Run: Gender, Media, And Political Campaigns in Polarized Era. Buku ini ditulis oleh mereka sebagai respon dari situasi politik Amerika yang berkaitan dengan eksistensi perempuan dalam kehidupan politik Amerika Serikat khususnya dalam dua pemilu sela pada tahun 2010 dan 2014. Buku ini juga memberikan cara pandang baru terhadap area politik di era terpolarisasi di Amerika Serikat dengan berusaha membongkar pemahaman konvensional mengenai bias yang harus dihadapi oleh perempuan dalam dunia politik. Selain itu buku ini juga berusaha mencari tahu apa sebetulnya yang menjadi penyebab masih adanya pemahaman bias gender dalam area politik di Amerika Serikat. Hanya saja, simpulan dari buku ini perlu digunakan secara hati-hati agar pembaca tidak melakukan generalisasi atas kondisi politik yang telah dianggap netral gender dan tidak diskriminatif seperti yang terjadi di Amerika. Pembaca sebaiknya mengontekskan kondisi lanskap politik masing-masing agar dapat menghasilkan temuan yang mengelaborasi temuan Hayes dan Lawless. Dengan demikian, hal ini dapat memperkaya studi-studi tentang kampanye politik, media dan kandidat perempuan dalam kajian ilmu politik.   Kata Kunci : Arena Politik, Era Terpolarisasi, Kampanye Politik, Netral Gender, Perilaku Pemilih

Peran Kerja Sama IMT-GT Dalam Pembangunan Konektivitas Maritim Asean

Raharjo, Sandy Nur Ikfal, Irewati, Awani, Rahman, Agus R, Pudjiastuti, Tri Nuke, Luhulima, CPF, Nufus, Hayati

Jurnal Penelitian Politik Vol 14, No 1 (2017): Transformasi Identitas Keindonesiaan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1063.887 KB)

Abstract

Abstract Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) is recognized as one of the sub-regional cooperation to support ASEAN Community. However, geographical character differences and consequently creating different interests among three member states, is likely to hinder the implementation of the IMT-GT in establishing such connectivity. This study focuses on three issues, namely, the significance of IMT-GT for each member state, implementation of IMT-GT’s programs in 2012-2016, and the role of IMT-GT in building ASEAN connectivity, particularly in the maritime sector. Through correlative descriptive qualitative method, this study found that the IMT sub-region contributes nearly 50% for the Malaysian economy, supports the Indonesian vision of Global Maritime Fulcrum for Indonesia, as well as encourages the development of less-developed Southern Thailand region. In Addition, the implementation of  IMT-GT’s programs in 2012-2016 was still low, especially on the side of Indonesia due to too many programs were planned. Another finding was that IMT-GT has played  significant role in building the ASEAN connectivity through the development of five economic corridors, although it was still more on land connectivity rather than maritime connectivity.  Keywords: ASEAN, IMT-GT, connectivity, and maritime

Kuasa Meraih Suara: Relasi Foke-Nara dan Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) dalam Pemilukada DKI Jakarta 2012

Fadiyah, Dina

Jurnal Penelitian Politik Vol 14, No 1 (2017): Transformasi Identitas Keindonesiaan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1294.648 KB)

Abstract

Tulisan ini bermaksud ingin melihat bagaimana relasi antara Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara) dengan Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) dalam Pemilukada DKI Jakarta 2012 yang lalu. Forkabi adalah salah satu organisasi masyarakat etnis Betawi yang ada di Jakarta. Pada dasarnya, Forkabi berdiri karena ketakutan etnis asli Jakarta yaitu etnis Betawi akan luntur karena banyaknya suku pendatang yang ada di Jakarta. Namun nyatanya, kini Forkabi menjadi perpanjangan politik dari Foke-Nara selama masa kampanye dalam pemilihan Gubernur Jakarta 2012 yang lalu.Menurut penulis, menjadi menarik untuk ditelisik lebih dalam ketika suatu ormas yang awalnya berdiri berdasarkan etnisitas tetapi kini menjelma menjadi perpanjangan politik dari suatu elit lokal. Ormas yang seharusnya bebas dari kepentingan-kepentingan politik, tetapi kini di Indonesia justru ormas adalah salah satu bagian terpenting dalam meraih suara disuatu ajang pemilihan kepala daerah.Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan dipadukan dengan teori patron-klien, diharapkan penelitian ini akan menjadi warna tersendiri yang dapat disuguhkan bagi para pembacanya. Hipotesa sementara dari penelitian ini adalah ternyata organisasi masyarakat sangat dapat berperan penting dalam sebuah pemilihan. Terbukti dengan adanya elit-elit lokal yang saat ini gencar mengandeng ormas sebagai timsesnya. Keberhasilan pengumpulan suara yang dihasilkan oleh ormas mungkin karena anggota ormas banyak tersebar luas dimana-dimana. Mulai dari tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, dsb. Hal ini membuktikan bahwa ormas yang ada saat ini sudah tidak dapat dikatakan independen atau tanpa adanya campur tangan politik.Keywords: ormas, patron-klien, perpanjangan politik

KETAHANAN SOSIAL WARGA PERBATASAN INDONESIA MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN: STUDI DI KECAMATAN ENTIKONG, KALIMANTAN BARAT

Raharjo, Sandy Nur Ikfal

Jurnal Penelitian Politik Vol 13, No 1 (2016): Komunitas ASEAN dan Tantangan Ke Depan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (347.423 KB)

Abstract

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah mulai diberlakukan pada akhir tahun 2015, dan akan ditarnsformasikan menjadi MEA yang inklusif pada tahun 2025. Sebagai penduduk kawasan perbatasan yang pintu gerbang lintas batas Indonesia-Malaysia, masyarakat Entikong harus memiliki ketahanan sosial yang kuat untuk menghadapi semakin bebasnya pergerakan orang dan barang di wilayah mereka. Tulisan ini mengkaji kondisi ketahanan sosial masyarakat Entikong dalam menghadapi MEA tersebut. Dengan menggunakan kerangka Sustainable Livelihood Approach yang dimodifikasi, tulisan ini mengidentifikasi bahwa masyarakat Entikong memiliki empat modal ketahanan sosial yang kuat, yaitu modal alam, modal sosial, modal keuangan, dan modal politik/pemerintahan, serta dua modal yang masih lemah, yaitu modal fisik dan modal manusia. Selain itu, ketahanan sosial masyarakat Entikong juga dibantu dengan pelaksanaan kerja sama lintas Indonesia-Malaysia.Tulisan ini menyarankan reoptimalisasi kerja sama lintas batas dan pengaturan khusus perdagangan lintas batas di dalam MEA.

Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Tiongkok: Memperjuangkan Kepentingan Nasional Di Tengah Ketidakseimbangan Kekuatan

Siswanto, Siswanto, Wuryandari, Ganewati, Sriyanto, Nanto, Ramadhan, Mario Surya, Prabaningtyas, Rizka Fiani

Jurnal Penelitian Politik Vol 14, No 1 (2017): Transformasi Identitas Keindonesiaan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (917.781 KB)

Abstract

ABSTRACTThis paper would like to describe Indonesias foreign policy towards China in the Reform period. As we known that Indonesia-China bilateral relations  have been going on since the 1950s. The relations have ups and downs condition in accordance with the dynamics of domestic politics of each country. It is exciting that in Reform period that  bilateral cooperation has been increasing especially in the field of politics and economy. In other hand, there is  obstacle in this bilateral cooperation.  The cooperation based on imbalance power relation (asymmetric power relations) which will affect to the bargaining position of each country in struggling for national interests. China as a nation with greater national power will be easier in fighting for its national interests compared to Indonesia as a country with smaller national power. To solve the obstacle, Indonesias position as a middle power country can be a strategic instrument in facing China. Position as an middle power is based on a number of identifications of its capacity and political behavior in international relations such as ; a diplomatic initiator in realizing stability / security and peace in the region. Finally, in closing remark that this paper is expected to give input to the direction of Indonesian foreign policy towards China so that it has more bargaining position in fighting its national interests against China in the midst of imbalance power (asymmetric power relations)Keywords: Foreign policy, power imbalance, national interest

MEMBACA PHK MASSAL: RANTAI NILAI INDUSTRI ELEKTRONIK, MEA, DAN TANTANGAN BAGI GERAKAN BURUH DI INDONESIA

Izzati, Fatimah Fildzah

Jurnal Penelitian Politik Vol 13, No 1 (2016): Komunitas ASEAN dan Tantangan Ke Depan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (298.728 KB)

Abstract

abstrakPHK Massal sempat menjadi isu dalam politik perburuhan awal tahun 2016 setelah kemunculan paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan dalam rangka menyambut keterlibatan Indonesia dalam MEA. Adanya konstruksi kata massal dalam isu PHK ini tidak sejalan dengan data ketenagakerjaan, namun lebih terkait erat dengan politik produksi dalam industri elektronik. Pada sisi lain, kerentanan gerakan buruh di sektor elektronik pun kian meningkat seiring dengan meningkatnya fleksibilitas pasar tenaga kerja dalam rezim pasar bebas, termasuk dalam konteks MEA. Tulisan ini membahas hubungan antara isu PHK massal dengan rantai nilai industri elektronik di tingkat global, MEA, dan tantangan bagi gerakan buruh di Indonesia. Tujuannya untuk menunjukkan peran gerakan buruh dalam menghadapi skema ekonomi seperti MEA terutama di dalam industri elektronik melalui analisis teori rantai nilai. Dengan menggunakan metode kualitatif berupa studi literatur, tulisan ini menemukan bahwa gerakan buruh di Indonesia memiliki peluang yang besar untuk membangun kekuatan di tingkat regional dengan memosisikan dirinya di dalam rantai nilai global dan rezim pasar tenaga kerja fleksibel.melalui analisis teori rantai nilai. Dengan menggunakan metode kualitatif berupa studi literatur, tulisan ini menemukan bahwa gerakan buruh di Indonesia memiliki peluang yang besar untuk membangun kekuatan di tingkat regional dengan memosisikan dirinya di dalam rantai nilai global dan rezim pasar tenaga kerja fleksibel.

Memaknai Kelas Menengah Sebagai Aktor Demokrasi Indonesia

Jati, Wasisto Raharjo

Jurnal Penelitian Politik Vol 14, No 1 (2017): Transformasi Identitas Keindonesiaan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (887.133 KB)

Abstract

Tulisan ini hendak menganalisis mengenai kelas menengah sebagai aktor demokrasi di Indonesia. Membincangkan kelas menengah dalam setiap diskursus ilmu sosial dan politik di Indonesia senantiasa dihadapkan pada pembahasan ekonomi secara kuantitatif. Hal yang perlu dicatat adalah keberadaan kelas menengah ini daripada didefinifisikan lebih baik dirasakan keberadaannya dalam kehidupan.Posisi kelas menengah sebagai aktor politik di Indonesia masih fluktuatif. Hal ini dikarenakan kemunculan kelas menengah dalam arus demokrasi Indonesia yang masih ambigu. Kelas menengah ini bisa menjadi kelompok masyarakat yang tersubordinasi dengan negara, namun di satu sisi, kelas menengah juga tampil sebagai kelas masyarakat yang resisten dengan negara. Adanya transisi posisi dan status kelas menengah tersebut sebenarnya bisa disimak dari gerakan reformasi 1998 hingga sekarang ini. Munculnya berbagai macam gerakan politik dengan mengarustamakan demokrasi yang diinisasi oleh kelas menengah menjadi hal yang terelakkan paska reformasi ini. Semula, gerakan tersebut hanya berupa aksi penyampaian aspirasi dan kini sudah berkembang menjadi menjadi aksi penuntutan representasi. Adanya perubahan dalam pilihan aksi dan strategi itu menandakan bahwa kesadaran politik di kalangan kelas menengah Indonesia sendiri sudah semikian merata. Mereka tidak hanya menjadi aktor pasif secara politis namun juga aktif dalam menyuarakan aspirasi dan sekaligus pula representasinya.Menguatnya aksi representasi dari kelas menengah ini merupakan implikasi penting semakin menguatnya ranah societal terhadap proses political, dan semakin berperannya netizen dalam menyuarakan kebebasan berekspresi, dan lain sebagainya. Tulisan ini akan mengelaborasi lebih lanjut mengenai akar demokrasi dalam setiap episode kemunculan kelas menengah dalam demokrasi Indonesia. Sejauh mana mereka andil dalam proses demokratisasi di ruang publik.Kata-kata kunci : Akar Demokrasi; Kelas Menengah; Demokratisasi; Masyarakat

Problematika Kerja Sama Perbatasan Sepanjang Sungai Mekong antara Tiongkok dan ASEAN Bagian Utara

Irewati, Awani, Rahman, Agus R, Luhulima, CPF, Pudjiastuti, Tri Nuke, Raharjo, Sandy Nur Ikfal, Nufus, Hayati

Jurnal Penelitian Politik Vol 13, No 1 (2016): Komunitas ASEAN dan Tantangan Ke Depan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (451.781 KB)

Abstract

AbstractFor centuries, the Mekong river has become the center of six riparian countries’s people life. Geographically, it flows through these countries for about 4,900 km.  It created a 795,000 km² river basin, distributed between the Upper Mekong River Basin that is formed by China (21 percent) and Myanmar (3 percent), as well as the Lower Mekong River Basin, which comprised Laos (25 percent), Thailand (23 percent), Cambodia (20 percent), and Viet Nam (8 percent) (FAO, 2011). To fullfill their own people’s needs over  the Mekong River and its subregion, those riparian states have been developing some transboundary cooperation initiatives among them. Greater Mekong Subregion (GMS), Mekong Ricer Commission [MRC] etc. are examples of the transboundary cooperation. Besides, there are some other cooperations that cover the whole or part of the Mekong subregion but  do not specifically focus on Mekong River, i.e. ASEAN-China Free Trade Area and ASEAN Community. This condition creates a complexity of relationships among the cooperations in the Mekong subregion. This paper analysis some potential/existing problems i.e. a possibility that those cooperations overlap; the differences in the countries’ profile seem to create different interests among them etc. The analysis is based on some field research in some places [Vietnam, Laos, Thailand] in 2015. Keywords: transboundary cooperation, Northern ASEAN countries, GMS, MRC, Mekong River, connectivity.