cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Penelitian Politik
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berba-gai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.
Arjuna Subject : -
Articles 236 Documents
KONFLIK INTERNAL PARTAI POLITIK: STUDI KASUS PARTAI KEBANGKITAN BANGSA ., Kamarudin
Jurnal Penelitian Politik Vol 10, No 1 (2013): Partai Politik dalam Timbangan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (438.696 KB)

Abstract

Kajian ini menunjukkan, pertama, konflik internal yang melanda PKB dipicu oleh masalah yang bersifatpragmatis terkait dengan perebutan posisi dalam partai. Faktor pemicu yang bersifat pragmatis itu tidak hanyaberlaku ketika kalangan nahdliyin bergabung dengan komponen bangsa yang lain, seperti ditunjukkan oleh studiDeliar Noer (kasus NU keluar dari Masyumi) dan Bahtiar Effendy (kasus NU keluar dari PPP), namun studi inimenunjukkan bahwa faktor pragmatis itu juga berlaku saat konflik di antara sesama fungsionaris partai yang dilahirkan oleh kalangan nahdliyin terjadi. Studi Kang Young Soon yang menyimpulkan bahwa konflik merupakansalah satu tradisi NU pada akhirnya perlu ditambah dengan penjelasan bahwa konflik yang dipicu oleh masalahpragmatisme kekuasaan merupakan salah satu tradisi NU. Memang pemah ada konflik karena faktor ideologi,namun pragmatisme kekuasaan seringkah menjadi motif di balik perseteruan NU dengan pihak lain ataupun dengansesama kalangan nahdliyin seperti terlihat pada kasus konflik internal PKB. Kedua, terjadi pergeseran nilai dalamhubungan kiai-santri dalam tradisi pesantren yang menganut pola hubungan patron-klien ketika kalangan nahdliyinberkiprah di wilayah politik. Kasus konflik internal PKB ini menunjukkan bahwa sikap saling percaya yang menjadiunsur pembentuk budaya pesantren bisa berubah karena masalah pragmatisme kekuasaan.Kata Kunci: konflik internal, kubu, PKB
PROBLEMATIKA KEKUATAN POLITIK ISLAM DI YAMAN, SURIAH, DAN ALJAZAIR Ghafur, Muhammad Fakhry
Jurnal Penelitian Politik Vol 12, No 2 (2015): Politik dan Kebijakan Publik: Perspektif Teori dan Praktis
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (358.505 KB)

Abstract

The wave of democratization in the Middle East today has changed the political map of the region with the emergence of the power of political Islam, in the mean of political activity based on the principles of Islam both from the point of departure, the program, agenda and objectives. Nevertheless, in some countries there is still an attitude phobia against Islam. This shows the regimes efforts to return to authoritarianism or backward bending prosses as an example in Tunisia, Egypt, and Libya, where the military regime can return to political power. Similarly in Yemen, Ali Abdullah Salehs regime was replaced by his deputy military, Abd Rabbuh Mansur Hadi, who must be driven by the separatist movement Al-Houti. Whereas in Syria the Islamic political forces are always under attack from the regime of Bashar Al-Assad which is still in power. As for the Algerian Islamic movements like the Muslim Brotherhood and Salafiyyah, they form alliances and achieve a significant voice in the parliamentary elections in 2012 although the military regime may dominate the political life of the country. The phenomenon of the power of political Islam in Yemen, Syria, and Algeria will be the focus of this study.Keywords: Political Islam, Yemen, Syria, Algeria.
KEMERDEKAAN PAPUA DAN RELEVANSI REAKSI TIGA NEGARA Djafar, Zainuddin
Jurnal Penelitian Politik Vol 9, No 1 (2012): Pembangunan Papua dalam Pusaran Politik
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1371.211 KB)

Abstract

Keinginan untuk memisahkan diri dari Indonesia oleh kelompok separatis di Papua telah mencapai titik kritis Hal itu bertambah pelik bila memperhatikan reaksi dari beberapa negara seperti Australia Selandia Baru danAmerika Serikat Berdasarkan hal itu artikel ini bertujuan mendiskusikan secara khusus persoalan persoalan sebagaiberikut 1 dinamika persoalan Papua 2 kondisi terakhir masyarakat Papua dan 3 hubungannya dengan aktorinternasional seperti Australia Selandia Baru dan Amerika Serikat selain juga 4 beberapa peluang dan langkahdiplomasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia Selain itu beberapa temuan penting untuk dikemukakan seperti fakta bahwa Papua berupaya mencapai kemerdekaannya berdasarkan atas hak dan latar belakangbudaya dan sejarah serta kenyataan yang berkembang hingga kini Fakta fakta tersebut akan menjadi sangat rumittatkala sejumlah negara seperti Australia Selandia Baru dan Amerika Serikat juga memiliki kepentingan untukterlibat dalam persoalan dan isu Papua Artikel ini merekomendasikan Pemerintah Indonesia untuk melakukan pilihan sejumlah kebijakan yang menitikberatkan pada kepentingan masyarakat Papua terutama hak untuk terbebasdari kemiskinan bukan hak untuk menjadi negara merdeka Untuk mengakhiri tekanan internasional atas kasusPapua Pemerintah Indonesia harus tegas menyatakan persoalan Papua adalah persoalan domestik yang intervensiterhadapnya merupakan pelanggaran atas hukum dan kedaulatan IndonesiaKata kunci Kemerdekaan Papua reaksi tiga negara
INDONESIA DI TENGAH KESEPAKATAN ACFTA Sinaga, Lidya Christin
Jurnal Penelitian Politik Vol 7, No 2 (2010): Peluang Indonesia dalam Perdagangan Bebas
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (847.784 KB)

Abstract

The ASEAN China Free Trade Area ACFTA formally took effect as ofJanuari 1 2010 The initial phase ofthe trade agreement was in force in early 2004 also known as the Early Harvest Programme EHP A free tradearea covering trade in goods between China and the original six ASEAN members including Indonesia is to becompleted by 2010 and the remainingfour by 2015 However the socialization ofEHP scheme by Indonesian government relativelypoor and made it difficultfor business sector especially Small and Medium Enterprises SMEsin Indonesia to exploit this scheme The full implementation ofACFTA on January 2010 has given strong pushesfrom business sectors to delay the implementation The basic problem is in our domestic capacity and capabilitywhich is not yet competitive enough to compete especially with China products Therefore this paper will analyzethe impact of ACFTA on Indonesia and what should be done to counter the impacts
MENYIAPKAN TATA KELOLA PEMILU SERENTAK 2019 Nuryanti, Sri
Jurnal Penelitian Politik Vol 12, No 1 (2015): Demokrasi, PEMILU Serentak, dan Pelembagaan Partai Politik
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (361.55 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v12i1.522

Abstract

Keputusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Januari 2014 telah mengakibatkan perubahan polapenyelenggaraan pemilu menjadi Pemilu Serentak yang akan diselenggarakan mulai tahun 2019. Meskipundemikian, keputusan tersebut sebenarnya agak janggal karena hanya mengumumkan penyelenggaraan pemilusecara serentak, tetapi tidak mempertimbangkan penerapan coattail effect (efek ekor jas) untuk tujuan mendasaryaitu memperkuat sistem presidensial di Indonesia. Tulisan ini akan mempelajari tata kelola Pemilu Serentak yangharus dipertimbangkan sebelum pelaksanaan keputusan khusus Mahkamah Konstitusi di tahun 2014 tersebut.Kata Kunci: Pemilu Serentak, tata kelola kepemiluan.
EVALUASI ATAS PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS ACEH: GAGAL MENYEJAHTERAKAN RAKYAT DAN SARAT KONFLIK INTERNAL Cahyono, Heru
Jurnal Penelitian Politik Vol 9, No 2 (2012): Politik Aceh dalam Ujian?
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (929.493 KB)

Abstract

Otonomi khusus Aceh diperoleh melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, menindaklanjuti MoUHelsinki 2005 sebagai bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, dan politikdi Aceh secara berkelanjutan. Akan tetapi, setelah lebih dari enam tahun berlalu kita menyaksikan bagaimanapelaksanaan otonomi khusus kurang berjalan sesuai dengan harapan. Di bidang ekonomi kita menyaksikan, danaotonomi khusus tidak terkelola dengan baik sehingga membuat kesejahteraan masyarakat Aceh secara umum tidakmengalami perbaikan. Ironisnya, peningkatan kesejahteraan justru hanya dinikmati oleh segelintir orang yang dekatdengan lingkaran kekuasaan sehingga menimbulkan fenomena orang-orang kaya baru di sana. Di bidang politik,adanya partai lokal tidak mampu meredam potensi konflik yang ada, dan bahkan justru memicu konflik internalbaru antara sesama mantan GAM. Friksi tersebut semakin memperumit dinamika konflik di bumi Aceh. Kegagalan pelaksanaan kekhususan di kedua bidang itu, politik dan ekonomi, pada gilirannya akan mempersulit untukmengeluarkan Aceh dari lingkaran setan konflik sekaligus masalah kemiskinan di sana.Kata kunci: Otonomi khusus, kegagalan, politik, ekonomi.
Otoda dalam UU Pemda Baru : Masalah dan Tantangan Hubungan Pusat dan Daerah Zuhro, R. Siti
Jurnal Penelitian Politik Vol 13, No 2 (2016): Otonomi Daerah dan Pembangunan Perdesaan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1629.674 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v13i2.566

Abstract

Desentralisasi dan otonomi daerah setelah 16 tahun diimplementasikan ternyata belum menunjukkan hasil yang menggembirakan, terutama dalam kaitannya dengan tata pemerintahan yang baik lokal, daya saing ekonomi lokal, kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat setempat. Meskipun pemerintah daerah di beberapa daerah telah terbukti mampu berinovasi dalam memberikan pelayanan publik, jumlahnya masih minim dibandingkan dengan jumlah daerah yang mengalami stagnasi dalam pembangunan daerahnya. Ada sekitar 122 kabupaten masih dikategorikan sebagai berkembang. Kehadiran Undang-undang nomor 23 tahun 2014, menggantikan Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, secara signifikan menuntut kinerja pemerintah daerah. Meskipun masih dipertanyakan, undang-undang ini diharapkan dapat memberikan dasar yang lebih baik dalam melakukan sinergi dan kerjasama antar daerah, meningkatkan hubungan antara pusat dan daerah, mempromosikan inovasi dalam pelayanan publik dan membangun kesejahteraan sosial. Kata kunci: Otonomi Daerah, Hubungan Pusat dan Daerah, Pelayanan Publik, Kesejahteraan Sosial
OPERASI-OPERASI MILITER DI PAPUA PAGAR MAKAN TANAMAN? al Rahab, Amiruddin
Jurnal Penelitian Politik Vol 3, No 1 (2006): Papua Menggugat
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (855.251 KB)

Abstract

The aim of this paper is to describe military operations in Papua undertaken by Kodam Tjendrawasih. The operations conducted by the Kodam based on security approach have caused thousands of civilian victims. Therefore, Kodam that suppose to be the protector of the people and the State has triggered bigger problem for unity of the nations, separating movement in the region. The problem of Papua has to be solved by targeting the roots of the problem, which is the role of military as a tool for solving conflict in Papua. After all, the main problem in Papua has to be identified and solved by an approach that reaches the basic problem in that region: self esteem and the welfare of the people of Papua.
NASIONALISME, DEMOKRATISASI, DAN SENTIMEN PRIMORDIAL DI INDONESIA : PROBLEMATIKA IDENTITAS KEAGAMAAN VERSUS KEINDONESIAAN (KASUS ORMAS PENDUKUNG KHILAFAH ISLAMIYAH) Rozi, Syafuan
Jurnal Penelitian Politik Vol 7, No 2 (2010): Peluang Indonesia dalam Perdagangan Bebas
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1014.107 KB)

Abstract

AbstractThis article is a desk review or literature study about the raising ofreligious sentiment ofpolitical identity withvarious expressions related to some Islamic movements such as HTI Hizbut Tahrir Indonesia Tarbiyah movementand MM Majelis Mujahidin Indonesia in Indonesia s post Soeharto era This kind of movements can be seenas a phenomenon ofpolitical movement and religious awareness as critical mass toward Indonesian nation stateor secular nationalism The contestation of the meaning of keindonesiaan such as spirit of tolerance equalityand appreciation ofpluralism anti andpro secular liberalism reducingpoverty and increasing wealth and goodmanners in theface ofsearchingfor model or alternative ofnewform ofthe state which promoted by the KhilafahIslamiyah movement and supporters This research elaborated issues such as howfar religious values and khilafahprinciples implemented by various Islamic movements towards Khilafah Islamiyah states and howfar it will makeimpact toward Indonesian nation state atpresent and in the future The general questions of this research namelywhat are the basic and core values ofpolitical thinking ofthis groups in order to convince the people that KhilafahIslamiyah is an alternative ofthe future state and how they implement their principles What kind ofstrategic andstep they take in order to prove that their vision will become reality or not Finally how big their ideas and theirmovement may counter the keindonesiaan principle as best practice or alternative in political development
OTRET RASA KEBANGSAAN DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA: KASUS DESA LONG NAWANG MALINAU DAN KRAYAN NUNUKAN, KALIMANTAN UTARA Rozi, Syafuan
Jurnal Penelitian Politik Vol 11, No 1 (2014): Problematika Isu Perbatasan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (488.402 KB)

Abstract

Anggapan bahwa rasa nasionalisme pada masyarakat perbatasan itu rapuh tidak sepenuhnya salah, namunjuga tidak sepenuhnya benar. Banyak faktor yang menyebabkan rasa nasionalisme masyarakat perbatasan menjadikuat atau sebaliknya, rapuh. Negara memiliki peran penting dalam menumbuhkan dan memelihara rasa kebangsaanmasyarakat di seluruh nusantara, khususnya di wilayah perbatasan. Tulisan ini menyajikan potret rasa kebangsaandalam pemahaman dan keseharian masyarakat perbatasan. Pada akhirnya, tulisan ini ingin memberikan sebuahrekomendasi kepada pemerintah dan pemangku kepentingan terkait, bahwa pendekatan untuk menumbuhkan danmemelihara rasa kebangsaan masyarakat perbatasan haruslah lebih inovatif dan humanis serta beradab.Kata Kunci: kebangsaan, wilayah perbatasan, peran pemerintah.

Page 2 of 24 | Total Record : 236