cover
Filter by Year
Jurnal Penelitian Politik
Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berba-gai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.
Articles
229
Articles
Pilkada, Peran Partai dan Konstelasi Pragmatis: Kajian Atas Pilgub Banten, DKI Jakarta, Jateng dan Jatim Tahun 2017-2018

Noor, Firman

Jurnal Penelitian Politik Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Abstrak Partai politik telah menemukan kembali momentum untuk dapat lebih berperan dalam proses politik termasuk dalam kontestasi pengisian jabatan publik. Tulisan ini akan membahas beberapa fenomena yang mengindikasikan adanya kondisi negatif dari eksistensi partai politik terkait dengan pilkada. Fenomena ini adalah tidak hadirnya sosok kepala daerah yang merupakan pimpinan partai di daerah itu, masih kuatnya peran jaringan non-partai dalam kontestasi politik, hingga dominasi pragmatisme dalam menentukan koalisi yang kerap manyingkirkan idealisme atau ideologi partai yang secara keseluruhannya memperlihatkan kerentanan partai di Indonesia. Tulisan ini menunjukkan hal-hal yang menyebabkan itu semua. Selain itu tulisan ini menawarakan beberapa solusi agar berbagai kelemahan itu dapat teratasi dan sekaligus diharapkan dapat meningkatkan kualitas pilkada di kemudian hari.

Koalisi Nano-Nano Pilkada 2018: Sebuah Analisis

Nurhasim, Moch, Nurhasim, Moch

Jurnal Penelitian Politik Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

AbstrakPilkada serentak 2018 menghasilkan pola koalisi yang tidak berubah dari pilkada-pilkada sebelumnya. Ada gejala koalisi nano-nano akan menjadi pola yang berulang. Koalisi nano-nano adalah sebuah koalisi yang variatif, campuran koalisi ideologis antara partai yang berideologi nasionalis-religus dengan berbagai pola pertarungan yang bisa berbeda-beda. campuran koalisi seperti itu pun tidak sama atau linear antara pada Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur  dengan pola koalisi pada Pilkada Bupati/Wakil Bupat--Walikota/Wakil Walikota. Akibatnya, intra-koalisi sendiri terjadi kompetisi yang tidak sehat. Pola koalisi yang muncul cenderung lebih pada ukuran jumlah partai dan kursi partai sebagai konsekuensi syarat mengusung calon yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 2016. Aturan itu menyebabkan bukan saja koalisi nano-nano, tetapi juga koalisi mayoritas mutlak manakala ada kombinasi unsur dinasti politik dan ancaman elektabilitas calon yang tinggi sehingga tidak ada calon alternatif lain untuk maju. Model koalisi pada Pilkada Serentak 2018 yang lalu, nyaris sulit dianalisis dengan teori-teori koalisi yang dibangun atas pengalaman demokrasi parlementer, sebab kasus dan tipe koalisi dalam pilkada di Indonesia dapat memberi alternatif model koalisi baru yang tidak hanya didasarkan pada pertarungan pendekatan lama, pendekatan office-seeking dan pendekatan policy-seeking. Dalam kasus pilkada serentak 2018 di Indoensia, justru ada pola atau pendekatan baru yang bisa disebut sebagai pendekatan cartel-seeking.Kata Kunci: Koalisi dan Pilkada Serentak

Koalisi Nano-Nano Pilkada 2018: Sebuah Analisis

Jurnal Penelitian Politik Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

AbstrakPilkada serentak 2018 menghasilkan pola koalisi yang tidak berubah dari pilkada-pilkada sebelumnya. Ada gejala koalisi nano-nano akan menjadi pola yang berulang. Koalisi nano-nano adalah sebuah koalisi yang variatif, campuran koalisi ideologis antara partai yang berideologi nasionalis-religus dengan berbagai pola pertarungan yang bisa berbeda-beda. campuran koalisi seperti itu pun tidak sama atau linear antara pada Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur  dengan pola koalisi pada Pilkada Bupati/Wakil Bupat--Walikota/Wakil Walikota. Akibatnya, intra-koalisi sendiri terjadi kompetisi yang tidak sehat. Pola koalisi yang muncul cenderung lebih pada ukuran jumlah partai dan kursi partai sebagai konsekuensi syarat mengusung calon yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 2016. Aturan itu menyebabkan bukan saja koalisi nano-nano, tetapi juga koalisi mayoritas mutlak manakala ada kombinasi unsur dinasti politik dan ancaman elektabilitas calon yang tinggi sehingga tidak ada calon alternatif lain untuk maju. Model koalisi pada Pilkada Serentak 2018 yang lalu, nyaris sulit dianalisis dengan teori-teori koalisi yang dibangun atas pengalaman demokrasi parlementer, sebab kasus dan tipe koalisi dalam pilkada di Indonesia dapat memberi alternatif model koalisi baru yang tidak hanya didasarkan pada pertarungan pendekatan lama, pendekatan office-seeking dan pendekatan policy-seeking. Dalam kasus pilkada serentak 2018 di Indoensia, justru ada pola atau pendekatan baru yang bisa disebut sebagai pendekatan cartel-seeking.Kata Kunci: Koalisi dan Pilkada Serentak

Militer dan Pemilu-Pemilu di Indonesia

Yanuarti, Sri, Yanuarti, Sri

Jurnal Penelitian Politik Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

 AbstrakDalam sepuluh tahun terakhir terjadi antusiasme di kalangan militer terlibat dalam politik kontestasi politik. Hal ini terlihat dari keterlibatan sejumlah perwira aktif maupun purnawirawan menjadi kandidat kepala daerah baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun dalam pemilihan presiden atau sekedar menjadi tim pemenangan para kasus kandidat presiden. Jumlah mereka yang mencoba keberuntungannya berkarier di bidang politik dari pemilu ke pemilu semakin banyak meskipun untuk itu terkadang mereka harus mengorbankan profesinya. Tulisan ini mencoba menganalisa, bagaimana TNI menerjemahkan posisi mereka  dalam politik pada masa demokrasi, khusus pada pemilu-pemilu di Indonesia, strategi apa yang dimainkan oleh militer untuk menopang kepentingan politiknya, bagaimana dampak peran tersebut terhadap konsolidasi dan profesionalisme politik. Kata Kunci: Pemilu, Militer, Orde Baru, Orde Lama, Pasca Soeharto

Militer dan Pemilu-Pemilu di Indonesia

Jurnal Penelitian Politik Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

 AbstrakDalam sepuluh tahun terakhir terjadi antusiasme di kalangan militer terlibat dalam politik kontestasi politik. Hal ini terlihat dari keterlibatan sejumlah perwira aktif maupun purnawirawan menjadi kandidat kepala daerah baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun dalam pemilihan presiden atau sekedar menjadi tim pemenangan para kasus kandidat presiden. Jumlah mereka yang mencoba keberuntungannya berkarier di bidang politik dari pemilu ke pemilu semakin banyak meskipun untuk itu terkadang mereka harus mengorbankan profesinya. Tulisan ini mencoba menganalisa, bagaimana TNI menerjemahkan posisi mereka  dalam politik pada masa demokrasi, khusus pada pemilu-pemilu di Indonesia, strategi apa yang dimainkan oleh militer untuk menopang kepentingan politiknya, bagaimana dampak peran tersebut terhadap konsolidasi dan profesionalisme politik. Kata Kunci: Pemilu, Militer, Orde Baru, Orde Lama, Pasca Soeharto

Dampak Elektoral Kasus Dugaan Penistaan Agama Terhadap Preferensi Politik Warga Banten Pada Pilgub 2017

Sutisna, Agus, Akbar, Idil

Jurnal Penelitian Politik Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

AbstrakKasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahya Purnama (Ahok) tanggal 27 September 2016 telah memicu reaksi umat Islam yang meluas di berbagai daerah. Kasus ini mengalami eskalasi sedemikian rupa karena bersitemali dengan perhelatan Pilkada serentak tahun 2017, dimana sebagai gubernur petahana Ahok akan kembali maju sebagai kandidat Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Secara hipotetik kasus Ahok ini telah melahirkan dampak elektoral (kepemiluan) terhadap kontestasi Pilgub di Provinsi Banten, khususnya terhadap peta dinamis preferensi warga Banten dalam Pilkada serentak tahun 2017. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran bagaimana pengaruh sosio-politik kasus penistaan agama terhadap dinamika preferensi politik warga Banten yang dikenal sangat relijius dan mayoritas kaum santri. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan penerapan secara kombinatif metode pengumpulan data berupa wawancara, telaah fenomenologis terhadap fakta-fakta yang berkembang di arena publik serta kajian terhadap sumber-sumber informasi/pemberitaan di media massa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus penistaan agama oleh Ahok sebagai kandidat Gubernur DKI Jakarta telah melahirkan dampak elektoral terhadap Pilgub Banten 2017 berupa terjadinya perubahan preferensi politik warga Banten. Pasangan Rano Karno-Embay Mulya Syarief yang diusung oleh koalisi PDIP, Nasdem dan PPP, yang semula mendapat dukungan luas dari masyarakat karena dianggap merepresentasikan semangat perubahan untuk keluar dari jeratan dinasti politik keluarga Ratu Atut Chosiyah yang korup, secara perlahan mengalami degradasi dukungan seiring dengan pemberitaan negatif seputar kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok yang secara terus menerus mengalami perluasan dan penajaman hingga memasuki masa tenang Pilkada. Kata Kunci : Dampak Elektoral, Penistaan Agama, Pilgub, Preferensi Politik, Degradasi Dukungan

Personalisasi Partai Politik di Indonesia Era Reformasi

Budiatri, Aisah Putri, Haris, Syamsuddin, Romli, Lili, Nuryanti, Sri, Nurhasim, Moch, Amalia, Luky Sandra, Darmawan, Devi, Hanafi, Ridho Imawan

Jurnal Penelitian Politik Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

AbstractThe majority of political parties in Indonesia in the reform era have been trapped in the issue of political personalization. Party elites become the image of the party and become a very influential person in party policy making for a long period of time. In fact, political parties already have a mechanism of succession, but one elite figure is still able to personalize his party. This research sees that there are causes of party personalization, including the history of party establishment, charismatic leadership and party funding. Moreover, presidentialism, party systems, and the electoral system are factors that also facilitate the emergence of party personalization. The party personalization must be avoided because in the long run it will have a negative impact not only on political parties, but also on efforts to uphold democracy in Indonesia. keywords: party politic, reform era, political personalization

Modal, Strategi dan Jaringan Perempuan Politisi dalam Kandidasi Pilkada Langsung

Dewi, Kurniawati Hastuti, Kusumaningtyas, Atika Nur, Ekawati, Esty, Soebhan, Syafuan Rozi

Jurnal Penelitian Politik Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Abstract This research specifically highlights importancy of the candidation stage especially through political party channels, as strategic entry point that must be passed by female politician to compete in direct local elections. Through an in-depth analysis of the two female politicians in Grobogan and East Lampung, this research underlines the importance of three things: capital in the form of individual and social capital, strategies, and networks that politicians must have and be able to play to be nominated in direct local elections.keywords : capital, strategic, candidation, local election

Konstituensi dalam Persepsi Wakil di Tingkat Lokal Era Reformasi

Wardani, Sri Budi Eko

Jurnal Penelitian Politik Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Sistem pemilu proporsional terbuka memengaruhi cara pandang wakil terhadap konstituen di daerah pemilihan. Hubungan wakil dan konstituen bergeser dari sekedar formalitas (Orde Baru) menjadi politis (Reformasi) bagi kepentingan karier politik wakil untuk pemilu berikutnya. Penelitian terhadap enam anggota DPRD Banten 2014-2019 menemukan fenomena terjadinya perekayasaan konstituensi dalam hubungan wakil dan konstituen di tingkat lokal  melalui peran jaringan pendukung yang menjalankan multiperan bagi wakil.  Kata Kunci: representasi, wakil dan konstituen

Marketing Isu Agama Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia 2015-2018

Ramadlan, Fajar Shodiq, Masykuri, Romel

Jurnal Penelitian Politik Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Abstrak Isu agama menjadi salah satu instrumen strategis dalam kontestasi pemilu di Indonesia, khususnya dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Sebagai bagian dalam pembentukan perilaku memilih, sentimen dan isu agama muncul dan digunakan di 7 pilkada sepanjang 2015-2018. Dalam strategi marketing politik, terdapat dua jenis konten, yakni ajakan untuk memilih pemimpin seagama, atau larangan untuk memilih pemimpin yang berbeda agama; dan black campaign. Produksi isu agama (konten) tidak lepas dari dua konteks: sosial-politik di level lokal/daerah dan konteks kompetitor dalam pilkada. Konteks sosial-politik lokal, berkaitan dengan konteks historis, seperti sentimen dan pengalaman konflik agama di masa lalu. Konteks ini dihubungkan dengan isu-isu (konten) untuk mendiskreditkan lawan politik dan digunakan melalui black campaign. Sedangkan dalam konteks kompetitor, isu agama muncul jika terdapat salah satu kandidat berlatarbelakang minoritas. Identitas minoritas kandidat menjadi sumber untuk memproduksi isu agama. Isu agama digunakan melalui larangan memilih pemimpin dari latar belakang agama berbeda (konten). Isu agama yang muncul di sepanjang penyelenggaraan pilkada 2015-2018 memiliki cara, bentuk dan pola dimana konten dan konteks saling berkaitan. Kata Kunci: isu agama, marketing politik, pemilihan kepala daerah