cover
Filter by Year

Analysis
Jurnal Bina Mulia Hukum
Artikel yang dimuat pada Jurnal Bina Mulia Hukum adalah artikel Ilmiah yang berisi tulisan dari hasil penelitian dan kajian analitis kritis di bidang hukum.
Articles
42
Articles
NEGARA BANGSA POS-KOLONIAL SEBAGAI BASIS DALAM MENENTUKAN IDENTITAS KONSTITUSI INDONESIA: STUDI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Jhoner, Franko ( 1. Mahasiswa Program Magister Fakultas Ilmu Hukum - Universitas Padjadjaran. 2. Awardee Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) 3. Badan Informasi Geospasial (BIG) ) , Perwira, Indra ( Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran ) , Harijanti, Susi Dwi ( Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran )

Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 2, No 2 (2018): Jurnal Bina Mulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

ABSTRAKKonstitusi negara modern pada dasarnya adalah perwujudan dari gagasan dan cita-cita kebangsaan yang kemudian dimanifestasikan seiring dengan berdirinya suatu negara bangsa. Konstitusi suatu negara modern bukan hanya memuat prinsip-prinsip, norma-norma, aturan-aturan, dan susunan organisasi negara, akan tetapi juga mengandung identitas nasional yang terbentuk dari gagasan pendirian negara bangsa sehingga membedakannya dengan konstitusi negara lain. Artikel ini membahas negara bangsa pos-kolonial menjadi basis dalam menentukan identitas konstitusi Indonesia dan apa saja yang menjadi unsur-unsur pembentuk identitas konstitusi Indonesia dan bagaimanakah implikasi hukumnya terhadap ketatanegaraan Indonesia. Indonesia sebagai negara bangsa pos-kolonial memiliki identitas nasional berupa semangat dekolonisasi. Oleh karena itu, dalam pembentukan konstitusi suatu negara modern selalu muncul upaya mewujudkan sistem sendiri. Dalam suatu konstitusi, terdapat norma-norma yang bersifat sebagai identitas nasional dan fundamental yang menjadi inti dari konstitusi yaitu ‘identitas konstitusi‘. Identitas konstitusi harus dijaga dan dilindungi dari upaya perubahan. Kata kunci: konstitusi, negara bangsa, pos-kolonial, Undang-Undang Dasar 1945.ABSTRACTConstitution of a modern state basically is a manifestation of nations’ ideas and goals which is institutionalized pararel to forming of the state. Constitution of a modern state is not only consist of priciples, norms, regulations and organizational matters, but also consist of national identitiy which is formed from the ideas behind state formation itself. These are factors that make constitutions difrent one another. Indonesia as post-colonial nation state has its national identity in a form of decolonialization spirit. Therefore, there is always effort to make unique system in the forming process of a constitution. A constitution has a fundamental national identitiy which becomes the core of the constitution; this is known as ‘constitutional identity’. The constitutional identity must be guarded and protected from changing process. Keywords: constitution, nation state, post-colonial, 1945 Constitution.

PEMBATASAN KEWENANGAN HAKIM UNTUK TIDAK MELAKUKAN SITA JAMINAN ATAS SAHAM

Napitupulu, Tumpal Johan Sebastian

Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 2, No 2 (2018): Jurnal Bina Mulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

ABSTRAKHakim berwenang mengadili perkara di pengadilan sehingga hakim dituntut menjaga dan menegakkan kehormatan, memperhatikan etika dan perilaku dan taat pada Pedoman Pelaksanaan Tugas Administasi dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/032/SK/IV/2006. Artikel ini membahas pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan, khususnya pada huruf Y dengan permasalahan pelaksanaan putusan atas permohonan sita jaminan saham dan upaya permohonan sita jaminan atas saham. Dengan metode pendekatan Yuridis Sosiologis, Sita jaminan terhadap saham-saham yang berada di Pasar Modal tidak dapat dilakukan karena berada dalam pengawasan OJK, tetapi terhadap saham-saham yang tidak berada di Pasar Modal seharusnya dapat dilakukan upaya sita jaminan. Disarankan perlu dilakukan revisi terhadap Buku II di atas, khususnya berkenaan dengan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Perdata Umum pada angka 11.Kata Kunci: hakim, kewenangan mengadili, keadilan, pedoman teknis administrasi dan teknis perdata, sita Jaminan atas saham. ABSTRACTJudge has an authority to try case in court, so judge have to maintain and prevail his honor by obeying the ethical rules and also Guidelines for Administrative Fungction under Decree of Head of Indonesian Supreme Court No. KMA/032/SK/IV/2006. This article presents a discussion about the entry into force of Book II of the Guidelines of Administrative Function Implementation in Court, in particular the problem of letter Y which contains the problem of Shares Guarantee Seizure (Sita Jaminan Saham) and effort to request guarantee seizure to stock. The research using Jurical-Sociological method concludes that Sita-Jaminan is not possible to be applied to stocks in Stock Market, because of OJK Supervision. However, Sita-Jaminan is applicable for share outside the Stock Market. It is suggested that the Book II, mentioned above have to be revised, especially the norm for Administrative Technical Guidelines and General Private Technical Gudelines under Number 11.Keywords: administrative technical guidelines, authority to prosecute; general private technical gudelines; judge; justice; shares guarantee seizure.

PRINSIP KESEIMBANGAN (TASWIYAH) DALAM PERJANJIAN (AKAD) WARALABA BERDASARKAN SISTEM SYARIAH

Sudaryat, Sudaryat ( Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran )

Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 2, No 2 (2018): Jurnal Bina Mulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

ABSTRAKWaralaba merupakan pola kemitraan usaha sekaligus sarana untuk memperluas pemasaran barang dan/atau jasa juga sarana pemberdayaan UMKM. Perkembangan waralaba tidak hanya yang bersifat konvensional namun berkembang pula waralaba berdasarkan system syariah (waralaba syariah). Perjanjian waralaba pun terbagi dalam dua katagori yaitu perjanjian waralaba konvensional dan perjanjian waralaba syariah. Perjanjian (akad) waralaba bersifat standard, namun bagaimana penerapan prinsip keseimbangan (taswiyah) berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada akad waralaba syariah. Hasil analisis menunjukan bahwa prinsip keseimbangan (taswiyah) dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diterapkan dalam Perjanjian (akad) waralaba berdasarkan sistem syariah dengan pembuktian bahwa pada akad waralaba syariah mengutamakan taawun (tolong menolong), menghilangkan franchisee fee dan royalty fee, adanya kedudukan yang setara antara pemberi waralaba dan penerima waralaba, adanya keseimbangan hak dan kewajiban baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, serta pembagian keuntungan dan risiko (profit and risk sharing) antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba sehingga menjadi sarana sesungguhnya dalam pemberdayaan UMKM. Guna lebih memastikan diterapkannya prinsip keseimbangan (taswiyah) maka sebaiknya dalam perancangan akad waralaba syariah memperhatikan masukan dari penerima waralaba (UMKM), dipublikasi melalui media sebelum diberlakukan, mengingat stigma masyarakat UMKM bahwa perjanjian waralaba bersifat standar dan lebih dominannya kepentingan pemberi waralaba dibandingkan penerima waralaba. Kata Kunci: akad, keseimbangan, risiko, syariah, waralaba. ABSTRACTFranchise is a pattern of business partnership as well as means to add goods and/or facilities for the empowerment of UMKM. The growth of franchise is not only conventional but also developing a franchise system based on sharia (sharia franchise). Meet the franchise was divided into two categories namely conventional franchise agreement and sharia franchise agreement. Agreement (akad) franchise is standard, but how to do the principle of balance (taswiyah) based on Compilation of Economic Law on sharia franchise contract. The results show that the principle of equilibrium (taswiyah) in the Compilation of Islamic Economic Law is given in the agreement (akad) based on the syariah system by proving in the shariah franchise contract prioritizing taawun (please help), eliminating the franchise’s fee and royalty fee, including the position given between the franchisor and recipients of franchises, guarantees and responsibilities both in terms of quantity and quality, as well as profit and risk sharing (profit sharing and risk) between franchisor and franchisor become an important tool in the empowerment of MSMEs. To further emphasize the application of the principle of balance (taswiyah), in the sharia franchise agreement, consider the input of the franchise recipients (UMKM), published through the media before it is enacted, given the stigma of UMKM community that the franchise agreement is the standard and franchisor is more dominant than franchisee.Keywords: akad, balance, risk, franchise, sharia.

PROFESIONALISME PENEGAK HUKUM TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA SETELAH PUTUSAN PRAPERADILAN YANG MENYATAKAN TIDAK SAHNYA PENETAPAN TERSANGKA

Silalahi, Afandi Maruli, Tajudin, Ijud ( Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran )

Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 2, No 2 (2018): Jurnal Bina Mulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

ABSTRAKPenegak hukum disebut “profesional” karena kemampuan berpikir dan bertindak melampaui hukum tertulis tanpa menciderai nilai keadilan. Dalam menegakkan keadilan, dituntut kemampuan penegak hukum mengkritisi hukum demi menemukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai seorang profesional. Pada praktiknya, masih banyak penegak hukum yang tidak profesional dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pengeluaran surat perintah penyidikan yang berulang dalam perkara yang sama seperti kasus Ilham Arief Sirajuddin dan La Nyalla Mahmud Mattaliti. Penelitian bertujuan mengkaji profesionalitas penegak hukum dalam menjalankan tugasnya yakni penerbitan surat perintah penyidikan (SPRINDIK) baru pasca adanya putusan praperadilan terhadap perkara yang sama. Dengan metode pendekatan yuridis normatif disimpulkan penerbitan SPRINDIK berulang kali setelah putusan praperadilan bertentangan dengan prinsip penyidikan itu sendiri yakni legalitas, profesional, akuntabel, efektif, dan prosedural. Dengan diterbitkannnya SPRINDIK secara terus menerus akan mengartikan bahwa aparat penegak hukum tidak profesional dalam menjalankan tugasnya, maka dibutuhkan pengawasan terhadap penegak hukum dalam menjalankan tugasnya sehingga tercapainya keadilan.Kata kunci: penyidikan, profesionalisme, praperadilan, sprindik, tersangka. ABSTRACTLaw enforcer can be called “professional” because of its ability to think and act beyond written law without injuring the value of justice. To bring the justice, law enforcer has to possess ability to criticize a law in order to find what a professional should do. In practice, there are still many law enforcers who act unprofessional in doing their duties and in implementing their authorities related to the repeated exhortation of inquiries in the same case as shown in Ilham Arief Sirajuddin and La Nyalla Mahmud Mattaliti cases. This article aims to examine the professionalism of law enforcers in carrying out their tasks in the issuance of a new investigation order (SPRINDIK) after the pretrial decision on the same case. With the normative juridical approach method, it is concluded that the repeatedly issuance of SPRINDIK after the pretrial decision is contradictory to the principle of investigation itself which are legality, professionality, accountability, effectivity, and procedural. The continuous publication of SPRINDIK shows that law enforcement officers are not professional in carrying out their duties, so they need supervision carrying out their duties to achieve justice.Keywords: investigation, investigation order, pre-judicial, professionalism.

UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN YANG MEMBATALKAN PUTUSAN ARBITRASE NASIONAL DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP ACCESS TO JUSTICE

Satrio, Dwi Bintang, Fakhriah, Efa Laela ( Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran )

Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 2, No 2 (2018): Jurnal Bina Mulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

ABSTRAKUpaya hukum PK terhadap putusan pengadilan yang membatalkan putusan arbitrase tidak diperkenankan oleh MA sebagaimana tercantum dalam SEMA No. 4 Tahun 2016. Artikel ini berdasarkan penelitian yuridis normatif membahas upaya hukum PK terhadap putusan pengadilan yang membatalkan putusan arbitrase ditinjau dari prinsip accsess to justice serta alasan PK terhadap putusan pengadilan yang membatalkan putusan arbitrase ditinjau dari prinsip access to justice. Bahwa pencari keadilan sebaiknya diberikan akses untuk melakukan upaya hukum PK terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang membatalkan putusan arbitrase, sehingga tercapai access to justice dalam proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Alasan yang dapat digunakan sebagai dasar permohonan PK terhadap putusan pengadilan yang membatalkan putusan arbitrase adalah aasan-alasan PK perkara perdata sebagaimana diatur Pasal 67 UU MA. Perlukan revisi SEMA No.4 Tahun 2016 dan UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terkait upaya hukum PK.Kata kunci: access to justice, arbitrase, peninjauan kembali. ABSTRACTThe request civil towards a court verdict which annul the national arbitration award is not allowed by Supreme Court as confirmed in SEMA No. 4 Year 2016. This article use normative juridical that analyze the request civil towards a court verdict which annul the national arbitration award reviewed from access to justice principle and the reasons that could be used as the groundwork of the submission of it. The result is the justice seeker society should be granted access to request civil towards a court verdict that has permanent law enforcement which annul the national arbitration award, so that based on access to justice principle. The reasons could be used as the groundwork of the submission of it is the reason of the request civil on civil case as regulated in Article 67 of Supreme Court Law. The revision of SEMA No. 4 Year 2016 and Arbitration and Alternative Dispute Settlement Law regarding the request civil is necessary. Keywords: access to Justice, arbitration, reques civil.

PENGALIHAN HAK RUMAH NEGARA KEPADA PEGAWAI NEGERI DALAM PENERAPAN HUKUM SEWA BELI

Kurniati, Nia ( Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran )

Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 2, No 2 (2018): Jurnal Bina Mulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

ABSTRAKPengadaan Rumah Negara bagi pegawai negeri berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas Pejabat dan/atau Pegawai Negeri. Terdapat penggolongan status rumah-rumah negara, diantaranya terdapat rumah negara yang dapat dialihkan haknya kepada pegawai negeri. Dalam pengalihan hak atas rumah negara kepada pegawai negeri harus dijamin pula keberlangsungan haknya atas tanah. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, didasarkan pada data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terkait rumah negara. Analisis data menggunakan metode analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian, (i) Perjanjian sewa beli merupakan alas hak pengalihan rumah negara golongan III kepada pegawai negeri; (ii) Pengalihan hak rumah negara ditandai dengan penerbitan surat tanda bukti hak milik atas rumah negara oleh pejabat yang berwenang dan pelepasan hak atas tanahnya oleh Dirjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum sebagai dasar penerbitan Sertifikat Tanah oleh Kantor Pertanahan. Kata kunci: pengalihan hak, pegawai negeri, rumah negara, sewa beli. ABSTRACTProcurement of State Housing for civil servant functions as a means of residency or housing and medium for family development as well as to support the duty of officers and/or civil servants. There exists a classification of state housing status, among which are state housing whose rights can be transferred to civil servants. In the event of a transfer of state housing rights to civil servants, the sustainability of their rights over the land must also be guaranteed. The research method used in this study is normative juridical research, based on secondary data in the form of primary law materials and secondary law materials related to state housing. Data analysis is performed using qualitative juridical analysis method. Results of the study, (I) Rent-buy agreement is the base of group III state housing transfer rights to civil servants; (ii) Transfer of state housing rights is indicated by the publication of the letter of evidence of ownership rights over the state housing by authorized officer and the release of its land rights by Dirjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum (Director General of Creation and Works of the Ministry of Public Works) to serve as the base for the publication of its Land Certificate by the Land Office.Keywords: rent-buy, state housing, state’s house, transfer of rights.

PENGGUNAAN ECONOMIC EVIDENCE SEBAGAI ALAT BUKTI OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Fajri, Anrihal, Afriana, Anita

Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 2, No 2 (2018): Jurnal Bina Mulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Komisi Pengawas Persaingan Usaha mempunyai tugas dan wewenang melakukan pengawasan, penyelesaian sengketa, dan menjatuhkan sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan pratik  monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berdasarkan pada bukti-bukti. Praktiknya, untuk memutus perkara, KPPU menggunakan economic evidence mengingat sulitnya membuktikan telah terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Sebagai bagian dari penelitian yuridis normatif, artikel ini membahas penggunaan economic evidence sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa persaingan usaha  dan akibat hukum terhadap Putusan KPPU yang menggunakan economic evidence. Disimpulkan bahwa penggunaan economic evidence yang termasuk dalam alat bukti petunjuk harus disertai dengan alat bukti lainnya untuk dapat membuktikan terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat. Dalam beberapa kasus, putusan KPPU yang didasarkan pada bukti berupa economic evidence dijadikan alasan mengajukan upaya keberatan ke Pengadilan Negeri. Terdapat perbedaan cara pandang antara KPPU dan Pengadilan Negeri yang timbul dari adanya perbedaan hukum acara yang digunakan, maka diperlukan interpretasi maupun aturan yang jelas dari kedudukan economic evidence.

PERLINDUNGAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PELAKSANAAN PERAMPASAN ASET SECARA TIDAK WAJAR

Darosa, Silva

Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 2, No 2 (2018): Jurnal Bina Mulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

ABSTRAKTindak pidana korupsi merugikan keuangan negara sehingga diperlukan penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Perampasan aset merupakan upaya mengembalikan kerugian negara oleh KPK terhadap aset tidak wajar, pada kenyataannya masih kurang cermat, sehingga dilakukan secara melanggar hukum dan melanggar hak milik pelaku tindak pidana korupsi. Penelitian dilakukan secara yuridis normatif untuk mengetahui penerapan kriteria aset tidak wajar dalam perampasan aset milik pelaku tindak pidana korupsi dan penerapan asas praduga tak bersalah sebagai bentuk perlindungan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Bahwa terhadap kriteria aset tidak wajar KPK wajib melakukan analisa dari transaksi mencurigakan, LKHPN yang dilaporkan pelaku dan jumlah pembayaran pajak pelaku dan laporan dari masyarakat. Pembuktian terbalik terhadap aset tidak wajar merupakan bentuk penerapan asas praduga tak bersalah dalam pembuktian asal usul aset milik pelaku. Adanya kriteria dan menerapkan asas praduga tak bersalah dalam perampasan aset tidak wajar sebagai upaya perlindungan hukum dan terhindarnya perampasan aset yang melanggar hak milik.Kata kunci: aset, korupsi, perlindungan, pembuktian terbalik. ABSTRACTCorruption is a criminal offense that inflict a state’s financial loss, so needed to evention and eradication. Asset forfeiture is an effort to recovery for the state loss conducted by KPK and in fact, KPK lack of competence in assets forfeiture, unlawfully and violate the corruptor’s protection of property rights. As a normative judicial method, this article want to know the application of asset forfeiture and the presumption of innocence as a form of protection against the perpetrators of criminal acts of corruption. The results are unreasonable assets criteria are analyzed suspicious transactions that showed inconsistent with the corruption’s LKHPN report, tax payments and public report and KPK is required to apply the presumption of innocence principle. Hopefully, in the presence of improper asset criteria and apply of presumption of innocence principle in assets forfeiture, will be an efforts to provide legal protection and avoiding conducting an unlawful assets forfeiture.Keywords: assets, corruption, proctection, shifting burden.

SINKRONISASI PENGATURAN JOINT VENTURE AGREEMENT DAN ANGGARAN DASAR DALAM PERUSAHAAN PATUNGAN

Jumalan, Remigius ( Universitas Gadjah Mada )

Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 2, No 2 (2018): Jurnal Bina Mulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

ABSTRAKAnggaran dasar adalah dokumen konstitusi dasar bagi suatu perseroan terbatas, yang mengatur urusan manajemen dan administratif internal. Anggaran dasar mengatur berbagai hal yang mencakupi hampir semua penerapan ketentuan undang-undang perseroan terbatas bagi suatu perseroan terbatas. Sementara, penjanjian joint venture juga mengatur urusan manajemen dan operasional suatu perusahaan serta mengatur hal-hal yang mungkin menjadi persoalan di kemudian hari apabila tidak disepakati di awal. Dengan demikian, anggaran dasar dan perjanjian joint venture seharusnya dirancang sedemikian rupa guna menghindari adanya benturan antara kedua dokumen tersebut dan kedua dokumen tersebut hendaknya berlaku sebagai dokumen yang saling melengkapi bukanya bersaing antara yang satu dengan yang lain. Namun demikian, apabila terjadi perbedaan atau benturan antara ketentuan anggaran dasar dan perjanjian joint venture, maka yang berlaku adalah ketentuan anggaran dasar. Perjanjian joint venture adalah tidak sah dan tidak dapat dilaksanakan apabila bertentangan dengan hukum yang berlaku dan kepentingan umum. Lebih dari itu, joint venture agreement mengatur urusan manajemen dan operasinal yang dalam banyak hal mencerminkan perilaku manajerial yang tidak adil semata-mata demi keuntungan pemegang saham pengendali. Di beberapa negara pelaksanaan perjanjian joint venture diawasi secara ketat oleh negara, serta diakui dan diatur dalam undang-undang, dan pemerintah Indonesia sebaiknya melakukan hal yang sama. Kata kunci: anggaran dasar, perjanjian joint venture, sinkronisasi hukum. ABSTRACTStatutes is a basic constitutional document for a limited liability company, which governs internal management and administrative affairs. It governs a wide range of issues which covers almost all applications of the company law for a limited liability company. While joint venture agreement also governs the management and operation affairs of a company and addresses the issues that might become discord in the future if not agreed in advance. Therefore, the joint venture agreement and statutes should be drafted in such a manner as to avoid inconsistencies between the two documents, and serving as complementary documents than competitive to one another. However, in case any provision of joint venture agreement is inconsistent or in conflict with any provision of the statutes, the provisions of the statutes shall prevail. A joint venture agreement is invalid and unenforceable if it is against the prevailing laws and public policy. Moreover, joint venture agreement governs the management and operation affairs which in many ways reflect the unfair managerial behaviour for sole benefit of the controlling shareholders. In some countries, the implementation of joint venture agreements is closely monitored by the state, and this agreement is acknowledged and governed under the prevailing laws and the Indonesian government should do the same. Keywords: joint venture agreement, legal sincronized, statute.

SEJARAH DAN POLITIK HUKUM HAK CIPTA

Rafianti, Laina ( Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran )

Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 2, No 2 (2018): Jurnal Bina Mulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Buku yang ditulis oleh OK. Saidin dengan judul "Sejarah dan Politik Hukum Hak Cipta" ini membawa pembaca ke alam studi sejarah hukum. Paradigma sejarah hukum dalam membahas hak cipta masih sangat minim dilakukan oleh penulis di Indonesia. Dengan sistematika yang terstruktur rapi, buku yang diterbitkan Raja Grafindo Persada tahun 2017 sebagai pengembangan disertasi Penulis ini merupakan literatur yang dianjurkan bagi para akademisi, politisi, para pengambil kebijakan, para penegak hukum, dan para pelaku penemuan hukum.