Jurnal Bina Mulia Hukum
Artikel yang dimuat pada Jurnal Bina Mulia Hukum adalah artikel Ilmiah yang berisi tulisan dari hasil penelitian dan kajian analitis kritis di bidang hukum.
Articles
55
Articles
TINDAKAN DIREKSI YANG MEMBERIKAN CORPORATE GUARANTEE TERHADAP ANAK PERUSAHAAN TANPA PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS DITINJAU DARI HUKUM PERSEROAN

Widyawati, Mira

Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 3, No 1 (2018): Jurnal Bina Mulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Direksi berwenang menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar. Pada praktiknya seringkali terjadi direksi tidak memperhatikan batasan kewenangannya dalam hal mengikat perseroan sebagai penjamin, yang mana pemberian jaminan disyaratkan oleh anggaran dasar memerlukan adanya persetujuan dewan komisaris. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana akibat hukum terhadap kerugian yang timbul akibat pemberian jaminan perusahaan oleh direksi tanpa adanya persetujuan dewan komisaris dan tanggung jawab direksi terhadap kerugian perseroan yang timbul akibat pemberian jaminan perusahaan oleh direksi tanpa adanya persetujuan dewan komisaris. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan mengkaji dan menguji data sekunder ditunjang dengan wawancara. Spesifikasi penelitian yang digunakan berupa deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menganalisis ketentuan-ketentuan hukum, teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan akibat hukum dan tanggung jawab direksi terhadap pemberian jaminan perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil: pertama,bahwa dalam hal anggaran dasar mengatur perlunya persetujuan dewan komisaris maka akibat hukum terhadap jaminan perusahaan yang diberikan direksi tanpa persetujuan dewan komisaris adalah batal demi hukum karena tidak memenuhi salah satu syarat sah perjanjian yaitu kausa yang halal.Kedua, tanggung jawab direksi terhadap pemberian jaminan perusahaan tersebut adalah dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pribadi. Namun sebaliknya, direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya apabila anggaran dasar tidak menentukan perlunya persetujuan dewan komisaris. 

BOOK REVIEW: TEORI DAN KEBIJKAN HUKUM INVESTASI LANGSUNG (DIRECT INVESTMENT)

Muchtar, Helitha Novianty ( Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran )

Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 3, No 1 (2018): Jurnal Bina Mulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Perkembangan investasi langsung (Direct Investment) dari masa ke masa mengalami banyak pro dan kontra, banyak literature membedakan antara penanaman secara modal langsung (Direct Investment) dan penanaman modal tidak langsung (Indirect Investment). Perbedaan jenis penanaman modal ini didasarkan atas definisi keduanya yang berbeda, Direct Investment dan Indirect Investment memiliki perbedaan pada karakter yuridis istilah yang digunakan Prof. Rahmi Jened, penulis buku ini untuk memaparkan pengertian penanaman modal langsung dari aspek yuridis. Dalam buku berjudul Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung (Direct Investment) yang ditulis oleh Prof Rahmi Jened, pada paparan awal penulis membawa pembaca pada sejarah perkembangan investasi langsung dan lahirnya investasi langsung di dunia. Buku ini membahas secara tuntas substansi dan praktik investasi langsung di Indonesia, dimulai pendirian perusahaan penanaman modal hingga berakhirnya izin usaha penanaman modal dan penyelesaian sengketa. Kerunutan dan pembahasan secara tuntas aktifitas investasi langsung merupakan ciri khas buku ini, karena jarang sekali buku penanaman modal yang membahas secara komprehensif dan lengkap terori serta praktik penanaman modal di Indonesia. Pembahasan secara mendalam dan gaya Bahasa yang lugas terlihat jelas dalam buku ini, kedalaman materi serta teori yang lengkap dapat dilihat dari literature yang beragam yang penulis gunakan baik literature dari dalam maupun literature asing. Bahasa dan pemaparan yang lugas yang digunakan dalam buku ini akan mengajak pembaca pada praktik dan permasalahan penanaman modal yang terjadi di Indonesia. Kelugasan Bahasa serta kupas tuntas suatu materi merupakan ciri khas dari penulis, hal ini dapat dilihat dari buku penulis yang berjudul Hukum Hak Cipta yang membahas lengkap setiap aspek dari hak Cipta. Tema umum dari buku ini adalah Investasi Langsung baik ditinjau dari teori maupun praktik yang ada di Indonesia. Topic khusus yang diangkat dari buku ini adalah terkait teori dan kebijakan hukum investasi langsung yang terdapat di Indonesia, topic khusus ini diangkat karena penulis menilai masih banyak permasalahan yeng terjadi pada kebijakan hukum investasi langsung yang ada di Indonesia dan belum ada buku yang membahas secara tuntas terkait kebijakan investasi langsung di Indonesia.

KEDUDUKAN HUKUM KREDITUR BARU PENERIMA PENGALIHAN PIUTANG TANPA PERSETUJUAN AGEN DAN PESERTA SINDIKASI LAINNYA

Cita, Huriyah Raih ( Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran ) , Abubakar, Lastuti ( Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran ) , Mulyati, Etty ( Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran )

Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 3, No 1 (2018): Jurnal Bina Mulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

ABSTRAKKredit sindikasi merupakan alternatif pembiayaan skala besar yang digunakan dalam praktik perbankan untuk menaati ketentuan hukum perbankan tentang batas maksimum pemberian kredit, manajemen risiko dan tingkat kesehatan bank. Kekhususan kredit sindikasi yaitu: adanya beberapa bank yang secara bersama-sama bertindak sebagai kreditur terhadap satu debitur, di mana hubungan hukum antara mereka dilakukan melalui agen. Pengalihan piutang dalam kredit sindikasi dapat dilakukan terhadap perjanjian kredit sindikasi yang bersifat dapat dialihkan (transferrable loan facility) melalui cessie sesuai ketentuan Pasal 613 KUHPerdata. Perjanjian kredit sindikasi umumnya mensyaratkan persetujuan agen dan peserta sindikasi lainnya dalam pengalihan piutang karena adanya kompleksitas hubungan hukum para pihak. Masalah timbul karena pengalihan piutang oleh HSBC kepada Langdale Profits Limited dinyatakan tidak sah karena dilakukan tanpa persetujuan agen dan peserta sindikasi lainnya sesuai ketentuan perjanjian, walaupun terdapat akta pengalihan piutang yang telah diakui oleh debitur sebagaimana dimuat dalam Putusan PN Cilacap No. 41/Pdt.G/2012/PN.Clp. dan Putusan MA No. 1345 K/Pdt/2015. Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menungjukkan bahwa pengalihan piutang yang dilakukan tanpa kewenangan mengakibatkan akta cessie menjadi dapat dibatalkan, yang berdampak pada kedudukan hukum kreditur baru. Kreditur baru yang beritikad baik dapat dilindungi secara represif dan kerugiannya dibebankan kepada pihak yang bersalah.Kata Kunci: kredit sindikasi, pengalihan piutang, kedudukan hukum krediturABSTRACTSyndicated credit is a large scale financing alternative which has been applied in banking practices following the banking regulations regarding legal lending limit, risk management, and bank health rate. The characteristics of syndicated credit are: multiple banks act together as creditor for one debtor, where the legal relation between the parties are conducted by the agent. Loan transfer in syndicated credit may be executed upon the transferrable loan facility by cessie as regulated in Article 613 of the Civil Code. Syndicated credit agreement commonly requires the consent of the agent and the other creditors in a loan transfer due to the complexity of the parties legal relations. The issue arised because the loan transfer from HSBC to Langdale Profits Limited was declared unlawful without the consent of the agent and the other creditors as required in the agreement, although there was a written loan transfer agreement admitted by the debtor according to the Verdict of Cilacap Regional Court No. 41/Pdt.G/2012/PN.Clp. and the Verdict of Supreme Court No. 1345 K/Pdt/2015. This research uses the descriptive analytical method and normative juridical approach. The results shows that the loan transfer conducted without the legal capacity will make the cessie agreement voidable, which impacts the legal standing of the new creditor. The new creditor acted upon good faith can be protected repressively with the damages imposed upon the guilty party.Keywords: syndicated credit, loan transfer, legal standing of creditor

PENGATURAN TERHADAP HAKIKAT KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Riza, Dola ( Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas )

Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 3, No 1 (2018): Jurnal Bina Mulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

PENGATURAN TERHADAP HAKIKAT KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHANAbstrakKTUN sebagai objek sengketa di PTUN telah diatur dalam UU PTUN termasuk prosedurnya. Setelah diundangkannya UU Administrasi Pemerintahanan, KTUN dan prosedurnya ini juga turut diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan, namun terdapat perbedaan dalam pengaturan terhadap hakikat keputusan dan prosedurnya. tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui Perbandingan Pengaturan terhadap Hakikat Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-undang PTUN dan Undang-undang Administrasi Pemerintahan, 2) untuk mengetahui implikasi dari Pengaturan terhadap Hakikat Keputusan Tata Usaha Negara dalam Undang-undang PTUN dan Undang-undang Administrasi Pemerintahan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1) terdapat perbedaan pengaturan terhadap 3 aspek yang diatur dalam UU PTUN dan UU Administrasi Pemerintahan, yaitu pertama pengaturan terhadap hakikat KTUN, dimana konsep KTUN menjadi diperluas setelah lahirnya UU Administrasi Pemerintahan dan berimplikasi pada diperluasnya kompetensi PTUN; kedua pengaturan terhadap status permohonan yang didiamkan oleh Badan dan/atau Pejabat TUN, yang sebelumnya fiktif negatif namun setelah lahirnya UU Administrasi Pemertintahan menjadi fiktif positif; ketiga pengaturan terhadap pengajuan gugatan yang melalui upaya administratif berupa banding. Meskipun terdapat perbedaan, pengaturan untuk hukum materil berpedoman kepada UU Administrasi Pemerintahan dan hukum formil tetap berpedoman kepada UU PTUN 2) Implikasi dari Pengaturan terhadap hakikat KTUN dalam UU PTUN dan UU Administarsi Pemerintahan adalah terjadinya perluasan kriteria KTUN dan perluasan kewenangan PTUN, keputusan fiktif positif yang tidak dapat memberikan jaminan hukum dan pengajuan gugatan ke PTUN terhadap sengketa yang melalui upaya banding administratif yang tidak sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah.Kata Kunci: Keputusan Tata Usaha Negara , Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara , Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

QUO VADIS MALPRACTICE PROFESI DOKTER DALAM BUDAYA HUKUM INDONESIA

Komalawati, Veronica ( Guru Besar Hukum Kesehatan )

Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 3, No 1 (2018): Jurnal Bina Mulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

AbstrakProfesi sebagai moral community memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Menolong dan menyelamatkan adalah cita dan nilai yang diharapkan dapat diwujudkan oleh profesi dokter. Kemurnian niat, keluhuran budi, dan kerendahan hati adalah tiga pilar yang menopang kinerja profesi dokter sebagai profesi mulia. Kepercayaan, saling menghormati, dan komunikasi merupakan essensi hubungan dokter dan pasien. Hukum sebagai institusi moral bertumpu pada perilaku manusia yang baik. Medical Malpractice adalah kelalaian yang dilakukan dokter akibat ketidak-cermatan dan kekurang hati-hatian dalam menjalankan profesi. Tuntutan malpaktek adalah pengejewantahan erosi kepercayaan pasien terhadap kinerja dokter selaku pengemban profesi mulia.Kata Kunci: Manusia, Sains Dan Teknologi, Profesi DokterQuo Vadis Medical Malpractice in Indonesian Legal CultureThe profession as a moral community shared common values and ideas. Providing remedy and rescue are expected value and idea from the medical profession. The purity of intention, nobility of mind, and modesty are three supporting pillars of physicians performances as noble profession. Medical malpractice is a mistake in form of negligence resulted from careless and reckless in professional exercise. Malpractice lawsuit manifest as erosion of patient trust from the physician performance as the carrier of noble profession. Keywords: Human, Science And Technology, Physician as Profession

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM PERJANJIAN INVESTASI PADA LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (Studi Kasus Pada PT. Alma Mitra Berjaya dan PT. Fattriyal Member)

Ronni, Ronni Ronni ( Kejaksaan RI )

Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 3, No 1 (2018): Jurnal Bina Mulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

ABSTRAK             Seiring dengan perkembangan lembaga keuangan bukan bank di tengah-tengah masyarakat, berkembang pula perusahaan-perusahaan investasi yang tidak punya legalitas yang melakukan kegiatan seperti lembaga keuangan bukan bank yang menawarkan kepada masyarakat investasi dengan keuntungan tinggi antara 4% hingga 10% dari modal perbulan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui legalitas dan kedudukan para pihak perjanjian investasi lembaga keuangan bukan bank dan perlindungan hukum dalam perjanjian investasi lembaga keuangan bukan bank. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penulisan hukum dengan melihat norma dan teori hukum yang relevan berdasarkan literatur yang ada, dapat disimpulkan bahwa  pertama PT. Alma Mitra Berjaya dan PT. Fattriyal Member belum memperoleh izin dari pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga keuangan bukan bank yang dapat menghimpun dana dari masyarakat sehingga bertentangan dengan dengan syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata, kedua Perlindungan hukum yang diberikan terhadap investor atau konsumen dari PT. Alma Mitra Berjaya dan PT. Fattriyal Member belum terlaksana dengan baik karena proses penegakan hukum yang belum berpihak kepada investor atau konsumen.Kata kunci: Investor, Lembaga Keuangan Non Bank, Perjanjian Investasi.ABSTRACT             Along with the development of non-bank financial institutions in the midst of society, there are also unsettled investment firms that engage in activities such as non-bank financial institutions offering investment communities with high profits of between 4% and 10% of capital per month. The destination of this research are to know the legality and position of the parties to the investment agreement of non-bank financial institutions and the legal protection in the investment agreement of a non-bank financial institution. This study is normative juridical research, namely the legal writing by looking at the relevant norms and legal theory based on existing literature which can be concluded that firstly PT. Alma Mitra Berjaya and PT. Fattriyal Member not obtain a license yet from the Financial Services Authority (OJK) as a non-bank financial institution so that the activities undertaken by the company is ilegal and breach with the terms of the validity of the agreement Article 1320 of the Civil Code. Second, the legal protection in investment agreements in non-bank financial institutions with investors is still weak in law enforment conducted by public law officials.Key Words : Investment Agreements, Investor, Non-Bank Financial Institution.

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA SISTEM ONLINE PAYMENT POINT BANK

Hakim, Lukman ( Universitas Bandar Lampung )

Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 3, No 1 (2018): Jurnal Bina Mulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Salah satu produk yang diterapkan oleh lembaga perbankan adalah adanya System payment secara online. Dalam ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perbankan, dijelaskan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan demikian dalam system payment online point, bank berfungsi sebagai lembaga penyedia jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kedudukan hukum konsumen / nasabah system payment yang menggunakan jasa perbankan dalam melakukan tagihan pembayaran kepada pelaku usaha. Peraturan perundang-undangan, khususnya di bidang perbankan maupun peraturan di bidang perlindungan konsumen telah mengatur secara jelas tentang perlindungan terhadap hak-hak para konsumen / pelanggan yang terlibat dalam system payment online bank. Khususnya dalam hal terjadinya keluhan terhadap pihak bank maupun nasabah pengguna, maka hal ini dapat dilakukan penyampaian baik secara lisan maupun tulisan dengan landasan hukum yang telah diakomodir dalam Undang-Undang Perbankan maupun Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana penerapan system online payment point bank dalam hukum perbankan, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang telah menggunakan jasa perbankan yang menggunakan system payment online ditinjau dari hukum perlindungan konsumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara yuridis normatif. Dalam penelitian ini, ada dua pendekatan pokok yang digunakan yaitu : Pendekatan Perundang-undangan (Statute approach), serta Pendekatan Konsep (Conceptual approach). Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini didasarkan data sekunder dan menekankan pada langkah-langkah spekulatif-teoritis dan analisis normatif-kualitatif.

STATUS HUKUM KEBERADAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PASCA LEMBAGA ATAU BADAN YANG MENGELUARKAN DITIADAKAN

Zaman, Nurus ( Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo )

Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 3, No 1 (2018): Jurnal Bina Mulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Dalam penelitian ini ada 2 (dua) permasalahan yang dikaji. Pertama, bagaimana status hukum keberadaan peraturan perundang-undangan pasca lembaga atau badan yang mengeluarkan ditiadakan. Kedua, bagaimana kekuatan hukum keberadaan peraturan perundang-undangan pasca lembaga atau badan yang mengeluarkan ditiadakan dalam perspektif konseptual dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian yang di dapat: Pertama, Secara konseptual keberadaan peraturan perundang-undangan pasca lembaga atau badan yang mengeluarkan ditiadakan masih tetap berlaku. Terdapat alasan-alasan suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku, yaitu: (1) peraturan perundang-undangan tersebut dicabut oleh pihak yang membentuknya (contario actus). (2) peraturan perundang-undangan tersebut dibatalkan oleh pengadilan; (3) Peraturan perundang-undangan tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan baru; dan (4) payung hukun peraturan tersebut sudah tidak berlaku lagi. Kedua, Keberadaan peraturan perundang-undangan pasca lembaga atau badan yang mengeluarkan sudah ditiadakan secara konstitusional masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal II aturan peralihan UUD 1945.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA WANITA UNTUK MEMPEROLEH HAK-HAK PEKERJA DIKAITKAN DENGAN KESEHATAN REPRODUKSI

Djakaria, Mulyani ( Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran )

Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 3, No 1 (2018): Jurnal Bina Mulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Masalah ketenagakerjaan sampai saat ini masih menjadi sorotan, kurangnya jaminan keselamatan, kesehatan,dan hak-hak reproduksi bagi tenaga kerja wanita yang diterima merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya berbagai permasalahan dalam bidang ketenagakerjaan. Tenaga kerja sebagai pekerja di perusahaan masih saja mendapat perlakuanyang diskriminatif dari pengusaha, hal ini yang menimbulkan hak-hakyang seharusnya diterima oleh tenaga kerja wanita seperti perlindungan terhadap keselamatan, kesehatan dan hak-hak reproduksi tenaga kerja wanita tidak diberikan sepenuhnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi bersifat deskriptif analitis, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Adapun tujuan jangka panjang dari penelitian ini adalah hasil penelitian bisa dijadikan masukan bagi pemerintah dalam memperbaiki undang-undang ketenagakerjaan yangtelah ada, karena sampai saat ini walaupun Indonesia telah mempunyai peraturan perundang-undang yang mampu menjamin hak-hak dan memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja wanita, tetapi dalam pelaksanaannya masih terjadi pelanggaran, baik yang dilakukan oleh pengusaha, pekerja, maupun pemerintah.Target khusus yang ingin dicapai adalah pemerintah memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggar perundang-undangan sehingga bisa diminimalisir perlakuan yang tidak sepantasnya terhadap tenaga kerja wanita.

ASPEK VIKTIMOLOGI DALAM PENYUSUNAN SURAT DAKWAAN PADA PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL

Panjaitan, Lasma Natalia ( Lembaga Bantuan Hukum - YLBHI )

Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 3, No 1 (2018): Jurnal Bina Mulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Aspek korban merupakan aspek yang masih jarang untuk menjadi perhatian dalam penangan kasus di Indonesia. Salah satunya dalam penanganan kasus kekerasan seksual kepada korban perempuan. Penanganan kasus pidana terhadap korban kekerasan seksual masih sangat minim dengan menggunakan perspektif viktimologi. Salah satu faktor yang menyebabkan hal ini terjadi adalah sistem peradilan pidana di Indonesia yang masih berfokus kepada pelaku. Hal itu tercermin dalam proses penyusunan dakwaan yang dilakukan oleh jaksa. Mekanisme penanganan perkara yang dilakukan oleh jaksa juga belum memenuhi hak-hak korban kekerasan seksual. Dalam tulisan ini, penulis khususnya akan mengkaji terkait bagaimana aspek korban dalam penyusunan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum dalam kasus kekerasan seksual dan sejauh mana mekanisme penanganan perkara yang dilakukan oleh jaksa telah memenuhi hak-hak korban kekerasan seksual.Tulisan ini akan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menginventarisasi, mengkaji, dan meneliti data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis kaji yaitu berkaitan dengan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan.Hasil analisa dari tulisan ini, penulis menyarankan penting adanya suatu pengaturan dalam sistem peradilan pidana yang mengatur tentang hak-hak korban dan mekanisme yang melibatkan korban dalam proses penanganan suatu kasus karena pengaturan yang sudah ada belum bisa mengakomodir hak-hak korban. Selain itu, sebelum adanya pengaturan khusus yang mengatur tentang pelibatan dan aspek aspek yang memperhatikan korban, hal tersebut dapat dimulai dengan mengubah perspektif dan tindakan oleh jaksa dalam memandang korban sebagai pihak yang mempunyai kepentingan serta jaksa juga bisa menerapkan tersebut melalui pasal 98 KUHAP yaitu penggabungan perkara pidana dan perdata.