Unram Law Review
Published by Universitas Mataram
ISSN : -     EISSN : -
Universitas Mataram(Unram) Law Review(ULREV) is a peer-reviewed journal published by the Law Faculty of Mataram University, is Indonesian Journal of Law as a forum for communication in the study of theory and application in Law Contains articles texts in the field of Law. The purpose of this journal is to provide a place for academics, researchers, and practitioners to publish original research articles or article reviews. The scope of the articles contained in this journal discusses various topics in Criminal Law, Civil Law, International Law, Constitutional Law, Administrative Law, Islamic Law, Economic Law, Medical Law, Customary Law, Environmental Law and Other contemporary issues in the field of law. Articles are considered to be loaded are in the form of research or scientific simulations that have never been published or are waiting for publishing in other publications. ULREV is published three times a year in April, August, and December. This journal provides direct open access to its content based on the principle that making research freely available to the public supports greater global knowledge exchange. Scope: Contains articles texts discusses various topics in Criminal Law, Civil Law, International Law, Constitutional Law, Administrative Law, Islamic Law, Economic Law, Medical Law, Customary Law, Environmental Law and Other contemporary issues in the field of law.
Articles 36 Documents
PENGARUH POLITIK DALAM SISTEM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA

-, Asmuni

Unram Law Review Vol 1 No 1 (2017): Unram Law Review (ULREV)
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | | DOI: 10.29303/ulrev.v1i1.7

Abstract

Pemilihan daerah di Indonesia belum sampai pada tujuan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Hal ini banyak dipengaruhi oleh partai politik, oleh karena itu isu yang diangkat adalah pengaruh politik dalam sistem pemilihan daerah. Berdasarkan hasil pembahasan yang dianalisis dan ditarik kesimpulan: Pengaruh politik dalam sistem pemilihan daerah di Indonesia memiliki posisi (status) dan peran penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses pemerintahan dan warga negara. Bahkan partai politik yang menentukan demokrasi, jadi partai merupakan pilar yang penting untuk memperkuat institusionalasinya. Dalam sistem politik demokratis manapun (tingkat pelembagaan). Sistem partai yang baik menentukan fungsi sistem administrasi negara berdasarkan prinsip "checks and balances" yang luas. Sebaliknya, fungsi efektif dari fungsi kelembagaan negara sesuai dengan prinsip checks and balances di bawah konstitusi juga sangat menentukan kualitas sistem partai dan mekanisme demokrasi yang dikembangkan di suatu negara, sehingga partai politik hanyalah salah satu dari bentuk pelembagaan sebagai bentuk ekspresi gagasan, pemikiran bebas, pandangan, dan kepercayaan masyarakat demokratis dan partai politik yang bertindak sebagai perantara dalam proses pengambilan keputusan negara, menghubungkan warga negara dengan lembaga negara.

JAMINAN KERAHASIAAN INFORMASI PAJAK TERHADAP PROPERTI PEMBAYARAN PAJAK DALAM PEMERIKSAAN MANAJEMEN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA YANG DILAKUKAN DEWAN AUDIT

Koynja, Johannes Johny

Unram Law Review Vol 1 No 1 (2017): Unram Law Review (ULREV)
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | | DOI: 10.29303/ulrev.v1i1.8

Abstract

Analisis penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim konstitusi, apakah sesuai atau tidak dengan prinsip hukum, moral dan keadilan sosial. Oleh karena itu, artikel ini cenderung menempatkan masalah yang terkait dengan konflik norma dalam hal kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) otoritas atas kebaikan dan kepatuhan Wajib Pajak, dan secara progresif keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan yang baik dan kepatuhan wajib pajak dalam rangka Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia dalam proporsinya untuk meluruskan konsistensi rule of law di dalam sistem hukum Indonesia, untuk menyelesaikan tahap logis dari norma yang optimal. Secara intrinsik, keputusan dalam kasus petisi untuk Judicial Review Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat dijadikan pedoman (pembengkakan) terhadap terjadinya norma kemahasiswaan atau norma ketidakjelasan (vague van normen) yang mengarah pada konflik konflik norma (geschiljd van normen) terkait adanya dua kepentingan hukum antara yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Wajib Pajak yang keduanya memiliki hak yang sama dengan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar.

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH

-, Zunnuraeni, -, Kafrawi, Khair, Abdul

Unram Law Review Vol 1 No 1 (2017): Unram Law Review (ULREV)
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewajiban dan kewenangan daerah dalam mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan pada urusan daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perudang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan penelusuran terhadap berbagai bahan kepustakaan yang tersedia di berbagai perpustakaan. Analisa data dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk memenuhi kewajiban mengintegarikan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pelaksanaan urusan daerah tersebut maka daerah harus menyusun RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis). Kewenangan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumber daya alam guna kepentingan pembangunan daerah harus terlebih dahulu melalui suatu proses perencanaan melalui RPPLH yang diatur dalam peraturan daerah. Demikian halnya dengan setiap kebijakan, rencana, maupun program yang berpotensi menimbulkan dampak dan atau resiko lingkungan harus melalui melalui tahapan KLHS terlebih dahulu. Baik RPPLH maupun KLHS harus menjadi bagian dari RPJPD maupun RPJMD.

Pengembangan Subyek Baru dari Hukum Internasional

Mansyur, Supardan

Unram Law Review Vol 1 No 1 (2017): Unram Law Review (ULREV)
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | | DOI: 10.29303/ulrev.v1i1.3

Abstract

Saat ini status subjek hukum internasional adalah salah satu hal yang menjadi kontroversi dalam hukum internasional, terutama di bagian korporasi (entitas multinasional) dan organisasi non pemerintah. Karena status subjek hukum internasional memberikan hak dan kewajiban entitas berdasarkan hukum internasional, penting untuk mengetahui perkembangan baru dalam masalah hukum internasional. Isu dalam artikel ini adalah apa perkembangan baru pembentukan dan pengakuan subyek hukum internasional ?. Untuk mengatasi masalah ini, artikel ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan historis. Kesimpulan yang diambil adalah bahwa Perkembangan baru dalam masalah hukum internasional adalah perdebatan tentang pendirian dan pengakuan perusahaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai subyek hukum internasional. Pandangan bahwa korporasi dan LSM harus ditetapkan sebagai subyek hukum internasional didasarkan pada peran penting yang dimainkan entitas-entitas tersebut dalam bidang internasional. Namun, terlepas dari peran penting yang mereka mainkan, mereka tidak dapat dianggap sebagai subyek hukum internasional karena kurangnya pengakuan dari masyarakat internasional.

PERATURAN DAN PENGAWASAN PERBANKAN SYARIAH MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

Sood, Muhammad

Unram Law Review Vol 1 No 1 (2017): Unram Law Review (ULREV)
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | | DOI: 10.29303/ulrev.v1i1.4

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peraturan dan pengawasan usaha perbankan Syariah sesuai dengan hukum positif di Indonesia, sedangkan target yang ingin dicapai adalah pertama, untuk menganalisis peraturan lembaga pengawasan perbankan syariah sesuai dengan hukum positif; Kedua, keberadaan lembaga pengawasan perbankan Syariah, perbandingan pengawasan perbankan syariah yang dilakukan oleh Bank Indonesia, Financial Service Authority (FSA), Dewan Komisaris, dan Board of Sharia Supervisory (BSS) menurut hukum positif Indonesia. Pengumpulan materi hukum dilakukan melalui studi literatur, kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan preskriptif secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan dan pengawasan perbankan Syariah di Indonesia pada awalnya adalah kewenangan Bank Indonesia, kemudian berubah secara yuridis menjadi kewenangan FSA. Pengawasan bank syariah secara internal juga merupakan wewenang Dewan Komisaris dan Syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat ketidaksesuaian atau konflik norma tentang kewenangan antar institusi dalam regulasi dan pengawasan perbankan. Masalahnya dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan FSA sebagai lembaga yang dimandatkan oleh undang-undang dalam melakukan regulasi dan pengawasan perbankan. Oleh karena itu, perlu diatur secara komprehensif tentang pengawasan perbankan Syariah dalam suatu pasal atau ketentuan yang jelas dan mudah dipahami, karena adanya perbedaan karakteristik kegiatan perbankan Syariah.

SANKSI ADAT BAJA BIMA SEBAGAI ALTERNATIF HUKUMAN PELAKU KORUPSI DI KABUPATEN BIMA NUSA TENGGARA BARAT

-, H. Israfil

Unram Law Review Vol 1 No 1 (2017): Unram Law Review (ULREV)
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai adat Baja sebagai upaya meminimalisir faktor penyebab tingginya angka korupsi di Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya untuk menjelaskan penerapan sanksi Baja sebagai alternatif hukuman bagi koruptor di kabupaten Bima provinsi Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini menggunakan metode sosio legal yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitiannya adalah; bahwa sanksi khusus Baja sangat penting untuk dilaksanakan karena kejahatan korupsi terhadap anggaran belanja dan pendapatan daerah sangat besar, dengan merevitalisasi norma adat Baja dan meringkasnya dalam sebuah awig-awig (hukum adat) yang diterapkan di semua desa di kabupaten Bima provinsi Nusa Tenggara Barat. Penerapan sanksi adat Baja sebagai alternatif hukuman bagi koruptor adalah menjaga dengan mengaktifkan dan memaksimalkan peran lembaga adat seperti Majelis Sara Tua. Revitalisasi harus direncanakan oleh pemerintah kabupaten dan didukung oleh masyarakat.

PRINSIP TRANSPARANSI DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH MELALUI RUILSLAG

-, Ainuddin

Unram Law Review Vol 1 No 1 (2017): Unram Law Review (ULREV)
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | | DOI: 10.29303/ulrev.v1i1.6

Abstract

Tujuan makalah ini adalah untuk memahami dan menganalisis prinsip transparansi pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden No. 4 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang dapat diterapkan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui ruilslag. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif, karena penelitian ini akan meneliti dan menganalisa berbagai prinsip dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan prinsip transparansi pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui ruilslag. Hasil penelitian ini menggambarkan secara mendalam prinsip transparansi pengadaan barang dan jasa sesuai Keputusan Presiden No 4 2015 tentang pengadaan barang dan jasa sebagai amandemen keempat dari peraturan presiden No.54 tahun 2010 yang dapat diterapkan dalam pengadaan barang. dan layanan melalui ruilslag dengan tujuan untuk dapat diakui oleh para pihak / pemangku kepentingan mengenai perumusan kebijakan, organisasi dan perusahaan pemerintah mengenai pelaksanaan ruilslag, untuk mencapai tujuan pemerintahan yang baik.

SANKSI ADAT BAJA BIMA SEBAGAI ALTERNATIF HUKUMAN PELAKU KORUPSI DI KABUPATEN BIMA NUSA TENGGARA BARAT

Irfan, Mohammad

Unram Law Review Vol 1 No 1 (2017): Unram Law Review (ULREV)
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | | DOI: 10.29303/ulrev.v1i1.10

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai adat Baja sebagai upaya meminimalisir faktor penyebab tingginya angka korupsi di Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya untuk menjelaskan penerapan sanksi Baja sebagai alternatif hukuman bagi koruptor di kabupaten Bima provinsi Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini menggunakan metode sosio legal yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitiannya adalah; bahwa sanksi khusus Baja sangat penting untuk dilaksanakan karena kejahatan korupsi terhadap anggaran belanja dan pendapatan daerah sangat besar, dengan merevitalisasi norma adat Baja dan meringkasnya dalam sebuah awig-awig (hukum adat) yang diterapkan di semua desa di kabupaten Bima provinsi Nusa Tenggara Barat. Penerapan sanksi adat Baja sebagai alternatif hukuman bagi koruptor adalah menjaga dengan mengaktifkan dan memaksimalkan peran lembaga adat seperti Majelis Sara Tua. Revitalisasi harus direncanakan oleh pemerintah kabupaten dan didukung oleh masyarakat.

Practice of License to Open State Land in Balikpapan

Sari, Deasy Ratna

Unram Law Review Vol 1 No 2 (2017): Unram Law Review (ULREV)
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | | DOI: 10.29303/ulrev.v1i2.11

Abstract

This study aims to find out why the License to Open State Land can be the basis for land registration and to know the legal consequences on the sale and purchase of land objects based on the License to Open State Land. This research is done empirically juridically, that is by collecting data by researching and examining facts that exist in line with the observation in the field. Land issues in Indonesia are the responsibility of all parties involved, including the responsibilities of the central and local governments. The Local Government of Balikpapan City stipulates the IMTN regulation. The result of this research is the regional regulation aims to prevent and reduce the existence of land disputes by the orderly administration of land affairs. Land Acquisition License Can Become the Foundation for Laand Land Registration because it is legally determined that the license holder can apply for a right to land within 3 years since the IMTN is issued. As a result of the Law on Sale and Purchase of Land Objects Based on the License to Open the Land of the State ie the agreement becomes null and void and the sale and purchase agreement is considered never existed.  

Immigration Control On Foreign Visiting Permit In Southeast Sulawesi

Meilinda, Rizki Putri

Unram Law Review Vol 1 No 2 (2017): Unram Law Review (ULREV)
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | | DOI: 10.29303/ulrev.v1i2.13

Abstract

This study aims to find out and explain the immigration control system on foreign residency permits conducted by the First Class Immigration Office of Kendari City as well as to find out and explain the immigration control on the abuses of visitor visas by foreigners in Southeast Sulawesi. Type of this research is empirical sociological research by collecting data, examining primary data in the form of interviews. The secondary data that is available in the field, examins the existing facts, in line with the observations made in the field and then reviewed based on relevant legislation to solve the problems. Data obtained from the results of both primary and secondary data were analyzed qualitatively using theoretical basis then presented in a descriptive. The results of this study indicate that the immigration control system on foreign residency permits conducted by the Immigration Office Class I Kendari City there are 2 (two) types of administrative supervision and field supervision. Administrative control is done by checking the validity of immigration documents in the form of travel documents or sponsorship and visit permits and by the immigration. while field supervision is supervised by direct disbursement to any company that has a foreign worker and monitors the sponsor or company on the validity of the residence permit including open supervision and closed supervision, and Immigration Control on the abuses of visa visits by foreigners in Southeast Sulawesi can be done by way of prevention prior to the occurrence of a law violation in the form of periodic observation / surveillance, disguise and acting as intelligence as well as supervision is done in the form of countermeasures in this case the visit visa abuse by following up and processing legally and deporting for foreigners who proven to abuse visa Southeast Sulawesi.

Page 1 of 4 | Total Record : 36