cover
Filter by Year
Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan
Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada bulan November 1995 dengan nama Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tahun 1997 berganti nama menjadi Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan.
Articles by issue : Vol 17, No 6 (2011)
10
Articles
Implementasi Teori Responsi Butir (Item Response Theory) Pada Penilaian Hasil Belajar Akhir di Sekolah

--, Sudaryono ( STMIK Raharja Tangerang )

Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Vol 17, No 6 (2011)
Publisher : Balitbang Kemendikbud

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (213.84 KB)

Abstract

Educational measurement, including measurement of learning outcomes include a variety of fields, depending on the object of learning what to measure. Therefore, the problem in this paper are: 1) whether the item response theory or theories of modern tests can cover weaknesses that exist in classical test theory, 2) how the item response theory implementations in addressing issues of national exams so that no advantaged groups and disadvantaged groups as a result of measurement that is not fair? The purpose of writing this article is to explain the implementation of item response theory in a cover up weaknesses in classical test theory and address the issues of national examinations, so that no group is disadvantaged or advantaged as a result of measurement that is not fair. Item response theory is an alternative option that aims to break away from dependence on a given test with a sample of test participants. In this case, although the questions are done by a brilliant student or students who are less intelligent, an indication of the level of difficulty of a problem remains unchanged. There are three assumptions that must be met in item response theory, namely: 1) unidimention; 2) local independence, and 3) invariance. While there are three characteristic points, namely: 1) the item difficulty, 2) the different grains, and 3) the level of true coincidence in point. To measure the ability of the test participants are very diverse in the premises, such as the National Examination, should be used is also an examination or test different levels of difficulty because, to be fair and accurate results. Participants test or exam is working on a test or exam because of different levels of difficulty, it can be compared to his ability, provided the questions in the exam are derived or extracted from a question bank that has been calibrated with the concept of item response theory. ABSTRAKPengukuran pendidikan meliputi pengukuran hasil belajar dari berbagai bidang, tergantung objek hasil belajar apa yang ingin diukur. Oleh karena itu, yang menjadi permasalahan dalam artikel ini: 1) apakah teori responsi butir atau teori tes modern bisa menutupi kelemahan-kelemahan yang ada pada teori tes klasik; 2) bagaimana implementasi teori responsi butir dalam mengatasi permasalahan-permasalahan ujian nasional sehingga tidak ada kelompok yang diuntungkan dan kelompok yang dirugikan akibat pengukuran yang tidak adil? Tujuan dari penulisan artikel ini adalah menjelaskan implementasi teori responsi butir dalam menutupi kelemahan yang ada pada teori tes klasik dan mengatasi permasalahan ujian nasional, sehingga tidak ada kelompok yang dirugikan maupun diuntungkan akibat pengukuran yang tidak adil. Teori responsi butir merupakan alternatif pilihan yang bertujuan melepaskan diri dari ketergantungan tes yang diberikan dengan sampel peserta tes. Dalam hal ini walaupun soal-soal tersebut dikerjakan oleh siswa yang pandai atau siswa yang kurang pandai, indikasi tingkat kesukaran suatu soal tetap tidak berubah. Ada tiga asumsi yang harus dipenuhi dalam teori response butir, yaitu: 1) unidimensi; 2) independensi lokal; dan 3) invariansi sedangkan karakteristik butir ada tiga, yaitu: 1) taraf sukar butir; 2) daya beda butir; dan 3) tingkat kebetulan betul pada butir. Untuk mengukur kemampuan peserta tes yang sangat beragam di Indonesia, seperti Ujian Nasional, seharusnya digunakan juga ujian atau tes yang berbeda tingkat kesukaran soalnya, supaya adil dan juga akurat hasilnya. Peserta tes atau ujian yang mengerjakan tes atau ujian yang berbeda tingkat kesukaran soalnya, tetap bisa dibandingkan kemampuannya, asalkan soal-soal dalam ujian tersebut berasal atau diambil dari bank soal yang sudah dikalibrasi dengan konsep item response theory.

Perbandingan Nilai Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Mata Pelajaran Matematika SMA Program IPA Tahun Pelajaran 2010/2011

--, Fahmi ( Pusat Penilaian Pendidikan Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan )

Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Vol 17, No 6 (2011)
Publisher : Balitbang Kemendikbud

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (331.852 KB)

Abstract

The purpose of this research is to compare the scores of National Exam and the scores from schools and also to identify the characteristics of Mathematics items for Senior High Schools at IPA programme. The analysis is conducted using Iteman and Bigsteps Software. The procedures of test callibration between zone is using Model Rasch Theory (1-parameter) with the Bigsteps, Iteman, dan Microsoft Excel softwares. The sampling methode is stratified Random sampling. The number of students to be a sample is 20.000. The test reliability for West zone is 0,837, Center zone is 0,862, and East zone is 0,840. Based on classical test theory, the Mathematics test difficulty for West zone is 0,786, Center zone is 0,739, East zone is 0,757. The highest mean of Mathematics schools score is in Province of Bali (8,63) and the lowest is in Province of Kalimantan Barat (7,60). The highest mean of Mathematics National Exam Score is in Province of Bali (9,11) and the lowest is in Province of Sumatera Barat (7,23). The highest mean of final Mathematics score is in Province of Bali (8,92) and the lowest is in Province of Nusa Tenggara Timur (7,03). The highest difference between schools scores and the National Exam scores is in Province of DI Yogyakarta, that is 1,81 point and the lowest diffence is in Province of Banten, that is 0,01 point. ABSTRAKTujuan dari penelitian ini yaitu untuk membandingkan nilai Ujian Nasional (UN) dan nilai sekolah (NS) serta mengetahui karakteristik butir soal Matematika SMA program IPA. Analisis dilakukan menggunakan software Iteman dan Bigsteps. Penyetaraan paket tes antar zone menggunakan teori Rasch Model (satu parameter) dengan bantuan software Bigsteps, Iteman, dan Microsoft Excel. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan cara stratified Random sampling dan jumlah siswa yang menjadi sampel 20.000 siswa. Hasil analisis Reliabilitas tes untuk Zone Barat menunjukkan 0,837, zone Tengah 0,862, dan zone Timur 0,840. Berdasarkan teori klasikal tingkat kesukaran paket tes Matematika Zone Barat 0,786, zone Tengah 0,739, zone Timur 0,757. Nilai rata-rata sekolah (NS) Matematika tertinggi Provinsi Bali (8,63) dan nilai rata-rata terendah Provinsi Kalimantan Barat (7,60). Nilai rata-rata UN Matematika tertinggi Bali (9,11) dan nilai rata-rata terendah Provinsi Sumatera Barat (7,23). Nilai rata-rata NA Matematika tertinggi Provinsi Bali (8,92) dan nilai rata-rata terendah Provinsi Nusa Tenggara Timur (7,03). Selisih antara NS dan UN terbesar Provinsi DI Yogyakarta yaitu 1,81 poin dan selisih terendah adalah Provinsi Banten yaitu 0,01 poin.

Rasa Kebangsaan Dalam Roman Medan

Sayekti, Sri ( Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdiknas )

Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Vol 17, No 6 (2011)
Publisher : Balitbang Kemendikbud

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (141.975 KB)

Abstract

The aim of this stusy is to reveal the nationalism brought by the romance using descriptive method based on the facts gathered and interviews. The result shows that the representation of the characters in applying their nationalism throuh founding revolutionary organization and others. The intensive research on romance will also show the nationalism emerging at that time. The writings on nationalism ini romance are important because it is an effort to complete the writing of Indonesian literary history. ABSTRAKTujuan penelitian ini dimaksudkan untuk melengkapi penulisan sejarah sastra Indonesia dan untuk menyumbangkan pemikiran yang berharga terkait dengan sejarah danperkembangan pemikiran bangsa Indonesia terhadap roman medan. Penelitian ini mengggunakan metode deskriptif yaitu metode berdasarkan fakta yang ada atau fenomena yang secara empiris berkaitan dengan permasalahan dan dilengkapi dengan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperoleh gambaran para tokoh dalam mengaktualisasikan rasa kebangsaannya dengan cara mendirikan organisasi pergerakan.

Evaluasi Program SMP Standar Nasional Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan

Kintamani DH, Ida

Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Vol 17, No 6 (2011)
Publisher : Balitbang Kemendikbud

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (212.913 KB)

Abstract

The purpose of this study was to evaluate the national standard of junior secondary school (JSS) program based on the level of achievement of Educational National Standards (ENS). The method used was a survey with a population of all the national standards of JSS, while the sampling method used was simple random sampling with a descriptive analysis technique. The results showed that the samples at 91.3 percent is a public JSS, and the remainder in private JSS. The schools vary from 250 to 1250 children. Of the eight ENSs, only seven ENSs that can be analyzed, while the financing could not be analyzed he data were not accurate. Of the seven ENSs, the maximum value should be obtained at 289, but actually the highest score is only 241 (83.39%) and lowest value of 170 (58.82%). Of the 7 ENSs, the highest achievement of Standard Process for 32 schools (72.73%) and lowest Graduates Competency Standards for the 22 schools (50.0%). When the average value of 208 ENSs have been achieved then assumed that only 23 schools (52.27%) who have reached the ENS, while 21 schools (47.73%), others are not achieved. Thus, it can be said that the 7 ENSs reached more than half. Therefore, competency standards lowest ‘needs to be achieved so that schools can improve attainment NSS value. For financing standard should take its own research. ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi progam SMP Standar Nasional berdasarkan tingkat pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP).  Metode yang digunakan adalah survai dengan populasi semua SMP Standar Nasional sedangkan metode pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random samplingdengan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sampel yang diambil sebesar 91,3% adalah SMP Negeri dan sisanya SMP Swasta dengan jumlah siswa berkisar antara 250—1.250 anak. Dari delapan SNP hanya tujuh SNP yang bisa dilakukan analisis, sedangkan pembiayaan tidak dapat dilakukan analisis karena data tidak akurat. Dari tujuh SNP nilai maksimal yang harusnya diperoleh sebesar 289, namun kenyataannya nilai tertinggi hanya 241 (83,39%) dan nilai terendah sebesar 170 (58,82%). Dari tujuh SNP pencapaian Standar Proses yang tertinggi sebesar 32 sekolah (72,73%) dan Standar Kompetensi Lulusan terendah sebesar 22 sekolah (50,0%). Bila rata-rata nilai sebesar 208 diasumsikan SNP telah tercapai maka hanya 23 sekolah (52,27%) yang telah mencapai SNP sedangkan 21 sekolah (47,73%) lainnya belum mencapai. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 7 SNP hanya dicapai lebih dari separuh. Karena itu, Standar Kompetensi Lulusan yang terendah perlu ditingkatkan pencapaiannya sehingga pencapaian nilai SNP dapat ditingkatkan. Untuk standar pembiayaan perlu dilakukan penelitian tersendiri.

Membangun Media Massa Publik dalam Menanamkan Pendidikan Karakter

Anwas, Oos M ( Peneliti di Pustekkom Kemdikbud )

Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Vol 17, No 6 (2011)
Publisher : Balitbang Kemendikbud

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (168.934 KB)

Abstract

In the information era, character education is necessary to be done through mass media. Privately-controlled mass media is often marred by ideological and owner’s interests as well as by financial benefits. Therefore we need a public mass media with public interest idealism. It could be in the form of public newspaper, public magazine, public radio, public television, or public web/portal. To be able to instill character education, substance of the public mass media should be designed in accordance with the needs and character of the target, distributed continuously, easily accessed or utilized by the target, and packaged in an attractive format to enable it to compete with other mass media. The substance is required to encourage and create a community of learners, inspire, educate, and provide examples in building the nation’s character. To realize that the public mass media can be developed from existing institutions such as RRI, TVRI, or Antara News Agency in a synergistic manner with all potential in ministries or other institutions in the aspect of substance, infrastructure, human resources, etc. ABSTRAKDalam era informasi, penanaman pendidikan karakter perlu dilakukan melalui media massa publik. Exposuremedia massa yang dikuasai swasta seringkali diwarnai kepentingan ideologi, pemilik (owner), serta keuntungan finansial. Oleh karena itu, diperlukan media massa publik yang memiliki idealisme untuk mengutamakan kepentingan masyarakat. Bentuknya yaitu Koran Publik, Majalah Publik, Radio Publik, Televisi Publik, dan Web/Portal Publik. Untuk dapat menanamkan pendidikan karakter, substansi media massa publik perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan dan karakter sasaran, distribusinya dilakukan secara kontinyu, mudah diakses atau dimanfaatkan oleh sasaran, serta dikemas dalam format yang menarik dan mampu bersaing dengan media massa swasta. Substansi media ini dituntut dapat mendorong dan menciptakan masyarakat pembelajar, menjadi inspirasi, mencerdaskan, serta memberikan contoh keteladanan dalam membangun karakter bangsa. Untuk merealisasikan media massa publik dapat dikembangkan dari lembaga yang ada, misalnya RRI, TVRI, atau kantor berita Antara dengan cara mensinergikan dengan potensi yang dimiliki kementerian atau lembaga-lembaga lainnya baik dalam aspek: substansi, infrastruktur, SDM, dan aspek lainnya.

Kajian Kebijakan PMW (Program Mahasiswa Wirausaha)

--, Hendarman

Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Vol 17, No 6 (2011)
Publisher : Balitbang Kemendikbud

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (163.378 KB)

Abstract

The government through the Ministry of National Education in 2009 has launched a special program for students at higher education institutions the so-called “Program Mahasiswa Wirausaha (PMW)”. This program aims for facilitating students’ interest and talent in entrepreneurship to be an entrepreneur based on their disciplines in science, technology and arts. This program is also to respond to the fact that big percentages of higher education graduates become job-seeker instead of job-creator. This program provides students with grant either in person or in a group. This article analyses the implementation of PMW in the view of those students who took part in the program with two focuses, namely the importance of PMW and the achievement of students’ grant-receiver. The respondents were from both public and private higher education institutions. The analysis revealed that the program have significant impact in broadening students’ perspective, competences and attitude to be an enptreneur, as well as opening new job-market for people. It is suggested to conduct another evaluation to analyse the appropriateness of grant given to students and financial allocation for each higher education institution by taking into consideration the total number of students and number of success students in PMW. ABSTRAKSuatu program khusus bagi para mahasiswa yaitu Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) telah diluncurkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional pada tahun 2009. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi para mahasiswa yang mempunyai minat dan bakat kewirausahaan untuk memulai berwirausaha dengan basis ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang sedang dipelajarinya. Keberadaan program ini didukung oleh kenyataan bahwa sebagian besar lulusan Perguruan Tinggi adalah lebih sebagai pencari kerja daripada pencipta lapangan pekerjaan. Program ini memberikan bantuan bagi mahasiswa yang layak dalam bentuk dana yang dapat digunakan secara perorangan dan kelompok. Tulisan ini merupakan kajian terhadap kebijakan PMW ditinjau dari persepsi mahasiswa terhadap pentingnya PMW dan keberhasilan usaha wirausaha mahasiswa. Responden kajian ini adalah para mahasiswa penerima bantuan PMW di beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta. Temuan kajian adalah bahwa program ini memiliki dampak penting yaitu membuka wawasan, kemampuan dan sikap mahasiswa dalam bewirausaha, serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Evaluasi lebih lanjut terhadap besarnya hibah bagi masing-masing mahasiswa dan alokasi dana bagi perguruan tinggi perlu dikaji dengan memperhitungkan jumlah total mahasiswa dan keberhasilan mahasiswa PMW pada tahun sebelumnya di masing-masing perguruan tinggi.

Pengembangan, Implementasi dan Pembuatan Perangkat Asesmen Berbasis Kelas untuk Pembelajaran Mata Kuliah Sistem Pemindah Tenaga

Wakhinuddin, S ( Jurusan Teknik Otomotif FT UNP Padang )

Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Vol 17, No 6 (2011)
Publisher : Balitbang Kemendikbud

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (199.816 KB)

Abstract

The research aims to develop, implement, and make a classroom-based assessment tools that validity, practice, and effectiveness to assess understanding of concepts, problem-solving skills, reasoning, communication, and connection of students, in learning Power train in the Department of Automotive Engineering FT UNP Padang. Assessment device designed to support the implementation of assessment in the majors, according to the demands of the curriculum. Based on these results a prototype device designed classroom-based assessment. The research method used is a combination of research and experimental development. This is research Experimental design of treatment methods used by design. In these experiments the samples selected at random classes and students. In the experimental class used classroom-based assessment tools, while the control class performed a written test. Research data were collected through classroom observation, interviews with faculty and students, as well as tests. The results of the research found that the student assessment based on class higher grade than the student group with a paper and pencil evaluate. This method is effective in increasing the understanding of concepts, communication skills, reasoning and problem solving students. ABSTRAKPenelitian ini bertujuan mengembangkan, mengimplementasikan dan membuat perangkat asesmen berbasis kelas yang valid, praktis, dan efektif untuk menilai pemahaman konsep, kemampuan pemecahan masalah, penalaran, komunikasi, serta koneksi mahasiswa dalam pembelajaran Sistem Pemindah Tenaga (SPT) di Jurusan Teknik Otomotif FT UNP Padang. Perangkat asesmen dirancang guna menunjang pelaksanaan asesmen di jurusan, sesuai tuntutan kurikulum. Berdasarkan hasil ini dirancang prototipe perangkat asesmen berbasis kelas. Metode penelitian yang digunakan adalah gabungan penelitian pengembangan dan eksperimen. Metode eksperimen digunakan rancangan treatment by design. Dalam eksperimen ini dipilih sampel kelas dan mahasiswa secara random. Di kelas eksperimen digunakan perangkat asesmen berbasis kelas, sedangkan di kelas kontrol dilakukan tes tertulis. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi kelas, wawancara dengan dosen dan mahasiswa dan tes. Hasil penelitan ditemukan bahwa : kelompok hasil belajar mahasiswa dinilai dengan perangkat asesmen berbasis kelas lebih tinggi daripada kelompok mahasiswa dinilai dengan paper and pencil test. Perangkat asesmen berbasis kelas efektif meningkatkan pemahaman konsep, kemampuan komunikasi, penalaran dan pemecahan masalah mahasiswa.

Studi Satuan Biaya Pendidikan Sekolah Dasar di Jakarta

--, Ngadirin ( Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Balitbang Kemendikbud )

Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Vol 17, No 6 (2011)
Publisher : Balitbang Kemendikbud

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (445.301 KB)

Abstract

The aim of this research is to examine the government policy in financing basic education in the frame of compulsory education which focuses on the educational policy for primary school. This includes an evaluation of all regulations related to financing education and calculation on finding the student unit cost at primary level through a survey to provide a reference for the government in allocating budget for education. The result of research shows that there are some inconsistencies in the regulations related to financing education. This includes the implementation policy on financing basic education in the frame of compulsory basic education. It is found that the education unit cost for primary school level is IDR1,767,000 per student per year. It is much higher than the current budget allocated. These findings seem to be important for all parties as a feedback and reflection for the government policy including reviewing some regulations to avoid inconsistency. ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam bidang pembiayaan pendidikan dasar yang merupakan wajib belajar bagi setiap warga negara, dengan fokus pada pembiayaan sekolah dasar. Analisis yang dilakukan termasuk menghitung biaya satuan pendidikan untuk sekolah dasar. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat beberapa ketidakkonsistenan peraturan yang berkaitan dengan pembiayaan pendidikan, termasuk kebijakan dan pelaksanaan wajib belahar pendidikan dasar. Satuan biaya pendidikan untuk sekolah dasar adalah sebesar Rp1.767.000,00 per siswa per tahun yang jauh lebih besar dari alokasi satuan biaya yang diterapkan saat ini. Hasil penelitian ini sangat penting untuk diperhatikan oleh berbagai pihak sebagai masukan bagi penyusunan kebijakan publik, terutama melalui peninjauan kembali beberapa peraturan untuk menjaga konsistensi antarkebijakan.

Peran Negara Dalam Hubungan Tenaga Kerja di Indonesia

--, Subijanto ( Kepala Bagian Perencanaan, Sekretariat Balitbang Kemdiknas )

Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Vol 17, No 6 (2011)
Publisher : Balitbang Kemendikbud

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (176.053 KB)

Abstract

The aim of this writing article is to identify the function of the Indonesian Government in relation with Indonesian labor force and the relation of labor force organization. Until now, the foundamental problem of the Indonesian job seekers is lack of functional basic skill. Globalization era, has requirement for every job seekers to have competence and to be able to competitive in certain job qualification requirement. Based on the legal formal, the Indonesian labourforce has been protecting by a number of laws, namely: 1) the amandement of the 1945 Constitutionof the Republic of Indonesia (article,27 sub article (2) stated that every citizen shall have the right job and welfare for human being; 2) the act number 39, year 1999 about Human Right an article 38 sub article 1 stated that every citizen, according to potential talent, skill, and smart, shal have the right job. Furthermore, subarticle 2 stated that every people shall have the freedom of choice according to interest and requirement accordingly. Subarticle 3 stated that every people, event women or man to be equal in doing job according to the status of bwckground to get wage in order to be sustainable life; and 3) the act number 13, year 2003 about labour force. In relation with preparation of job seekers the Ministry of National Education (MoNE) has obligation to improve the quality of education and relevance with outcome of education.Meanwhile, the Ministry of Manpower and Transmigration has responsible anda specific task to do the competence of certification through National Board of Proffesional Standard (BNSP) and Institution of Proffesional Standar (LSP). ABSTRAKTujuan penulisan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi peran Pemerintah terhadap ketenagakerjaan di Indonesia dan hubungannya dengan organisasi ketenagakerjaan. Permasalahan tenaga kerjaan di Indonesia sampai saat ini masih belum sirna dari permasalah yang mendasar yaitu kurang memiliki keterampilan fungsional bagi calon pencari kerja. Era globalisasi menuntut calon pencari kerja mampu berkompetisi dan memiliki kompetensi yang memadai sesuai dengan persyaratan tutututan kualifikasi pekerjaan. Dari aspek yuridis formal, tenaga kerja di Indonesia telah dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, antara lain: (a) UUD Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen, Pasal 27 ayat (2) yaitu “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”; (b) UU Nomor 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia,Pasal 38 ayat (1); Ayat (2); Ayat (3); Ayat (4); dan (c) UU Nomor 13/2003 tentang Ketenaga-kerjaan. Dalam aspek pendidikan, Kemdiknas berkewajiban untuk meningkatkan mutu dan relevansi hasil pendidikan, sedangkan Kemenakertrans bertanggungjawab dalam pemberian hak melakukan sertifikasi kompetensi melalui Badan Nasional Standar Profesi (BNSP) dan Lembaga Sertifikat Profesi (LSP).

Konflik Dalam Perspektif Pendidikan Multikultural

Somantrie, Hermana

Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Vol 17, No 6 (2011)
Publisher : Balitbang Kemendikbud

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (211.172 KB)

Abstract

Conflict is a potential of individual or group tension in multicultural societies because of their different perspectives and objectives between them. Conflict can be resulted from a simple problem to a complex problem. Conflict in some areas of Indonesia has become a chaotic condition. In one hand, most people use conflict as a mode to demonstrate frustrations and angers they feel; and in other and, those who use conflict as a gun for resolving problems they have. The implementation of multicultural education is an effort for conflict resolution, because conflict is no longer a phenomenon, but it has been a reality in a daily society’s life. Therefore, national education authority of Indonesia should propose the educational policy to prioritize the implementation of multicultural education, as an instrument to resolve some conflicts happening in society, nation, and state level. ABSTRAKKehidupan multikultural manusia merupakan potensi konflik dalam berbagai hal, baik antar individu maupun antar kelompok, sebagai akibat dari adanya perbedaan perspektif, kepentingan, dan tujuan hidup di antara mereka. Konflik bisa disebabkan dari masalah yang sangat sederhana atau kecil sampai dengan masalah yang kompleks atau besar. Konflik di beberapa wilayah Indonesia sudah sampai pada tahap yang sangat mengkuatirkan, yang ditandai dengan adanya: 1) kelompok masyarakat yang menggunakan konflik sebagai mode untuk menumpahkan segala kekesalan dan kekecewaan yang mereka rasakan, dan 2) kelompok masyarakat lainnya yang menggunakan konflik sebagai senjata untuk menyelesaikan masalah. Salah satu upaya untuk mencegah konflik yaitu dengan mewujudkan pendidikan multikultural, karena konflik yang terjadi saat ini bukan lagi sekedar fenomena atau gejala, tetapi sudah menjadi realitas dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, otoritas pendidikan nasional Indonesia harus bisa memprioritaskan pendidikan multikultural dalam kebijakan pendidikan nasional, sebagai salah satu instrumen bagi penanganan konflik yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.