cover
Filter by Year
Articles by issue : Vol 2, No 1 (2017)
6
Articles
Integritas Birokrat Garis Depan (Street Level Bureucrats) Dalam Pelayanan Kesehatan Gratis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) ANDI MAKKASAU KOTA PAREPARE

edyanto, edyanto

Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 2, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (846.618 KB)

Abstract

Integrity is required in the public service in order to prevent the occurrence of administrative pathology within the bureaucracy. This study aimed to describe the integrity bureaucrats front line (Street level bureucrats) in health services in Parepare views of Standard Operating Procedure (SOP). The research method used is a method with a qualitative descriptive approach. Data was collected through interviews, observation and document analysis. Determination of informants research conducted by accidental that technique must be performed in principle informant chance. Data were analyzed using taxonomic analysis techniques. The results showed that the front-line bureaucrats Integrity (street level bureucrats) in outpatient care free health program which is viewed by SOP and linked with the principles of service show is maximal. This is evident from the implementation of the principles of good service, except the principle of honesty. About Integrity street level bureucrats in service inpatient free health program which is viewed by SOP and linked with the principles of service shows that, of service personnel provide ease in a matter of procedure free health service.

Community Development Dengan Internalisasi Nilai Budaya Maritim Di Provinsi Kepulauan Riau Untuk Memperkuat Provinsi Berbasis Kemaritiman

Mukhlis, Suhardi, Setyadiharja, Rendra

Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 2, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (733.142 KB)

Abstract

Poros maritim adalah salah satu paradigma pembangunan yang sangat dibutuhkan oleh wilayah yang berbasis kemaritiman seperti Provinsi Kepulauan Riau. Dengan paradigma pembangunan tersebut ekspektasinya adalah pembangunan di wilayah berbasis maritim akan merasa lebih adil dan sesuai dengan karakter wilayah maritim tersebut dibanding pembangunan yang seolah diseragamkan dengan paradigma kontinental. Budaya kemaritiman seyogyanya adalah budaya asli Indonesia, dimana Indonesia adalah Negara Kepulauan. Hal paling esensi adalah masyarakat di wilayah maritim harus meresapi kembali budaya maritim. Dengan penguatan nilai-nilai budaya maritim akan lebih memperkokoh semangat pembangunan di wilayah maritim, dengan kembali mengenal jati diri kemaritiman maka akan semakin baiklah kualitas sumber daya manusia yang memang memahami sikap dan nilai-nilai kemaritiman tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian konseptual yang kemudian melahirkan konsep community development dengan internalisasi nilai-nilai budaya maritim khususnya bagi masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau. Dengan memadukan konsep budaya maritim dan konsep community development maka penelitian ini akan menghasilkan sebuah konsep untuk penguatan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau yang outputnya adalah kesadaran memiliki wilayah maritim, dan kemudian akan lahirlah semangat mempertahankan wilayah maritim tersebut dengan segala karakteristik daerah yang kemudian akan memperkuat Provinsi Kepulauan Riau sebagai provinsi berbasis kemaritiman. 

Pemahaman Kebijakan Kesehatan Masyarakat Bidang Ibu dan Anak Pada Pelaksana Lapangan di Jawa Barat

Sugyati, Cucu, Sjoraida, Diah Fatma, Anwar, Rully Khairul

Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 2, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (764.539 KB)

Abstract

Kajian ini berupaya membuat analisis sistematis yang mendalam terhadap urgensi pemahaman unsur pelaksana dalam implementasi kebijakan kesehatan masyarakat terutama bidang ibu dan anak di wilayah Jawa Barat, Indonesia. Kajian deskriptif-kualitatif ini menghadirkan pembahasan tentang bagaimana unsur-unsur pelaksana kesehatan masyarakat berinteraksi dengan masyarakat di Provinsi Jawa Barat sehingga pengetahuan dan keterampilan mereka sangat diperlukan. Dengan teori implementasi kebijakan dan interaksionisme, didapatkan data bahwa (a) pelayanan dan jaringan kerja sama di lembaga kesehatan masyarakat, di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah cukup seragam dan terlaksana dengan baik; (b) dalam melaksanakan kewajibannya aparat pelaksana sangat memahami kebijakan publik di bidang kesehatan masyarakat, terutama kesehatan ibu dan anak; sehingga dapat melaksanakan fungsi mereka untuk melayani masyarakat. Namun demikian, kurangnya petugas kesehatan yang langsung menangani kesehatan ibu dan anak dirasakan sehingga kajian ini merekomendasikan untuk diadakannya pelatihan-pelatihan berjenjang dan insentif-insentif bagi petugas kesehatan, terutama mereka yang melakukan pelayanannya secara sukarela.

Pandangan Masyarakat Terhadap Kebijakan Standar Nasional Pendidikan (Studi Pada Pendidikan Dasar di Kota Tanjungpinang)

Setyadiharja, Rendra, Nengsih, Neng Suryanti

Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 2, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1152.104 KB)

Abstract

Education problems related to the issue of state goals is educating the nation. Therefore, the Government should establish a policy on optimal standard of education for its society. A wide variety of standard policy on education has been issued by the government. But whether the policy on the standard is believed to be the best solution to improve the quality of education in Indonesia. This study will explain in descriptive statistics related to public perceptions of the standard policy of national policies in education, especially in Tanjungpinang, and focused on primary education. The purpose of this study is to reveal the preferences of society as well as the input to the relevant government standards to be improved and enhanced by the government. This research is descriptive with quantitative approach. The results of this study are related statistical description of public perception of the policy of national education standards in Tanjungpinang, especially at the primary level. This research is expected to be recommendations for government policy related to national education standards in Tanjungpinang, especially at the primary level.

Demokrasi di Malang: Menggali Kontribusi Masyarakat Sipil Dalam Pengembangan Demokrasi Lokal

Damayanti, Ratnaningsih, Gustomy, Rachmad, Haboddin, Muhtar

Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 2, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1064.994 KB)

Abstract

Nearly two decades after the government reform needs to be seen again at how the role of civil society in the development of democracy, specially local democracy. This study focuses on the contribution of civil society in the development of democracy in Malang. The purpose of this study is to seek civil society contribution in the development of local democracy. Conception of civil society that is used is the civil society version of Alexis de Tocqueville, that is civil society as a voluntary association. The research method used is a qualitative method. The results obtained from this study is the civil society in Malang grouped into six major issues, that are street children, health, development and governance, women, labor, and education issues. The contribution of civil society in a democracy in Malang is firstly, they provide the basis of state power divider. Second, civil society complements the role of political parties in encouraging participation, increase the effectiveness and democratic skills and encourage understanding of citizenship. Third, building a channel outside the political parties to articulate, accommodating and representing the interests of women, workers, and marginal groups such as LGBT and street children.

Analisis Jejaring Pengurangan Resiko di Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunung Slamet

widodo, agus setio

Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 2, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1212.728 KB)

Abstract

Simple observation of events for the disaster in Indonesia is almost always showed the same picture is a condition in which reactive attitude and spontaneous, unplanned as shown by society and government. There is a general tendency that people do not know how to act or addressing disaster. Regional preparedness in the face of natural disasters is very important. Slamet mountain with an altitude of 3,428 meters above sea level is the highest mountain in Central Java and the second highest in Java. Population data in the area of Mount Slamet and surrounding areas are included in Kawasan Rawan Bencana (disaster-prone areas) is approximately 215 953 inhabitants. Seeing the extent of the area affected by the eruption of Mount Slamet threats can not be taken lightly. This study aimed to explore the networking model for effective disaster risk reduction in disaster-prone areas of Mount Slamet. Networking model for disaster risk reduction is a very important information in order to overcome the impact of the eruption of Mount Slamet.