cover
Filter by Year
Articles by issue : Vol 1, No 2 (2016)
8
Articles
Evaluasi Kebijakan Satu Desa Satu Milliar Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai (Studi Desa Gotalamo Kecamatan Morotai Selatan dan Desa Bere-Bere Kec. Morotai Utara)

Usman, Syarifuddin, Habib, Asrul Sani

Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 1, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (619.321 KB)

Abstract

Sebelum berlakunya UU Desa nomor 6 tahun 2014 dimana anggaran dana desa dianggarkan 1 Milyar dari APBN, Kabupaten Pulau Morotai, melalui Kepala Daerahnya Rusli Sibua, pada tahun anggaran 2014 telah menganggarkan satu desa satu milyar (SDSM) untuk setiap desa di Kabupaten tersebut.Komitmen membangun desa ini dari Bupati Rusli Sibua tersebut merupakan janji politik saat kampanye pemilihan kepala daerah pada 2011. Setelah terpilih sebagai kepala daerah, Rusli Sibua merealisasikan janji tersebut melalui program pembangunan desa melalui SDSM yang diakomodir dalam APBD.Dengan kebijakan tersebut, program SDSM pemerintah Kabupaten Pulau Morotai terhadap pembangunan di dua desa yakni, desa Gotalamo kecamatan Morotai Selatan dan desa bere-bere kecamatan Morotai Utara hanya berdampak pada pembangunan infrastrtuktur desa, seperti pembangunan rumah ibadah (Masjid dan Gereja), Kantor Desa, dan Pagar Desa dan Jalan Desa. Belum ada program yang menyentuh perbaikan taraf ekonomi masyarakat sehingga meningkatkan kesejahteraan. Meskipun ada juga alokasi anggaran untuk para imam masjid, guru mengaji, kader posyandu dan sejmlah perangkat desa.Temuan penelitian menunjukkan kebijakan Satu Desa Satu Miliar tidak pernah pernah dilakukan evaluasi, baik di tingkat desa, kecamatan maupun di tingkat Kabupaten, sehingga kebijakan SDSM tidak bisa di ukur sejauh mana program yang diwujudkan dan seperti apa penggunaan anggarannya.Meskipun bukan merupakan factor penghambat, tapi akibat pengelolaan keuangan yang tidak transparan dan terpusat pada kepala desa, membuat hubungan BPD dan Kepala desa menjadi disharmonis.

Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan

Suherry, S

Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 1, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (568.209 KB)

Abstract

Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan (Studi pada Bidang Organisasi dan Kinerja Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan) adalah serangkaian langkah-langkah kegiatan dalam proses penerapan atau pelaksanaan suatu keputusan yang diambil dalam suatu aturan yang telah ditetapkan.Untuk melihat Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 (Studi pada Bidang Organisasi dan Kinerja Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan) ini, maka faktor yang dapat mempengaruhi tercapainya keberhasilan dari suatu kebijakan dapat dilihat dari dimensi Komunikasi,Sumber daya, Sikap Pelaksana Kebijakan,dan struktur Birokrasi.Penelitian ini dilakukan bertujuan Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan (Studi pada Bidang Organisasi dan Kinerja Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan.Maka dari hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwapelaksanaannya menunjukkan kondisi yang yang tidak baik seperti yang diharapkan. Terutama jika dilihat dari sumber daya, baik itu dari ketersediaan pegawai/ staf yang memadai, pegawai/ staf yang berkompeten dibidangnya maupun fasilitas fisik atau sarana prasarana kerja yang tidak memadai karena dari segi bangunan dari Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan.

Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kabupaten Bintan

Jenawi, Billi

Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 1, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (761 KB)

Abstract

Setiap daerah di Kabupaten Bintan memiliki karakteristik yang berbeda sehingga Program Pemerintah Kabupaten Bintan dalam memberdayakan masyarakat khususnya melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri perlu disesuaikan dengan karakteristik dari masing-masing daerah. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Bintan belum memperhatikan kebutuhan masyarakat dan hanya mengambil keputusan sendiri dalam pelaksanaan PNPM. Dengan begitu perlu adanya penilaian atas program yang telah dilaksanakan di tiga lokasi dan menelaah dampak positif ataupun sebaliknya yang dirasakan masyarakat setempat. Hasil penelitian ini mendapati ketidaksesuaian penyaluran bantuan PNPM Mandiri yakni berupa pengadaan taman bacaan di Teluk Bakau, sementara yang dibutuhkan masyarakat ialah pengadaan air bersih karena sumur disekitar mengalami kemarau sedangkan di Desa Malang Rapat, Bantuan PNPM Mandiri dalam bentuk program yang berbeda disalurkan Pemerintah Kabuaten Bintan digunakan untuk membangun pemukiman masyarakat. Jika dilihat dari informasi yang telah didapatkan penyaluran dana bantuan PNPM Mandiri. Pemerintah Kabupaten Bintan sebaiknya lebih memperhatikan masyarakat dengan mengadakan suatu forum diskusi kecil yang mengundang RT, RW, dan tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh sehingga Pemerintah Kabupaten Bintan dapat memahami usulan warga setempat

Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

Mandala, Edward, Setyadiharja, Rendra, Jefri, J, Renaldi, Rio, Mulyani, Nurul

Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 1, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (618.881 KB)

Abstract

Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) merupakan suatu proses pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandar terhadap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan untuk memastikan bahwa Kapal, awak kapal, dan muatannya secara teknis administratif telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim. Pemahaman dari persyaratan Keselamatan dan Keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan diperairan, kepelabuhanan dan lingkungan maritim. Tanggung jawab Syahbandar memang sangat berat dalam menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran, karena Syahbandar merupakan pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.Teori yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan dari Edward III. Teori Edward III dalam penyusunan penelitian ini terdiri dari empat indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan stuktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan yang digunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui pedoman wawancara dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode sampling purposive. Berdasarkan hasil penelitian dapat ketahui bahwa implementasian kebijakan surat persetujuan berlayar masih kurang berjalan dengan baik. Masih banyak para pengguna jasa SPB yang tidak mengetahui cara pembuatan surat tersebut. Dengan tidak memiliki surat tersebut dapat mengakibatkan keselamatan para pengguna jasa terancam. Dan masih terdapat ketidakjujuran dari kantor syahbandar dan otoritas kijang terhadap anggaran yang disediakan buat kebijakan SPB. komunikasi antara aparatur dengan masyarakat belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Menghadapi permasalahan tersebut seharusnya kantor syahbandar dan otoritas kijang lebih melakukan sosialisasi kepada para pengguna jasa sehingga pelanggaran-pelanggran yang tidak dinginkan tidak terjadi dan keselamatan mereka terjaga dan aman.

Pelaksanaan Kebijakan Dalam Pengelolaan Sampah Oleh Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang

Sujarwani, Riau

Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 1, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (614.093 KB)

Abstract

Penelitian Ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan dalam pengelolaan sampah oleh Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang (studi pada kegiatan daur ulang sampah) serta untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Pada penelitian ini, konsep teori yang digunakan, merupakan sebuah teori milik Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Wahab (2004:102) bahwa variabel keberhasilan pelaksanaan kebijakan yaitu: keluaran kebijakan, kepatuhan kelompok sasaran, dampak nyata kebijakan dan persepsi terdapat dampak. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan data kualitatif dan penelitian ini dilakukan di Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 50 orang dan 8 orang yang dijadikan sampel dengan teknik yang digunakan adalah teknik purposive sampling. Menggunakan analisa kualitatif sebagai teknik analisa dataKesimpulan dari penelitian menggambarkan pelaksanaan kebijakan dalam pengelolaan sampah oleh Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang (studi pada kegiatan daur ulang sampah) berjalan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari sasaran kebijakan yang cukup baik, mengingat masih banyak adanya hambatan – hambatan yang terjadi. Hambatan yang dihadapi adalah sulit dalam menempatkan TPS (Tempat Pembuangan Sementara) seperti kontainer dan bak sampah permanen yang berdekatan dengan sentra pemukiman penduduk. Disamping itu ada faktor penghambat lainnya adalah kurangnya sarana dan prasarana seperti kurangnya jumlah armada kebersihan baik personil maupun peralatan seperti dump truck, arm roll dan alat berat serta alat pengolahan pengomposan dan masih kurangnya kesadaran untuk membuang sampah pada tempat sampah yang sudah disediakan oleh pemerintah.

Efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18 Tahun 2013 Tentang Akta Kelahiran yang Melampaui Batas 1 (satu) Tahun Pada DISDUKCAPIl Kab. Bintan

Karim, Zamzami A, Budiman, Shahril, Syarifuddin, M., Junriana, Junriana

Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 1, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (538.681 KB)

Abstract

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan instansi pelaksana dalam penerbitan dokumen kependudukan, salah satunya adalah akta. Dalam implementasinya terdapat gejala permasalahan setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 tahun 2013 tentang Akta Kelahiran Yang Melampaui Batas 1 (satu) Tahun, dimana proses penerbitan akta kelahiran berdasarkan asas peristiwa kelahiran. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Pra dan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 tahun 2013 tentang Akta Kelahiran Yang Melampaui Batas 1 (satu) Tahun pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh melalui data primer dan skunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara tak berstruktur. Populasi yang digunakan adalah 75 orang dan yang dijadikan sampel sebanyak 25 orang. Teknik sampel yang digunakan adalah purposive sampling dan multistage sampling.Berdasarkan hasil penelitian dari data primer dan skunder yang penulis dapatkan, diketahui Efektivitas Pra dan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 tahun 2013 tentang Akta Kelahiran Yang Melampaui Batas 1 (satu) Tahun pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan dilihat dari indikator dan dimensi sebagai pengukurnya bahwa masih terdapat kendala da

Kinerja Pelayanan Publik (Studi Kasus pada DISDUKCAPIL Kota Jambi)

Samsuddin, S

Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 1, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (600.972 KB)

Abstract

Pada prakteknya penilaian terhadap kinerja pelayanan publik merupakan suatu kegiatan yang sangat penting. Karena penilaian tersebut dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu pegawai dalam kurung waktu tertentu.Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana kinerja pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi. Dengan mengadopsi pemikiran Dwiyanto, digunakan konsep pengukuran kinerja dengan lima indikator yaitu produktifitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Produktivitas digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas pelayanan. Kualitas pelayanan digunakan untuk mengukur kualitas layanan yang diterima oleh publik. Selanjutnya responsivitas menunjukkan sejauhmana pegawai layanan mempunyai daya tanggap, mengenali kebutuhan, aspirasi, harapan dan keinginan masyarakat yang dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan program. Sedangkan Responsibilitas menjelaskan pelaksanaan kegiatan pegawai dan prinsip-prinsip administrasi yang benar dan Akuntabilitas digunakan untuk mengukur sejauh mana kebijakan dan kegiatan satuan kerja konsisten dengan kehendak masyarakat.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Lokasi penelitian ditentukan dengan metode purposive, yaitu ditentukan dengan sengaja bahwa penelitian ini dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain wawancara, observasi serta studi pustaka.Hasil yang didapatkan ternyata bahwa. Produktifitas pelayanan publik dari segi kemampuan petugas dan kinerja pelayanan dapat disimpulkan sudah efisien hal ini dapat dilihat dari rata-rata hasil nilai 70% responden mengatakan baik. Kualitas pelayanan dari segi kepuasan kinerja pelayanan, ketepatan waktu pelayanan, kenyamanan lingkungan dan sarana dan prasarana baik yaitu rata-rata hasil kuesioner 41% sedangkan responsivitas diukur dari kinerja pemberian pelayanan, kedesiplinan, prosedur pelayanan dan kecepatan pelayanan. Hasil akhir yang menonjol dari responsivitas dapat dinilai kualitas baik dengan rata-rata 51% kualitas baik, selanjudnya responsibilitas diukur dari kesesuaian biaya dan keadilan pemberian pelayanan sudah baik ini dilihat dari rata-rata nilai responsibilitas adalah 45% dan Akuntabilitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi, sudah baik karena dari hasil penjumlahan kuesioner 70% responden mengatakan bertanggung Jawab.

Model Kelembagaan Pemerintahan Desa

Zainudin, Arif

Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 1, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (672.467 KB)

Abstract

Pemerintah Desa ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakekatnya sebagai pemenuhan kebutuhan dasar masyarakatnya, atau sebagai unsur pemerintah yang melayani masyarakatnya. Sehingga Pemerintah Desa memiliki urusan yang dijadikan tugas bagi pemerintahan, seperti urusan tata pemerintahan, urusan pemberdayaan masyarakat desa, urusan kesejahteraan masyarakat dan urusan ketertiban lingkungan. Sehingga bentuk organisasi Pemerintahan Desa minimal harus mewakili urusan yang dimiliki pemerintahan Desa. Permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana bentuk organisasi pemerintah desa pasca diterapkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.Maka dengan permasalahan tersebut penelitian ini memiliki tujuan yaitu, mengidentifikasi jenis pelayanan dasar pemerintahan desa, dan merencanakan model organisasi pemerintahan Desa. berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif, dengan strategi penelitian grounded theory sebagai suatu proses untuk memproduksi dan merancang sebuah model yang didasari oleh kategori-kategori interaksi sistem pemerintah.Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka Pemerintahan Desa memiliki jenis pelayanan administrasi yang berbentuk perizinan dan non-perizinan. Model organisasi pemerintahan Desa yang minimal harus dimiliki yaitu, Kepala Desa, Sekertaris, Kaur Umum, Kaur Keuangan, dan Kaur Perencanaan kemudian untuk unit teknis operasional dinamakan Kasi Pelayanan, Kasi Pemerintah dan Kasi Kesejahteraan. Karena menurut Permendagri No. 84 tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa memiliki 3 unit Kaur dan 3 unit Kasi.