cover
Filter by Year
Articles by issue : Vol 1, No 1 (2016): JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
10
Articles
Efektivitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Pengurangan Resiko Bencana Di Kota Baubau

Sadat, Anwar ( Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Muhammadiyah Buton Indonesia )

JURNAL ILMU PEMERINTAHAN Vol 1, No 1 (2016): JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Publisher : JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam penelitian ini merumuskan Efektivitas Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan maksud untuk mendapatkan deskripsi yang mendalam mengenai Efektivitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Pengurangan Resiko Bencana di Kota Baubau. Hasil penelitian menunjukan bahwa Efektivitas kinerja pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau suatu pencapaian hasil yang memuaskan dalam Produktifitas Aparat, Kualitas Layanan korban bencana banjir, Responsivitas dalam kemampuan aparat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau untuk mengenali kebutuhan korban bencana, melalui tahap-tahap pra bencana, saat tanggap darurat, pasca bencana merupakan upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana  maupun kerentanan pihak yang terancam bencana dengan tanggung jawab baik Masyarakat yang terkena bencana. Sebagai saran kepada Pemerintah Kota Baubau pada umumnya dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau pada khususnya adalah diperlukan persiapkan para pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau dengan cara mengikutkan pada kursus-kursus atau pelatihan teknis untuk meningkatkan Pengembangan kapasitas manajemen bencana berbasis komunitas. Mengidentifikasi risiko; Menganalisis risiko; Menilai / mengevaluasi risiko; Mengatasi risiko.

Problematika bauksit di tanah gurindam (analisis proses legislasi kebijakan tambang bauksit di kota tanjungpinang)

Setyadiharja, Rendra ( Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang )

JURNAL ILMU PEMERINTAHAN Vol 1, No 1 (2016): JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Publisher : JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Persoalan tambang bauksit telah menjadi sebuah masalah yang berkepanjangan. Mulai dari periode kepemimpinan Suryatati A.Manan-Edward Mushalli sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang kurung waktu 2008-2012 hingga sekarang telah terpilih Lis Darmansyah-Syahrul sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang periode 2013-2018 masih saja santer terdengar berita miring terkait penambangan bauksit di Kota Tanjungpinang. Makalah ini akan menganalisis fenomena tersebut dan akan mencoba mencari jawaban, mengapa masalah tambang bauksit ini masih saja menjadi masalah di Kota Gurindam tersebut. Dengan menggunakan analisis tinjauan literatur dan mengkombinasikannya dengan data sekunder, maka akan dihasilkan sebuah analisis bagaimana proses legislasi yang berkembang terkait regulasi sebagai sebuah jalan menyelesaikan masalah tambang bauksit di Kota Tanjungpinang. Selain itu juga akan dilihat siapa dan bagaimana kekuatan aktor-aktor yang mengambil peran dalam proses legislasi terkait masalah tambang bauksit di Kota Tanjungpinang.

Kajian Desain Penataan Daerah Bidang Manajemen Pemerintahan Di Provinsi Papua Barat

Simangunsong, Fernandes ( Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri )

JURNAL ILMU PEMERINTAHAN Vol 1, No 1 (2016): JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Publisher : JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (755.348 KB)

Abstract

The implementation of regional autonomy within the framework of decentralization is a complex and continuous work . In the early stages of decentralization , there is a transfer of various types of authority from the center to the various institutions , especially institutions subnational governments . After the transfer of authority will then be followed by the transfer of financing , documents and facilities . After the completion stages passed , does not mean the work has been completed . It appears a series of new challenges related to the ability of isntitusi who obtained the transfer of authority to manage it properly . Without good management , decentralization is precisely that for democracy , effectiveness , efficiency and fairness can not be achieved . It would appear the sources of inefficiency , ineffectiveness and new injustices in areas that can be a trigger for a second series of multidimensional crisis

Pengaruh Pendidikan Dan Pelatihan, Motivasi Kerja Terhadap Kualitas Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Baubau

Basir, Muh Askal ( Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton )

JURNAL ILMU PEMERINTAHAN Vol 1, No 1 (2016): JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Publisher : JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1041.945 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh pendidikan dan pelatihan serta motivasi kerja pegawai terhadap kualitas pelayanan publik, menjelaskan seberapa besar pengaruh pendidikan dan pelatihan pegawai terhadap kualitas pelayanan publik dan menjelaskan seberapa besar pengaruh motivasi kerja pegawai terhadap kualitas pelayanan publik. Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa dari hasil estimasi parameter model struktural menunjukkan bahwa nilai statistik c2 pada derajad kebebasan (db) 42 sebesar 36.32 dengan p-value sebesar 0.71803 > 0,05 dan t-value 2,37 > 1,96 maka Pendidikan dan pelatihan serta motivasi kerja pegawai memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pelayanan publik. Nilai parameter g11 sebesar 0,52 dengan t-value 4.51 > 1,96 yang menunjukan efek langsung pendidikan dan pelatihan terhadap kualitas layanan publik sebesar 52,00%  sehingga menyatakan bahwa Pendidikan dan pelatihan  pegawai  memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pelayanan publik. Nilai parameter g21 sebesar 0,61 dengan t-value = 5,81 > 1,96 yang menunjukan efek langsung motivasi kerja terhadap kualitas layanan publik sebesar 61,00% sehingga menyakan bahwa Motivasi kerja pegawai memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pelayanan publik.

Modal Sosial Untuk Kapasitas Community Governance (Studi Kasus Perempuan Pesisir Kelurahan Sulaa Kota Baubau)

Wijaya, Andy Arya Maulana ( Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Muhammadiyah Buton Indonesia )

JURNAL ILMU PEMERINTAHAN Vol 1, No 1 (2016): JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Publisher : JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (715.496 KB)

Abstract

Penelitian ini betujuan untuk memberikan sudut pandangan yang lain tentang peran perempuan pesisir di Kelurahan Sulaa Kota Baubau. Bahwa peran perempuan pesisir tidak saja terbatas pada peran domestiknya saja, namun dengan pengelolaan modal sosial perempuan pesisir juga dapat berkontribusi dalam governance di tingkat lokal. Terdapat beberapa temuan dalam penelitian ini, yakni modal sosial perempuan pesisir yang nampak pada kelompok-kelompok perempuan pesisir dapat mengelola keberlanjutan organisasi perempuan pesisir pada tataran modal sosial bonding, bridging dan linking. Dalam hal modal sosial bonding ditunjukkan dengan Kepemimpinan organisasi kelompok perempuan yang cukup efektif dalam mengelola organisasi, adanya kesadaran gerakan menabung, dan berlangsungnya proses berbagi informasi dan pengetahuan; untuk modal sosial bridging Ditunjukkan dalam bentuk jaringan kerjasama dengan kelompok lain, dengan jaringan ini kemudian kelompok perempuan pesisir memproduksi berbagai inovasi usaha dan berbagai pengetahuan umum lainnya; serta modal sosial linking Ditunjukkan pada adanya partisipasi kelompok perempuan pesisir baik dalam pengembangan kelompok, pelatihan,  pemasaran produk usaha mereka, serta pemerolehan bantuan dari Pemda. Namun, perubahan lingkungan, kemampuan sumberdaya serta tuntutan yang terus berubah memerlukan adanya adaptasi terus menerus terhadap kapasitas kelompok perempuan pesisir, oleh karena itu dalam persoalan dukungan pemerintah daerah Kota Baubau tetap diperlukan.

Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal

Zainudin, Arif ( Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Pancasakti Tegal Indonesia )

JURNAL ILMU PEMERINTAHAN Vol 1, No 1 (2016): JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Publisher : JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1010.445 KB)

Abstract

Pelayanan publik adalah merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Sebagaimana seperti yang diamanahkan UU 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, seluruh instansi pemerintah yang memberikan pelayanan wajib memberikan pelayanan yang optimal dan berkualitas. Kualitas pelayanan idealnya selalu dikaji setiap berkala, sehingga pelayanan dapat terkontrol. Penelitian ini bertujuan untuk mencari indeks kepuasan masyarakat Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tegal pada tahun 2014, dan ingin mengetahui harapan masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tegal. Dalam menganalisis IKM Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal peneliti menggunakan indikator penelitian yang tercantum dalam Permenpan No. 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Berdasarkan hasil kuesioner dan interview terhadap responden sejumlah 100 orang pengguna jasa layanan BP2T Kota Tegal diperoleh nilai IKM sebesar 80,08 % yang dikonversikan kedalam mutu pelayanan tergolong kinerja pelayanan “baik” atau “B” hasil tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 2%. Kemudian untuk mengetahui gap antara harapan dan kenyataan pelayanan, peneliti menggunakan analisis diagram  kartesius atau Importance Performance Analysis dengan hasil bahwa unsur yang tergolong dalam kuadran A yakni Prioritas Utama untuk dioptimalkan meliputi prosedur pelayanan, dan waktu pelayanan, dan yang tergolong dalam kuadran B yakni unsur yang harus dipertahankan meliputi persyaratan pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, maklumat pelayanan, penanganan pengaduan saran, dan masukan pelayanan. Melihat hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti memberikan rekomendasi perbaikan proses pelayanan dalam unsur prosedur dan waktu pelayanan mendapatkan perhatian khusus untuk reformasi proses bisnis pelayanan di BP2T Kota Tegal.

Kebijakan Inovasi Teknologi Informasi (IT) Melalui Program Elektronik Goverment dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia

Supriyanto, Eko Eddya ( Lembaga Peneliti Studi Ilmu Pemerintah Kota Tegal Indonesia )

JURNAL ILMU PEMERINTAHAN Vol 1, No 1 (2016): JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Publisher : JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (818.065 KB)

Abstract

Kolaborasi antara tata kelola pemerintah (management) dan teknologi akan membantu pemerintah untuk meningkatkan kualitas di bidang pelayanan publik. Elektronik Goverment merupakan penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain (masyarakat). Dengan pembentukan e-goverment diharapkan dapat meningkatkan transaksi pelayanan publik yang tidak dibatasi oleh sekat waktu dan lokasi, serta dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Dalam mengembangkan sistem manajemen dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, maka pemerintah harus segera melaksanakan proses transformasi menuju e-goverment.

Aceh Conflict Resolution By The Government Of Indonesia

Muzwardi, Ady

JURNAL ILMU PEMERINTAHAN Vol 1, No 1 (2016): JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Publisher : JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (603.339 KB)

Abstract

Aceh peace is a new dynamic on the resolution of conflicts in the region. Eight years have passed and the agreement was signed by the Free Aceh Movement (GAM) and the Indonesian Government, while the MoU (Memorandum of Understanding) agreed in 2005. The signing of the MoU symbolically ends Aceh conflict which is prolonged for three decades. Moreover the notable occurance that leads to the weakening of GAM strength is that by December 26, 2004 earthquake and tsunami has devastated the communities in terms of infrastructure and superstructure. While spirit to rebuild Aceh after the disaster emerged, amount of aid coming in the country from as well as foreign institutions such as NGO. The government of Indonesia took this chance to develop Aceh once again and approach GAM to release the tense, to take the path of peace. The government efforts succeed by personalized approach to one of the central figures of GAM. The conflict in Aceh reflects that lobbying skill from the government of Indonesia against GAM is quite excellent. To notice the reconstruction of Aceh peace agreement before, the Cessation of Hostility Agreement (COHA) initiated by the Henry Dunant Center (HDC) stalled. The struggle embodied in the MoU agreement which is initiated by the Crisis Management Initiative (CMI) actually formed by former Finnish President Martti Ahtisaari. While it is done further implementation is left to the Aceh Monitoring Mission (AMM) led by Pieter Feith. In this mission AMM successfully carry out their duties in accordance with the agreement so that it runs alltogether. AMM ended its duties on December 15, 2006 and successfully reconcile the peace process (AMM: 2006). Furthermore, Indonesian Government gives freedom of democracy actively for Aceh and GAM combatants. Troop’s withdrawal process also the destruction of non-organic military and police weapons of the GAM runs smoothly. Then the GAM combatants reintegrate into society, this task successfully executed by AMM. Furthermore, the Government implements the sustainability of the peace process systematically. Implementation of this peace process is necessary because people of Aceh are already saturated with conflict that endured so long. The people hope this peace could maintain significant and permanent. Fortunately all parties are able to hold theirselves up to prevent new conflicts. Above all, Aceh peace is also a very elegant example as a process of consensus building and conflict resolution models. Aceh peace could become a reference for other regions and countries in the world which is also facing separatist conflict issue. Moreover, Aceh peace could also sinergically perform post-tsunami reconstruction of the area. The Government creates the Rehabilitation and Reconstruction Agency (BRR) to reconstruct the area after the tsunami disaster. This peace model could also reintegrate and reconcile thw ex-combatant to back mingling with the public. Democratic process in Aceh is also running well, starting with local elections on December 11, 2006. Currently Aceh is very pleasant city for living and we expect peace in Aceh could maintain eternally.

Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Kota Tegal

Widodo, Agus Setio ( Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal Indonesia )

JURNAL ILMU PEMERINTAHAN Vol 1, No 1 (2016): JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Publisher : JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (730.784 KB)

Abstract

Akselerasi pembangunan daerah perkotaan akan berakibat pada peningkatan kebutuhan akan sandang, pangan, papan, beserta prasarana dan sarana penunjangnya yang selanjutnya berdampak pada peningkatan kebutuhan investasi. Disamping itu investasi diperlukan umtuk mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan agar tetap dapat bersaing dalam pasar global. Sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, tujuan pembangunan Kota Tegal tidak terlepas dari tujuan pembangunan nasional itu sendiri yang ingin mewujudkan  suatu masyarakat yang adil dan makmur, merata baik spirituil maupun materiil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu upaya pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa didasarkan pada otonomi yang semakin nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dalam rangka untuk lebih meningkatkan aspek pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Kebijakan relokasi pedagang kaki lima (PKL) di sekitar alun-alun dan Jl. Pancasila kota Tegal merupakan upaya pemerintah kota Tegal untuk mengatur keberadaan PKL yang selama ini dianggap menggangu ketertiban umum.

Demokrasi dan Kekuasaan Politik Calon Incumbent

Ristian, Andre ( Peneliti Lintas Studi Demokrasi Lokal BangkaBelitung Indonesia )

JURNAL ILMU PEMERINTAHAN Vol 1, No 1 (2016): JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Publisher : JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (703.348 KB)

Abstract

Demokrasi yang selama ini diidam-idamkan banyak rakyat untuk mencapai satu kesejahteraan, ternyata tidak lebih dari sekedar “mainan”  yang dipermain oleh elit politik. Ungkapan “sinis” di atas akan diruaikan dalam tulisan ini guna melihat gambaran kekuatan politik yang berkuasa di arena demokrasi lokal di era reformasi. Penelitian ini penting untuk dibahas secara ilmiah karena besarnya harapan masyarakat untuk perbaikan politik (khusus untuk lokal) terutama setelah penerapan pasca reformasi otonomi daerah. Faktanya adalah demokrasi yang berjalan di tingkat lokal gagal untuk mensejahterakan dan membalikkan keadaan seperti yang diharapkan. Keuntungan dari posisi incumbent untuk menggunakan sumber daya kewarganegaraan pada frame birokrasi dan pelayanan publik kamuflase tercakup dalam "APBD" menimbulkan dampak negatif pada demokrasi. Adapun pertanyaan substansial dalam peneilitian ini adalah bagaimana relasi demokrasi dengan kekuatan pasangan incumbent, kekuatan incumbent serta actor yang bermain dalam pemilukada Bangka-Belitung tahun 2013. Adapun metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif khsusnya studi pustaka.  Hasil EkoTrus sebagai incumbent memainkan semua peran dan sumberdaya untuk memenangkan pertarungan di Pemilukada Bangka Belitung tahun 2013.