cover
Filter by Year
Articles by issue : Vol 93 (2015)
26
Articles
POSISI HUKUM ADAT DALAM HUKUM KONTRAK NASIONAL INDONESIA

,, Paripurna P Sugarda

YUSTISIA Vol 93 (2015)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractSconer or later indonesia will have its own law of contract. reasons for this statement are, fristly curent Indonesian contract law is actually a law that is provided in the Book III of old Dutch Civil Code that is not being used anymore by Dutch. Secondly, due to the difference of Indonesian way and philosophy of life, social norm and structure in the society, some provisions in the “Indonesian Contract Law” are western civil law is different from the adat civil law; the western civil law are more individualistic, while the adat civil law are communalistic.  In their development, however, the western law has gone through collectivization process and the adat law has gone through individualistic process. Secondly, there are two mutual assistance, and mutual helping are the ideal factor in the national contract law compilation, as for the principles of respecting each other, appropriateness and harmonious are the real factors.   Thirdly, Indonesian contractual law (Dutch old Civil Code), in The Netherlands, with the Netherlands New Civil Code (NBW) lead to more clear direction, broader scope, and focus on term of application. This couldbe seen on how Dutch Civil Law develops regulations related to good faith principle. Fourthly, with the development of good faith principle in The Netherlands, the principles of adat law has chance to be law inside national contract law is through using the good faith principle on contract law. Therefore, it is suggested that adat law principles should be use as a back ground and principles of New Indonesian Contract Law in the future.Keywords: The New Indonesian Contract Law, Principles of Adat LawAbstractCepat atau lambat Indonesia akan memiliki hukum perjanjiannya sendiri. Alasan dari pernyataan ini adalah bahwa, pertama,  hukum kontrak Indoensia sekarang adalah sebenarnya hukum yang diatur dalam Buku III dari KUH Perdata Lama yang tidak lagi digunakan di negera Belanda. Kedua, karena dalam Hukum Kontrak Indonesia tidak sesuai dengan sifat dari bangsa Indonesia. Dari penelitian ini ditemukan bahwa, pertama, asas-asas hukum perdata barat jika dihadapkan dengan asas-asas hukum perdata adat maka asas-asas hukum perdata barat cenderung bersifat individualistik sedangkan asas hukum perdata adat cenderung bersifat komunalistik. Hukum barat dalam perkembangannya mengalami proses koletivisasi sedangkan hukum  adat mengalami proses indvidualisasi. Kedua, ada dua faktor yang mempengaruhi terbentuknya suatu hukum yakni faktor idiil dan faktor riil. Asas-asas kekeluargaan, gotong-royong, dan tolong-menolong merupakan asas yang hukum adat yang merupakan faktor idiil dalam pembentukan hukum kontrak Nasional, sedangkan asas rukun, kepatutan atau kepantasan dan laras (harmoni) merupakan asas hukum adat yang merupakan faktor riil dalam pembentukan hukum kontrak nasional. Ketiga, hukum perjanjian Indonesia (KUH Pdt Belanda Lama), di Belanda, dengan the Netherlands New Civil Code (NBW) kearah yang lebih jelas, lebih luas cakupannya, dan lebih terarah penerapannya. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana Hukum Perdata Belanda mengembangkan peraturan yang mengandung asas itikad baik. Keempat, dengan perkembangan pengaturan asas itikad baik yang terjadi di Belanda, asas-asas hukum adat berpeluang untuk tampil dan dipergunakan dalam hukum kontrak nasional. Cara yang mungkin dilakukan untuk menampilkan asas-asas hukum adat dalam hukum kontrak nasional adalah dengan menggunakan proses konkretisasi asas itikad baik dalam hukum kontrak sebagai sarananya. Dengan demikian, seyogyanya asas-asas hukum adat tersebut di atas merupakan landasan dan latar belakang pembentukan hukum kontrak Indonesia yang akan datang.Kata kunci: Hukum Kontrak Indonesia yang akan datang, Prinsip-prinsip Hukum Adat

IDENTIFIKASI FAIR USE/FAIR DEALING HAK CIPTA ATAS BUKU DALAM PENGEMBANGAN IPTEK PADA PENDIDIKAN TINGGI DIJAWA TENGAH

Mashdurohatun, Anis, Mansyur, M. Ali

YUSTISIA Vol 93 (2015)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakTujuan Penelitian adalah untuk megidentikasi implementasi fair use/fair dealing hak cipta atas buku pengembangan IPTEK pada Pendidikan Tinggi Jawa Tengah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik Pengambilan sampai dengan menggunakan purposive nonrandom sampling. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan lapangan (observasi,kuesioner dan wawancara) terhadap penulisan dan penggunaan buku. analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa identikasi implementasi fair use/fair dealing hak cipta atas buku dalam pengembangan IPTEK pada pendidikan tinggi di Jawa Tengah terkendala dengan beragamnya persepsi masyarakat penggunaan buku di salatiga, kabupaten semarang dan kota semarang, sehingga memicu terjadinya pelanggaran hak cipta atas buku, dan rendahnya penghargaan hak moral dan hak ekonomi pencipta/pemegang hak cipta, selain itu juga reading habit masyarakat yang rendah dan daya beli masyarakat terhadap buku masih sangat rendah, oleh karena itu dalam pengembangan IPTEK pada pendidikan tinggi diperlukan kebijakan model fair use/fair dealing hak cipta atas buku dalam pengembangan IPTEK pada pendidikan tinggi di Jawa Tengah dengan berasaskan keseimbangan hak dan pemanfaatan buku yang menjamin aksesbilitas buku mudah, yang berkualitas dalam bentuk buku teks dan e-books dengan harga yang terjangkau.Kata kunci : fair use/fair dealing hak cipta buku, IPTEK dan Pendidikan Tinggi.

KAJIAN TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBERIAN SUBSIDI DI SEKTOR PERUMAHAN

,, Dora Kusumastuti

YUSTISIA Vol 93 (2015)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan kebijakan subsidi di bidang perumahan di Indonesia, dan untuk mengetahui kendala-kendala  yang  menghambat  pembangunan  perumahan bersubsidi  di Indonesia.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif, yaitu  penelitian  yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder (pustaka) terdiri dari :bahan hukum primer; bahan hukumsekunder. Dalam penelitian hukum normatif, data yang telah terkumpul, baik melalui inventarisasi bahan-bahan hukum primer maupun penyelusuran bahan sekunder, dilakukan content analysis yang kemudian diolah menjadi premis- premis umum tentang norma-norma umum dalam peraturan subsidi di bidang perumahan. Selanjutnya dianalisis secara dedukatif dengan mempergunakan pola berfikir silogisme yang tersusun dari dua buah pernyataan (premis mayor dan premis minor) dan sebuah kesimpulan. Kesimpulan:1)pemberian  subsidi terhadap  masyarakat berpenghasilan  rendah  ini  diharapkan  akan mewujudkan  masyarakat  khususnya  masyarakat berpenghasilan rendah untuk  memiliki  rumah; 2) rendahnya tingkat serapan terhadap perumahan bersubsidi.Kata kunci : Kebijakan perumahan, subsidi perumahan,

KEBIJAKAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA SEKTOR INFORMAL BERBASIS KEADILAN SOSIAL UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN

,, Siti Ummu Adillah, ,, Sri Anik

YUSTISIA Vol 93 (2015)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractsThe implementation of social security programs for informal sector workers is a priority for labor outside the employment relationship is dominated workforce in Indonesia. Implementation of this program, there are still barriers include: lack of cooperation between the Social Security Agency (BPJS) Employment employment, while on the side of labor, namely payment of dues and the amount of the payment of compensation that do not correspond to the level of workplace accidents.Keywords : Policy, the Social Security Employment Agency, informal sectorAbstrakPenyelenggaraan program jaminan sosial bagi tenaga sektor informal menjadi prioritas karena tenaga kerja diluar hubungan kerja ini mendominasi angkatan kerja di Indonesia. Pelaksanaan program ini masih terdapat hambatan-hambatan antara lain: kurangnya kerjasama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dengan pihak tenaga kerja sektor informal, kurangnya sosialisasi, sulitnya menghubungi dan menelusuri keberadaan tenaga kerja mandiri, sedangkan dari sisi tenaga kerja yaitu pembayaran iuran dan jumlah pembayaran santunan yang tidak sesuai dengan tingkat kecelakaan kerja. Kata Kunci: Kebijakan, Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Sektor Informal

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH SEBAGAI PERWUJUDAN PRINSIP GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE DI KOTA SURAKARTA

,, Rosita Candrakirana

YUSTISIA Vol 93 (2015)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractWaste management still be a problems which not yet solved. This research aims to study the problems in waste management in Surakarta. It was a doctrinal/normative legal research using the statute approach, which then analyzed qualitatively. There are laws correlated to waste management in Indonesia, they are Law number  18 Year 2008 on Waste  Management,  Law No. 32 of 2009 on the  Protection and Environmental Management, and some more. The law enforcement in waste management refers to as known as legal system i.e. structure, substance, and culture. There are two kinds of waste management law enforcement; preventive and repressive way. The effectiveness on the enforcement refers to the combination of structure, substance, and law cultures of the community. The effective law enforcement on waste management also indicates the commitment of the government, both local and national, in applying the principles of Good Environmental Government in order to build community awareness on good and healthy environment. Keywords: Effective law enforcement, waste managementAbstrakPengelolaan sampah saat ini masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan dalam pengelolaan sampah di Surakarta. Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal/normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data dikumpulkan dengan studi  kepustakaan,  kemudian  dianalisis  secara  kualitatif. Terdapat beberapa  peraturan perundang-undangan yang mempunyai korelasi dengan pengelolaan sampah di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan beberapa undang-undang lainnya. Penegakan hukum dalam pengelolaan sampah mengacu pada 3 sistem hukum yang merupakan gabungan dari komponen-komponen yaitu struktur, substansi, dan budaya. Selain itu berkaitan dengan penegakan hukum dalam pengelolaan sampah dapat dikaji dari 2 sisi yaitu penegakan hukum secara preventif dan represif. Penegakan hukum dalam pengelolaan sampah juga menjadi sebuah perwujudan pemerintah maupun pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip Good Environmental Governance dengan tujuan akan menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat akan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kata kunci : penegakan hukum, pengelolaan sampah

AKAR KONFLIK DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL DI KARIMUNJAWA

,, Anis Widyawati

YUSTISIA Vol 93 (2015)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKarimunjawa dikenal sebagai “Indonesia Mini”, hal ini karena penduduknya terdiri dari berbagai etnis (suku) seperti Jawa, Bugis-Makasar, Madura, Bajo, Mandar, dan Buton. Namun, kondisi yang multikultural tersebut berpotensi memicu terjadinya konflik sosial. Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa bentuk-bentuk konflik sosial dikarimunjawa diantaranya adalah konsumsi  miras dan kerusuhan antar warga pada saat diadakan hiburan musik dangdut; perkelahian pemuda; ketegangan antara Balai Taman Nasional dengan masyarakat terkait dengan hak kepemilikan tanah; penipuan dan pencurian yang dilakukan oleh orangdiluar karimunjawa. Sedangkan faktor penyebab terjadinya konflik sosial tersebut adalah perbedaan generasi;  perkembangan  zaman;  masalah  ekonomi;  perkembangan  psikologi  remaja;  perbedaan kepentingan antargolongan.Kata kunci : Masyarakat Multikultural, Konflik Sosial,Potensi konflik Hukum

BENTUK BADAN USAHA IDEAL UNTUK DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN SECARA HUKUM DALAM PENGELOLAAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DI EKS KARESIDENAN SURAKARTA

,, Solikhah, Harahap, Burhadudin, Hastuti, Lutfiah Trini

YUSTISIA Vol 93 (2015)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakBank yang terbatas menjangkau usaha lapisan bawah menyebabkan banyak rentenir meminjamkan uangnya kepada  pelaku  usaha kecil dengan  bunga tinggi.  Krisis  ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 membutuhkan alternatif  lembaga keuangan yang bebas dari unsur riba. Keberadaan sistem riba dengan mengambil tambahan dalam bentuk bunga jelas mendzolimi masyarakat sehingga membuat masyarakat mulai beralih ke lembaga keuangan syariah. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji pelaksanaan badan usaha koperasi maupun prakoperasi sebelum berlakunya undang-undang lembaga keuangan mikro di Eks Karesidenan  Surakarta  dan  merumuskan  bentuk badan  usaha ideal   untuk dapat  dipertanggungjawabkan secara hukum  dalam  pengelolaan BMT berdasarkan  undang-undang lembaga keuangan mikro di Eks Karesidenan Surakarta. Penelitian ini bersifat empiris yang terdiri dari mengkaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan konkret dalam masyarakat. Penelitian dimaksudkan untuk menemukan bentuk badan hukum ideal BMT setelah diberlakukan undang-undang tentang lembaga keuangan mikro di Eks Karesidenan Surakarta. Hasil penelitian ini adalah mayoritas BMT di Eks Karesidenan Surakarta memilih badan hukum koperasi karenakoperasi yang lebih mendekati terhadap tujuan BMT yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil. Akan tetapi,koperasi tidak cocok diterapkan di BMT karena secara falsafah dan operasional berbeda. Solusinya dipisahkan antara Baitul Maal dan Tamwil. Sehingga, bentuk badan hukum ideal yang sesuai syariah adalah Syirkah Inan. Hukum jenis syirkah ini merupakan titik kesepakatan di kalangan para fukoha. Demikan juga syirkah ini merupakan bentuk syirkah yang paling banyak dipraktekkan kaum Muslimin di sepanjang sejarahnya. Hal ini disebabkan karena bentuk perkongsian ini lebih mudah dan praktis karena tidak mensyaratkan persamaan modal dan pekerjaan. Sehingga penulis menyarankan kepada Pemerintah untuk merumuskan undang-undang yang mengatur secara khusus tentang tamwil dan mengakui Syirkah Inan sebagai badan hukum Tamwil.Kata Kunci : Koperasi, BMT, Lembaga Keuangan Mikro

ALTERNATIF ATAS PEMBERLAKUAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM KONFLIK BERSENJATA MELAWAN ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA

,, Ayub Torry Satriyo Kusumo, ,, Kukuh Tejomurt

YUSTISIA Vol 93 (2015)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakDewasa  ini telah terjadi pergeseran subyek konflik bersenjata yang semula terjadi antar negara atau antara negara dengan pemberontak menjadi konflik lintas batas negara seperti Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Status ISIS dalam hukum internasional bukan sebagai negara melainkan sebagai aktor nonkarena tidak memenuhi kriteria berdasarkan Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan Protokol Tambahan I Tahun 1977. Hal ini sangat mungkin memunculkan kesulitan pemberlakukan HHI. Sebagai alternatifnya, penerapan Martens Clause dapat dilakukan,  yaitu dengan  menghormati  prinsip-prinsip fundamental yang menjadi dasar hukum humaniter internasional demi penghargaan terhadap kemanusiaan dan hak asasi manusia.Kata kunci : ISIS, Martens Clause, Prinsip Fundamental

PEMBAHARUAN HUKUM YANG MENDUKUNG KONDUSIFITAS IKLIM USAHA

,, Adi Sulistiyono

YUSTISIA Vol 93 (2015)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis writing aims to give explain about the urgentcy of law reform on the development economic. In the next stage the umbrella law that exist will create the conducivity of business climate that also be a demand of economic. On the culmination sustainble economic law development, do develop not again doing ‘disassembly’ clauses in the legislation or making ne statute, but also attent and empower anyaspect such as: reforms the substance of economic law, available of dispute resolution mechanism that destroy economic  of  nation. The all activities has  done  consistent based on vision  and mission the government today and RPJPM. With this approach be ecpected developing economic law will be able to improve of national competitiveness, make high economic growth and also be law as guiding radar or guide of economic growth quality to decrease of poverty, press unemployment, and welfare the peopleKeyword: law reform, business climate, and conducive. AbstrakPenulisan berikut bertujuan memberikan penjelasan mengenai urgensi pembaharuan hukum terhadap perkembangan bidang ekonomi. Pada tahap selanjutnya payung hukum yang eksis akan menciptakan pembangunan  hukum ekonomi berkelanjutan  (sustainable  economic  law  development),  melakukan pembangunan tidak lagi sekedar melakukan ‘bongkar pasang’ pasal-pasal dalam perundang-undangan atau pembuatan undang-undang baru saja,  tapi juga  memerhatikan dan memberdayakan aspek yang lain yang mencakup: reformasi substansi hukum ekonomi; tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa dilakukan secara konsisten sesuai visi dan misi pemerintahan saat ini dan RPJMN. Dengan pendekatan tersebut  diharapkan  pembangunan  hukum  ekonomi akan  mampu  mewujudkan daya saing bangsa,  menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan  juga mampu menjadikan hukum sebagai radar  pemandu atau pengarah agar pertumbuhan ekonomi agar berkualitas untuk mengurangi kemiskinan, menekan angka pengangguran, dan  menyejahterakan  rakyat.Kata kunci: pembaharuan hukum, iklim usaha, kondusif.

DISFUNGSIONALISASI BIROKRASI SEBAGAI KENDALA DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

,, Anastasia Reni Widyastuti

YUSTISIA Vol 93 (2015)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractCombating corruption is believed to be able to create a clean government and create a sense of justice. The creation of state administration are clean and free of corruption is not only the responsibility of the organizers of the state alone, but also society and all parts of the nation. Community participation required to perform social control over governance practices, particularly in the government bureaucracy. Corruption is an enemy of the nation, so handling should be made a priority by all components of thenation through law enforcement, both in micro through criminal law instrument also macro enforcement through improved legal substance, legal structure and legal culture of society. Government in tackling corruption should continue to perform the steps of effective and thorough manner: empowering moral integrity of law enforcement; socialization understanding of corruption; legal sanctions; form a network corruption is not only necessary to improve the quality of public services through good governance and clean, to implement the principles of good governance but also to accelerate the eradication of corruption is an integral synergies and systemic, so the bureaucracy can be run in accordance with its function each.Keywords: disfungsionalisasi, bureaucracy, corruption.AbstrakPemberantasan korupsi diyakini mampu menciptakan pemerintahan yang bersih dan menciptakan rasa keadilan. Penciptaan administrasi negara yang bersih dan bebas dari korupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara negara saja, tetapi juga masyarakat dan semua bagian dari bangsa. Partisipasi masyarakat diperlukan untuk melakukan kontrol sosial terhadap praktik tata kelola, khususnya dalam birokrasi pemerintahan. Korupsi adalah musuh bangsa, sehingga prioritas penanganan harus dilakukan oleh seluruh komponen bangsa melalui penegakan hukum, baik secara mikro melalui instrumen hukum pidana juga penegakan makro melalui perbaikan substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum masyarakat. Pemerintah dalam menanggulangi korupsi harus terus melakukan langkah-langkah yang efektif dan menyeluruh: dengan memberdayakan integritas moral penegak hukum; pemahaman sosialisasi korupsi; sanksi hukum; membentuk jaringan pencegahan korupsi, mengoptimalkan lembaga pengawasan. Salah satu upaya untuk memperbaiki  dan  mencegah  terjadinya  korupsi  tidak  hanya diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemerintahan yang baik dan bersih, untuk melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, tetapi juga untuk mempercepat pemberantasan korupsi  merupakan  sinergi  integral dan sistemik,  sehingga  birokrasi dapat  berjalan  sesuai dengan fungsinya masing-masing.Kata kunci: disfungsionalisasi, birokrasi, korupsi.