cover
Filter by Year
Articles by issue : Vol 92 (2015)
26
Articles
PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN PENATA LAKSANA RUMAH TANGGA (PLRT) DI LUAR NEGERI OLEH NEGARA DITINJAU DARI KONSEP TANGGUNG JAWAB NEGARA

,, Koesrianti

YUSTISIA Vol 92 (2015)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis research discusses the legal protection of migrant workers, especially, women migrant domestic workers. Due to the nature and characteristic of domestic work, the migrant domestic workers are subject to violence, abuses, discrimination and unfair treatment when they are in destination countries. The most vulnerable group among migrant workers is women migrant domestic workers because they are women.  Accordingly, the government and the stakeholders should give protection to the women migrant domestic workers regardless their status (legal or illegal) as they are stay beyond national jurisdiction of sending state. Keywords: legal protection, Migrant workers, domestic, state responsibility.AbstrakPenelitian ini mengkaji bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja migran PLRT di luar negeri. Pekerja migran PLRT karena karakteristiknya merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap perlakuan abuse, diskriminatif, dan ketidak-adilan ketika bekerja di luar negeri. Kelompok paling rentan diantara pekerja migrant adalah TKW PLRT karena keperempuannya. Konsep tanggung jawab Negara mengharuskan pemerintah memberikan perlindungan kepada TKI terlepas dari status mereka, baik legal atau illegal karena mereka berada diluar yurisdiksi Negara pengirim Kata Kunci: Perlindungan hukum, TKI, PLRT, Tanggung Jawab Negara.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA DI INDONESIA

,, Sefriani, ,, Sri Wartini

YUSTISIA Vol 92 (2015)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractIndonesia has enacted the idea of corporate social responsibility (CSR) into the laws as a liability  which  bears  sanctions. It is uncommon practice. The majority of state’s practices are  putting CSR as a voluntary issue on the law instead of treating it as a liability which holds sanctions. Such enactment give rise allegation against the state which accusing it for transferring its obligation to fulfill the  economic, social and culture rights (ESCR) to the company in the format of CSR. Indonesia has some arguments to justify such enactment such as 75%  environmental destruction and social problems  in Indonesia  caused by company activities; the company is able to violate human rights even worse than other legal subject can do; the law which possess voluntary characteristic was ineffective in Indonesia since the legal culture and  the awareness concerning the importance of CSR is still not quite;  provide legal certainty and avoid inconstant interpretation upon CSR which might be conducted by company by elevating  business ethic become legal norm; and integrate social, moral and law issue since three of them  inseparable. The enactment of CSR as liability which hold sanction by Indonesia is not a form of transferring the state responsibility to corporate,  however it is  a manifestation of Indonesian government seriousness as the primary duty bearer, to perform its obligation concerning ESCR  through effective legislation since the corporates activities  are   directly related to the enjoyment of the rights enshrined in the ICESCR. Allegation on the transfer of state obligation on to the company will be proved if the state is hands off and diverting its entire obligation  to fulfill ESCR to company in the format of CSR program.Keywords: social responsibility, ESCR, state responsibility AbstrakIndonesia  menormakan  tanggung  jawab  social  dan  lingkungan    (TJSL/CSR)    dalam  perundang-undangannya sebagai suatu kewajiban yang disertai sanksi. Suatu praktek yang tidak lazim  dengan praktek  Negara  pada  umumnya  yang  menormakannya  sebagai  kesukarelaan  perusahaan  bukan kewajiban apalgi disertai sanksi. Hal ini menimbulkan  kecurigaan bahwa Negara hendak mengalihkan tanggung jawab pemenuhan hak ekonomi, social dan budaya (ekosob)-nya kepada perusahaan yang dikemas dalam bentuk kewajiban CSR. Penormaan CSR dalam bentuk kewajiban yang disertai sanksi sesungguhnya merupakan bukti keseriusan Indonesia melaksanakan tanggung jawab hak ekosobnya melalui penglegislasian yang mengikat karena budaya hukum di Indonesia belum memungkinkan untuk membuat aturan yang sifatnya sukarela. Penormaan CSR sebagai suatu kewjaiban disertai sanksi tidak akan menghilangkan karakteristiknya sebagai social responsibility karena hukum tidak bisa dipisahkan dari social dan moral. Masalah  kerusakan alam dan masalah social yang ditimbulkan perusahaan sudah sangat besar di Indonesia, dan pengalaman menunjukkan perusahaan mampu melakukan pelanggaran HAM  yang jauh lebih hebat dari yang dilakukan subyek hukum lain menjadi justifikasi  bahwa  penormaan yang sifatnya mengikat sangatlah diperlukan. Kecurigaan adanya modus pengalihkan tanggung jawab ekosob  pada  perusahaan    akan    terbukti    bila  Negara  kemudian  lepas  tangan  dan  membebankan sepenuhnya tanggung jawab pemenuhan hak ekosob pada perusahaan melalui program CSR. Apabila itu terjadi maka Negara telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban hak ekosobnya mengingat Indonesia telah meratifikasi International Covenant on Economic Social Culture Right sejak tahun 2005 melalui UU No.11 Tahun 2005.Kata kunci: tanggung jawab sosial, hak Ekonomi-sosial-budaya, tanggung jawab negara

UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG NO 37 TH 2004 MENGESAMPINGKAN BERLAKUNYA ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEPAILITAN

,, Rahayu Hartini

YUSTISIA Vol 92 (2015)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis study was to formulate a concept of return policies / principles of the law of "pacta sunt servanda" in Law No. 37 Year 2004 regarding Bankruptcy in bankruptcy to resolve disputes arbitration clause. By promoting legal issue: Why the provisions of Article 303 of Law No. 37 Year 2004 on Bankruptcy and PKPU basic rule "pacta sunt servanda" in a bankruptcy dispute resolution by arbitration clause. Research is normative juridical approach the statutory (statute approach), histrorical approach, conceptual approach and case approach. Basingon: doctrine, theory and principles of law and reasoning/logic of the law as a legal argument. From the discussion of the research results obtained conclusions; that Article 303 of Law No. 37 In 2004 the basic rule pacta sunt servanda occurrence in bankruptcy solutions that are its arbitration clause. The principle is metanorma should be legal guidelines for each product that has never been out of the occurrence of any legal basis. (1).Pasal 303,UUK afflicted materil law, when it is left actually dangerous because it can cause legal uncertainty which may result in less used existing legal rules(Article 303 UUK, an article that "kebablasan wrong/confused".(2).Position agreement with the law is the same, meaning that the agreement in this case in particular the provisions of the Arbitration clause made   by the party should be the same as in the case of the Law on Bankruptcy.Key Words: Bankruptcy, delay debt payment obligations(PKPU), Basis of pacta sunt servanda (PSS)Abstrak Penelitian ini untuk merumuskan kembali suatu konsep dasar/prinsip hukum “Pacta Sunt Servanda” dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dalam menyelesaikan sengketa pailit dengan klausula arbitrase. Dengan mengedepankan legal issue;Mengapa ketentuan Pasal 303 UU No. 37 Tahun 2004 tentang  Kepailitan  dan  PKPU  mengesampingkan  asas  “Pacta  Sunt  Servanda”  dalam  penyelesaian sengketa  pailit  dengan  klausul  arbitrase. Merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundangan-undangan (statute approach), histrorical approach, conceptual approach dan case approach. Mendasarkan pada: doktrin, teori dan prinsip hukum dengan penalaran/logika hukum sebagai argumentasi hukum. Dari pembahasan hasil penelitian diperoleh kesimpulan;bahwa Pasal 303 UU No. 37 Tahun 2004 mengesampingkan berlakunya asas Pacta Sunt Servanda dalam penyelesaian masalah kepailitanyang ada  klausul  arbitrase-nya. Azas  merupakan  metanorma  yang  harus  dijadikan  pedoman  bagi  setiap produk hukum agar tidak pernah keluar dari berlakunya asas hukum. (1).Pasal 303 UUK mengalami cacat hokummateril, apabila hal ini dibiarkan justru berbahaya karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat berdampak pada kurang bermanfaatnya aturan hukum yang ada (Pasal 303 UUK, merupakan Pasal yang “kebablasan/salah/keliru”.(2).Posisi perjanjian dengan undang-undang adalah sama/sederajad, artinya perjanjian dalam hal ini khususnya ketentuan mengenai Klausul Arbitrase yang dibuat oleh para pihak seharusnya sama berlakunyaseperti halnya UU Kepailitan.Kata kunci: Kepailitan, PKPU  Asas Pacta Sunt Servanda (PSS)

PENANGGULANGAN CAMPUR TANGAN URUSAN PERADILAN DI LUAR KEKUASAAN KEHAKIMAN BERBASIS PENAL REFORM (Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Timur)

,, Ibnu Subarkah, ,, Lukman Hakim

YUSTISIA Vol 92 (2015)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe purpose of this research is to know the forms of judicial affairs’ intervention outside the power of justice based on article 3 of law No. 48 in 2009 about the powers of the judiciary, and countermeasures’s.  The results showed that these forms are practical  intervention   according to some judges in the High Court of East Java, that are  State Court judges in Malang, and prosecutors in Malang Regency influence   the decision  of the judges, the course of the trial and immediately carried out detention through bribery, gratuity, and the influence of the report towards the examination . Sets of regulations  for trapping based on the unfounded Criminal Code and Act outside the Criminal Code based on the crime committed. With the increasing reports that violates the principle of presumption of innocence, and the judiciary is free from any interference from any criminal sanctions, along with the sets of regulations are lack of elucidation in the rules of the organization. Therefore the future policy makers should immediately develop the rules that integrate the internal improvement of the judiciary and external judicial’s aspect,  with the intention of enabling the basis, so the rules can be  maintained properly while paying attention to the protection of public officials security for the judiciary.Keywords: Countermeasures, InterventionAbstrakTujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bentuk-bentuk  campur  tangan  urusan  peradilan  diluar kekuasaan kehakiman berdasar Pasal 3 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman,  dan  penanggulangannya.    Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  bentuk-bentuk  campur tangan secara praktis menurut beberapa hakim dalam wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Timur, yaitu hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Jaksa Kabupaten Malang pengaruh mempengaruhi putusan hakim, jalannya persidangan dan segera dilaksanakan penahanan dilakukan melalui penyuapan, gratifikasi, dan pengaruh pemberitaan terhadap jalannya pemeriksaan. Perangkat peraturan untuk menjerat berdasar KUHP dan UU diluar KUHP yang berdasar pada Tindak Pidana yang dilakukan. Dengan semakin maraknya pemberitaan yang menyalahi asas praduga tak bersalah dan peradilan bebas lepas dari segala campur tangan dari pihak manapun perangkat sanksi pidana kurang didukung  dengan  penjabaran  dalam  peraturan pelaksananya.  Oleh  karena  itu  kedepan  pengambil kebijakan harus segera menyusun peraturan yang mengintegrasikan aspek perbaikan internal peradilan dan  eksternal  peradilan,  dengan  maksud  agar  asas  tersebut  dapat  terjaga  dengan  baik  sekaligus memperhatikan perlindungan keamanan bagi pejabat publik peradilan. Kata Kunci: Penanggulangan, Intervensi

REVITALISASI PERADILAN ADAT PADA MASYARAKAT NGADA BERBASIS KEARIFAN LOKAL

,, Dominikus Rato

YUSTISIA Vol 92 (2015)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe aim of this study to develop conflict resolution  options or alternatifve dispute resolution in the local-knowlegde perspective in woe community in Ngada. In the socio-cultural reality that local knowledge is plural. Diversity of local knowledge based on the local community cosmology. Conflict resolution  is always directed towards harmony. With socio-legal approach was found that adat-land dispute resolution perspective on the local knowledge in Ngadhu-bhaga community oriented perspectives such. Dispute resolution pattern in the local knowledge perspectives begins in the family, if the conflict comes from inside relatives or clan. But, if the conflict is sourced from inter-community/relatives/clan, then the chairman of the indigenous, traditional elders, who called mosalaki consulted. Mosalaki role tailored to the competencies and their respective duties. The division of tasks/roles is done by itself, according to custom and personal awareness and recognized together. It is recommended that in the event of a conflict, especially indigenous lands, the functionaries traditional law, mosalaki given first before being taken to the formal justice institutions. If the decision of the mosalaki has been accepted and implemented, then taken to the legal system, the nebis in idem principles can be applied.Key words: adat law dispute resolution, cosmology.AbstrakTujuan penulisan ini adalah untuk mengembangkan alternatif penyelesaian konflik atau sengketa melalui perspektif pengetahuan lokal di komunitas Woe di Ngada. Dalam kenyataan sosiokultural, pengetahuan lokal bersifat plural. Keberagaman pengetahuan lokal didasarkan atas kosmologi. Penyelesaian konflik diarahkan pada harmoni. Pendekatan sosio-legal menemukan bahwa perspektif yang berlaku dalam penyelesaian  konflik  di  Ngadhubhaga  merupakan  penyelesaian  yang  berorientasi  pada  kehidupan komunitas. Pola penyelesaian sengketa bersumber dari keluarga apabila konflik berawal dari dalam kerabat  atau  klan.  Namun  apabila  konflik  merupakan  sengketa  antar-komunitas/kerabat/klan,  maka pemimpin komunitas, tetua adat yang disebut mosalaki, bertindak selaku konsultan. Peran mosalaki bergantung  pada  kompetensi  dan  tugas-tugasnya.  Pembagian  tugas  dilakukan  oleh  dirinya  sendiri, bergantung pada kebiasaan, kesadaran pribadi, dan telah diketahui bersama-sama. Dalam sebuah konflik, terutama yang berkaitan dengan tanah adat, direkomendasikan untuk dapat diselesaikan terlebih dahulu oleh mosalaki sebelum menempuh jalur hukum nasional. Apabila keputusan yang diambil mosalaki dapat diterima dan diterapkan, bila selanjutnya diselesaikan melalui sistem hukum nasional, maka prinsip nebis in idem dapat diterapkan. Kata kunci: penyelesaian sengketa hukum adat, kosmologi.

MUTASI PEJABAT FUNGSIONAL KE DALAM JABATAN STRUKTURAL DI ERA OTONOMI DAERAH

,, Nelson Bastian Nope

YUSTISIA Vol 92 (2015)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractMutation arrangement of functional official to occupy structural position did not arrange specifically in legal authority, but by applying law no 5 years 2014 about apparatus civil of country so in region refer to article 68 paragraph 4 that goverment employee can move inter and between high leadership position, administration position, and functional position in central institute and regional based on qualification, competency, and job scorring. Research result shown that arrangememnt, procedure, and mekanism of mutation to funtional official to occupy structural position which done in region is by corporation of position judgment and promotion that has duty to give judgment to region head but didn’t give full care of qualification, competency, and assessment of goverment employee’s job so didn’t create the principle of appointment. Key words: Arrangement, mutation, functional,structural  positionAbstrakPengaturan mutasi pejabat fungsional untuk menduduki jabatan struktural belum diatur secara khusus dalam ketentuan perundang-undangan, namun dengan berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka di daerah mengacu pada Pasal 68 ayat ( 4 ) bahwa PNS dapat berpindah antar dan antara Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional di Instansi Pusat dan Daerah berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja. Hasil penelitian menunjukan  bahwa  prosedur  dan  mekanisme  mutasi  pejabat  fungsional  untuk  menduduki  jabatan struktural yang dilakukan di daerah adalah melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan atau Baperjakat yang tugasnya memberikan pertimbangan kepada Kepala daerah namun tidak sepenuhnya memperhatikan  kulifikasi,  kompetensi  dan  penilaian  kinerja  Pegawai  Negeri  Sipil  sehingga  belum terciptanya asas penempatan.Kata Kunci: Pengaturan, Mutasi, Jabatan Fungsional, Struktural.

IMPLIKASI UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP KEWENANGAN DESA

,, Kushandajani

YUSTISIA Vol 92 (2015)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe main problem in this study was how the social significance of the existence of Desa autonomy regulation through the Law No. 6 of 2014. The existence of new regulation must be influence to desa’s order, especially in  local authority, Because of the local authority is the most important thing in local organization like Desa.The specific question tried to be answered in this study  whether the Law could serve, integrate, and organize the local authority in Desa. The result of this research indicate three points. First, local authority existing that called “hak asal usul desa” coexist with local community and desa government. Second, the field of local authority as organization the governance of desa, implementation of the building of desa, and commmunity development will blossom out in the future depend on the needs of local community.Finally, design of local authority based on the Law No. 6 of 2014 can integrate and organize the local authority, if the national government still commit and consist to recognize the local authority whatever Desa has.Kata kunci: local authority, local community, state law, recognition.AbstrakMasalah utama dalam studi ini adalah bagaimana implikasi  berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap kewenangan desa. Kewenangan desa yang dimaksud adalah kewenangan desa yang berasal dari hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, karena kedua bentuk kewenangan desa tersebutlah yang merupakan ruh otonomi desa. Hasil riset menunjukkan bahwa desa tidak bisa diperlakukan sama sebagaimana memperlakukan daerah kabupaten, karena hakekat otonomi desa berbeda dengan otonomi daerah.  Kabupaten dibentuk sebagai pelaksana desentralisasi, yang melaksanakan sebagian kewenangan yang diberikan oleh Pusat. Desa berbeda, karena memiliki kewenangan yang berasal dari hak asal usul, bukan pemberian dari pusat. Otonomi desa sudah ada jauh sebelum republik ini berdiri, dan meski didesain ulang berkali-kali melalui kebijakan pusat tentang desa , namun otonomi desa tetep eksis, salah satunya adalah dengan keberadaan kewenangan hak asal usul yang melekat pada status sosial kepala desa dan pamong desa , apapun nama dan penyebutannya, serta tercermin dari perilaku masyarakat desa yang menjunjung tinggi kehidupan sosial budayanya.Pada akhirnya desain tentang kewenangan desa diajukan sebagai bagian dari solusi, yang mencoba mewadahi dua konstruksi tentang kewenangan desa, dimana kewenangan desa eksisting masuk dalam “wadah” yang dikonstruksi UU No. 6 Tahun 2015 tentang Desa, namun dengan semangat diterapkannya taat azas yaitu azas rekognisi, dimana pemerintah pusat dan daerah mengakui apapun kewenangan yang saat ini dilaksanakan oleh desa.Kata kunci: kewenangan desa, hukum negara,  hak asal usul desa, kewenangan lokal berskala desa, asas rekognisi.

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBD DI KABUPATEN BANGKALAN

,, Safi’, ,, Indien Winarwati, ,, Erma Rusdiana

YUSTISIA Vol 92 (2015)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractBackground of this research is the rapid growth Bangkalan of the post-operational Suramadu bridge  which have significant impact on increasing local income. Increased of local revenues must be increase the welfare of society, therefore development  sourced from the budget should be oriented in various aspects leading to the nations independence. Unfortunately, society is still not maximal to use of channels of participation in budgeting. This study uses legal  research empirical  or socio-legal research, interview and observation is used to obtain primary data in the form of public participation in the budgeting process in Bangkalan.  The result of this research is interpretation about Bangkalan development is only on physical form, the Bangkalan society is not maximized in using the existing channels as participation in the preparation and budget planning.Keywords: Participatory Budgeting, Regulatory Model Policy, Society, BudgetsAbstrakPenelitian  ini  dilatar  belakangi  berkembang  pesatnya  Bangkalan  pasca  operasionalisasi  Jembatan Suramadu  yang  tentunya  juga  membawa  dampak  signifikan  terhadap  meningkatnya  pendapatan daerahnya. Meningkatnya  pendapatan daerah sudah seharusnya meningkatkan pula kesejahteraan masyarakatnya, oleh karena itu pembangunan yang bersumber dari APBD harus berorientasi dalam berbagai  aspek  menuju  pada  kemandirian  bangsa.  Sayangnya  masyarakat  masih  belum  maksimal menggunakan saluran partisipasi penganggaran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau yang biasa di sebut sebagai sosio legal research, wawancara mendalam serta observasi digunakan untuk mendapatkan data primer berupa partisipasi masyarakat terhadap proses penganggaran di Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwasanya masyarakat di Bangkalan masih memaknai pembangunan hanya dalam bentuk fisik, masyarakat belum maksimal dalam menggunakan saluran yang ada sebagai bentuk partisipasi dalam penyusunan dan perencanaan APBD.Kata Kunci : Partisipatory Budgeting, Model Pengaturan Kebijakan, Masyarakat, APBD

MODEL PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT (PHBM)

,, Rofi Wahanisa

YUSTISIA Vol 92 (2015)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractForest management must consider the cultural values   of society, aspirations and perceptions, and involve local communities in forest management in the presence of community-based forest management (PHBM). One of the areas that have the potential wealth of natural / forest resources is Kendal. Formulation of the problem, 1) forest management in Kendal?, 2) The role and participation in PHBM in Kendal?, 3) Barriers in PHBM in Kendal ?. This research is a kind of juridical empirical research. Engineering analysis was performed by descriptive analysis. Based on the results of the study, 1) Implementation of forest management in Kendal done involving the community, with the PHBM models, 2) The role and participation of the community with the establishment of the Institute of Forest Village Community (LMDH) / Forest Village Community Association (PMDH), 3) Barriers, less fast accessing information with a range of obstacles. Advice that can be given, among others, 1) Model Forest Management (PHBM) is considered effective. 2) Increasing community participation in the management of forest resources. 3) In order to overcome the obstacles of rural communities to be pro-active with each other to obtain information for the development of forest resource management.Keywords: Berbabasis Forest Management, Institute for Forest Village Community, Public Participation in Forest Management.AbstrakPengelolaan hutan harus memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat, aspirasi dan persepsi masyarakat, dan  melibatkan  masyarakat  setempat dalam  pengelolaan  hutan dengan adanya pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM). Salah satu daerah yang memiliki potensi kekayaan alam / sumber daya hutan adalah Kabupaten Kendal. Perumusan masalah, 1) Pengelolaan hutan di Kabupaten Kendal ?, 2) Peran dan partisipasi masyarakat dalam PHBM di Kabupaten Kendal ?, 3) Hambatan dalam PHBM di Kabupaten Kendal?. Penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Tekhnik analisis dilakukan secara deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian, 1) Pelaksanaan pengelolaan hutan di Kabupaten Kendal dilakukan mengikutsertakan masyarakat, dengan model PHBM, 2) Peran dan partisipasi masyarakat dengan  pembentukan  Lembaga  Masyarakat  Desa  Hutan  (LMDH)  /  Perkumpulan  Masyarakat  Desa Hutan (PMDH), 3) Hambatan, kurang cepat mengakses informasi dengan berbagai kendala. Saran yang bisa diberikan antara lain, 1) Model pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) dianggap efektif. 2) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan. 3) Untuk mengatasi hambatan masyarakat desa bersikap saling pro aktif untuk memperoleh informasi untuk pengembangan pengelolaan sumber daya hutan. Kata Kunci: Pengelolaan Hutan Berbabasis Masyarakat, Lembaga Masyarakat Desa Hutan, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan.

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN DALAM MENGANTISIPASI ALIH FUNGSI TANAH AKIBAT PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN

,, Rahayu Subekti, ,, Winarno Budyatmojo

YUSTISIA Vol 92 (2015)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe objective of research was to anticipate and to analyze the Farming Land Protection in Anticipating the Land Function Shift Due to Land Procurement for Development. The problem of farming land compensation is an urgent to organize recalling that land procurement cases for development occurs widely and results in reduced farming land leading to decreased food product. The research method employed in this research was juridical sociological one with descriptive approach. Considering the result of research: The construction toll road in Sragen Regency involved farming and non-farming lands. Compensation was so far given in the form of money, cash and carry, corresponding to the agreement between land procurement committee and land owner. The sustainable food farming land policy was accommodated through local legal instrument, Local Regulation Number 11 of 2011 about Spatial Layout of Sragen Regency Area in 2011-2031, within which there was farming allocation area. The local Government of Sragen Regency should make policy on sustainable food farming land control.Keywords: Farming Land Protection, Land Function Shift, Land Procurement.Abstrak Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa  Perlindungan  Lahan Pertanian Dalam Mengantisipasi Alih Fungsi Tanah Akibat Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan.  Persoalan kompensasi lahan pertanian   merupakan hal yang urgen untuk ditata mengingat kasus-kasus pengadaan tanah untuk pembangunan banyak terjadi dan menyebabkan berkurangnya lahan pertanian sehingga akan mengurangi produk pangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan diskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan dalam Pembangunan   jalan Tol  di Kabupaten Sragen   meliputi tanah  pertanian dan tanah non pertanian .  Pemberian ganti rugi selama ini di berikan dalam bentuk uang , cash dan carry  sesuai dengan kesepakatan antara pihak panitia pengadaan tanah dengan pemilik tanah. Kebijakan  lahan pertanian pangan berkelanjutan  diakomodir melalui instrumen hukum  Daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 , yang didalamnya terdapat kawasan peruntukan pertanian. Hendaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen perlu mengambil kebijakan pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutanKata Kunci: Perlindungan Lahan pertanian, Alih Fungsi Tanah, Pengadaan tanah