cover
Filter by Year
Articles by issue : Vol 91 (2015)
26
Articles
NASIONALISASI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN MILIK BELANDA ATAS TANAH KONSESI KESULTANAN DELI (Studi Awal Hilangnya Hak-hak atas Sumber Daya Alam Masyarakat Adat)

YUSTISIA Vol 91 (2015)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe nationalization of Netherland plantation which became the national possession in 1958, regulated in the Act No. 86 of 1958 was the starting point of the loss of natural resource rights of the Malay indigenous people of Deli and also was the starting point of the conflict between the Malay indigenous people and the plantation party. When the plantation party which belong to the country (now PT Perkebunan Nusantara 2 (Persero)/National Plantation Company 2) was no longer continuing the right as received by the indigenous people from the time of Netherland plantation, third parties’ claims without any basis of rights (recht title) were occurred on the land. Nationalization has shown its mistake to nationalize the rights on the land of the society (not the possession of the foreign), whereas the meaning of nationalization is to nationalize what was not belong to the country. Was not the land belong to the Malay Indigenous people of Deli which is the society of Indonesia? Was not the Indigenous people stand as the possessor of this country? But the Act of Nationalization which clearly stated that what is nationalized was the Netherland’s companies which were listed in the Company Asset Listing such as Deli Maatschapij, Arrensburg Maatschapij and Deli Rubber Maatschapij. These objects of land were not listed as company asset that belong to foreign company  (Netherland’s  Company).  What  should  have  happened  was  the  national  company  as  the receiver post-nationalization was just continuing the vested rights, so that when the vested rights ended, the object of the vested rights (the land) must be given back to the original possessor (Deli Sultanate and Malay Indigenous people of Deli). Key words:  Nationalization, Malay Indigenous PeopleAbstrakNasionalisasi perkebunan Belanda menjadi perkebunan milik negara pada tahun 1958, melalui Undang-undang No. 86 Tahun 1958 merupakan awal hilangnya hak-hak sumber daya alam Masyarakat Adat Deli sekaligus merupakan awal konflik masyarakat hukum adat Melayu dengan pihak perkebunan. Ketika pihak perkebunan negara tersebut (sekarang PT. Perkebunan Nusantara 2 (Persero)) tidak lagi meneruskan hak sebagaimana hak yang diterima masyarakat hukum adat dari pihak perkebunan Belanda dahulu, maka bermuculanlah klaim-klaim pihak ketiga yang tidak memiliki alas hak (recht title) di atas lahan tersebut. Nasionalisasi  telah  memperlihatkan  kekeliruannya  karena  menasionalkan  hak-hak  atas  tanah  milik masyarakat (bukan milik asing), padahal pemaknaan nasionalisasi adalah menasionalkan yang bukan milik nasional. Bukankah tanah-tanah itu adalah milik Masyarakat Adat Deli yang notabene adalah rakyat Indonesia ? Bukankah  masyarakat hukum adat itu adalah pemilik negeri ini ? Akan tetapi, undang-undang nasionalisasi yang secara tegas menyatakan bahwa yang dinasionalisasi adalah perusahaan Belanda dalam arti yang dinasionalisasi itu adalah asset yang terdaftar dalam Daftar Asset perusahaan semisal Deli Maatschapij, Arrensburg Maatschapij dan Deli Rubber Maatschapij. Obyek tanah tidak terdaftar sebagai asset  perusahaan  milik  perusahaan asing (perusahaan Belanda). Seyogyanya perusahaan negara sebagai penerima asset pasca nasionalisasi hanyalah meneruskan hak-hak konsesi itu (vested rights), sehingga ketika hak konsesi itu berakhir, maka obyek konsesi itu (tanah) harus dikembalikan kepada pemiliknya (Kesultanan dan Masyarakat Adat Deli). Key Words :  Nasionalisasi, Masyarakat Adat Melayu

PENGATURAN RULES OF ORIGIN DI INDONESIA DAN MASALAH-MASALAH HUKUM YANG DITIMBULKANNYA

YUSTISIA Vol 91 (2015)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractRules of origin is used to determine the origin of products in order to receive preferential tariff facility. It means that only the products which are from certain countries or certain region that have been bound the preferential trade agreements which entitled on the preferential tariff. Moreover, rules of origin also plays the role to prevent trade deflection. In this context, it becomes the mechanism to preclude import products that do not originate from a particular countries or region through the state which applies the lowest external tariff. Therefore, regulating rules of origin in each country bound the preferential trade agreement is needed. This research examined how Indonesia regulated rules of origin in its national legal order and the legal problems arose from its regulation. Indonesian rules of origin defined limited to technical rule. As a result, Indonesia has the potential to be harmed in international trade traffic. In addition, institutional problem is also a matter of concern. Because Indonesia does not have a special agency dealing with rules of origin, thus it creates difficulty for many parties, not just the perpetrators of international trade, but also the government.Keywords: rules of origin, regulation, legal problems, IndonesiaAbstrakRules  of  origin  adalah  mekanisme  yang  digunakan  untuk  menentukan  asal  produk  dalam  rangka mendapatkan fasilitas tarif preferensial. Hanya produk-produk yang berasal dari negara tertentu yang telah terikat pada satu perjanjian preferensial saja yang dapat menikmati tarif preferensial. Selain itu, rules of origin juga berfungsi untuk mencegah defleksi perdagangan. Dalam konteks ini, rules of origin menjadi mekanisme pencegahan masuknya produk-produk yang bukan berasal dari kawasan tertentu melalui negara yang menerapkan tarif eksternal paling rendah. Oleh sebab itu, pengaturan rules of origin di setiap negara yang terlibat dalam perjanjian perdagangan preferensial sangat diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan rules of origin di Indonesia dan masalah-masalah hukum yang ditimbulkan dari pengaturan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki aturan rules of origin yang bersifat komprehensif. Aturan mengenai rules of origin di Indonesia masih dimaknai sebatas aturan teknis saja. Akibatnya, Indonesia berpotensi untuk dirugikan dalam lalu lintas perdagangan internasional. Selain itu, masalah kelembagaan juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Indonesia belum memiliki lembaga yang khusus menangani rules of origin, sehingga hal ini menyulitkan banyak pihak, tidak saja pihak pelaku perdagangan internasional, tapi juga pihak pemerintah. Kata kunci: rules of origin, pengaturan, masalah hukum, Indonesia.

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PEKERJA DOMESTIK DI INDONESIA

,, Dede Kania

YUSTISIA Vol 91 (2015)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractHistorically, domestic workers has been around a long time. Their domestically roles made them often underestimated. However, the legal protection they are still very concerned, even until now Indonesia has no law regarding the protection of domestic workers, because domestic workers act of Indonesia has not been enacted. Whereas legal protection to domestic workers is urgent considering the number of cases of abuse and violence against domestic workers, particularly female domestic workers, without any handling or legal process well. Therefore, the authors are interested in examining how the application of the theory of gender equality and inquity for domestic workers act.This research results: Firstly, the bill is needed to protect of domestic workers. Secondly, A worker of either sex is the same as other workers must be paid a fair wage and good treatment as a dignified human being. Thirdly, The aim of this act should be the process of formalizing the PRT even though the workings area of domestic workers are in domestic area.Key words: domestik workers, human rights,  legal protectionAbstrak Secara historis, pekerja rumah tangga telah ada sejak lama. Peran mereka di dalam ranah domestik membuat  mereka  sering  diremehkan.  Namun,  perlindungan  hukum  mereka  masih  sangat  kurang, bahkan sampai sekarang Indonesia tidak memiliki Undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. Perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga sangat mendesak keberadaannya mengingat jumlah kasus pelecehan dan kekerasan terhadap pekerja rumah tangga, terutama PRT perempuan, semakin bertambah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana penerapan teori kesetaraan dan keadilan gender bagi pekerja rumah tangga.Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Indonesia sangat memerlukan UU untuk melindungi atau pekerja rumah tangga, sehingga RUU PRT mendesak untuk segera diundangkan. Kedua, Seorang pekerja baik perempuan maupun laki-laki mempunyai kedudukan yang sama, sehingga harus mendapatkanhak-haknya dengan baik sebagai manusia yang bermartabat. Ketiga, harus ada Formalisasi PRT walaupun kerja bidang pekerja rumah tangga berada di wilayah domestik tetapi hak-haknya sebagai pekerja harus diakui dan disamakan dengan pekerja di wilayah publik.Kata Kunci: Pekerja Rumah tangga, hak asasi manusia, perlindungan hukum

KONSEKUENSI TRANSPLANTASI HUKUM TERHADAP PANCASILA SEBAGAI NORMA DASAR DAN HUKUM LOKAL

,, Hari Purwadi, ,, Adi Sulistiyono, ,, Adriana Grahani Firdausy

YUSTISIA Vol 91 (2015)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractLegal transplants in the form of ideas, concepts, solutions or structures, institutions, and methods, from one country to another has been a tendency in the development of the law in various parts of the world. Including Indonesia, has conducted legal transplants from various foreign legal system or any other country in the formation of various laws. Legal transplants in the perspective of comparative law and culture has potential mismatch between law and society, considering foreign law (the model) has material base differ with the recipient, such as Indonesia, the material and social base reflected in the values   of Pancasila or local law. Therefore, studies on this subject is very important, and in this study aims to analyze: (1) the form of transplantation of foreign law into the legal system of Indonesia (national law); (2) inevitability of legal convergence in the development of national law in the future. Theoretically, this study relates to theories of legal transplant or diffusion of law, in particular mixing legal system and harmonization or convergence. This study confirmed the legal transplant theories are constructed from practices in Western countries. For that purpose, this study methodologically used socio-legal research types (nondoctrinal/ socio-legal research). Based on the  category of Esin Örücü, found that legal transplants in Indonesia occurred in various combinations of the most complex forms to simpler. Constitution as an example, transplant in the form of structures, institutions, and methods, in addition to the form of ideas, concepts, and solusion from Western law, both civil law system and common law systems. Legal transplants in Indonesia generally more formal process (formal diffusion) rather than substantive and make Western law  have  a  dominant  position.  Local  law  and  Pancasila  under  pressure  of  Western  law.  Therefore, the development of the law in the future must be built on a foundation of Jurisprudence as activity of theorizing, so that ideas, concepts, and solutions, as well as structures, institutions, and methods that can be characterized Pancasila as Western law competitor.Keywords: legal transplants, harmonization, foreign laws, local laws, and PancasilaAbstrakTransplantasi hukum dalam bentuk ide, konsep, solusi atau struktur, institusi, dan metode, dari satu negara ke negara lain telah menjadi kecenderungan dalam pembangunan hukum di berbagai belahan dunia. Tidak terkecuali Indonesia, telah melakukan transplantasi hukum dari berbagai sistem hukum asing atau negara lain dalam pembentukan berbagai undang-undang. Transplantasi hukum dalam perspektif perbandingan hukum dan budaya (comparative law and culture) potensial melahirkan ketidaksepadanan antara hukum dan masyarakat (mismatch between law and society), mengingat hukum asing (model) memiliki basis materiil hukum dan sosial berbeda dengan tempat dipindahkan atau penerima (recipient), seperti Indonesia, yang basis materiil dan sosialnya tercermin dalam  Pancasila atau hukum lokal. Untuk itu, studi mengenai hal ini sangat penting dilakukan, dan dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis : (1) bentuk transplantasi hukum asing ke dalam tata hukum Indonesia (hukum Nasional); (2) keniscayaan kovergensi hukum dalam pembangunan hukum Nasional di masa datang. Secara teoritis, penelitian ini berhubungan dengan teori-teori transplantasi atau difusi hukum, khususnya pencampuran sistem hukum (mixing legal system) dan harmonisasi atau konvergensi hukum. Penelitian ini mengonfirmasi (confirming ) teori-teori transplantasi hukum yang dibangun dari praktik-praktik di negara-negara Barat. Untuk tujuan itu, penelitian ini secara metodologis menggunakan jenis penelitian sosio-legal (nondoktrinal/socio-legal research),  Dengan  menggunakan  kategori  dari  Esin  Örücü,  ditemukan  bahwa  transplantasi  hukumdi Indonesia terjadi dalam berbagai kombinasi bentuk dari yang paling kompleks sampai sederhana. Konstitusi sebagai misal, mentransplantasi dalam bentuk struktur, institusi, dan metode, di samping bentuk ide, konsep, dan solusi hukum Barat, baik civil law system maupun common law system. Transplanatsi itu secara umum lebih banyak dilakukan secara formal (difusi formal) daripada substantif dan menempatkan posisi dominan hukum Barat. Hukum lokal dan Pancasila mengalami tekanan dari Hukum Barat . Oleh karena itu, pembangunan hukum di masa datang harus dibangun di atas pondasi jurisprudence as activity of theorizing, sehingga ide, konsep, dan solusi, maupun struktur, institusi, dan metode yang berkarakter Pancasila dapat menjadi pesaing hukum Barat yang dominan.Kata kunci: transplantasi hukum, harmonisasi, hukum Asing, hukum lokal, dan nilai-nilai Pancasila

KORELASI PENGATURAN SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERBUKA BERBASIS SUARA TERBANYAK DENGAN KORUPSI POLITIK DI INDONESIA

,, Agus Riwanto

YUSTISIA Vol 91 (2015)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis research is aimed at studying and exploring about the relationship between the arrangement of election system adopted in Act No 8 Year 2012 on the election for the members of DPR, DPD and DPRD in 2014 general election and  the practice of political corruption. The research is socio-legal research which integrates law norm with sociological aspect, applying approach method which put law principles and policial attitude. The result of the research shows that there is a positive correlation between the arrangement of open list proportional election with most number base and political corruption. As this system is highly cost,  the  candidates of legislative member happen to conduct deceitfulness in the election or what is classified as money politic to get support of the voters. The motive of political corruption conducted by the member of DPR and DPRD is to get back the high cost during the election. The renewal model of the election arrangement to creating political anti-corruption is through purifying proportional election system by applying close list proportional system with serial number base.Key words : correlation, proportional election system, political corruptionAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendalami tentang hubungan pengaturan sistem pemilu yang diadopsi dalam UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD pada pemilu tahun 2014 dengan praktek korupsi politik. Penelitian ini merupakan jenis penelitian sosio-legal yang menggabungkan norma hukum dengan aspek sosiologis dengan menggunakan metode pendekatan asas-asas hukum dan perilaku politik. Hasil penelitian memperlihatkan, bahwa pengaturan sistem pemilu proporsional terbuka (open list) berbasis suara terbanyak berkorelasi positif terhadap pratek korupsi politik. Karena sistem pemilu ini berbiaya mahal, akibatnya calon anggota legislatif melakukan aneka model kecurangan dalam pemilu yang dikualifikasikan sebagai praktek politik uang untuk mendapat dukungan pemilih. Motif korupsi politik yang dilakukan oleh anggota DPR dan DPRD adalah mengembalikan biaya mahal yang dikeluarkan saat pemilu. Model pembaruan pengaturan sistem pemilu untuk menciptakan pemilu  antikorupsi  politik  adalah  memurnikan  sistem  pemilu  proporsional  dengan  merubah  model pengaturan sistem proporsional terbuka terbatas (close list) dengan berbasis nomor urut.  Kata Kunci: korelasi pengaturan, sistem pemilu dan korupsi politik

URGENSI PENGATURAN REKLAMASI PANTAI DI WILAYAH PESISIR SELATAN MADURA

,, Rina Yulianti, ,, Mufarrijul Ikhwan, ,, Nurus Zaman

YUSTISIA Vol 91 (2015)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis research aims to get the characteristic of the reclamation land tenure, inventorying policies related to the reclamation and legal regulation models of reclamation in Madura. This empirical legal research results that the most of land tenure reclaimed comes from the head of village permission. Policies of the reclamation in fact sectoral even though fourth districts having local regulation on spatial planning. Local regulation about reclamation is needed for coordination and synchronization between central and local authorities, for supporting Act No. 27 Year 2007 about Coastal Management Areas and Small Islands, also Presidential Regulation No. 122 year 2012 about Reclamation.Key words : Regulation, Reclamation, CoastalAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mendapatkan karakteristik penguasaan hak atas tanah hasil reklamasi, inventarisir kebijakan terkait reklamasi dan rumusan model pengaturan hukum reklamasi di Madura. Hasil penelitian hukum empiris ini mendapati bahwa kebanyakan penguasaan tanah hasil reklamasi berasal dari ijin yang diberikan oleh Kepala Desa. Kebijakan terkait pelaksanaan reklamasi masih bersifat sektoral meskipun keempat kabupaten telah mempunyai Peraturan Daerah tentang RTRW. Diperlukan “Peraturan Daerah” tentang reklamasi untuk menciptakan koordinasi dan sinkronisasi antara kewenangan pusat dan daerah. Peraturan Daerah tentang reklamasi ini untuk mendukung pelaksanaan UU nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir  dan Pulau-Pulau Kecil, juga Peraturan Presiden tentang reklamasi.Kata Kunci : Pengaturan, Reklamasi, Pantai

HARMONISASI PENGATURAN PAJAK DAERAH DALAM KERANGKA DESENTRALISASI FISKAL DAN OTONOMI DAERAH (studi Kabupaten Sukoharjo, Kota Surakarta, dan Kabupaten karanganyar)

,, Achmad, ,, Suranto, ,, Pujiyono

YUSTISIA Vol 91 (2015)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractKnowing the harmonization level of regional taxes legislation in Sukoharjo, Surakarta, and Karanganyar district with the act of regional tax and retribution is the aim of this research. This is normatif and empirical research.  Literature  studies,  interviews,  and  observations  used  as  data  collecting  instruments.  The collected data  drafted and analyzed systematically using qualitative methods. Data presented by deductive inductive thought (general-specific) and then find out  for the logical relationships between related aspects. This research revealed that: First, the Central Government Policy through the regional tax and retribution act No. 28 of 2009,  makes the design of local taxes more organized and well arrangement. Second, there has been a harmonization of the policy formation of district legislation with the act of regional tax and retribution in three district. Without violating the limits defined by the Act, the type and the rates of the taxes determined varied according to the conditions of each regionKeywords: Harmonization, decentralization, regional tax.AbstrakPenelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  taraf  harmonisasi  Peraturan  Perundang-undangan  Pajak Daerah di Kabupaten Sukoharjo, Kota Surakarta dan kabupaten Karanganyar dengan Undang-Undang Pajak Daerah dan retribusi Daerah. Penelitian menggunakan pendekatan secara normatif sekaligus empiris.  Instrumen  pengumpul  data  menggunakan  studi  kepustakaan,  wawancara,  dan  observasi. Data yang terkumpul disusun dan dianalisis secara sistematis dengan menggunakan metode kualitatif. Penyajian data dilakukan dengan menggunakan logika deduktif-induktif (umum-khusus) dan kemudian dicari hubungan logis diantara aspek-aspek yang berhubungan. Hasil penelitian ini antara lain : Pertama, Kebijakan Pemerintah Pusat dalam mengatur Pajak Daerah melalui UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, membuat desain penataan pajak daerah lebih tertata dan teratur. Kedua,  telah  terjadi  harmonisasi  kebijakan  pembentukkan  Peraturan  Daerah  ditiga  kabupaten/kota dengan Undang-Undang Pajak dan retribusi Daerah. Penentuan jenis dan tarif pajak dirumuskan secara variatif/ beragam disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing tanpa melanggar batasan yang telah ditentukan oleh UU. Kata Kunci : Harmonisasi, desentralisasi, Pajak daerah

URGENSITAS HARMONISASI HUKUM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN HUTAN DALAM MITIGASI PERUBAHAN IKLIM GLOBAL MELALUI PROGRAM REDUCING EMMISION DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION AND ENHANCING STOK CARBON

,, Dewi Gunawati

YUSTISIA Vol 91 (2015)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakThis study aims to identify the urgency or the reasons for the harmonization of legal protection and management of forests in mitigating global climate change through REDD +.Urgency harmonize the protection and management of forests in mitigating global climate change examined in three approaches. First, a philosophical approach that formed in the Welfare State Theory by Espring Enderson, active role of the state in the context of the protection and management of forests is that the state is obliged to undertake the protection and management of forests in mitigating global climate change. Studied from the theory of sustainable development Edith Brown Weiss, i) The phenomenon of global climate change is a result of lifestyle or human behavior in the form of patterns of production and patterns of excessive and unfriendly environment. Excessive fossil energy resulting ecological crisis impact on global warming so trigger global climate change. ii) Due to the interest of developing countries to emission concept promoted in the global climate change convention, which it does not restrict their movement from space to improve economic competitiveness by building centers of industrial activity which tends to be a major contributor to the increase in gas emissions greenhouse. In this condition the developing countries try to hum with the concept that those countries have the same right to do the construction. Studied from the theory of justice, John Rawls justice is understood as a balance between personal interests and common interests. In the structure of the society in which justice as the main problems then need to be formulated and given a list of reasons on the principles that must be met by a basic structure of a just society in which the principles of justice must distribute the prospect of meeting the basic needs.Secondly, the juridical approach imprinted on the legal system theory, Lawrence Friedman, and Third, Sociological Approach, engraved on Theory Brianz Tamanaha.

PERKAWINAN SIRI DALAM REFORMULASI HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA PREVENTIF TERHADAP DISHARMONI SOSIAL DALAM MASYARAKAT (PERSPEKTIF GENDER DAN HAK ASASI MANUSIA)

,, Zeni Lutfiyah, ,, Agus Rianto, ,, M. Rasyid Ridlo

YUSTISIA Vol 91 (2015)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis research investigates the reality of marriage laws in Indonesia, especially related to nikah siri or unregistered marriage.The study used a gender perspective and human rights, in particular the rules contained in the Act No. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law. It is based on the assumption that the number of rules indicates gender bias and poor protective of humanity   and justicevalues. Even so this study will measure the chances of the Preliminary Draft of Material Law of Islamic Court/Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama (RUUHMPA) as a model of reformulation Indonesian marriage law to accommodate and be a legal solution for the types of gender inequality and human rights, especially with regard to the prevention of lameness and imbalance values   of justice and humanity. This type of research is classified in the normative legal research for reviewing the articles of a rule of positive law by using normative methodological approach, which analyzes the legal formulations and alignment between the article and is mainly used to analyze the validity of the conceptual formulation of the law before the benchmarks used assessment gender and human rights in the realm of social science studies. This study concluded that in the articles of the Act.No. 1 1974 and Compilation of Islamic Law there are still many weaknesses, especially with regard to gender issues and human rights, which include the impact on the rampant cases of unregistered marriage or nikah siri which is one form of harassment against the institution of marriage, it is also due to the lack of provision of criminal sanctions in this legislation. While the Draft of Material Islamic Courts (RUU HMPA) is a model that is offered and expected as breaking the deadlock the relationship between religion and culture. In particular to provide protection for women and children are quite vulnerable to acts of discrimination. Nevertheless the draft still needs to be examined and refined to be more able to give justice to every citizen of Indonesia.Keywords: Reformulation, Marriage, Gender, Human Rights.AbstrakPenelitian  ini  berusaha  melihat  realitas  peraturan  tentang  perkawinan  di  Indonesia    terutama  yang berkaitan dengan perkawinan siri atau perkawinan bawah tangan.Kajian ini menggunakan perspektif gender dan Hak Asasi Manusia, khususnya peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini didasarkan pada asumsi banyaknya peraturan yang bias gender dan kurang melindungi nilai kemanusiaan dan keadilan. Demikan juga penelitian ini akan mengukur peluang Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Pengadilan Agama (RUU HMPA) sebagai model reformulasi hukum perkawinan Indonesia dalam mengakomodir dan menjadi solusi hukum atas bentuk-bentuk ketidak setaraan gender dan  Hak Asasi Manusia terutama berkaitan dengan pencegahan dari ketimpangan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.Jenis Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif karena mengkaji pasal-pasal sebuah aturan hukum positif dengan menggunakan pendekatan normatif metodologis, yaitu menganalisis rumusan-rumusan hukum dan keselarasan antarpasal dan terutama digunakan untuk menganalisis validitas konseptual rumusan hukum tersebut di hadapan tolok ukur yang digunakan kajian gender dan HAM yang masuk dalam ranah kajian ilmu sosial. Dari penelitian inidisimpulkan bahwa di dalam pasal-pasal UU. No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi hukum Islam masih terdapat banyak kelemahan terutama yang berkaitan dengan isu Gender dan HAM, yang diantaranya berdampak pada maraknya kasus perkawinan siri atau perkawinan bawah tangan yang merupakan salah satu bentuk pelecehan terhadap lembaga perkawinan, hal ini juga dikarenakan belum adanya ketentuan  sanksi pidanadalam perundang-undangan ini.Sedangkan Rancangan Undang-Undang Hukum Materii Peradilan Agama (RUU HMPA) merupakan model yang ditawarkan dan diharapkan sebagai pemecah kebuntuan hubungan antara agama dan kebudayaan.Khususnya untuk memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak yang cukup rentan terhadap tindak diskriminasi.Meski demikian Rancangan Undang-Undang ini masih perlu dicermati dan di sempurnakan supaya lebih dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap warga negara Indonesia.Kata Kunci: Reformulasi, Perkawinan, Gender, Hak Asasi Manusia.

AKTUALISASI PANCASILA SEBAGAI LANDASAN POLITIK HUKUM INDONESIA

,, Derita Prapti Rahayu

YUSTISIA Vol 91 (2015)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractPancasila is a major cornerstone in the making of law (law and Legislation) with a new or replacement of laws (political law), so that the values of the Deity, Humanity and Society (nationalistic; democratic; social justice) must be actualized into the substance of the law, the legal structure and legal culture to be built, is expected to strengthen national integration, democratization of law, achieve prosperity and social justice by putting Pancasila, ranging from values, goals until the actualization of the various fields of existing law, whether criminal, civil, administrative and the other, as well as the internalization of the structures of law and legal culture of Pancasila.Keywords : Actualization, Pancasila, Politics of LawAbstrak Pancasila merupakan landasan utama dalam pembuatan hukum (Peraturan Perundang-Undangang) baru maupun dengan penggantian hukum lama (politik hukum), sehingga nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan dan Kemasyarakatan (nasionalistik; demokratik; berkeadilan sosial) harus teraktualisasi kedalam substansi hukum, struktur hukum maupun kultur hukum yang akan dibangun, diharapkan dapat menguatkan integrasi bangsa, demokratisasi hukum, tercapainya kesejahteraan dan keadilan sosial dengan menempatkan Pancasila, mulai dari nilai, tujuan sampai dengan aktualisasi kepada berbagai bidang hukum yang ada, baik hukum pidana, perdata, tata usaha negara dan lain-lain, serta internalisasi pada struktur hukum dan budaya hukum Pancasila.Kata Kunci : aktualisasi, Pancasila, Politik Hukum