cover
Filter by Year
Articles by issue : Vol 90 (2014)
13
Articles
PERBANdINGAN PEMIKIRAN HANS KELSEN TENTANG HUKUM dENGAN GAGASAN SATJIPTO RAHARdJO TENTANG HUKUM PROGRESIF BERBASIS TEORI HUKUM

Astomo, Putera

YUSTISIA Vol 90 (2014)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractHans Kelsen as follower law positivism was gave thought about law which popular with The Pure Theorie of Law. In the his theory, formation of law must free from substances outside self like psychology, sociology, history, politic, and also even ethics. Whereas, Satjipto Rahardjo with his idea about Progressive Law, the law serve to human or law for human which law was made building on kind ethics and morality humanity. The law always be on status as law in the making and never character finally because formation of must to response another things outside self mentioned eg social aspect. The law must adapt development needs in society. Thereby, the law able create justice, prosperity, and care to human. Research which was used normative yuridical. Phenomenological method which was used comparative law.AbstrakHans Kelsen sebagai penganut positivisme hukum memberikan pemikiran tentang hukum yang terkenal dengan Teori Hukum Murni. Dalam teorinya itu, pembentukan hukum harus dibebaskan dari anasiranasir/unsur-unsur di luar dirinya seperti: psikologis, sosiologi, sejarah, politik, dan bahkan juga etika. Sedangkan, Satjipto Rahardjo dengan gagasannya tentang Hukum Progresif, hukum mengabdi kepada manusia atau hukum untuk manusia di mana hukum dibuat berlandaskan etika dan moral kemanusiaan yang baik. Hukum selalu berada pada statusnya sebagai law in the making dan tidak pernah bersifat final karena pembentukannya harus merespon hal-hal lain di luar diri hukum tersebut misalnya aspek sosial. Hukum harus menyesuaikan perkembangan kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat. Dengan demikian hukum mampu mewujudkan keadilan, kesejahteraan, kemakmuran, dan kepedulian terhadap manusia. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode perbandingan hukum.

TINdAK PIdANA PERdAGANGAN ORANG(HUMAN TRAFFICKING) KHUSUSNYA TERHAdAP PEREMPUAN dAN ANAK : SUATU PERMASALAHAN dAN PENANGANANNYA dI KOTA SEMARANG

Wulandari, Cahya, Wicaksono, Sonny Saptoajie

YUSTISIA Vol 90 (2014)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe rise ofhuman trafficking casesinIndonesia, raisesits own concerns. Various cases ofhuman trafficking is happening right now based on reports in the mass media and electronic media as well as some research show human trafficking especially in women and children need serious attention. Trafficking of women and children that occurred in Indonesia usually for prostitution, pornography, begging and domestic servants.This studyaims to determine the factors that cause the occurrence of women and children trafficking and find difficulties in handling cases of trafficking in women and children. This research was conducted with the juridical sociological analytical descriptive. Primary data and secondary data collected through free guided interview techniques, library research and documentation. Determination ofthe respondents conducted bypuporsive sampling. Data that has been collected analyzed qualitatively.The study concluded that: (a) the factors that influencehuman trafficking especiallyof women and children in general because of poverty, lack of education, lack of information andare in thesocio-cultural conditions that are less favorable for their development. (b) Constraints in the handling ofcases ofhuman trafficking apart due to lack ofknowledge ofthe law enforcement in implementing UU No.21 Year2007 on Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang is also due tothe lack ofcross-sectoral coordinationin the handling ofthe case.AbstrakMaraknya kasus perdagangan manusia di Indonesia, menimbulkan keprihatinan tersendiri. Berbagai kasus perdagangan manusia yang terjadi saat ini berdasarkan pemberitaan di media cetak dan elektronik serta beberapa hasil penelitian menunjukkan betapa kasus perdagangan manusia khususnya yang terjadi pada perempuan dan anak membutuhkan perhatian yang serius. Perdagangan perempuan dan anak yang terjadi di Indonesia biasanya untuk prostitusi, pornografi, pengemis dan pembantu rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya trafficking/perdagangan perempuan dan anak dan mengetahui kendala dalam penanganan kasus-kasus perdagangan perempuan dan anak. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis bersifat deskriptif analitis. Data primer maupun sekunder dikumpulkan melalui teknik wawancara bebas terpimpin, studi pustaka dan dokumentasi. Penentuan responden dilakukan dengan carapuporsive. Data yang telah terkumpul dianalisa secara kualitatif. Penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa: (a) Faktor-faktor yang mempengaruhi human traffickingkhususnya terhadap perempuan dan anak pada umumnya karena kemiskinan, kurangnya pendidikan, kurang informasi dan berada pada kondisi sosial budaya yang kurang menguntungkan bagi perkembangan dirinya. (b) Kendala dalam penanganan kasus human traffickingselain disebabkan karena kurangnya pengetahuan para penegak hukum dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga disebabkan kurangnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan kasus.

PENdEKATAN RESTORATIVE JUSTICESEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SCHOOL BULLYING

Widyawati, Anis

YUSTISIA Vol 90 (2014)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis research uses Socio Juridical approach by reviewing the pandects prevailing in the society, analyzing the implementation  of  Restorative  Justice  in  settling  and minimizing the  cases  of  School  Bullying, acquiring data related to the factors of school bullying, the characteristics of the bullies and the bullying facts, and digging up the efforts to overcome bullying , either for the victims, the witnesses, the school or the parents. This research uses in depth interview, observation and documentation. In depth interview is conducted on a number of respondents, namely the students of SMPN 3 Boja and the teachers on Guidance and Counseling. The result of the research shows that in the teaching and learning process and the extracurricular activities in SMPN 3 Boja, the forms of bullying including direct physical contact such as beating and pushing, direct verbal contact such as the acts of disgracing, name-calling, and mocking, direct non-verbal behaviors by sticking the tongue out, mocking, or threatening which are usually followed by physical or verbal bullying, and indirect nonverbal behaviors such as expelling someone from the group, manipulating friendship, and sending anonymous letter. According to the result of the research, the writer recommends the restorative justice approach as the solution in settling the school bullying in order to make the students be responsible for their actions. This approach should be applied by involving the victims and the relevant parties especially the family and the society to take role in mending the suspected children’s morality so that they will not feel as if they are prisoners who should be expelled from their environment and will have the motivation to improve themselves and not to repeat their mistakes. Lastly, the law upholder should adjust the Law No. 11/2012 on Juvenile Criminal Justice System in settling children as the criminal offenders.AbstrakPenelitian ini menggunakan metode endekatan yuridis Sosiologis melalui penelaahan kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.Menganalisis penerapanRestorative Justice dalam menyelesaikan dan meminimalisir kasus School Bullying, memperoleh data faktorterjadinya School bullying, karakteristik pelaku bullyingdan fakta tentang bullying. Menggali bagaimana upaya menghadapi bullying, baik bagi korban, siswa lain yang menyaksikan, maupun bagi pihak sekolah dan orang tua. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam (indepth interview), observasi dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan kepada sejumlah responden yaitu siswa SMPN 3 Boja dan Narasumber yaitu Guru Bimbingan Konseling. Hasil penelitian menunjukkan dalam proses Kegiatan Belajar Mengajar dan ekstrakurikuler di SMPN 3 BOJA, bentuk bullying antar siswa meliputi Kontak fisik langsung yaitu memukul dan mendorong; Kontak verbal langsung yaitu mempermalukan, memberi panggilan nama (name-calling) dan mengejek; Perilaku non verbal langsung yaitu menjulurkan lidah, mengejek, atau mengancam, biasanya disertai oleh bullyingfisik atau verbal); Perilaku non-verbal tidak langsung (mendiamkan teman, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, mengucilkan, mengirim surat kaleng). Rekomendasi dari hasil penelitian yaitu Pendekatan restorative justice bisa dijadikan solusi untuk menyelesaikan kasus school bullying, sebagai upaya agar anak bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Dilakukan dengan cara melibatkan korban, pihak yang terkait terutama keluarga dan masyarakat untuk berperan serta memperbaiki moral anak pelaku tindak pidana agar tidak merasa sebagai pesakitan yang harus diasingkan oleh lingkungannya dan mempunyai motivasi untuk memperbaiki dirinya, serta membuat anak untuk tidak mengulangi perbuatannya. Aparat Penegak hukum segera menyesuaikan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam menangani kasus anak sebagai pelaku Tindak Pidana.

KEdUdUKAN HUKUM POSITIF INdONESIA TERHAdAP KEBIASAAN MASYARAKAT NELAYAN dALAM KEBIJAKAN BAGI HASIL PERIKANAN dI KECAMATAN MUNCAR KABUPATEN BANYUWANGI

Winarno, Djoko Wahju, Subekti, Rahayu, Candrakirana, Rosita

YUSTISIA Vol 90 (2014)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe Act No. 16 year 1964 on Fisheries harvest-sharing regulated the policy of harvest-sharing on fisheriesproducts in order to improve the welfare of the fishermen. However, the regulation seems to not runningwell, especially in Muncar District Banyuwangi Regency, where the fishermen were not familiar with theregulation and had their own customs on fisheries harvest-sharing which come across generations. Thiswriting was applying the empirical legal study. The instruments were structured field interview towardsfishermen, boat owner, and local government officials, which supported by literature review. Analysiswas carried out by interactive model. This study found that the national regulation was unrecognizedamong the local fishermen and the harvest-sharing policy was based on their local customs. The harvestsharing policy mostly was determined by the boat owner without former agreement. Therefore, the localgovernment  should  supervise  the  application  of  the  national  regulation  on  harvest-sharing  policy  inorder to improve the welfare status of the local fishermen. In addition, the ultimate social justice for thecommunity will then be achieved.AbstrakKebijakan pembagian bagi hasil perikanan tangkap diatur oleh hukum positif Indonesia yaitu UU No. 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan. Adanya pengaturan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan di Indonesia khususnya di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Kenyataannya UU No. 16 Tahun 1964 tersebut tidak dilaksanakan di lingkungan nelayan karena mereka tidak mengetahui adanya aturan tersebut dan mempunyai kebiasaan masyarakat yang sudah turun temurun bagi hasil penangkapan ikan tersendiri. Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum dengan spesifikasi sebagai penelitian hukum empiris. Instrumen pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara terstruktur yang didukung dengan data kepustakaan, kemudian dilakukan studi atau penelitian lapangan (field research) dalam bentuk wawancara terhadap responden yang terdiri dari juragan pemilik kapal,nelayan, dan aparat pemerintah yang berada di Kabupaten Banyuwangi. Kemudian dilakukan. Analisisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model interaktif. Studi ini menemukan bahwa pembagian hasil perikanan tangkap antara nelayan dengan juragan pemilik kapal mayoritas ditentukan oleh juragan pemilik kapal dan tidak berdasarkan perjanjian tertulis yang disepakati sebelumnya. Peran pemerintah, terutama pemerintah daerah, adalah dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU No. 16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan dan membuat aturan pelaksanaan yang disesuaikan dengan daerahnya, khusunya di Kabupaten Banyuwangi. Diharapkan dengan keterlibatan pemerintah daerah dalam pengaturan dan pengawasan bagi hasil perikanan dapat menciptakan keadilan yang substantif sehingga keadilan individu dapat terpenuhi dan keadilan sosial yang bertujuan pada kesejahteraan masyarakat nelayan dapat dicapai.

POLITIK HUKUM PERBANKAN dI INdONESIA PAdA ERA GLOBAL

Musjtari, Dewi Nurul

YUSTISIA Vol 90 (2014)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe purpose of writing this article is to know the politics of banking law in Indonesia after the entry into force of Islamic Banking Act and determine the political direction of the law to resolve problems that arise in the practice of banking in Indonesia in the global era. This article uses literature study on legal products namely Regulatory associated with banking and Islamic banking. This article is based on a political perspective. Formulation is based on written materials such as Banking Law and Islamic banking, the Constitutional Court’s decision, scientific papers relevant to the issues and the results of interviews. To obtain the data carried on the product literature study of legislation, decrees and interview. Existing legal materials, then analyzed in legal political perspective with qualitative descriptive method. The result is political banking law in Indonesia after the enactment of Law No. 21 Th. 2008 and the Constitutional Court Decision No.93/PUU-X/2012, the absolute competence dispute resolution Islamic banking in the religious court. Legal politics can solve problems that arise in the practice of banking in Indonesia, with the availability of judicial review mechanisms and constitutional review. Judicial institutions in question, namely the establishment of the Constitutional Court as the guardian of the constitution and respond to community development will be a fair legal certainty is still relevant to be protected. The existence of Islamic banking as part of the national banking system is one of the financial institutions that can support Indonesia in the face of global challenges and can be used to enhance the economic competitiveness and Indonesia’s rating in the arena of economic competition in the global era.AbstrakTujuan penulisan artikel ini adalah mengetahui politik hukum perbankan di Indonesia setelah berlakunya UU Perbankan Syariah dan mengetahui arah politik hukum untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam praktik perbankan di Indonesia dalam era global. Artikel ini menggunakan studi literatur atas produk hukum yaitu peraturan perudang-undangan yang terkait dengan perbankan dan perbankan syariah. Artikel ini disusun berdasarkan perspektif politik. Penyusunannya didasarkan pada bahan-bahan yang tertulis seperti Undang-undang Perbankan dan Perbankan syariah, Putusan Mahkamah Konstitusi, karya ilmiah yang relevan dengan permasalahan dan hasil wawancara. Untuk memperoleh data tersebut dilakukan studi literatur terhadap produk peraturan perundang-undangan, surat keputusan dan wawancara. Bahan hukum yang ada, selanjutnya dianalisis dalam perspektif politik hukum dengan metode deskriptif kualitatif. Adapun hasilnya adalah politik hukum perbankan di Indonesia setelah berlakunya UU No. 21 Th. 2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 maka kompetensi absolut penyelesaian sengketa perbankan syariah ada di Pengadilan Agama. Politik hukum yang dapat menyelesaikan masalah yang timbul dalam praktik perbankan di Indonesia yaitu dengan tersedianya mekanisme judicial reviewdan constitutional review. Lembaga yudisial yang dimaksud yaitu Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal tegaknya konstitusi dan merespons perkembangan masyarakat akan adanya kepastian hukum yang adil masih relevan untuk dipertahankan keberadaannya. eksistensi perbankan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional merupakan salah satu lembaga keuangan yang dapat mendukung Indonesia dalam menghadapi tantangan global dan dapat digunakan untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan rating Indonesia dalam kancah kompetisi ekonomi di era global.

KEBIJAKANPENGELOLAANPULAU-PULAUKECIL TERLUARINdONESIA dALAMMENGHAdAPI PERUBAHANIKLIMGLOBAL

Atika Sari, Diah Apriani, Muslimah, Siti

YUSTISIA Vol 90 (2014)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractIndonesia is an archipelago with thousands of islands scattered across the country. Among of these islands are small islands and outer islands of Indonesia territory which has sea border with neighboring countries. This research is a legal research. The source of data are secondary data. The research data are analyzed by qualitative approach. The results of this research show that the growing issue of climate change in the global world, cause the existence of small islands are in a high risk situation because of erosion and sea level rise. As a result, there will be pressure on the coastline so that some small islands are in the risk of losing some part of its land and even some islands are threatened to sink completely. Shoreline retreat in the outermost small islands could potentially result in a change in Indonesian maritime boundaries with neighboring countries and undermine Indonesia’s claim over the sea area. Moreover, Indonesia is still manage to establish some international agreements through bilateral diplomacy with neighboring countries, related to maritime boundaries with neighboring countries. This bilateral international agreement on border is absolutely necessary to strengthen claims over sea boundaries in Indonesia. Therefore, mitigation and adaptation strategies in deal with climate change issues are important to be integrated into the management policy of outermost small islands so that it will deliver a management concept that is resilience to climate change.AbstrakIndonesia sebagai sebuah negara kepulauan memiliki beribu-ribu pulau yang tersebar di seluruh penjuru nusantara. Diantara pulau-pulau tersebut terdapat pulau-pulau kecil dan pulau-pulau yang merupakan pulau terluar dari wilayah negara Indonesia yang berbatasan laut dengan negara tetangga. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersumber pada data sekunder. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seiring dengan meningkatnya isu perubahan iklim di dunia, keberadaan pulau-pulau kecil Indonesia menjadi terancam karena abrasi dan meningkatnya permukaan air laut. Akibatnya, akan terjadi desakan terhadap garis pantai sehingga beberapa pulau kecil terancam kehilangan sebagaian daratannya dan bahkan sebagian lagi terancam untuk tenggelam sepenuhnya. Mundurnya garis pantai pada pulau-pulau kecil terluar kemungkinan dapat berakibat pada perubahan batas-batas maritim Indonesia dengan negara tetangga dan memperlemah klaim Indonesia atas wilayah laut tersebut. Terlebih lagi Indonesia masih memperjuangkan melalui jalur diplomasi perjanjian internasional bilateral yang terkait batas-batas maritim dengan beberapa negara tetangga sehingga perjanjian internasional bilateral mengenai perbatasan mutlak diperlukan untuk memperkuat klaim atas batas wilayah laut Indonesia. Untuk itu, strategi mitigasi dan adaptasi dalam menghadapi perubahan iklim perlu untuk diintegrasikan ke dalam kebijakan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar sehingga dapat diperoleh sebuah konsep pengelolaan yang tahan terhadap perubahan iklim.

ANALISIS PERKEMBANGAN SISTEM PERAdILAN PIdANA dITINJAU dARI PERSPEKTIF PENGAdILAN TINdAK PIdANA KORUPSI

Fitriati, Fitriati

YUSTISIA Vol 90 (2014)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractUnder Law No. 30 Year 2002 on Corruption Eradication Commission , in particular in Article 53 . Corruption Court is located in the General Court . Initially he was not formed by a special law or its own but one package with the establishment of the Corruption Eradication Commission ( KPK ). Key developments other Corruption Court is authorized as provided in Article 6 of Law No. 46 of 2009 , which states that the Anti-Corruption Court has authority to examine , hear and decide the case : corruption , money laundering is the underlying predicate offenses of corruption and criminal offenses expressly provided in other laws defined as corruption . In addition, the trial of corruption in the region . Eradication of corruption is a systematic and continuous one can do with efforts to establish court corruption ( corruption ) which is located in every capital city / town in Indonesia . Problems of development of the criminal justice system in Indonesia in terms of authority corruption court is a court of corruption that is in the many different areas acquittal of corruption cases .AbstrakBerdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya di Pasal 53. Pengadilan Tipikor berada di lingkungan Peradilan Umum. Awalnya Pengadilan tindak pidana korupsi tidak dibentuk berdasarkan undang-undang khusus atau tersendiri tetapi satu paket dengan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Perkembangan penting wewenang Pengadilan Tipikor lainnya adalah sebagaimana diatur pada Pasal 6 Undang-Undang No. 46 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara : tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/ atau tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi. Selain itu juga dibentuknya pengadilan tindak pidana korupsi di daerah. Pemberantasan tindak pidana korupsi secara sistematis dan berkesinambungan tersebut salah satunya dapat dilakukan dengan upaya pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) yang berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota di Indonesia. Permasalahan dari perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia ditinjau dari kewenangan pengadilan tindak pidana korupsi adalah pengadilan tindak pidana korupsi yang berada di berbagai daerah banyak membebaskan terdakwa kasus korupsi.

MODEL PENANGGULANGAN CARDING

Rofikah, Rofikah, Ismunarno, Ismunarno, Slamet, Sabar

YUSTISIA Vol 90 (2014)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis study issue was the credit  card crime (carding) in Indonesia conductedin Bank Indonesia and Indonesian National Police Headquarters. Carding is international cyber crime causing society restively particularly the credit card users, due to the computer technology of carding beyond the national boundary. The coordinated, inter-state cooperation and understanding of science and mastery of computer and related products are mandatory to the necessity of facing the cyber crime carding. The primary data obtained by direct interviews with the police (Police Headquarters) and Bank Indonesia meanwhile the secondary data attained from books, magazines, internet and research. This study indicated that the handling of carding preventively conducted by the Police in coordination with Bank Indonesia to supervised / restricted the circulation / issuance of credit cards, issuing red book on carding prevention guideline and actively  informed  the  banking about  carding issues.  Meanwhile,  Bank Indonesia are obliged  to form theregulation draftin credit cards utilization Carding.countermeasuresreperesively performed using mediation between the bank that issued the credit card, the credit card holder and carding actors with Bank Indonesia as the mediator. If mediation did not reach an agreement, the cases would be handed over to the police, treated as a crime in general.AbstrakPenelitian ini mengambil permasalahan tentang model penanggulangan tindak pidana kartu kredit (carding) di Indonesia dengan melakukan studi di Bank Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kompleksnya perkara cyber crime yang satu diantaranya adalah carding. Carding menimbulkan keresahan kalangan masyarakat luas, utamanya pengguna kartu kredit (nasabah perbankkan). Karena modus operandi yang menggunakan teknologi computer serta pelaku yang tidak mengenal batas negara sehingga perlu dilakukan langkah-langkah yang terencana, terkoordinir, kerjasama antar negara dan pemahaman tentang ilmu dan produk perbankan serta penguasaan teknologi computer dan produk terkait. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan wawancara langsung dengan pihak Kepolisian (Mabes Polri) dan Bank Indonesia. Disamping data primer penelitian ini juga menggunakan data sekunder dari buku, majalah, internetdanhasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana carding secara preventif dilakukan oleh Kepolisian dalam bentuk melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia agar dilakukan pengawasan/pembatasan terhadap peredaran/penerbitan kartu kredit, menerbitkan buku merah tentang panduan pencegahan dan penggulangan carding dan menginformasikan kepada kalangan perbankkan tentang modus operandi cardingyang baru marak terjadi, sehingga kalangan perbankan bisa berhati-hati/waspada. Sedangkan yang dilakukan Bank Indonesia dalam bentuk pembuatan regulasi yang mengatur penggunaan kartu kredit sebagai pencegahan terjadinya Carding.Penanggulangan secara reperesif dilakukan menggunakan dua cara yakni secara mediasi antara pihak bank yang mengeluarkan kartu kredit, pemegang kartu kredit dan pelaku carding dengan mediator Bank Indonesia. Apabila mediasi tidak tercapai baru diserahkan ke pihak polisi untuk ditangani seperti kejahatan pada umumnya. 

REFORMULASIPENGANGKATANTENAGAHONORER KATEGORI1 (K1) dANKATEGORI2 (K2) PROVINSIJAWATENGAH

Hartiwiningsih, Hartiwiningsih, Isharyanto, Isharyanto

YUSTISIA Vol 90 (2014)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis study on the implementation of the K1 and K2 hiring policy be employess in the province of Central Java. Goals to be achieved is to obtain material and data in the framework proposed procurement policy reformulation civil servant particularly from temporary employees. The experiment was conducted by using the approach of law (statutory approach) and approaches the case (case approach). Using primary data and secondary data more emphasis on objectivity and honesty are realized by explaining the purpose of research to the informant. Additionally secret informant’s identity, so that the consequences of the results of this study do not affect the informant who had provided information. The results showed that in the province of Central Java, in the implementation of procurement policies as a problem-solving contractual government empolyee called K1 and K2, beginning with data collection activities, socialization PP 48/2005 jo. PP 43/2007 and its implementation visible to the interaction between institutions or organizations framers with relevant agencies. Interactions can be coordination (coordination meetings), commands / instructions (circulars, technical instructions). Institutionalization and setting honorary workers in Central Java environment problematic minimal because of the following 4 things, (i) Legality officials who appoint honorary varied; (ii) payroll funding not only from the state budget / budget but also from other revenue; (iii) The place of work is not in government agencies but are appointed by the competent authority salary from the state budget / budget; and (iv) A lot of temporary employees who do not meet the provisions of Regulation on age and years of service. To that end, the future recruitment area honorarium need for precise criteria for the task or work performed by a local temporary employees. To be able to make improvements in the planning area management strategies honorary staff, need to know thoroughly the patterns in which the planning strategies in making decisions and actions must be in accordance with the plan to do.AbstrakPenelitian ini mengenai pelaksanaan kebijakan pengangkatan K1 dan K2 menjadi CPNS di Provinsi Jawa Tengah. Tujuan yang hendak dicapai adalah memperoleh bahan dan data dalam rangka usulan reformulasi kebijakan pengadaan PNS khususnya yang berasal dari tenaga honorer. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statutory approach) dan pendekatan kasus (case approach). Menggunakan data primer dan data sekunder lebih menekankan pada obyektivitas dan kejujuran yang diwujudkan dengan menjelaskan tujuan penelitian kepada informan. Selain itu merahasiakan identitas informan, sehingga konsekuensi dari hasil penelitian ini tidak berdampak kepada informan yang telah memberikan informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Provinsi Jawa Tengah, dalam pelaksanaan kebijakan pengadaan CPNS sebagai penyelesaian masalah honorer K1 dan K2, diawali dengan kegiatan pendataan, sosialisasi PP No. 48/2005 jo. PP No. 43/2007 serta pelaksanaannya terlihat adanya interaksi antara lembaga perumus dengan lembaga atau instansi terkait. Interaksi dapat berupa koordinasi (rapat koordinasi), perintah/petunjuk (surat edaran, petunjuk teknis). Pelembagaan dan pengaturan tenaga honorer di lingkungan Provinsi Jawa Tengah bermasalah minimal karena 4 hal sebagai berikut, (i) Legalitas pejabat yang mengangkat tenaga honorer bervariasi; (ii) Pendanaan penggajian tidak hanya dari APBN/APBD tapi juga dari pendapatannya lainnya; (iii) Tempat kerja tidak di instansi pemerintah tetapi diangkat oleh pejabat yang berwenang gaji dari APBN/APBD; dan (iv) Banyak tenaga honorer yang tidak memenuhi ketentuan PP mengenai usia dan masa kerja. Untuk itu, ke depan Kerangka penataan tenaga honorer daerah perlu adanya kriteria yang tepat untuk tugas atau pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga honorer daerah. Untuk dapat melakukan

FILOSOFI PENGAKUAN dAN PENGHORMATAN NEGARA TERHAdAP MASYARAKAT HUKUM AdAT dI INdONESIA

Sulastriyono, Sulastriyono

YUSTISIA Vol 90 (2014)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractResearch on recognition and respect by the state to adat law community in this research as a library research. This research aims to find out and analyze about: (1) the philosophical reason of State of the Republic of Indonesia acknowledging and respecting adat law community; (2) a form of Indonesian state recognition and respect to adat law community in a variety of sectoral legislation; and (3) thinking model of recognition and honor of the Republic of Indonesia to the adat law community in Indonesia.Data collecting in this study include searches of various materials library by reading and critizising the legislations, books, journals, researchs, thesis, magazines, t are closely related to the research problem. Data from the result of library research be analysized through the process of simplification of the data so that it was easily read and interpreted.Research and discussion showed that the philosophical reasons for recognition of the Republic of Indonesia to recognize and respect the adat law community, namely Indonesian country with adat law community has a very close relationship and cannot be separated. Adat law community already exists before Indonesia’s independence. After Indonesia’s independence, adat law community is inseparable with the unitary State of the Republic of Indonesia. Adat law community is an absolute requirement of a country so that the State must recognize and honor the existence of adat law community in accordance with the goals of the State and the values of Pancasila (second Sila, third, fourth, and fifth Sila Pancasila) is stated in the preamble of Indonesia constitution of 1945. Form of State recognition and respect to adat law community in a variety of sectoral legislation there is respect for and recognition using model not by statements from adat law community but with the statement expressly by the State through a strictly layered and restrictions. In its development model recognition and observance remains with statements from countries with restrictions but loosely. Ideally, recognition and honor model by the state to the adat law community in Indonesia is by the Country Statement and loosely on the adat law community is already through the endorsement of the District or Province Gouvernment. The another model of State recognition and respect to adat law community be done carefully through the process of research and verification involving Adat law community, Government and academia.AbstrakPenelitian tentang pengakuan dan penghormatan masyarakat hukum adat ini termasuk jenis penelitian kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang: (1) alasan filosofis Negara Republik Indonesia mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat; (2) bentuk pengakuan dan penghormatan negara Indonesia terhadap masyarakat hukum adat dalam berbagai perundang-undangan sektoral; dan (3) pemikiran model pengakuan dan penghormatan negara Republik Indonesia terhadap masyarakat hukum adat di IndonesiaPengumpulan data dalam penelitian ini melalui penelusuran berbagai bahan pustaka dengan cara membaca dan mengkritisi berbagai peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian, tesis dan majalah yang berkaitan erat dengan permasalahan penelitian. Data dari hasil studi pustaka ini selanjutnya dilakukan analisis melalui proses penyederhanaan data, klasifikasi data, sehingga mudah dibaca, diinterpretasikan dan ditarik suatu kesimpulan penelitian.Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa alasan filosofis pengakuan Negara Republik Indonesia untuk mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat yaitu bahwa antara negara dengan masyarakat hukum adat mempunyai hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkanMasyarakat-masyarakat hukum adat sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Setelah Indonesia merdeka, masyarakat hukum adat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat hukum adat merupakan syarat mutlak adanya suatu negara sehingga negara harus mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat sesuai dengan tujuan negara dan nilai-nilai Pancasila yaitu sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima Pancasila yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Bentuk pengakuan dan penghormatan negara Indonesia terhadap masyarakat hukum adat dalam berbagai perundang-undangan sektoral ada bukan menggunakan model pernyataan dari masyarakat hukum adat tetapi dengan pernyataan secara tegas oleh negara melalui pembatasan secara ketat dan berlapis. Walaupun de,ikiam, dalam perkembangannya model pengakuan dan penghormatannya tetap dengan pernyataan dari negara dengan pembatasan tetapi secara longgar. Model pengakuan dan penghormatan Negara Republik Indonesia terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia yang ideal yaitu dengan cara pernyataan oleh negara dan pembatasan secara longgar terhadap masyarakat hukum adat yang secara faktual sudah ada melalui pengukuhan dari pemerintah Kabupaten atau Propinsi. Adapun model pengakuan dan penghormatan negara terhadap masyarakat hukum adat lainnya dilakukan dengan secara hati-hati melalui proses penelitian dan verifikasi yang melibatkan masyarakat hukum adat, pemerintah dan akademisi.