cover
Filter by Year
Articles by issue : Vol 89 (2014)
13
Articles
MOdEL PERJANJIAN EFEKTIF UNTUK MENGURANGI TINGKAT RESIKO dALAM PEMBIAYAAN MUdHARABAH PAdA BANK SYARIAH

Hastuti, Luthfiyah Trini, Harahap, Burhanudin, Solikhah, Solikhah

YUSTISIA Vol 89 (2014)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractMudaraba is a cooperative institution agreed by jurists in lieu of debts or borrowing in the banking feared contain elements of usury. In a period of more than ten years, it was financing is not optimal as expected by the scientists of Islamic law. Research for this first year aims; (1) Inventory overview of Islamic banking desire to give of financing; (2) review the description of Islamic banking desire to give of financing; (3) Develop forms of legal protection that is ideal to be used as a model in reducing the level of risk faced by the Islamic banking in providing of financing; (4) Develop a model agreement ideal for Islamic banking in order to improve the provision of financing to customers. This study is an empirical research related to the identification and effectiveness of the law. The data used are primary data and secondary data. The primary data obtained through interviews and focus group discussions. Secondary data were obtained through library research related to the problem under study. Analyses were performed using content analysis (content analysis), which examines the contents of mudaraba cooperation. The results showed that; (1) In principle, Islamic banking has committed to provide financing is optimal; (2) the desire to provide optimal financing constraints facing many complex factors, ranging from the issue of the system to issue public unprepared to accept it; that society is pragmatic and less understand the real nature of mudaraba; (3) Islamic banks need to receive adequate legal protection for accounts receivable financing is not given in the form of a dishonest act of the customer; (4) model is ideal agreement of financing by Islamic banking is; (A) the customer in the form of the company because it is easy to mlakukan supervision; (B) similar business field. AbstrakMudharabahadalah pranata kerjasama yang disepakati oleh para ahli hukum Islam sebagai pengganti utang piutang atau pinjam meminjam dalam perbankan yang dikhawatirkan mengandung unsur riba. Dalam kurun waktu lebih dari sepuluh tahun ternyata pembiayaan mudharabahtidak optimal sebagaimana yang diharapkan oleh para ilmuwan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan; (1) Menginventarisasi gambaran keinginan perbankan syariah dalam memberikan pembiayaan mudharabah; (2) mengkaji gambaran keinginan perbankan syariah dalam memberikan pembiayaan mudharabah; (3) Menyusun bentuk-bentuk perlindungan hukum yang ideal untuk dijadikan model dalam mengurangi tingkat resiko yang dihadapi perbankan syariah dalam memberikan pembiayaan mudharabah; (4) Menyusun model perjanjian yang ideal bagi perbankan syariah agar dapat meningkatkan pemberian pembiayaan mudharabahkepada nasabah. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang berkait dengan identifikasi dan efektivitas hukum. Data yang dipergunakan adalah data primer yang diperoleh dengan wawancara dan focus group discussiondan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berkait dengan persoalan yang dikaji lalu dianalisis dengan menggunakan analisis isi (content analysis), yaitu mengkaji isi kerjasama mudharabah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Pada prinsipnya perbankan syariah mempunyai mempunyai komitmen untuk memberikan pembiayaan mudharabahsecara optimal; (2) keinginan untuk memberikan pembiayaan secara optimal menghadapi kendala berbagai faktor yang kompleks, mulai dari persoalan sistem sampai persoalan ketidaksiapan masyarakat untuk menerimanya; yaitu masyarakat bersifat pragmatis dan kurang memahami hakekat yang sebenarnya tentang mudharabah; (3) Perbankan syariah perlu mendapat perlindungan hukum secara memadai karena pembiayaan mudharabahtidak berbentuk piutang yang diberikan dari perbuatan yang tidak jujur dari nasabah; (4) Model perjanjian ideal pembiayaan mudharabaholeh perbankan syariah adalah; (a) nasabah berbentuk perusahaan karena mudah untuk mlakukan pengawasan; (b) bidang usaha yang sejenis;

PIdANA PENJARA dALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIdANA INdONESIA

Kania, dede

YUSTISIA Vol 89 (2014)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractImprisonment as the main criminal is the most threatened against offenders. Imprisonment in Indonesia criminal law as a legacy of colonial law enforcement. With the development of the concept of criminal theory form retributive to restorative sentencing, imprisonment and the implementation should be reviewed so that can be in accordance with human rights principles. This research examined the imprisonment in the Indonesian criminal law, customary criminal law, and Islamic Penal law, and also the concept of imprisonment renewal in the concept of Criminal Law Code of Indonesia, and then what is the punishment that is accordance with restorative justice theory that can protect the human rights of the convicted person, victims, and society.AbstrakPidana penjara sebagai pidana pokok merupakan pidana yang paling banyak diancamkan terhadap pelaku kejahatan. Pemberlakuannya merupakan peninggalan hukum kolonial. Dengan perkembangan pemikiran mengenai konsep pemidanaan dari retributif ke restoratif, pelaksanaan pidana penjara pun harus dikaji ulang sehingga dalam penjatuhan maupun pelaksanaannya dapat sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Penelitian ini mengkaji penerapan pidana penjara dalam hukum pidana Indonesia, hukum pidana adat, dan hukum pidana Islam, serta konsep pembaharuan pidana penjara dalam RKUHP, kemudian bentuk pembaharuan pemidanaan apakah yang sesuai dengan teori restorative justiceyang dapat melindungi hak asasi terpidana, korban, dan masyarakat.

ISLAH MENURUT HUKUM ISLAM RELEVANSINYA dENGAN PENEGAKAN HUKUM PIdANA dI TINGKAT PENYIdIKAN

Waluyadi, Waluyadi

YUSTISIA Vol 89 (2014)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe purpose of this reseach is to describe the reality of peace at investigation levels, then compared to islah according to Islamic law as the reason of criminal removing, to find / to know the relevance. Based on the relevance, it possible become material for the legislators to formulate islah as a model of law enforcement at the level of investigation. This research is the normative research supported by empirical research. The data used was primary and secondary data. Data was collected by means of study documentation and interviews. Data were analyzed quatitatively dan and presented quatitatively. The research showed that the completion of criminal case based on the agreement between perpetrator and victim, along the case have not reached the judge. If the agreement is violated, they agreed to use the formal law. Criminal case which are resolved with peace/islah personalized and value of the loss is relatively small. Islam placing islah as an alternative the completion of criminal matters, along the case have not reached the judge. In the literature and practice, settling disputes with peace known as Alternative Dispute Resolution (ADR), which is based on Restorative Justice Theory. Al Qur’an has set peace/islah as a model the completion of criminal matters, long before these theories arises. Peace/islah in the completion of a criminal case at the level of investigation relevant to satisfy the principle of fast, simple, and inexpensive. Abstrak Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan realitas perdamaian pada tingkat penyidikan, selanjutnya akan dibandingkan dengan islah menurut hukum Islam sebagai alasan penghapus pidana, untuk diketahui/ditemukan relevansinya. Berdasarkan relevansi tersebut, dimungkinkan menjadi bahan bagi pembentuk undang-undang untuk menformulasikan islah sebagai model penegakan hukum pidana pada tingkat penyidikan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang didukung dengan penelitian empiris. Data yang digunakan mencakup data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumentasi dan wawancara. Data dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukan penyelesaian perkara pidana dengan perdamaian pada tingkat penyidikan mendasarkan kesepakatan pelaku dan korban. Apabila kesepakatan itu dilanggar, mereka sepakat untuk menggunakan hukum formal. Perkara pidana yang diselesaikan dengan perdamaian/islah, bersifat personal dan nilai kerugiannya relatif kecil. Islam menempatkan perdamaian/islah sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana, sepanjang perkara tersebut belum sampai ke tangan hakim. Dalam literatur dan praktik, penyelesaian perkara dengan perdamaian disebut Alternative Disput Resolution(ADR) yang mendasarkan pada teori Restorative  Justice. Al-Qur’an telah menetapkan Perdamaian/Islam sebagai model penyelesaian perkara pidana, jauh sebelum teori-teori itu muncul. Perdamaian/Islah dalam penyelesaian perkara pidana ditingkat penyidikan, relevan untuk pemenuhan asas cepat, sederhana dan biaya ringan.

MOdEL PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS (STUdI KASUS dI KEPOLISIAN dAERAH JAWA TENGAH)

Subekti, Subekti, Primasari, Lushiana

YUSTISIA Vol 89 (2014)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract The aim of the study is to determine the model of traffic settlement through a system of criminal law enforcement or mediation as the criteria used when the system through the enforcement of the criminal law or mediation. Judging from the type of sociological research, including research to take place in the Central Java Police Region. The data used in the primary and secondary. As research material is in the police traffic unit and Central Java Police docket of traffic accidents in the Traffic Unit Police Central Java. The results showed that the Central Java Police region in resolving cases of traffic accidents that result in death, serious injury, minor injuries or material losses using models of settlement through legal means, never use mediation. Cases of traffic accidents that resulted in death investigation report regular use, while resulting in serious injury, loss of light and material used rapid investigation report. AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui model penyelesaian perkara lalu lintas yakni melalui sistem penegakan hukum pidana atau mediasi serta kriteria yang digunakan apabila melalui sistem penegakan hukum pidana atau mediasi. Ditinjau dari jenis penelitian termasuk penelitian hukum sosiologis dengan mengambil lokasi di Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Data yang digunakan primer dan sekunder. Sebagai bahan penelitian adalah polisi di Satuan lalu lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan berkas perkara kecelakaan lalu lintas yang ada di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia, luka berat, luka ringan maupun kerugian material menggunakan model penyelesaian melalui jalur hukum, tidak pernah menggunakan mediasi. Perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia digunakan berita acara pemeriksaan biasa, sedangkan yang mengakibatkan luka berat, ringan dan kerugian material digunakan berita acara pemeriksaan cepat.

HARMONISASIdANSINKRONISASIPERATURANHUKUM PERKOPERASIANdANLEMBAGAKEUANGANMIKRO

Muhtarom, Muhammad

YUSTISIA Vol 89 (2014)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract The presence of Act No. 1 of 2013 on Micro Finance Institutions, have given rise to legal problems for financial enterprises of Cooperative, because cooperatives engaged in financial services governed by two kinds of regulation, namely cooperative legislation and regulation of microfinance institutions (MFIs). Dualism of laws has given rise to overlapping regulation, supervision and oversight by the relevant agencies, as well as the contradictions settings between one to another. The legal problems required solutions through harmonization and synchronization of laws pertaining to the MFI Cooperative. AbstrakKehadiran Undang Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, telah memunculkan problem hukum bagi badan usaha Koperasi, karena Koperasi yang bergerak di bidang jasa keuangan diatur oleh dua macam regulasi, yaitu peraturan perundangan perkoperasian dan peraturan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Adanya dualisme peraturan hukum ini telah menimbulkan tumpang-tindih pengaturan, pengawasan dan pembinaan oleh instansi terkait, serta adanya kontradiksi-kontradiksi pengaturannya di antara satu dengan lainnya. Problem hukum itu memerlukan pemecahannya melalui harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundangan yang berkaitan dengan LKM Koperasi.

PARALEGAL dAN AKSES PEREMPUAN TERHAdAP KEAdILAN :KAJIAN TENTANGPERANANPARALEGALdALAMPEMBERdAYAANHUKUM UNTUKMENINGKATKANAKSESPEREMPUAN TERHAdAPKEAdILAN

Hartanto, Rima Vien Permata, Firdausy, Adriana Grahani

YUSTISIA Vol 89 (2014)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractIndonesiahas alonghistoryin terms ofwomen’s access tojustice. The growth ofwomen’s organizationssince thelast  two  decadespushingthe  strugglewomen’s  access  tojustice.  Talks  onwomen’s  access tojusticeis thusbecoming veryrelevanttodaybecauseIndonesian womenstill facemany obstaclesin accessingjusticethrough the mechanism oflaw andjustice. Variousstudiesandreportshave revealedmany obstaclesthat women facein accessingjustice. To helpthe constraintsfaced by womenin accessingjustice, the  role  ofmediator(intermediaries)  such  asparalegals,  local  elite,  localactivistsevenasNon GovernmentalOrganizations(NGOs) that providehelp, support, andservicesfor womento be important. Paralegalis a”tool” that isessential toimprovingwomen’s access tojustice. In generalparalegalis a person whoprovides assistanceto fight for justicein society. Workis doneby usingthe existing regulatoryorother legalbreakthrough. This paperdescribes  howthe  role  ofparalegalsin  thelegal empowermentto improvewomen’s access tojustice. AbstrakIndonesia memiliki sejarah cukup panjang dalam hal akses perempuan terhadap keadilan.Tumbuhnya berbagai organisasi perempuan sejak dua dekade terakhir mendorong perjuangan akses perempuan terhadap keadilan. Pembicaraan tentang akses perempuan terhadap keadilan dengan demikian menjadi sangat relevan sebab hingga saat ini perempuan Indonesia masih menghadapi banyak kendala dalam mengakses keadilan melalui mekanisme hukum dan keadilan. Berbagai studi dan laporan telah mengungkapkan berbagai kendala yang dihadapi perempuan dalam mengakses keadilan. Untuk membantu kendala yang dihadapi perempuan dalam mengakses keadilan, maka peranan penengah (intermediaries) seperti paralegal, elit lokal, aktivis lokal bahkan organisasi seperti Lembaga Swadaya Masyarakar (LSM) yang menyediakan bantuan , dukungan dan layanan terhadap perempuan menjadi penting. Paralegal merupakan “alat” yang penting untuk meningkatkan akses perempuan terhadap keadilan. Secara umum paralegal adalah orang yang melakukan pendampingan untuk memperjuangkan keadilan dalam masyarakat. Kerja ini dilakukan dengan menggunakan peraturan yang ada atau terobosan hukum lainnya.Tulisan ini menguraikan bagaimana peran paralegal dalam pemberdayaan hukum untuk meningkatkan akses perempuan terhadap keadilan.

PEMBAHARUAN KEBIJAKAN PIdANA KEJAHATAN PERdAGANGAN ORANG (STUdIdIWILAYAHPERBATASANKALIMANTANBARAT-SARAWAK)

Azizurrahman, Syarif Hasyim

YUSTISIA Vol 89 (2014)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractLaw. 21 of 2007 already contained the formulation of the Crime of Trafficking in Persons, but criminal law policies contained insufficient to combat human trafficking in West Kalimantan-Sarawak border, because it has not been formulated based on the modus operandi and the prediction of the development of the crime of trafficking in persons in the border region, so it needs to be done renewal. AbstrakUU No. 21 Tahun 2007 telah memuat rumusan Tindak Pidana Perdagangan orang, namun kebijakan hukum pidana yang dimuat belum memadai untuk memberantas perdagangan orang di wilayah perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak, karena belum diformulasikan berdasarkan modus operandi dan prediksi perkembangan kejahatan perdagangan orang di wilayah perbatasan, sehingga perlu dilakukan pembaharuan.

YURISdIKSIPERAdILANTERHAdAPPRAJURITTENTARANASIONAL INdONESIA SEBAGAIPELAKUTINdAKPIdANA

Utami, Niken Subekti Budi, Supriyadi, Supriyadi

YUSTISIA Vol 89 (2014)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis research intends to find the answers of two problems. First, the factors that led to the unimplemented jurisdiction of the General Court of the Indonesian Armed Forces (TNI) that perform general crime as mandated by Decree No. VII / MPR / 2000 and Act No. 34 of 2004. Second, the perception of the military conception of justice with jurisdiction over soldiers who committed the crime. This study is a normativeempirical law that uses secondary data and primary data. The data collected by the study of documents and interviews. The data analysis using qualitative methods. The results showed that first the jurisdiction of the General Court of the soldiers who committed the crime can not be implemented because of the general Act No. 31 of 1997 on Military Justice has not been revised by Law Military Justice as new, second that some of the military still wants the soldiers who committed the crime, criminal acts both military and general crime, is in the jurisdiction of Military Justice. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban atas dua permasalahan. Pertama, faktor-faktor yang menyebabkan belum diimplementasikannya yurisdiksi Peradilan Umum terhadap prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana umum sebagaimana diamanatkan oleh Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Kedua, persepsi kalangan militer mengenai konsepsi peradilan yang berwenang mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris yang menggunakan data sekunder dan data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama yurisdiksi Peradilan Umum terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum belum dapat diimplementasikan karena Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer belum direvisi dengan Undang-Undang Peradilan Militer yang baru, kedua bahwa beberapa kalangan militer tetap menghendaki agar prajurit TNI yang melakukan tindak pidana, baik tindak pidana militer maupun tindak pidana umum, berada pada yurisdiksi Peradilan Militer.

KEWENANGAN PENGELOLAAN SUMBER dAYA ALAM PAdA ERA OTONOMI KHUSUS dI ACEH

Efendi, Efendi

YUSTISIA Vol 89 (2014)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractAt the time of the enactment of Act No. 18 of 2001, there is no specific authority granted to Aceh in natural resource management. Everything related to the management of natural resources in Aceh, authorities still follow the general provisions. So the authority in natural resource management is no different with other provinces in Indonesia. But with the enactment of Act No. 11 of 2006 be another condition, because through tis Act Aceh was given huge authority in managing natural resources which include mining consisting of mineral, coal, geothermal, forestry, agriculture, fisheries, and marine good that exist on land or in the ocean. AbstrakPada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, tidak ada kewenangan khusus yang diberikan kepada Aceh dalam pengelolaan sumberdaya alam. Segala yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam di Aceh, kewenangannya tetap mengikuti ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan pada umunya. Sehingga kewenangan dalam pengelolaan sumberdaya alam tidak ada perbedaan dengan provinsi-provinsi lainnya yang ada di Indonesia. Tetapi dengan lahirnya UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 kondisinya menjadi lain, karena Aceh diberikan kewenangan yang begitu luas dalam mengelola sumberdaya alam yaitu meliputi pertambangan yang terdiri atas pertambangan mineral, batu bara, panas bumi, bidang kehutanan, pertanian, perikanan, dan kelautan baik yang ada di daratan maupun yang ada di lautan.

KAJIAN FILOSOFIS TENTANG KONSEP KEAdILAN dARI PEMIKIRAN KLASIK SAMPAI PEMIKIRAN MOdERN

Nasution, Bahder Johan

YUSTISIA Vol 89 (2014)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractJustice,  since  the  first  issue,  has  been  the  subject  of  study  both  among  philosophers  and  among theologians, politicians and thinkers or legal experts. However, if there are questions about justice, could not be determined what measures are used to determine something is fair or not. Various answers about justice usually never or rarely satisfying so that continues to be debated, so it can be concluded that the various formulations of justice is a relative statement. This issue ultimately encourages many people to take a shortcut by submitting formulation of justice to the legislators and judges who will formulate itbased on their own considerations. AbstrakMasalah keadilan sejak dahulu telah menjadi bahan kajian baik dikalangan ahli filsafat maupun dikalanganagamawan, politikus maupun para pemikir atau ahli hukum. Pertanyaan tetang keadilan, tidak bisaditentukan ukuran yang digunakan untuk menentukan sesuatu itu adil atau tidak. Berbagai jawaban tentangkeadilan biasanya tidak pernah atau jarang yang memuaskan sehingga terus menjadi perdebatan, dengandemikian rumusan mengenai keadilan merupakan rumusan yang relatif. Persoalan ini pada akhirnyamendorong banyak kalangan untuk mengambil jalan pintas dengan menyerahkan perumusan keadilankepada pembentuk undang-undang dan hakim yang akan merumuskannya berdasarkan pertimbanganmereka sendiri.