cover
Filter by Year
Articles by issue : Vol 88 (2014)
13
Articles
STUDI EVALUATIF PERAN HAKIM AD HOC DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YOGYAKARTA

Wijayanta, Tata, Hernawan, Ari

YUSTISIA Vol 88 (2014)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

penelitian ini bertujuan untuk  mengevaluasi peran hakim ad hoc dan untuk mengkaji hambatan-hambatan yang dialami hakim ad hoc dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial di pengadilan hubungan Industrial (phI). penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris bersumber pada data sekunder dan data primer melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan Data dianalisis secara kualitatif. hasil penelitian menunjukan bahwa hakim ad hoc diangkat oleh Mahkamah Agung dan ditunjuk dalam suatu perkara oleh Ketua phI. sejak didirikan phI Yogyakarta hanya terdapat dua hakim ad hoc yang masing-masing merupakan perwakilan dari pengusaha dan pekerja. sebanyak 104 perkara diperiksa dan diputus oleh phI Yogyakarta antara 2006-2011. hambatan utama yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman hakim ad hoc tentang hukum acara perdata yang menghambat ketika para hakim ad hoc ini harus memeriksa dan memutus perkara.

HUBUNGAN KEMANDIRIAN PERADILAN DENGAN KEYAKINAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK PENEGAKAN KEADILAN

mariyadi, Mariyadi

YUSTISIA Vol 88 (2014)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kemandirian peradilan bukanlah kebebasan absolut atau tanpa batas, tetapi kemandirian yang didasarkan oleh  norma yuridis, kode etik profesi, dan norma moral.  Bukti kemandirian peradilan ditentukan oleh peran hakim dalam menangani atau menyelesaikan perkara hukum, yang selain berdasar keyakinannya, juga  tidak karena adanya pengaruh dari kekuatan yang berasal dari pihak manapun.  Salah satu Institusi peradilan yang mampu menunjukkan kemandiriannya adalah Mahkamah Konstitusi (MK).  Hakim-hakim MK dalam menangani atau menyelesaikan perkara hukum yang dimohonkan pada MK didasarkan oleh keyakinannya, yang keyakinannya ini juga tidak lepas dari obyektifitas alat-alat  bukti yang dinilai kebenarannya.

MENGEMBANGKAN PEMIKIRAN HAKIM DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA

Soehartono, Soehartono

YUSTISIA Vol 88 (2014)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

penelitian ini ingin mengkaji  tentang peran hakim, khusunya dalam menjatuhkan putusan terhadap sengketa yang diajukan kepada. Apakah dalam menyelesaikan sengketa hanya berdasarkan pada undang-undang (produk legislatif) atau juga berdasarkan pada hukum yang tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat. penelitian ini bersifat sosiologis atau penelitian hukum yang bersifat empiris. Data yang dipergunakan adalah data primer, juga data sekunder sebagai pendukung. pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, juga dengan studi kepustakaan. Analisis data bersifat kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, dapat disimpulkan bahwa hakim dalam memutus dan menyelesaikan sengketa tidak selamanya hanya berdasarkan pada hukum tertulis atau undang-undang sebagai produk legislatif. Dalam memutus dan menyelesaikan sengketa hakim juga mendasarkan pada hukum tidak tertulis (memperhatikan kearifan lokal). hakim tidak hanya mendasarkan pada logika dan ketentuan undang-undang, namun sebagai penegak hukum dan keadilan, hakim dalam memutus dan menyelesaikan sengketa juga mendasarkan pada empaty dan juga perasaan. Tidak hanya menggunakan kecerdasan IQ, tetapi juga EQ dan SQ.

PSIKO-EKONOMIK PRAGMATIS DALAM PENANGANAN KASUS YAYA DI PENGADILAN TIPIKOR BANDUNG

Asmara, Teddy

YUSTISIA Vol 88 (2014)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

penelitian ini mengungkap karakter psiko-ekonomi aktor yang terlibat dalam menangani kasus korupsi kecil atau nilai kerugiannya tidak signifikan, oleh karena itu penelitian berfokus kepada masalah inti yakni apa tujuan dan motif mereka merekontruksinya menjadi kasus? Untuk tujuan itu, maka penelitian lapangan dilakukan dengan menggunakan pendekatan sosio-legal dan metode kualitatif menurut paradigma konstruktivis-interpretif. Hasil penelitian menunjukkan kendati psiko-ekonomik mereka mempunyai karakter pragmatis tetapi orientasinya berbeda, yaitu pelapor mengacu kepada pemuasan emosi dan materi, jaksa penuntut umum mengacu kepada pemenuhan reputasi birokrasi, dan hakim mengacu kepada kebutuhan reputasi diri. Dengan kata lain, perilaku hukum seseorang itu berdasarkan pada kemungkinan memperoleh kebutuhan diri menurut perhitungannya atas pengalaman, keberadaan norma komunitas, dan situasi aktual yang dihadapi.

KEDAULATAN SUMBER DAYA ALAM DI INDONESIA SEBAGAI AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA

Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi

YUSTISIA Vol 88 (2014)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengurasan sumber daya alam yang merupakan pemanfaatan sumber daya alam secara tidak bijaksana menyebabkan sumber daya alam tersebut menurun baik kualitasnya maupun kuantitasnya dan pada akhirnya akan habis. Konsistensi, relevansi dan kontekstualisasi Pancasila selalu dibutuhkan oleh orang-orang Indonesia yang terus menerus berkembang sesuai dengan perkembangan dunia. Realisasi harapan akan membuat Pancasila mampu memainkan peran: internal, berfungsi sebagai perekat persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia dan mengarahkan perjuangan bangsa menuju cita-citanya. Secara eksternal, berfungsi sebagai identitas Bangsa Indonesia sehingga masyarakat Indonesia berbeda dengan masyarakat lain. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder.

MODEL PEMOLISIAN MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN PEMBALAKAN HUTAN

Marwiyah, Siti

YUSTISIA Vol 88 (2014)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dampak illegal logging sudah tergolong memprihatinkan, karena bisa mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara. Untuk menanggulanginya, personil aparat kepolisian tidaklah memadai jumlahnya. Kawasan hutan merupakan kawasan luas yang membutuhkan perlindungan maksimal, sehingga dengan jumlah aparat yang terbatas ini, tidak mungkin bisa memberikan perlindungan atau pengamanan maksimal. pemolisian masyarakat merupakan langkah tepat untuk menanggulangi illegal logging. Kehadiran peran masyarakat untuk menjaga atau melindungi kawasan hutan akan membuat penjahat yang bermaksud melakukan pembalakan hutan akan berhadapan secara langsung dengan masyarakat.

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Sabardi, Lalu

YUSTISIA Vol 88 (2014)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

peran serta masyarakat  dalam pengelolaan lingkungan hidup menjadi kebutuhan dasar semua orang yang secara fisik berada dalam lingkungan kehidupan yang berubah, dalam arti terus menurunnya kualitas lingkungan. peran serta masyarakat menjadi sesuatu yang mutlak dalam kerangka menciptakan lingkungan hidup yang sehat. Ada kekeliruan mengenai peranserta masyarakat dalam masalah lingkungan, dengan memandang peran serta masyarakat sematamata sebagai penyampaian informasi (public information), penyuluhan, bahkan sekedar alat public relation agar kegiatan tersebut dapat berjalan tanpa hambatan. Karenanya, peran serta masyarakat tidak saja digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, tetapi juga digunakan sebagai tujuan (participation is an end itself).

PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG KORUPSI

Soemanto, RB., Sudarto, Sudarto, Sudarsana, Sudarsana

YUSTISIA Vol 88 (2014)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

pembangunan Nasional Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan keadilan sosial. Survei Transparency International (TI) menyatakan Indonesia merupakan salah satu negara paling korup di dunia. korupsi telah meluas dan dilakukan oleh semua elemen masyarakat, termasuk pejabat publik (Djulianto, 2009). pemerintah Indonesia memerangi korupsi dengan menerapkan Undang-Undang Antikorupsi, di samping membangun komisi pemberantasan Tindak pidana korupsi (kpk) untuk menegakkan pelaksanaan program pemberantasan korupsi. Efektivitas pelaksanaan program membutuhkan kontribusi dari partisipasi masyarakat. pertanyaan penelitian adalah: “bagaimana masyarakat memahami dan menanggapi korupsi?” pertanyaan penelitian : “bagaimana pengetahuan, sikap, kesadaran dan respon masyarakat terhadap korupsi ?”. penelitian ini menggunakan metode gabungan kuantitatif dan kualitatif dalam pengumpulan data. Lokasi penelitian di kabupaten klaten, kabupaten Sragen dan kota Surakarta. Sampel wilayah kabupaten/kota terpilih desa sampel : kedungan, kecamatan pedan di kabupaten klaten,  desa  Gabugan, kecamatan Tanon, kabupaten Sragen, dan  kelurahan kerten, kecamatan Laweyan, di kota Surakarta. Sampel renponden dari desa/kelurahan ditentukan secara sistematik proporsional random, masing-masing desa terpilih 100 orang. pengumpulan data kuantitatif digunakan teknik wawancara terstruktur. Analisis data kuantitatif dilakukan dengan teknik korelasi. Data kualitatif dikumpulkan dengan teknik wawancara mendalam dan FGD. Hasil analisis data kuantitatif dan kualitatif dibahas bersama untuk mendapatkan data yang saling melengkapi. Hasil  penelitian menunjukkan bahwa masyarakat desa di kabupaten klaten, Sragen serta kota Surakarta memiliki pengetahuan, sikap dan kesadaran  yang  tinggi tentang tindak korupsi yang merugikan negara dan masyarakat. Ciri-ciri tindak korupsi, sumber dan akibatnya dipahami dengan baik dan lengkap. Hasil uji X2 sebesar 19, 115 dan sigifikan pada taraf kepercayaan 99% (alpha 0,01). Hubungan sikap dengan tanggapan terhadap tindak korupsi dengan koefisien contingensi 0,247, signifikan pada alpha 0,01.Artinya, hubungan sikap dengan respon terhadap tindak korupsi memiliki koefisien korelasi (rs) 0,301 dan signifikan pada tingkat kepercayaan 99% (alpha 0,01). Korupsi sebagai perbuatan tidak benar, semakin masyarakat menentangnya semakin mendukung upaya pemerintah untuk memberantas korupsi. Angka R sebesar 0,552 menunjukkan bahwa korelasi antara respon masyarakat dengan tingkat pengetahuan, sikap, dan tingkat kesadaran adalah kuat. Artinya, secara umum dinyatakan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan mengenai korupsi, sikap dan kesadaran yang besar serta memiliki respon positif untuk mendukung upaya (pemerintah) menanggulangi korupsi.

ASEAN WAY DALAM PERPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Sefriani, Sefriani

YUSTISIA Vol 88 (2014)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ASEAN tidaklah bebas dari konflik antar anggotanya. Sebut saja beberapa waktu yang lalu konflik antara Sekelompok orang bersenjata yag menamakan dirinya perwakilan kerajaan Sulu dengan Pasukan Polisi Diraja Malaysia; konflik perbatasan di sekitar kuil preh vihear antara  Kamboja dengan Thailand; Konflik kawasan ambalat antara Indonesia-Malaysia dan lain-lain yang berpotensi mengganggu   perdamaian dan keamanan regional. Tidak ada upaya sedikitpun yang dilakukan ASEAN sebagai organisasi yang paling bertanggung jawab terhadap perdamaian keamanan kawasan asia Tenggara. Hal ini diakibatkan oleh ASEAN Way yang merupakan mekanisme penyelesaian snegketa yang dianut oleh ASEAN yang menuntut ASEAN bersikap non intervensi terhadap urusan dalam negeri anggotanya. ASEAN Way juga menuntut pengambilan suara berdasarkan mufakat. Apa yang dianut ASEAN ini terkadang menjadi kontraproduktif terhadap keberadaan ASEAN. Constructive intervention atau yang disebut juga dengan  flexible engagement, atau enhanced interaction merupakan solusi yang ditawarkan untuk mendorong agar keberadaan ASEAN menjadi lebih berarti bagi kawasan

Yurisdiksi internasional Penanggulangan PeromPakan di laut lePas

Utami, Asri Dwi, Muslimah, Siti, Satriyo Kusumo, Ayyub Torry

YUSTISIA Vol 88 (2014)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan yurisdiksi terhadap perompakan di laut lepas menurut hukum internasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang selanjutnya dianalisis secara deduktif dan menggunakan interpretasi hukum. Hasil penelitian menjelaskan bahwa terdapat aturan-aturan hukum internasional yang dapat digunakan sebagai yurisdiksi untuk penegakan perompakan yaitu Convention on the High seas 1958 (CHS 1958), United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982), Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation 1988 (SUA 1988), dan beberapa pedoman dan aturan yang dikeluarkan oleh organisasi internasional untuk penegakan perompakan.