cover
Filter by Year
Articles by issue : Vol 87 (2013)
13
Articles
KAJIAN FILOSOFIS TERHADAP STANDAR PERILAKU ETIS NOTARIS

Supriyanta, Supriyanta

YUSTISIA Vol 87 (2013)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

A notary bound norms and values that constitute the parameters behave ethically. Philosophically, there is a size that is not universally applicable in the world of ethical behavior parameters notary. In a more concrete level, and factual measures for ethical behavior is a notary public Notary Code of Ethics. In order to realize a notary ethical behavior, integrity and commitment required in the process of enforcement of the Code Notary substance through a mechanism that has been agreed. This process must be done continuously so that woke standards of ethical behavior that can guide behavior that is not only derived from the text of the Notary Code, but also from a contextual understanding of the implementation of the Notary Code of Ethics. Notary Code of Ethics as the only parameter Notary ethical behavior in the sense that the most factual, should always be tailored to the developmental dynamics that occur in the community, so that the values contained in it maintained its existence.

ARTI PENTINGNYA KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN DALAM PROSES UJI MATERI UNDANG-UNDANG

Sukmariningsih, Retno Mawarini

YUSTISIA Vol 87 (2013)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

dalam Uji Materi undang-undang yang dilakukan oleh lembaga kehakiman yang disebut pemohon adalah Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum yang memenuhi syarat legal standing. Sedangkan pihak yang dapat hadir dalam persidangan adalah dprdan presiden . keterangan dprdan presiden menjadi penting dalam Uji Materi Undang-undang, karena kedual lembaga tersebut dianggap mengetahui filosofi dari pembuatan undang-undang yang sedang diuji tersebut. keterangannya menjadi pertimbangan dalam putusan Mkguna mewujudkan putusan yang mencerminkan adanya keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan bagi semua pihak. konsekuensi yang harus dilakukan oleh termohon setelah ada putusan Mkadalah melaksanakan putusan Mk, karena putusan Mkmerupakan perintah hukum yang mempunyai kekuatan hukum dan mengikat umum, kewajiban yang harus dilakukan dprdan presiden setelah keluarnya putusan Mkadalah terlihat dalam amar putusannya tolak atau kabul sehingga akan membawa konsekuensi termasuk revisi atau tidaknya suatu undang-undang, karena berdasarkan ketentuan UUd1945 bahwa kewajiban untuk merevisi Undang-undang adalah badan pembuatnya yaitu dprdan presiden , selain kewajiban penempatan putusan Mk, dan pengundangannya dalam Berita Negara.

PERKEMBANGAN KONSTITUSI DI INDONESIA

Santoso, M. Agus

YUSTISIA Vol 87 (2013)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

penelitian ini membahas tentang perkembangan konstitusi di indonesia yang telah ditetapkan sejak tanggal 18 Agustus 1945. pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, sedangkan sumber datanya berupa data sekunder, analisisnya menggunakan diskriptif kualitatif. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa konstitusi di indonesia telah mengalami perubahan beberapa kali, diantaranya adalah UUD 1945, UUD RiS, UUDS 1950 dan kembali lagi ke UUD 1945 hingga mengalami perubahan sampai ke 4 (empat) kalinya dan berlaku hingga saat ini. perubahan konstitusi di indonesia disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor internal serta dipengaruhi oleh kondisi politik hukum yang ada kemudian berdampak pula pada berubahnya sistem ketatanegaraan di indoensia.

PROBLEMATIKA HUKUM UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Saraswati, Retno

YUSTISIA Vol 87 (2013)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

pembangunan regulasi nasional harus didukung oleh beberapa hal diantaranya adalah metode, materdan standar yang mengikat seluruh institusi yang berkepentingan didalam pembuatan hukum. undangundang nomor 11 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan merupakansatu-satunya panduan didalam pembuatan perundangan yang ada di Indonesia. hal ini mengakibatkanundang-undang pun dapat menimbulkan persoalan hukum, baik dari sisi aturan maupun implementasdari aturan tersebut. Oleh karenanya, diperlukan solusi terhadap pembentukan regulasi dan perubahandidalam regulasi itu sendiri.

ImplementasIJalInan sIstem antara General rules DenGan special rules dalam sIstem pemIdanaan substantIf

soponyono, eko

YUSTISIA Vol 87 (2013)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

implementasi jalinan sistem antara “general rules” dengan “special rules” dalam sistem pemidanaan substantif tidak dapat dipisahkan dengan kebijakan sistem pemidanaan yang akan ditempuh oleh anggota DPR dalam memahami semua permasalahan juridis yang ada untuk membuat yang lebih baik. implementasi jalinan sistem antara “general rules” dengan “special rules” dalam sistem pemidanaan substantif di indonesia tidak senantiasa ideal, karena terabaikannya pemahaman atas sistem pemidanaan dalam ketentuan induknya di KUHP/Wvs. Kondisi demikian bisa akan lebih rumit lagi ketika RUU KUHP Baru dengan indikasi kebaharuannya tidak disikapi secara cerdas oleh Badan Legislatif dalam kebijakan formulasinya. Berdasar alasan di atas, tulisan ini disusun dengan harapan dapat memberi ketegasan sikap bagi mahasiswa peminat hukum pidana materiil, Aparat Penegak Hukum, terutama Pemegang Kebijakan Tahap Formulasi (Badan Legislatif ).

PERLINDUNGAN VARIETS TANAMAN SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PARA PEMULIA TANAMAN MENUJU KETAHANAN PANGAN NASIONAL

Purwandoko, Prasetyo Hadi, Imanullah, Moch Najib

YUSTISIA Vol 87 (2013)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

tulisan ini merupakan sebagian hasil penelitian Unggulan perguruan tinggi yang membahas kontribusi perundang-undangan bidang pvtdan pangan dalam melindungi hak ekonomi pemulia varietas tanaman yang menghasilkan bibit unggul tanaman pangan. penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum empiris. Data diperoleh dari informan dan dianalisis dengan menggunakan interactive models of analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia sebagai salah satu negara megabiodiversityhanya mempunyai sedikit plasma nutfah yang dapat dikembangkan menjadi varietas unggul.. Meskipun hanya terdapat sedikit plasma nutfah tetapi pada dasarnya tiap daerah memiliki potensi varietas unggul yang dapat dikembangkan melalui kegiatan pemuliaan tanaman dan dilindungi melalui pvt. pvtmerupakan salah satu bentuk perlindungan hak ekonomi para pemulia tanaman. Meskipun tiap-tiap daerah mempunyai potensi atas varietas unggul yang dapat dimintakan permohonan pvttetapi pengetahuan masyarakat dan instansi terkait tentang perlindungan varietas tanaman masih kurang. perundangundangan di bidang pvtdan pangan belum mampu mendorong pemulia varietas tanaman menghasilkan bibit unggul tanaman pangan karena belum dapat melindungi hak ekonomi mereka. Dari enam daftar RUU program Legislasi Nasional tahun 2010-2014, baru dua RUU yang telah disahkan menjadi UU, yaitu Undang Undang Nomor 13 tahun 2010 tentang Hortikultura yang telah disahkan pada tahun 2010 dan Undang-Undang No 18 tahun 2012 tentang pangan yang disahkan tahun 2012.

IMPLIKASI KETENTUAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS.

Asrori S, M. Hudi, Kholil, Munawar, Mintorowati, Endang

YUSTISIA Vol 87 (2013)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi praktis dan teoritis ketentuan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif.jenis data adalah data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan dengan wawancara dan studi pustaka, dianalisis dengan teknik editing analysis style.implikasi praktis adanya ketentuan tjSL dalam UUPtadalah pengaturan tjSL masih perlu diperjelas dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Belum seluruhnya perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, karena masih terdapat persepsi bahwa alokasi tjSL itu tidak wajib dan dalam pelaksanaanya tidak ada kontrol yang baik dari pemerintah, serta tidak adanya sanksi yang tegas bagi perusahaan yang tidak menyalurkan tjSL. implikasi teoritisnya adalah adanya paradok dalam diskursus hukum korporasi di indonesia, yaitu: pertama, regulasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam UUPtmerefleksikan kesalahpahaman atau, paling tidak, ketidaktahuan tentang anatomi dan sejarah hukum korporasi. Kedua, regulasi tjSL perusahaan dalam praktik realistisnya menjadikan karakteristik hukum korporasi indonesia tumpang tindih dengan hukum-hukum yang sudah ada.Ketiga, pemerintah menutupi ketidakmampuan law enforcementhukum yang sudah ada dengan memproduksi hukum baru, bukan dengan memperkuat pelaksanaan hukum yang ada dan aparatur hukumnya

KOMPARASI HAK ASUH DAN HAK NAFKAH ANAK DALAM PUTUSAN PUTUSAN PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA KOTA SURAKARTA

Nugraheni, Anjar Sri Cipto, Tantri C, Diana, Luthfiyah, Zeni

YUSTISIA Vol 87 (2013)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Semakin tingginya angka perceraian setiap tahunmemunculkan keprihatinan penulis tentang nasib anakanak yang orangtuanya mengalami perceraian.Oleh karena itu penulis melakukan penelitian dengan tujuanmengidentifikasi perlindungan hukum terhadap hak-hak anak pasca perceraian kedua orangtuanya baik hak asuh maupun hak nafkah anak. Penelitian ini termasuk penelitian sosiologis.Data primer diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka putusan-putusan hakim di PN dan Pa kota Surakarta.Teknik analisis menggunakan analisis data kualitatif khususnya dengan metode deduktif. hasil penelitian menunjukkan sebagian besar putusan (+75%) tidak mengandung amar putusan tentang hak asuh dan hak nafkah anak baik putusan perceraian di PN maupun Pa.hal ini berarti masih kurangnya perlindungan hokum terhadap hak-hak anak pasca perceraian kedua orangtuanya.Perbedaan perlindungan hukum yang diidentifikasi penulisantara di PA dan PN ialah jika di PA, kuasa hak asuh diseyogyakan adalah ibu jika anak belum berumur 12 tahun (mumayiz) dan setelah berumur lebih dari 12 tahun, anak dapat memilih siapa yang memegang hak asuh atas dirinya serta umur kedewasaan adalah 21 tahun. Sementara di PN, tidak ada ketentuan yang jelas siapa kuasa hak asuh, tidak dikenal istilah mumayyiz dan umur kedewasaan ada yang menganggap sampai berumur 18 tahun tapi ada juga yang sampai berumur 21 tahun .

KONVERGENSI TELEMATIKA, ARAH KEBIJAKAN DAN PENGATURANNYA DALAM TATA HUKUM INDONESIA

Djulaeka, Djulaeka, Jusmadi, Rhido

YUSTISIA Vol 87 (2013)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konvergensi telematika sebagai sebuah fenomena telah mengakibatkan terjadinya perubahan dalam sistem pengaturan hukum di Indonesia. Disamping itu, fenomena konvergensi telematika mengakibatkan paradigma pengaturan hukum yang ada harus mengikuti fenomena perubahan akibat perkembangan teknologi. Pada asumsi awal terdapat beberapa peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Telekomunikasi, Undang-Undang Penyiaran, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dianggap dapat merespon kebutuhan regulasi dari adanya fenomena konvergensi telematika, namun dalam perjalanannya isu akan kebutuhan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang konvergensi telematika mencuat di masyarakat. Melalui artikel ini hendak menjelaskan bagaimana sebenarnya konsepsi tentang konvergensi telematika yang saat ini terjadi di Indonesia, serta menjelaskan bagaimana sistem pengaturan hukum di Indonesia merespon adanya proses konvergensi telematika tersebut. Tujuannya adalah untuk menjelaskan apa sebenarnya makna dari adanya fenomena konvergensi telematika dan sejauh mana peraturan perundang-undangan di Indonesia yang saat ini eksis merespon adanya proses konvergensi telematika tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum (legal research) dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) serta bahan penelitian berupa bahan hukum (primer maupun sekunder) dan bahan nonhukum, serta analisisnya menggunakan pendekatan deskriptif analitis.

INTERAKSI POLITIK DAN HUKUM DALAM PEMBENTUKAN LEGISLASI DAERAH (STUDI TERHADAP PROSES PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA)

Isharyanto, Isharyanto, Firdausy, Adriana Grahani

YUSTISIA Vol 87 (2013)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji interaksi politik dan hukum dalam penyusunan legislasi daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta. Akan diuji konseptualisasi yang lazim diterima bahwa ada interaksi antara hukum dan politik dalam proses legislasi, sehingga perspektif yang digunakan adalah hukum tidaklah sekedar pengertian normatif, akan tetapi merupakan resultan yang dipengaruhi oleh tata interaksi dengan faktor-faktor lain. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Cara memperoleh data dilaksanakan dengan studi pustaka dan wawancara. Sebagai obyek pengamatan, maka dilakukan kajian dan analisis terhadap Peraturan Daerah Kota Surakarta yang dihasilkan kurun 2005-2010 dan untuk riset ini, dilakukan pemilahan ke dalam 3 rumpun yaitu Peraturan Daerah yang terkait dengan Pemungutan dan Perizinan, Aktivitas Pemerintahan, dan Sosial Kemasyarakatan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Peraturan Daerah dalam rumpun aktivitas pemerintahan mempunyai pola yang sama terhadap masalah interaksi politik dan hukumnya dibandingkan Peraturan Daerah dalam rumpun pemungutan dan perizinan. Kesamaan itu nampak dalam Pada saat rapat kerja dengan Perangkat Daerah inilah interaksi sistem politik yang sebenarnya terjadi. Dalam interaksi tersebut akan terjadi proses tawar-menawar dan adu argumentasi dalam rangka memperoleh kesamaan persepsi antara Panitia Khusus dengan Perangkat Daerah terhadap substansi Rancangan Peraturan Daerah. Sementara itu, Peraturan Daerah dalam rumpun aktivitas sosial kemasyarakatan yang khususnya dijadikan obyek studi ini menunjukkan variasi fakta. Bilamana substansi aturan itu dianggap mencakup kepentingan masyarakat luas dan dapat dijadikan