cover
Filter by Year
Articles by issue : Vol 86 (2013)
14
Articles
POLITIK HUKUM DALAM MENATA REKAM MEDIS SEBAGAI SARANA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RUMAH SAKIT, DOKTER DAN PASIEN

Retnowati, Anny

YUSTISIA Vol 86 (2013)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk membahas tentang pengaturan hukum terhadap rekam medis berdasarkan politik  hukum  Indonesia  sebagaimana  tercantum  dalam  Pembukaan  UUD  1945,  yaitu  “melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila.” Politik hukum tersebut diharmonisasikan dengan paradigma baru dalam penanganan masalah kesehatan yang dicanangkan pada ICPDKairo 1994, lalu kemudian dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah seperti UUPK, UUK, UURS dan Permenkes No. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap rumah sakit,  !"#$%& (&)*+$(&,("-&#$%. +&"!(/+"&01"1,& -,&*+*#$,&)$,$-+0%(& (&)$-2((&"$*$0#(&yang melibatkan ketiga pihak tersebut.

KEDUDUKAN HUKUM TENAGA KEPERAWATAN DEPENDEN DALAM TRANSAKSI TERAPEUTIK

Fakih, Muhammad

YUSTISIA Vol 86 (2013)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tenaga keperawatan adalah salah satu tenaga kesehatan yang paling utama dalam membantu dokter untuk melakukan tindakan medik. Tindakan medik yangdilakukan oleh dokter di rumah sakit, dalam literatur hukum kesehatan sering disebut sebagai transaksi terapeutik atau perjanjian penyembuhan. Pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam transaksi terapeutik adalah dokter dan pasien. Oleh karena itu, tenaga keperawatan yang difungsikan sebagai pembantu dokter dalam transaksi tersebut kedudukannya bukanlah sebagai pihak dalam perjanjian. Tenaga keperawatan dalam konteks ini berkedudukan sebagai peserta dalam perjanjian bukan sebagai “contractan”. Dengan demikian tenaga keperawatan tidak dapat digugat berdasarkan wanprestasi. Kedudukan tenaga keperawatan dalam membantu dokter melakukan transaksi terapeutik, dalam literatur hukum medik lebih dikenal sebagai menjalankan fungsi dependent.

URGENSI KEARIFAN LOKAL MEMBENTUK KARAKTER BANGSA DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

Marpaung, Lintje Anna

YUSTISIA Vol 86 (2013)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, yang terdiri dari beberapa pulau. Sehingga disebut dengan Nusantara yang memiliki kekayaan budaya yang luar biasa dan tidak dimiliki oleh negara lain, salah satu kebanggaan bangsa Indonesia dengan memiliki keanekaragaman etnis, suku budaya/ adat istiadat yang mempunyai nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh nenek moyang untuk dilestarikan dan mempunyai nilai yang cukup tinggi sebagai alat untuk membangun karakter bangsa dan merupakan modal sebagai Kearifan lokal yang sangat dibanggakan oleh masing-masing daerah melalui Provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Nusantara sepanjang masih diakui dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Kearifan nasional yaitu nilai-nilai Pancasila.Masyarakat  Hukum Adat  (  MAHUDAT)  beserta  adat  istiadat/budaya  tradisionalnya  hingga  saat  ini masih diakui keberadaannya (living law) sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 18 B jo Pasal 32 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo Permendagri No 39 Tahun 2007, untuk itu perlu diimplementasikan dan digunakan sebagai modal dasar pembangunan di segala bidang dalam rangka penyelenggaraan  otonomi  daerah.  Pemberdayaan  Tokoh  Adat  dan  Kekerabatannya  untuk  dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan,  yang dibuat sebagai kebijakan Pemerintah Daerah selanjutnya dituangkan dalam Peraturan daerah. Sehingga dengan demikian merupakan salah satu cara dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah melalui Otonomi daerah dapat tercapai Good government

POLITIK HUKUM KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEPERCAYAAN DI INDONESIA

Budiyono, Budiyono

YUSTISIA Vol 86 (2013)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia adalah negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang mengandung prinsip bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama walaupun bukan negara agama. Agama dapat hidup dan berkembang dengan jaminan dan perlindungan negara, sedangkan para pemeluk agama berhak melaksanakan  dan  mengembangkan  agama  sesuai  dengan  kepercayaannya.  Prinsip  kebebasan beragama dan berkepercayaan itu merupakan pengakuandan jaminan serta perlindungan bahwa setiap orang  bebas  dan  merdeka  menganut  agama  dan  kepercayaan  yang  diyakininya. Tujuan  penelitian ini  adalah  bagaimana  politik  hukum  negara  Indonesia dalam  menjamin  kebebasan  beragama  dan berkerpercayaan berdasarkan UUD 1945.

PUTUSAN HAKIM: MENUJU RASIONALITAS HUKUM REFLEKSIF DALAM PENEGAKAN HUKUM

Respationo, HM. Soerya, Hamzah, M. Guntur

YUSTISIA Vol 86 (2013)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penegakan  hukum  tidak  bekerja  dalam  ruang  yang  hampa  sosial.  Penegakan  hukum  senantiasa berinteraksi dengan dinamika masyarakat (external dynamics) dan dinamika dalam hukum itu sendiri (internal dynamics ) oleh karena itu, putusan hakim hendaknya merefleksikan kedua dinamika itu dengan cara  mengkonstatir  hubungan  antara  fakta,  norma,  moral,  dan  doktrin  hukum  dalam  pertimbangan putusan hakim –baik secara sendiri-sendiri, maupun bersama—sangat terkait atau korelatif satu sama lain.Pola putusan hakim, termasuk penegakan hukumnya yang berlangsung saat ini masih didominasi tipe  rasionalitas  hukum  formal.  Ke  depan  –dalam  rangka  “good  court  governance” pengembanan hukum praktis hendaknya diarahkan ke tipe rasionalis refleksif, minimal diupayakan mengggeser hubungan tersebut dari tipe rasionalitas formal ke rasionalitas substantif dan pada saatnya ke arah tipe rasionalitas hukum refkleksif.

PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGING (ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN)

Budyatmojo, Winarno

YUSTISIA Vol 86 (2013)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak  pidana  illegal  logging/penebangan  liar  menunjukan  adanya  suatu  rangkaian  kegiatan  yang merupakan suatu mata rantai yang saling terkait, mulai dari sumber atau prosedur kayu illegal atau yang melakukan penebangan kayu secar illegal hingga ke konsumen atau pengguna bahan baku kayu. Kayu tersebut melalui proses penyaringan yang illegal, pengangkutan illegal dan proses eksport atau penjualan yang illegal. Proses penebangan liar ini, dalam perkembangannya semakin nyata terjadi dan sering kali kayu–kayu illegal hasil dari penebanganyang liar itu dicuci (dilegalkan) terlebih dahulu  sebelum memasuki pasar yang legal, artinya bahwa kayu-kayu pada hakekatnya adalah illegal, dilegalkan oleh pihak-pihak tertentu yang bekerja sama dengan oknum aparat, sehingga kayu-kayu tersebut memasuki  !"!#$%&!!%"()*+%)!,*%-**-./+*0!"*%&!/!%1!/,%&.#( !!/%!1(%*)).,!)%-!/%&!/!%1!/,%&.#( !!/%!1(%legal. Upaya pencegahan telah dilakukan pemerintah untuk mem-berantas  illegal loggingyaitu telah membuat banyak kesepakatan dengan negara lain dalam upaya penegakan hukum terhadap  illegal loggingdan perdagangan illegal, seperti Inggris, Uni Eropa, RRC, Jepang dan Korea Selatan. Juga tidak kalah banyaknya adalah upaya LSM Internasional dan lembaga donor membantu Indonesia dalam memberantas illegal logging. Berbagai pertemuan telah dilakukan, namun senyatanya rencana-rencana aksi yang dibuat seringkali tidak menyelesaikan akar masalah. Sedangkan di dalam negeri, menurut Departemen Kehutanan, setidaknya ada 11 (sebelas) lembaga dan instansi pemerintah di Pusat yang menentukan upaya pemberantasan pembalakan liar tersebut, akan tetapi kerjasama kuratif yang bersifat polisionil tersebut tidaklah mudah mewujudkannya dalam pemberantasan illegal logging. Oleh karena itu tulisan ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pengambil kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah.

GAGASAN PENGATURAN KEWENANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH SETELAH PERUBAHAN UNDANG UNDANG DASAR 1945

Yuslim, Yuslim

YUSTISIA Vol 86 (2013)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gagasan penaturan kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah terhadap kabupaten/ kota setelah perubahan  Undang-Undang  Dasar  1945  bertujuan  menjawab  2(dua)  problem  hukum,  yakni  :   (1) Bagaimana pengaturan kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah setelah perubahan UUD 1945, dan (2) Bagaimana gagasan kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah. Untuk menemukan jawaban pertanyaan yang muncul dilakukan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).Pengaturan kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah dalam Pasal 38 UU No. 32/2004 tidak memiliki validasi yang tegas dalam UUD 1945.Kewenangan gubernur tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi, sementara asas dekonsentrasi tidak dirumuskan secara tegas dalam UUD 1945.Selain tidak memiliki validasi konsitusi, pengaturan kewenangan gubernur dalam UU No. 32/2004 tidak jelas konsepnya karena satu sisi kewenangan tersebut berupa atribusi, pada bagian lain berupa delegasi dan bahkan dalam praktek berupa mandat.Menurut sudut pandang sistem negara kesatuan (unitary state) kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah langsung setelah perubahan UUD 1945 haruslah berupa delegasi kewenangan.Jadi tidak ditegaskan (dirinci) langsung dalam UU mengenai pemerintahan daerah (atribusi). Presiden yang akan melimpahkan kewenangan tersebut nantinya dalam Peraturan Pemerintah. Pelimpahan kewenangan kepada gubernur tersebut ruanglingkupnya haruslah mencakup urusan pemerintahan umum di provinsi jadi tidak dibatasi pada urusan tertentu saja.Selain itu dalam menjalankan kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah perlu organ tertentu yang membatu gubernur dalam menjalankan kewenangannya dan merupakan organ pemerintah

OTONOMI DAERAH DALAM MENGUATKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (STUDI TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH)

Enggarani, Nuria Siswi

YUSTISIA Vol 86 (2013)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji otonomi daerah di Indonesia dalam menguatkan Negara Kesatuan Republik  Indonesia  menurut  UU  No  32/2004  dan  menemukan  model  otonomi  daerah  yang  dapat menguatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif memfokuskan  pada  data  kepustakaan.  Pendekatan  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah menggunakan pendekatan asas-asas hukum, pendekatan sistematika peraturan perundang-undangan, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical, sejarah serta menggunakan pendekatan Hermeneutic dengan  menggunakan  penalaran  deduktif.  Data  penelitian  yang  digunakan  adalah  data  dari  studi kepustakaan yang berupa bahan hukum primer dan sekunder.Hasil kajian menunjukan bahwa, Urusan dan pengawasan merupakan elemen yang paling penting dalam rangka menguatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan merupakan dasar bagi diterapkannya otonomi luas. Indikator yang digunakan untuk mengetahui bahwa UU No 32/2004 dapat menguatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau tidak adalah dilihat dari elemen urusan dan pengawasan. Jika penulis melihat urusan dan pengawasan dalam ketentuan UU No 32/2004 menimbulkan asumsi penafsiran yang mengarah pada kecenderungan menguatkan  kearah  ke  federalisme  dan  mengarah  resentralisasi  Model  otonomi  yang  menguatkan Negara kesatuan terletak dengan mengubah system otonomi seluas-luasnya menjadi otonomi luas, focus dan bertanggung jawab. Sistem pembagian urusan diperincibaik bagi pemerintah daerah provinsi

INVESTMENT ARBITRATION BAGI NEGARA BERKEMBANG DAN TERBELAKANG

Sefriani, Sefriani

YUSTISIA Vol 86 (2013)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah  utama  yang  diteliti  dalam  penelitian  ini   adalah  faktor-faktor  penyebab  kekalahan  negara berkembang dan terbelakang di depan forum investment arbitration. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, histori, dan konsep. Teknik analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian disajikan secara  deskriptif  analitis.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  BIT  menjadi  factor  utama  penyebab semuanya  itu.  BIT  berisikan  ketentuan-ketentuan  yang  sangat  berpihak  pada  kepentingan  negara eksportir modal. Banyak ketentuan yang multitafsir dan kemudian diinterpretasikan secara sangat luas oleh arbitrator di forum investment arbitration untuk kepentingan negara maju, negara eksportir modal. Solusi untuk mengatasi hak tersebut adalah bahwa negara berkembang harus sadar, cermat dan memiliki posisi tawar yang seimbang dengan negara maju dalam penyusunan BIT. Semua ini dapat diraih apabila negara berkembang memiliki independensi, tidak memiliki ketergantungan pada segala bidang seperti, ekonomi, politik juga pertahanan keamanan pada negara eksportir modal.

KEBIJAKAN TATA RUANG DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA (STUDI VALORISASI RUANG)

Subekti, Rahayu, Karjoko, Lego, Astuti, Wida

YUSTISIA Vol 86 (2013)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui  existing  condition tata ruang  yang digunakan Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Negara dalam penataan ruang . Dalam penelitian ini digunakan metode  Empirical Research on Law (ELR). ELR seeks to understand and explain how law works in the real world.Adapun sifat penelitiannya deskriptif developmental yang memberikan gambaran secara sistematis terhadap obyek yang akan diteliti, selanjutnya disusun model yang dapat dikembangkan untuk mengatasi problema dilapangan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian meliputi Kabupaten Kutai Kartanegara. Dari Hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan dua kesimpulan, yaitu : pertama, Kondisi existing Penggunaan tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk bermacam – macam kegiatan diantaranya yaitu : . Kegiatan pertambangan , Kegiatan Kehutanan , Kegiatan Perkebunan, kegiatan pertanian. Terjadi pengalihan fungsi lahan yang meningkat dari tahun ketahun Kedua, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah membuat Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tentang RTRW maupun Zonasi Kabupaten Kutai Kertanegara, hanya saja belum bisa diajukan dalam pembahasan dengan DPRD karena Peraturan Daerah Propinsi tentang RTRW maupun zonasi Provinsi Kalimantan Timur belum ada.