cover
Filter by Year
Articles by issue : Vol 85 (2013)
13
Articles
MEDIASI PENAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA: PENGKAJIAN ASAS, NORMA, TEORI, DAN PRAKTIK

Mulyadi, Lilik

YUSTISIA Vol 85 (2013)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran mediasi penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dari perspektif pengkajian Asas, Norma, Teori dan Praktik. Dilihat dari jenis penelitiannya merupakan penelitian hukum sosiologis dan normatif. Pendekatannya melalui pendekatan  perundangan-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Analytical and Conceptual Approach), pendekatan kasus (Case Approach), dan pendekatan presepsional (perceptional approach. Data yang digunakan primer dan sekunder. Pencarian data dengan pengamatan dan wawancara.  Kemudian data dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif, selanjutnya ditulis secara deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi penal   penyelesaiannya tidak secara formil difasilitasi oleh negara melainkan melalui mekanisme lembaga adat (Peradilan Gampong, Budaya Bakar Batu, Lembaga Begundem dan awig-awig),  karena selama ini mediasi penal tidak diatur pada tataran Undang-Undang melainkan dikenal secara terbatas melalui diskresi penegak hukum dan sifatnya parsial.

KAJIAN KRITIS PENGGUNAAN UU TINDAK PIDANA KORUPSI UNTUK MENANGANI TINDAK PIDANA PERBANKAN

Hartiwiningsih, Hartiwiningsih

YUSTISIA Vol 85 (2013)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian  mengkaji secara mendalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk  menangani  tindak  pidana  perbankan  baik  yang  terjadi  di  Bank  BUMN  maupun  swasta,  serta penyalahgunaan wewenang dan kejahatan perbankan yang lain. Selain itu akan dikaji upaya-upaya yangseharusnya dilakukan agar UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan  mampu mengatasi kejahatan dan pelanggaran  yang terjadi di Bank BUMN maupun Bank Swasta dan kejahatan perbankan lainnya. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Bentuk penelitian iniadalah diagnostik dan preskriptip  Data berupa data primer dan  sekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara mendalam, data sekunder diperolah melaui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa alasan Undang-UndangTIPIKOR  digunakan  untuk  m enyelesaiakan  kasus-kasus  tindak  pidana  perbankan,  sistem pertanggungjawaban untuk membuktikan adanya kesalahan pada badan hukum menggunakan konsep strict liability dan vicourius liability, yaitu sistem pertanggungjawaban tanpa kesalahan dan pengalihan pertanggungjawaban. Prinsip pertanggungjawaban dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi  sangat luas sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU No.31 Jo UU No.21 Tahu 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Sistem penjatuhan sanksi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sangat fleksibel, jenis pidana tambahan sangat variatif.  Diaturnya beban tanggungjawab bagi si pembuat percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi. Diaturnya beban pembuktian terbalik. Upaya yang harus dilakukan agar UU No.10 Tahun 1998 dapat mengatasi kejahatan dan pelanggaran di bidang perbankan yaitu, memperluas formulasi perbuatan pidna, jenis sanksi dan pertanggungjawaban pidana. Mengingat kejahatan di bidang perbankan merupakan exstra ordinary crimes, maka untuk memudahkan pembuktianharus diterapkan sistem pembuktian terbalik. Saran harus dilakukan perubahan/revisi  terhadap substansi UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, baik dari aspek kriminalisasi perbuatan, jenis sanksi, sistem pertanggungjawaban terhadap korporasi, dan sistem pembuktian terbalik, agar Undang-Undang Perbankandapat diterapkan secara efektif, dan dapat menanggulangi kejahatan dan pelanggaran perbankan baik yang terjadi di bank BUMN maupu bank swasta dan kejahatan perbankan lainnya.

PENYELESAIAN PERKARA PIDANA YANG BERKEADILAN SUBSTANSIAL

Taufiq, Muhammad

YUSTISIA Vol 85 (2013)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai masalah yang timbul dalam penyelesaian kasus pidana, dan bagaimana pandangan penegakan hukum terhadap hukum acara pidana di Indonesia dalam memberikan keadilan. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode kualitatif yangmenekankan pada observasi lapangan, dan data dianalisis dengan cara non-statistik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, observasi, wawancara, dan focus group discussions (FGD). Informan dipilih berdasarkan tujuan penelitian. Data yang terkumpul kemudian divalidasi dengan triangulasi data dandianalisis menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  1) Sistem peradilan pidana belum mampu memberikan keadilan bagi korban dan pelaku 2)  penegakan hukum masih terlalu kaku dalam menerapkan secara penuh aturan normatif, termasuk dalam kasus-kasus tertentu, bahkan yang kerugian sangat kecil.

DESAIN AKSI JEJARING KOMISI YUDISIAL DALAM MONITORING PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI JAWA TIMUR

Nuswardani, Nunuk, Rusdiana, Erma, Bagus Yuherawan, Deni Setya

YUSTISIA Vol 85 (2013)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Objek penelitian ini adalah pelaksanaan/aksi jejaring Komisi Yudisial terkait penanganan kasus tindak pidana korupsi oleh hakim di daerah yang selama ini belum optimal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan metode observasi pada fakta di lokasi penelitian dan data/perkara Tipikor yang dimiliki KY sebagai dasar pencarian hasil penelitian berupa ‘tindakan/aksi’ yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga desain dan metodenya merupakan perpaduan antara metode penelitian hukum dan metode penelitian sosiologis. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalam aksinya, jejaring KY belum terkoordinasi, belum ada standarisasi proses pemantauan perilaku Hakim dalam penanganan perkara, serta belum adanya sinergi antara jejaring KY dengan pemangku kepentingan

KRIMINALISASI PENGELOLAAN ZAKAT (TINJAUAN KETENTUAN PASAL 41 UU NO 23 TAHUN 2011)

Budi Utami, Niken Subekti, Nugraheni, Destri Budi

YUSTISIA Vol 85 (2013)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat apabila ditinjau dari perspektif Hukum Islam dan untuk mengetahui kriminalisasi dalam Pasal 41 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ditinjau dari perspektif Hukum Pidana. Penelitian ini adalah penelitianyuridis empiris yang dilakukan melalui penelitian pustaka dan penelitian lapangan dengan metode Focus Group Discussion. Narasumber  adalah para ahli hukum Islam dan Hukum Pidana, sedangkan para responden adalah pengelola Lembaga Amil Zakat yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta, baik pengelola dariLembaga Amil Zakat yang telah berijin maupun yang belum berijin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ahli hukum Islam menyatakan bahwa para ulama sepakat, wajib atas penguasa untuk mengangkat amil atau lembaga pengelola zakat. Namun,  rumusan pengelolaan zakat secara sentralisasi berada di tanganpemerintah, masih dapat diperdebatkan dengan melihat peran masyarakat yang gemilang dalam pengelolaan zakat melalui LAZ. Kriteria kriminalisasi yang meliputi pemidanaan harus memperhatikan tujuannya, adanya unsur victimizing, prinsip biaya dan hasil, dan dukungan masyarakat, tidak terpenuhi dalam mengkriminalisasiLAZ seperti yang ditentukan dalam Pasal 41 UU Pengelolaan Zakat. Maksud dari pemerintah membentuk UUPZ baru, adalah untuk lebih meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, sehingga dapat menciptakan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Mencermati maksud tersebut, dirasakankurang tepat ketentuan pemidanaan bagi LAZ karena tidak adanya catatan buruk kinerja LAZ dan apabila hukum dipandang sebagai alat untuk melakukan perubahan sosial, yaitu mengubah masyarakat yang miskin menjadi sejahtera, maka selayaknya bukan pendekatan sanksi yang dilakukan melainkan dengan pendekatan berupa insentif.

PROBLEMATIKA PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (JUDICIAL REVIEW) PADA MAHKAMAH AGUNG DAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Achmad, Achmad, Mulyanto, Mulyanto

YUSTISIA Vol 85 (2013)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui problematika pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif sekaligus empiris. Pengumpulan data melalui Studi kepustakaan, Wawancara, Focus Group Discussion (FGD) dan Observasi.Data dianalisis dengan menggunakan metode hermeneutik (interpretasi) di samping deduktif. Hasil penelitian menunjukkan Pengaturan judicial review oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi diatur dalam ketentuan Pasal 24 A ayat (1) dan Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI 1945. Pelaksanaannya oleh MK ditindak lanjuti melalui PMK No 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang sedangkan oleh MA ditindaklanjuti melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2011. Problematika judicial review melalui Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, Pertama, secara konseptual pelaksanaan pengujian peraturan perundang-undangan ditangan MA dan MK akan menyulitkan integrasi pengawalan hirarki norma mulai dari perda sampai UUD dalam rangka penegakkan konstitusi. Kedua, secara operasional pelaksanaan judicial review antara MA dan MK akan menimbulkan konflik antar lembaga diakibatkan dari perbedaan putusan atau penafsiran peraturan perundang-undangan yang ditangani.

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERBASIS LINGKUNGAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PRAKTIK-PRAKTIK GOOD GOVERNANCE DI DAERAH

Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi

YUSTISIA Vol 85 (2013)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah merumuskan model kebijakan formulasi legal drafting Peraturan Daerah (Perda) berbasis Green Legislation dalam rangka pengembangan praktik-praktik tata kelola pemerintahan  yang baik di daerah melalui penguatan peran eksekutif (leading sector seperti bagian hukum, BLH, Pusat Re-gional Jawa KLH dan DPRD melalui strategi, mekanisme, dan pemberdayaan potensi, serta perbaikan prosedur  penyusunan  Perda agar  memperhatikan  pelestarian  fungsi  lingkungan hidup.  Penelitian  ini merupakan penelitian yuridis non-doktrinal, dengan pendekatan kualitatif. Metode yang akan dipakai melaluitahapan-tahapan berupa : pemetaan existing condition formulasi legal drafting yang selama ini digunakan, pemetaan terhadap potensi eksekutif (leading sector) dan DPRD, mengevaluasi Perda yang sudah dihasilkan selama ini (Tahun I), mengidentifikasi dan mengevaluasi kendala yang dihadapi dalam tahap formulasikebijakan,  mengidentifikasi  peluang  dan  strategi  serta  merumuskan  model  formulasi  yang  dapat dikembangkan (Tahun II),  menyusun pedoman dan standar prosedur operasional, memberikan pelatihan, pendampingan serta monitoring bagi eksekutif (leading sector) dan DPRD (Tahun III) Penekanan dalamrangka formulasi legal drafting yang dilakukan Pemerintah agar menghasilkan perda yang berbasis green legislation. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder dari Pusat Regional Jawa Kementerian LH, Bagian Hukum Pemkab  Nganjuk. Pengumpulan data primer dilakukan dengan observasi dan wawancara. Untuk memberikan penajaman dan elaborasi data lebih lanjut dilakukan Focus Group Discussion (FGD). Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi pustaka dan content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, penyusunan formulasi Legal Drafting Perda yang dilakukan oleh Pemerintah di Kabupaten Nganjuk belum optimal karena belum sepenuhnya sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 dan UU No 32 Tahun 2009, sehingga belum semua Perda menggunakan Naskah Akademik dalam formulasi Legal Drafting Perdanya. Kedua, partisipasi belum berjalan efektif dan belum semua Perda didahului Naskah Akademik. Ketiga, kendala dalam formulasi legal drafting Perda antara lain kemampuan menilai Perda, kemampuan merumuskan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

PENGATURAN HUKUM PENGETAHUAN TRADISIONAL (TRADITIONAL KNOWLEDGE ) SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KEARIFAN LOKAL MADURA OLEH DPRD BANGKALAN

Ikhwan, Mufarrijul, Djulaeka, Djulaeka, Murni, Murni, Yulianti, Rina

YUSTISIA Vol 85 (2013)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  minimnya  perlindungan  hukum  dalam  bentuk  peraturan perundangan berbagai kearifan lokal masyarakat Madura khususnya di Bangkalan. Penelitian ini ditujukan untuk menginventarisir potensi berbagai kategori pengetahuan tradisional dan usaha yang dilakukan olehDPRD untuk membentuk perangkat hukum sebagai bentuk perlindungan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan metode observasi pada fakta di lokasi penelitian yang meliputi 18 Kecamatan di Kabupaten Bangkalan. Informan kunci dari penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalamkegiatan yang berhubungan dengan pengetahuan Tradisional Madura  yang berada di Bangkalan.  Hasil inventarisir Pengetahuan Tradisional di Kabupaten Bangkalan antara lain berupa pengetahuan agrikultural, resep makanan dan ramuan/jamu tradisional, manufaktur, ekspresi budaya dan pengelolaan lingkungan. DPRD Bangkalan dalam hal ini telah memasukkan materi traditional kwowledge dalam prolegda yaitu membentuk Peraturan daerah yang berorientasi pada perlindungan terhadap kearifan lokal yang bersumber dari Pengetahuan Tradisonal dengan tetap memperhatikan asas-asas dalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan fungsinya sebagai legislator di daerah.

POLITIK HUKUM KETAHANAN PANGAN NASIONAL (KAJIAN SINKRONISASI POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG HAK PVT DAN UNDANG-UNDANG PANGAN)

Imanullah, Moch Najib

YUSTISIA Vol 85 (2013)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujan untuk mengetahui taraf sinkronisasi hukum secara horizontal politik hukum ketahanan pangan  nasional dalam Undang-undang Perlindungan Varietas Tanaman dan Undang-undang Pangan. Untuk mencapai tujuan ini maka dilakukan penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yangbersumber pada bahan hukum primer dan sekunder. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan penafsiran hukum gramatikal. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa Undang-undang Perlindungan Varietas Tanaman sinkron  dengan Undang-undang Pangan, yaitu adanya perlindungan hukum terhadap Hak Perlindungan Varietas Tanaman akan meningkatkan gairah para pemulia tanaman untuk menghasilkan benih-benih tanaman baru yang berkualitas, termasuk benih-benih tanaman bahan pangan. Tersedianya benih-benih tanaman bahan pangan yang cukup, akan meningkatkan produksi bahan pangan, sehingga akan tercapai kondisi meningkatnya ketahanan pangan nasional, yang menjamin  sampai pada tingkat keluarga menerima bahan pangan yang cukup dan bermutu.

MODEL PERADILAN NON NEGARA (NON-STATE JUSTICE) SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI KABUPATEN PAMEKASAN

Yulianti, Rina, Maharani, Sri, Zaman, Nurus

YUSTISIA Vol 85 (2013)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  model  proses penyelesaian di luar pengadilan atau dalam bentuk  peradilan  non-negara  (non-State  Justice)  sebagai Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Tanah  di Kabupaten Pamekasan. Peneltian ini menggunakan metode sosio legal research.  Pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan pengumpulan data sekunder . Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) dilakukan untuk mengkonstruksi bangunan baru bagi legitimasi mekanisme non negara (Non-State Justice) yang mendominasi pola-pola penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Pamekasan. Analisis dilakukan dengan menafsirkan data yang diperoleh secara induksi dan membandingkan, menguji atau memverifikasi dengan teori yang sudah ada. Pembandingan atau pengujian ini dimaksudkan untuk mengkaitkan temuan dengan teori yang mengkaji hal-hal yang menjadi fokus penelitian. Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  masyarakat  di  Kabupaten  Pamekasan resisten  dengan  budaya penyelesaian sengketa tanah yang melibatkan tokoh-tokoh diluar mekanisme formal. Terdapat tiga pilihan pola  penyelesaian  di  Kabupaten  Pamekasan  untuk  menyelesaikan  sengketa  tanah  yaitu  dengan menggunakan aktor penyelesai Kalebun/Kepala Desa, Kyai dan Hakim di Pengadilan. Hal ini membuktikan adanya pluralistis sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Pemerintahan Daerah nomor 32 Tahun 2004 serta Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan peluang untuk membangun fungsi yudisial di tingkat desa sebagai upaya untuk mendekatkan akses keadilan terhadap masyarakat dan melegitimasi berbagai pola penyelesaian yangberbasis pada kearifan lokal.