cover
Filter by Year
Articles by issue : Vol 51 (2000)
6
Articles
‚Äč
APLIKASI ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PEMBERITAAN KASUS PIDANA OLEH PERS (STUDI KASUS PADA SURAT KABAR SOLOPOS)

Jamin, Mohammad

YUSTISIA Vol 51 (2000)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aplikasi asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan media massa surat kabar SOLOPOS terhadap kasus-kasus pidana, dan faktor-faktor yang menjadi kendalanya.Penelitian ini menggunakan pendekatan gabungan yuridis normatif (doktrinal) dan yuridis sosiologis(non Doktrinal). Lokasi penelitian pada surat kabar SOLOPOS. Sumber data primer adalah wartawan yang meliput kasus-kasus pidana, dan nara sumber yang diberitakan. Sumber data sekunder berupa berita-berita kasus pidana yang dimuat pada surat kabar SOLOPOS, dan bahan hukum lainnya. Tehnik cuplikan berupa purposive sampling. Pengumpulan data menggunakan tehnik wawancara secara terarah , kuesionerdan identifikasi isi (khusus data sekunder). Analisis data secara kuantitatif, proses analisis tersebut dilakukan dengan tehnik content analysis, ciri dan substansi data serta konteksnya, kemudian secara teoritik intepretatif dan menggunakan logika induksi ditarik simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya aplikasi asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan kasus pidana di surat kabar SOLOPOS sudah sesuai dengan tujuan asas tersebut. Hal ini diindikasikantidak pernah adanya hak jawab, somasi atau tuntutan dari mereka yang diberitakan dalam kasus pidana. Untuk melaksanakan asas tersebut maka pemberitaan kasus pidana tidak mengarah kepada investigative reporting atau berita sugestif. Terdapat sejumlah faktor yang dapat menjadi kendala aplikasi asas praduga tak bersalah di SOLOPOS, meliputi: kurangnya pengetahuan/wawasan hukum wartawan, tidak ada spesialisasi penugasan berdasar latar belakang pendidikan dan penugasan yang tidak permanen, tidak adanya keterikatan wartawan dengan kode etik jurnalistik yang di buat oleh PWI, adanya ketidak jelasan batas-batas tentang asas pradugatak bersalah dalam praktek pemberitaan pers., adanya batas waktu/limit atau deadline dalam penulisan berita,dan masih kurangnya masa kerja dan pengalaman sebagian wartawan.

MENCERMATI PROBLEMA HUKUM DALAM PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG JAMINAN FIDUSIA (UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 1999)

Kholil, Munawar

YUSTISIA Vol 51 (2000)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Seiring meningkatnya kegiatan pembangunan,meningkat puia kebutuhan terhadap pendanaan. Dana yang tersedia baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri lazimnya disalurkan melalui perbankan/lembaga keuangan. Dana ini perlu dilindungi, karena merupakan milik masyarakat. Jika danaitu tidak dapat dikembalikan atau macet, maka akanmenimbulkan stagnasil gangguan dalam pembangunan dan keresahan dalam masyarakat. Salah satu cara untuk menjaga kelancaran pengembalian dana itu ialah dengan mengikat penerima dana dengan perjanjian penjaminan. Di sinilah hukum jaminan menempati kedudukan yang semakin penting. Fungsi jaminan secara yuridis adalah kepastian hukum pelunasan utang di dalam perjanjian kredit atau dalam utang piutang atau kepastian realisasi suatu prestasi dalam suatu perjanjian. Kepastian hukum ini adalah dengan mengikat perjanjian jaminan melalui lembaga-lembaga jaminan yang dikenal dalam hukum Indonesia. Lembaga jaminan kebendaan dapat berupa lembaga Hipotik, Hak Tanggungan,Creditverbcmd, Gadai, Fiducia, sedangkan lembaga jaminan perorangan dapat berupa lembaga penanggungan (borgtocht), garansi bank, dan sebagainya. Salah satu hak jaminan yang banyak digunakan dewasa ini adalah Jaminan Fidusia (Iihat DjuhaendahHasan, 1998 : 68; dan Purwahid Patrik & Kashadi,1999:32).

MENYIASATI KELEMAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 MELALUI PERJANJIAN INTERNASIONAL SISTER PROVINCE DANSISTER CITY UNTUK MENGOPTIMALKAN POTENSI DAERAH

Supriyanto, Agustinus

YUSTISIA Vol 51 (2000)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjanjian sister province (propinsi kembar) adalah perjanjian intemasional antara suatu propinsi di suatu negara dengan propinsi atau negara bagian di negara lain. Contohnya adalah perjanjian sister province antara Jawa Tengah dan Queensland, antara Jawa Timur dan Texas, dan antara Daerah IstimewaYogyakarta dan Ismailia. Selanjutnya perjanjian sistercity (kota kembar) merupakan perjanjian internasional antara suatu kota di suatu negara dengan kota di negara lain. Contohnya adalah perjanjian sister city antara Semarang dan Brisbane, antara Bandung dan Rorth Worth, dan antara Surabaya dan Perth.Kedua kerjasama tersebut dapat disebut sebagai sisterhood relationship (hubungan kemitraan).Dengan demikian,sisterhood relationship yang dilakukan oleh Indonesia merupakan hubungan kerjasama antara suatu daerah di Wilayah Indonesia dan suatu pihak di luar negeri. Banyak propinsi-propinsi dan kota-kota di Indonesia yang telah mengadakan hubungan kerjasama sisterhood dengan propinsi-propinsi dan kota-kota di luar negeri yangtersebar diseluruh dunia.

PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEJAHATAN ( SUATU TELAAH DESKRIPTIF)

Budiyatmojo, Winarno

YUSTISIA Vol 51 (2000)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Suatu kenyataan bahwa tidak ada satu masyarakatpun dimuka bumi ini yang terbebas dari masalah kejahatan. Meskipun masyarakat tidak menghendakimunculnya kejahatan akan tetapi kejahatan akan selalu muncul di tengah-tengah masyarakat, baik dilakukan oleh anggota masyarakat setempat maupun oleh orang lain di luar anggota masyarakat.Kondisi semacam ini telah digambarkan oleh Barnes H.E dan Teeters N.K dalam karyanya yang berjudulNew Horison in Criminology dengan menyitir kalimat Frank Tennen baum sebagai berikut: Bahwa Ke jahatan adalah persoalan lokal dan melekat dimanamasyarakat itu ada. Manusia sepanjang kita ketahui lahir dan hidup dalam kelompok-kelompok, tipe dan corak organisasi kemanusiaan. Dan di dalam organisasikemanusiaan ini sifat-sifat manusia tidak selalu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat, termasuk dalam hal ini adalah perbuatan manusia yang dinamakan kejahatan (sebagai sesuatu yang tidak dikehendaki oleh masyarakat). Namun demikian kejahatan tersebut kita anggap saja tidak akan dapatdihapuskan sama sekali, kecuali dalam pikiran utopis yang sebenarnya tidak akan ada (Soedjono Dirjosisworo, 1983 : 1).

PROBLEMA EKSEKUSI PENYERAHAN BENDA TIDAK BERGERAK DALAM SENGKETA PERDATA DIPENGADILAN NEGERI

Kussunaryatun, Th

YUSTISIA Vol 51 (2000)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Suatu sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan selalu bertujuan agar sengketa tersebut mendapatkan penyelesaian melalui pemeriksaan, dan selanjutnya akan mendapatkan putusan hakim yang dapat dirasakan adil oleh kedua belah pihak yang terlibat sengketa. Putusan hakim akan menetapkanhubungan hukum yang seharusnya berlaku bagi penggugat dan tergugat. Putusan hakim baru dapat dirasakan manfaatnya apabila dapat dilaksanakan atau dieksekusi. Putusan hakim dapat dieksekusi apabila putusan hakim bersifat menghukum {condemnatoir vonnis). Putusan hakim yang bersifat menghukum merupakan putusan hakim yang dijatuhkan dalamsuatu sengketa perdata yaitu perkara perdata ketika ada dua pihak atau lebih yang terdiri dari penggugat dan tergugat (contentieus yurisdictie). Putusan condemnatoir dapat berupa penghukuman untuk menyerahkan suatu barang, mengosongkan sebidang tanah, melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, dan pembayaran sejumlah uang. Selain condemna toir vonnis, ada putusan hakim yang bersifat menetapkan {declaratoir vonnis) yaitu penetapan hakimyang dijatuhkan dalam suatu permohonan, yaitu perkara perdata ketika hanya ada satu pihak saja yaitu pemohon {yoluntaire yurisdictie). Putusan declara toir dapat berupa pengesahan anak angkat, pengesahan ahli waris. Selanjutnya, ada putusan hakim yang bersifat menimbulkan atau meniadakan suatu keadaan hukum {constitutifvonnis).

UPAYA PENANGANAN PENGUNGSI TIMOR TIMUR PASCA JAJAK PENDAPAT OLEH UNHCR (Telaah Implementasi Statute ofthe Office ofthe UNHCR)

Purwandoko, Prasetyo Hadi

YUSTISIA Vol 51 (2000)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konflik internasional teiah mengakibatkan penderitaan bagi jutaan anak-anak, pria dan wanita. Konflik etnis,agama atau perang saudara menimbulkan persoalan dalam berbagai bidang, antara lain, kelaparan, penindasan hak asasi manusia, kemanusiaan dan pengungsi. Berkaitan dengan persoalan pengungsi, jumlah pengungsi akibat ekploitasi konflikdari tahun ketahun meningkat secara tajam, dimulaipada perang dunia pertama, revolusi Rusia dan runtuhnyakekaisaran Turki mengakibatkan perpindahanmanusia secara besar-besaran di Eropa dan AsianMinor. Salah satu konflik yang dapat dikategorikansebagai konflik internasional ialah konflik di TimorTimur pasca jajak pendapat. Konflik Timor Timurpasca jajak pendapat antara kelompok pro-integrasidan pro-kemerdekaan semakin luas akibat proseskonsultasi atau jajak pendapat pada tanggal 30Agustus 1999 yang dimenangkan oleh kelompokpro-kemerdekaan dengan meraih 78,5 % suara, sedangkanpro-integrasi memperoleh 21 %suara (BacaSuara Merdeka, 21 September 1999), ditambah sikapkeberpihakan UNAMET selaku penyelenggara jajakpendapat menyebabkan kelompok pro-integrasi menolakhasil jajak pendapat dan meminta diadakan pengulanganjajak pendapat (Baca Republika, 7 September 1999).