cover
Filter by Year
Articles by issue : Vol 49 (1999)
7
Articles
‚Äč
EMISI EFEK SEBAGAI PENAMBAHAN MODAL ALTERNATIF

SH, Sunyoto

YUSTISIA Vol 49 (1999)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam suatu perusahaan adanya usaha untuk memperbesar modal merupakan suatu yang menimbulkan masalah. Untuk mengumpulkan permodalan secara maksimal dalam rangka pencapaian stabiiitas laju pertumbuhan perusahaan biasanya akan menghadapi berbagai macam tantangan untuk semua jenis perusahaan. Secara teori memang benar bahwa maju-mandurnya suatu perusahaan salah satu diantaranyaialah ditentukan oleh masalah permodalan. Walaupun pimpinan perusahaan itu cukup cakap, dan kreatif, namun kalau ia terbentur masalah permoda lan maka usaha untuk memajukan pertumbuhan perusahaan yang dipimpinnya sukar dicapai, setidaktidaknya akan tersendat-sendat.Guna untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, maka tidak mengherankan meneger perusahaan secara terus-menerus selalu berusaha mengupayakan pengumpulan modal perusahaan lebih besar lagi, dengan harapan jalannya perusahaan dalam keadaanberkembang. Pandangan yang idial ini kadang-kadangmenghadapi kendala yang beraneka macam bentuk dan jenisnya. Namun apabila semua komponen perusahaan berkenan menyincingkan ikat pinggangnya, maka semua kendala tersebut dapat teratasi

GLOBALISASI DAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Supanto, Supanto

YUSTISIA Vol 49 (1999)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dunia sekarang ini sedang berlangsung perubahan-perubahan yang sangat cepat sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Manusia bekerja tidak lagi mengandalkan kemampuan ototnya melainkan sudah memanfaatkan teknologi canggih yang serba otomatis, elektrik dan sebagainya. Jaraktempat maupun waktu tidak lagi jauh maupun lama. Demikian itu merupakan era industri yang telah mengalami proses kemajuan menuju era baru yaitu era informasi.Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa proses perubahan yang sekarang berlangsung merupakan suatu proses transformasi masyarakat industri menjadi masyarakat informasi, yaitu suatu masyarakat yang kehidupan dan kemajuannya sangat dipengaruhi oleh penguasaan atas informasi (Kartasasmita,1991 : 10). Keadaan ini menimbulkan perubahan yang revolusioner atau perubahan yang mendasar menyangkut segala segi kehidupan. Hal ini didalam tata hubungan internasional antar bangsa menumbuhkan kecenderungan globalisasi.Kecenderungan globalisasi membawa dampakbagi kondisi Negara RepublikIndonesia. Pembangunanyang dilaksanakan mau tidak mau harus memperhitungkankecenderungan global tersebut. Dalam hal ini pengembangan hukum, instrumen-instrumen hukum internasional dan pandangan-pandangan yang bersifat mendunia perlu memperoleh tempat dalam khasanah pemikiran hukum nasional.

HUKUM PENGANGKATAN ANAK DALAM PERSPEKTIF KESEJAHTERAAN ANAK

Setiono, prof

YUSTISIA Vol 49 (1999)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengangkatan anak yang ada saat ini sudah mengatur pengangkatan anak berdasarkan kesejahteraan anak sebagaimana diperintahkan Pasa! 12 UU No. 4/1979. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal. Dengan bantuan psikologi perkembangan anak, diketahui suatu pengangkatan anak yang ideal berdasarkan kesejahteraan anak itu dilakukan. Melalui analisis logika deduksi ditemukan bahwa peraturan perundangundangandi bidang pengangkatan anak sudah mengatur sebagian besar kondisi yang diperlukan bagi kesejahteraan anak. Di samping itu, ada ketentuan yang tidak sesuai dengan maksud pengangkatan anak berdasarkan kesejahteraan anak. Disarankan agar segera dibentuk undang-undang tentang pengangkatan anak berdasar kesejahteraan anak.

PENERAPAN SANKSI PIDANA PADA PELAKU TINDAK PIDANA TERHADAP BENDA CAGAR BUDAYA DIPENGADILAN NEGERI KLATEN DAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN

Budiyatmojo, Winarno

YUSTISIA Vol 49 (1999)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana oleh hakim pada pelaku tindak pidana terhadap benda cagar budaya dan faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan sanksi tersebut. Derajat penelitian yang dilakukan ini adalah deskriptif dan merupakan penelitian hukum non doctrinal dengan mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Klaten dan Pengadilan Negeri Sleman. Teknik cuplikan dengan cara Criterion Based Selection.Validasi data dengan Triangulasi. Analisis data dengan analisis model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana terhadap benda-benda cagar budaya seperti pencurian, oleh hakim tidak selalu diputus dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 5Tahun 1992 Tentang Cagar Budaya, tetapi lebih banyak diputus dengan KUHP. Hal ini disebabkah karena hakim dalam memutus perkara dengan mendasarkan surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum, sedangkan surat dakwaan tersebut dibuat berdasarkan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik (Polri). Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam menerapkan sanksi pidana antara lain adalah kualifikasi tindak pidana, obyek tindak pidana dan umur pelaku (anak-anak atau dewasa).

PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HaKI BIDANG PERTANIAN DI INDONESIA (Suatu Telaah Deskriptif)

Purwandoko, Prasetyo Hadi

YUSTISIA Vol 49 (1999)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak Kekayaan Intelektuai (HaKI) merupakan hak milik yang berasal dari kemampuan intelektual yang di ekspresikan dalam bentuk ciptaan hasil kreativitas melalui berbagai bidang, seperti ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra, desain, dan sebagainya (Lihat juga Muhammad Jumhana dan RDjubaedillah,1993: 16, Richard B. Simatupang, 1996: 84-85, Saidin, 1997: 9). Dengan demikian, hak ini lahir karena kemampuan intelektuai manusia. Pada saat ini, HaKI mempunyai peran yang sangat penting didunia internasional. Oleh karena itu, setiap negara wajib melindungi kreasi manusia (human creativity)untuk lebih mendorong kemajuan di bidang iptekdan seni.Negara Republik Indonesia sebagai anggotamasyarakat Internasional secara resmi telah mengesahkankeikutsertaan dan menerima Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia ("Agreement Establishing The World Trade Organization"). Dengan demikian, Indonesia terikat untuk melaksanakan persetujuan tersebut. Salah satu persetujuan di bawah pengelolaan WTO ialah "Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Conterfeit Goods" (Persetujuan mengenai aspek-aspek Dagang yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektuai, termasuk Perdagangan Barang Palsu), disingkat Persetujuan TRDPs. Untuk melaksanakan Persetujuan TRIPs tersebutdan sekaligus membangun sistem hukum nasional dibidang HaKI, Indonesia harus mempersiapkan peraturanperundang-undangan HaKI, staf berikut sarana dan prasarananya bagi pelayanan HaKI, peningkatanpemahaman masyarakat dan aparat pemerintah tentangHaKI, serta mengefektifkan penegakan hukum bidang HaKI.

PROBLEMATIKA YURBDIS IMPLEMENTASI KETENTUAN KEPABEANAN (UNDANG -UNDANG NO. 10 TAHUN1995)

Kholil, Munawar

YUSTISIA Vol 49 (1999)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (untuk selanjutnya penulis sebut UU Kepabeanan) merupakan salah satu produk hukum nonnatif bersifat abstrak yang di dalamnya mengandung nilai-nilai tentang keadilan, kepastian hukumdan kemanfaatan sosial sebagai pengganti produk perundangan zaman kolonial Indische Tarief Wet (UU Tarif Indonesia) StaatsbladNo. 35 tahun 1873, Rechten Ordonantie (ordonansi bea) Staatsblad No.240 tahun 1882 dan Tarief Ordonantie (ordonansi tarif) No. 628 tahun 1910. UU Kepabeanan sebagai produk hukum yang berasaskan keadilan, menjunjung tinggi hak setiap anggota masyarakat, dan menempatkan kewajiban pabean sebagai kewajiban kenegaraan yang tercermin dalam bentuk peran serta masyarakat melalui pembayaran bea masuk, maka diharapkan dalam pelaksanaannya dapat menjamin perlindungan kepentingan masyarakat, kelancaran arus barang, orang, dandokumen, penerimaan bea masuk yang optimal, serta diharapkan dapat menciptakan ikiim usaha yang bisamendorong laju pembangunan nasional.

PROSPER PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA ( Kajian Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 )

Sudarwanto, Al Sentot

YUSTISIA Vol 49 (1999)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi,hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadikenyataan. Dalam menegakkan hukum menurut SudiknoMertokusumo ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan,yaitu<SudiknoMertokusumo, 1993: 1) kepastian hukum (Rechtszekerheid), kemanfaatan (Zweckassigheid) dan keadilan (Rechtscvaardigheid) penjelasannya adalah sebagai berikut: Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal tejadi peristiwa konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku; pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang flatjustitia etpereat mundus (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yangdiharapkan dalam keadaan tertentu.Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena adanya kepastian hukum masyarakat akan Iebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastianhukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Selanjutnya, masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.