cover
Filter by Year
Articles by issue : Vol 48 (1999)
9
Articles
‚Äč
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA NO : 18/PdtG/1997/PN. Ska.

Sukasno, Sukasno

YUSTISIA Vol 48 (1999)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Seorang Ielaki beraama Subaidi Wignyo Sukandar yang beristeri se orang wanita bernama Siti Syamsiatun, beralamat di Jl. Tanjung No. 2 Kalurahan Karangasem Kecamatan Laweyan Kotamadia Surakarta, dikaruniai empat orang anak- bernama : Heng Septiadi, Albert Septiadi, Yulian Ardi dan Devi Velani. Hari Minggu tanggal 19 Maret 1995 lebih kurang pukul 16.30di Jalan Tanjung No. 2 Kalurahan Karangasem Surakarta, anaknya yang bernama Yulian Ardi terjatuh ketika naik sepeda kecil di depan rumahnya, akibatnya hidung sebelah kanan luar terluka.

HUBUNGAN DIPLOMATIK SEBAGAI SARANA UNTUK MENGEMBANGKAN HUBUNGAN ANTAR NEGARA

Muslimah, Siti

YUSTISIA Vol 48 (1999)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada akhir abad 20 sekarang ini ketika kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi dan transportasi terdapat kenyataan bahwa suatu negara tidak bisa melepaskan diri akan ketergantungannya dengan negara lain dalam.melangsungkan kehidupannya. Tidak ada bukti yang menyatakan bahwa suatu negara dapat melangsungkan kehidupannya sendiri, bahkan negara yang paling kaya dan yang paling maju sekalipun, seperti Amerika Serikat, masih memerlukan hubungan dengan negara-negara lain. Apalagi kenyataan bahwa distribusi kekayaan alam di dunia tidak merata serta kemajuan teknologi yang tidak sama yang dicapai oleh bangsa-bangsa di dunia.

KEWAJIBAN MENJADI SAKSI DALAM PERKARA PIDANA

Herdyanto, SH, Edy

YUSTISIA Vol 48 (1999)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam pemeriksaan perkara pidana faktor pembuktian mempunyai peranan yang sangat menentukan didalam memutuskan kesalahan seseorang yang diajukan sebagai terdakwa di Pengadilan. Untuk membuktikan ke salahan terdakwa, undang-undang telah memberikan beberapa alat bukti dan salah satu alat bukti yang utama adalah keterangan saksi, dari ketera ngan saksi inilah akan dapat dibuktikan kesalahan terdakwa. Deraikian puladari keterangan saksi pulalah dapat diketahui tidak terbuktinya kesalahan terdakwa.

PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRI DAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DI BIDANG HAK CIPTA ( Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)

Budyatmojo, Winarno

YUSTISIA Vol 48 (1999)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menjawab permasalahan mengenai penegakan hukum yang dilakukan oleh POLRI dan hakim terhadap pelaku tindak pidana di bidang hak cipta dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh POLRI dan hakim dalam pe negakan hukum di bidang hak cipta.Penegakan hukum di bidang hak cipta yang dilakukan POLRI dan hakim terhadap pelaku tindak pidana hak cipta ternyata masih kurang tepat, hal irii disebabkan karena kurang aktifhya pihak POLRI, kurangnya pengetahuan hakim mengenai undang-undang hak cipta, kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh POLRI, keengganan saksi atau orang yang dimintai keterangan untuk memberikan kesaksian atau keterangan di kepolisian serta sulitnya mendatangkanDewan Hak Ciptayang berkedudukan di Jakarta.

PENYELESAIAN SENGKETA KASUS WILAYAH TIMOR TIMUR* (Telaah dari Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional)

Lestari Rahayu, Sri

YUSTISIA Vol 48 (1999)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan pokok penelitian ini ialah untuk mengetahui penyelesaian sengketa kasus wilayah Timor Timur. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif / doktrinal. Data yang digunakan adalah data sekunder, teknik pengumpulan data ialah studi kepustakaan dan metode identifikasi (terbatas pada "content iden tify" ), sedang teknik analisis adalah non statistik, dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa timbulnya kasus wilayah Timor Timur disebabkan oleh karena adanya perbedaan sudut pandang mengenai Integrasi Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia, antara Indonesia ( Hukum TataNegara Indonesia )dengan masyarakat internasional ( Hukum Internasional) / PBB. Kasus tersebut diselesaikandengan cara damai (perundingan intern rakyat Timor Timur, perundingan (Tripartit) dan cara pemaksaan ( penempatan UNAMET, INTERFET dan UNTAET) di Timor Timur.

PERSOALAN HUKUM YANG TIMBUL AKIBAT BERLAKUNYA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG CATATAN SIPIL

Setiono, Setiono

YUSTISIA Vol 48 (1999)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberadaan Catatan Sipil di Indonesia pada saat ini berdasarkanInstruksi Presidium Kabinet No. 31 /U/ IN / 12 / 1966 adalah terbuka untuk seluruh warga negara Indonesia. Hal ini berarti bahwa Catatan Sipil akan melayani sesama warga negara Indonesia dalam hal pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, kematian tanpa diskriminasi.

PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI INFORMED CONSENT (Telaah PelakSanaan Permenkes. No. 585/MenKes/Per/X/1989 )

Hadi Purwandoko, Prasetyo

YUSTISIA Vol 48 (1999)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transaksi terapeutik antara pasien dan dokter pada asasnya bertumpu pada hak menentukan nasib sendiri (the right to self-determination ) dan hak atas informasi (the right to information ). Oleh karena itulah, dalam hal ini hak pasien dilindungi oleh kedua hak tersebut. Hak menentukan nasibsendiri tidak mungkin terwujud secara optimal apabila tidak didampingi oleh hak atas informasi.

SOSIALISASI PEMBAHARUAN PEMIKIRAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Soehartono, Soehartono

YUSTISIA Vol 48 (1999)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam beberapa dekade belakangan ini pembicaraan tentang reaktualisasi ajaran Islam atau lebih khusus reaktualisasi hukum Islam selalu mendapat tanggapan yang menarik di dalam masyarakat, khususnya dari umat Islam. Hal ini disebabkan, umat Islam di dunia, di satu pihak, memerlukan keberadaan hukum Islam sebagai hukum agama yang dapat mengayomi kehidupan di dunia dan di akherat mereka.

TANGGUNG JAWAB P.T. KERETA API INDONESIA DALAM KASUS KECELAKAAN KERETA API

HudiAsrori S, M.

YUSTISIA Vol 48 (1999)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian serta segala aspek kehidupan manusia. Pentingnya transportasi tersebut tercerminpada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orangdan / atau barang. Pada saat kondisi perekonomian yang serba sulit seperti sekarang ini, kebutuhanakan tersedianya jasa angkutan yang murah (.seperti halnya kereta api) menjadi pilihan utamabagi masyarakat banyak.