cover
Filter by Year
Articles by issue : Vol 37 (1996)
4
Articles
APLIKASI ETIKA KEDOKTERAN : Catatan dari Aspek Medikolegal

S.H., M. Hum., Supanto,

YUSTISIA Vol 37 (1996)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Terjadinya kemajuan ilmudan teknologi menimbulkan akibat percepatan perkembangan dan perubahan masyarakatdi segala bidang kehidupan, yang menimbulkan pengaruh pula pada interaksi sosial, dan nilai-nilai dalam masyarakat.Bersamaan dengan itu muncul berbagai isu seperti demokratisasi, keterbukaan,jaminan hak-hak asasi manusia, dan sebagainya. Hal ini juga menjalar padake hidupan masyarakat bidang kesehatan, termasuk hubungan antara dokter dengan pasien. Dahulu seolah-olah antara dokter dengan pasien hubungannya didominasi oleh dokter, pasien sebagai obyek dalam hubungan yang tidak setara. Dokter dengan pengetahuan dan kedudukannya yang lcbih tinggi berhadapan dengan seseorang yang lemah dan pasrah akan nasibnya, yaitu pasien.

ASPEK HUKUM REKAM MEDIS

S.H.M-S., Prasetyo Heidi Purwandoko,

YUSTISIA Vol 37 (1996)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sejak permulaan sejarah umat manusia sudah dikenal adanya hubungan kepercayaan antara dua insan, yaitu sang pcngobat dan sang penderita, yang pada jaman modern ini disebut dengan transaksi terapeutik antara dokter dan pasien.Pemeriksaan, pengobatan dan perawatan akan melahirkan hubungan antara pasien/penderita atau keluarganya dengan dokter sebagai pribadi maupun sebagai orang dalam bentuk badan hukum (ruman saKii, yayasan, aiau icmuaga lain yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan). Pemeriskaan. pengobat an dan perawatan (termasuk informed consent) inilah yang akan dicatat di dalam rekaman medis. yang dalam kepustakaan disebut "Medical Record".

BEBERAPA ALTERNATIF PEMBENTUKAN BADAN PERADILAN PAJAK (BPP) DI INDONESIA

Wiwoho, SH., MH., Jatnal

YUSTISIA Vol 37 (1996)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendapatan pemerintah dari sektor perpajakan sebagai dukungan dari pembangunan nasional pada waktu sekarang dan akan datang diharapkan akan dapat menggantikan penerimaan pemerintahdari pinjaman luar negeri. Oleh karena itu sengketa dalam bidang perpajakan diserahkan pada suatu badan peradilan khusus, dalam hal ini adalah Badan Peradilan Pajak (BPP) yang akan dibentukberdasarkan Undang-undang.Hal itu sesuai dengan ketentuanpasal 27 Undang-undang Nomor 9 tahun 1994Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,

LABELISASI HALAL DAN PERMASALAHANNYA

S.H.M.Hum., Soehartono,

YUSTISIA Vol 37 (1996)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Makanandan minumanmerupakan suatu kebutuhanpokok bagi pertumbuhan dan perkembangan kehidupan manusia. Sulit untuk dikalkulasi berapa banyak kebutuhan makanan dan minuman yang diserap oleh manusia untuk setiap harinya. Berkat kemajuan Iptek maka muncul berbagai jenis makanan dan minuman dengan bentuk dan rasa yang menarik bagi selera manusia. Munculnya produk makanan dan minuman dengan berbagai ragam yang ditawarkan melalui mediamassa (iklan), maka mulai timbul pertanyaan boleh atau tidaknya (halal-haramnya) produk tersebut, karena dikaitkan dengan hukum yang  mengaturnya. Bagi orang-orang yang beragama Islam, penentuan mengenai halal-tidaknya suatu produk makanan dan minuman adalah sangat penting. Karena Al-Quran yang dipergunakan sebagai pedoman bagi kehidupan manusia secara eksplisit telah mengaturnya mengenai makanan danminuman yang boleh dikonsumsi oleh manusia. Pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma agama yang ditetapkansebagai suatu perintah adalah tidak dibenarkan dalam ajaran agama.