cover
Filter by Year
Articles by issue : Vol 24 (1993)
8
Articles
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA, SUATU HARAPAN

Kussunaryatun, SH, Ny. Tb.

YUSTISIA Vol 24 (1993)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981,  dibidang Hukum Acara Pidana, bangsa Indone sia telah memiliki Kitab  Undang-Un dang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bersifat nasional.

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DAN PERMASALAHANNYA

SENTOTSUDARWANTO, AL.

YUSTISIA Vol 24 (1993)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai dasar Hukum pengelolaan lingkungan hidup di Indonesiaterdapat dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terutama pada kalimat "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia", serta dalampasal 33ayat3 yangmenyatakan: bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besamya kemakmuran rakyat".

PERADILAN ANAK Dl INDONESIA

Budyatmojo, SH, MS, Winarno

YUSTISIA Vol 24 (1993)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Menurut Kriminologi, pelaku suatu perbuatan pidana disamping dilakukan oleh orang dewasa, dapat juga dilakukan oleh anak-anak. Sedang sebagaimana diketahui, bahwa sampaisekarang negara kita belum memiliki Undang-undang Peradilan Anak yang menjadi dasar dalam mengadili anakanakyang tersangkut suatu perkara Pidana. Yang ada ialah Pasal 45 KUHP dan seterusnya yang memuat pedoman bagi hakim dalam mengadili anak.

PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEPENTINGAN AGAMA

SH, Supanto,

YUSTISIA Vol 24 (1993)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Manusia hidup dalam masyarakat ugeri oleh norma-norma, yang harus diikuti oleh semua warga masyarakat agar apa yang dijadikan tujuanmasyarakatdapatdicapai.Salah satu bentuk norma tersebut adalah norma yang mempunyai upaya pemaksa lebih nyata dibandingkan dengan norma-norma sosial yang lain.Hukum mengatur hubungan warga masyarakat satu dengan yang lain untuk menciptakan ketertiban dan ketenteramanmasyarakat. Untuk itu hukum diharapkan benar-benar dapat berlaku nyata dalam masyarakat.

PRINSIP KESEIMBANGAN DALAM PENEGAKAN HUKUM MENURUT KUHAP

Santoso, Bambang

YUSTISIA Vol 24 (1993)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Membaca berita tentang tindakan ikerasan yang dilakukan olehtiga oknum anggota Polsek Leksono,Polres Wonosobo terhadap Suyatno dan Mubaidah, pasangan suami isteripenduduk Kecamatan Ngadirejo (KR,8 Oktober 1992) membuat kita semua terpanadan terhenyak. Betapa tidak, ditengah kehidupan yang semakin modern yang ditandai dengan globalisasi di segala bidang, makin menguatnya isue tentang tuntutan jaminan hak asasi yang diujudkan dalam bentukmakin kritisnya warga masyarakat terhadap hak dan kewajiban, ternyata cara-cara pemeriksaan yang sudah usang dan tidak mencerminkan penghargaan terhadap harkat dan martabatmanusia masih dipakai oleh para oknum penegak hukum dalam rangka mendapatkan pengakuan dari orang yang belum tentu barsalah.

PRINSIP UNIVERSAL DALAM HUBUNGANNYA DENGAN ASAS LEGALITAS DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA (STUDI PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL)

Purwandoko, Prasetyo Hadi

YUSTISIA Vol 24 (1993)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam masyarakat internasional,negara-negara merdeka dan berdaulat serta berderajat sama mau tidak mau harus saling mengadakan hubungan satu sama lainnya di segala bidang.Hubungan antarnegara tersebut diatur oleh hukum Internasional. Untuk mengatur hubungan antar negaradi bidang hukum pidana, bisa dilakukandenganperaturan perundangundangan nasional secara sepihakmaupun dengan mengadakan perjanjian internasional (bilateral maupun multilateral), yang tentu saja harus memperhatikan ketentuan hukum internasional. Hal ini disebabkan karenahukum internasional juga memberi kewajiban kepada individu tertentu sedemikian rupa, sehingga pengadilan nasional maupun internasional bisa mengadili kejahatan yang melanggarhukum internasional. Di samping itu,hukum internasional juga memberi hak istimewa kepada setiap negara untuk melaksanakan yurisdiksinya. Dalam hal ini berkaitan dengan apa yang dinamakan yurisdiksi (yurisdiction) dalam hukum internasional.

RESOLUSI DEWAN KEAMANAN DAN KEPUTUSAN MAHKAMAHINTERNASIONAL (KASUS UBIA) MANA YANG LEBIH KUAT ?

HARYOMATARAM, SH, GPH

YUSTISIA Vol 24 (1993)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lagipula apabila kita mempelajari "travaux preparations" dari konperensi San Francisco, maka dapat ditarikkesimpulanbahwa bukan maksud dari para peserta Konperensi untuk membatasi yuridikasi dari Dewan Keamanan untuk membahas setiap "dispute" yang berada didalam we-wenangnya hanya karena pihak-pihak yang berselisih telah menentukan cara atau prosedur lain (termasuk menyelesaikan perselisihan oleh Mahkamah Internasional) untuk menyelesaikan perselisihan dengan jalan damai.Seperti telah diketahui, PerserikatanBangsa-Bangsa mempunyai beberapa "principal organs", diantaranya adalah Dewan Keamanan dan MahkamahInternasional. Organ-organ tersebut sama derajatnya; jadi Mahkamah Internasional misalnya tidak lebih tinggi (superior) atau lebih rendah (inferior) dibandingkan dengan organyang lain. Juga perlu ditegaskan bahwa Mahkamah Internasional bukanlah Pengadilan Banding (Court of Appeal) bagi keputusan-keputusan yang telah diambil oleh Majelis Umum maupun Dewan Keamanan. Namun demikian menurutRosenne.

STUDI TEMTAMG PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI SUBYEK HUKUM DAN PERANANNYA DAIAM PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN INDONESIA

Imanullah, Moch Najib

YUSTISIA Vol 24 (1993)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam lapangan hukum, selama ini dikenal adanya dua subyekhukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yaitu : orang (pengertian sosiologis) dan badan hukum. Orang memperoleh status sebagai subyek hukum karena kodrat, sedangkanbadan hukum dapat bertindak sebagai subyek hukum karena kedudukan tersebut diberikan oleh hukum.