cover
Filter by Year
Articles by issue : Vol 22 (1992)
5
Articles
BEBERAPA HAL MENGENAI PASUKAN PBB (Enforcement Forces)

Haryo Mataram, GPH.

YUSTISIA Vol 22 (1992)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dengan adanya "Perang Teluk" bcbcrapa waktu yang lalu dan usainya "Perang Dingin" akhir-akhir ini terlihat peran PBB semakin besar dan orang banyak mcmbicarakan Pasukan PBB yang digelar di berbagai negara. Menurut kenyaiaannya saat ini pasukanPBB ada dua macam yaitu yang biasa disebut Pasukan Penjaga Perdamaian (Peace Keeping Forces) dan yang akan diuraikan di sini yaitu Enforcement Forces, keduanya memakai baret biru dan disebut "Blue:baret".

HAKEKAT DAN FUNGSI FILSAFAT ILMU DALAM PENELITIAN HUKUM

Budyatmojo, Winarno

YUSTISIA Vol 22 (1992)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tanpa adanya dasar yang jelas scbagai landasan berfikir, kita selalu akan menghadapi dengan teka-teki tentang diri kita. Apalagi dalam berfikir ilmiah, sebagai upaya untuk menemukanpengetahuan ilmiah dan kebenaran ilmiah memerlukan pola atau cara berfikir yang jelas dan benar. Dengan pengalaman saja, kita sudah dapat menyusun pengertian-pengertian, membentuk pendapat-pendapat atau menarik kesimpulan-kesimpulan dan mencapai kebenaran. Tetapi hal itu sangat terbatas pada masalah-masalah yang sederhana. Padahal, kehidupan ini terus menerus menuntut kesempurnaandan berkembang dengan cepat dan berubah-ubah. Maka untukmencapai hal itu manusia dituntut kerjakeras dan pemikiran-pemikiran yang lebih aktual dan lebih akurat, sehingga tidak sedikit di antara kita yang dapat menyusun konsep-konsep yang sahih (valid) pendapat-pendapat yang baru dan kesimpulan yang absah. Tegasnya untuk berfikir logis, yang secara sadar diterapkan dalam kehidupan kita.

KEBSJAKSANAAN DALAM PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA (UU No. 5 Th. I960)

Sugandha, Wasis

YUSTISIA Vol 22 (1992)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu aspejk kehidupan manusia yang seringjmenuntut perhatian beasr adalah bidangpertanahan. Sejak beberapa waktu yang silam, bidang pertanahan khususnya dan bidang agraria umumnya, merupakan hal yang cukup rumit dalam menanganinya. Hal ini karena begitu banyaknya  aspek yang terkait, baik dari segi ekonomi, pokitik, sosial maupun dari segi yuridis. Perkembangan pcrubahan keadaan dalam kehidupan yang begitu cepat juga merupakan suatu kendala dalam kehidupan yang begitu cepat juga merupakan suatu kendala tersendiri dalam upaya mengatur masalah pertanahan.

KEDUDUKAN DAN FUNGSI PROKLAMASI DALAM TATA HUKUM NASIONAL

Lestari Rahayu, Sri

YUSTISIA Vol 22 (1992)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Scbagai puncak pcrjuangan bangsa Indonesia dalam usahanya melawan penjajah maka pada tanggal 17 Agustus 1945 di gedung Pegangsaan Timur 56 Jakarta dinyatakanlah ProklamasiKemerdekaan Indonesia oleh wakil bangsa Indonesia Sukarno-Hatta. Dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia itu berarti bangsa Indonesia secara formal, baik kepada bangsa-bangsa di dunia maupun terhadap bangsanya menyatakandiri sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat yang mempunyai kedudukan sejajar dengan bangsa-bangsa lain, fterta tidak lagi bcrada di bawah cengfee& man penjajah. Hal ini berarti pulabangsa Indonesia mulai berscdia meitgambH tanggung jawab atas nasib bangsa dan tanah airnya.

MENGENAL SISTEM POLITIK DAN SISTEM PEMERINTAHAN JEPANG (Suatu Telaah Perbandingan Hukum Tata Negara)

Hadi Purwandoko, Prasetyo

YUSTISIA Vol 22 (1992)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam mencapai tujuan negara, setiap negara mempunyai tata cara tertentu yang tidak sama (bcrbeda) dengan negara lainnya. Tata cara tersebut, antara lain tercennin dalam sistern politik dan sistem pemerintahan, yang di dalamnya terdapat suasana kehidupan politik negara tersebut. Dari kedua sistem ini dapat dilihat pula bagaimana kebijakan suatu negara itu dibuat.