cover
Filter by Year
Wacana Hukum
JURNAL WACANA HUKUM is a peer-reviewed journal published by Faculty of Law Universitas Slamet Riyadi. It published twice times a year (Juni and Desember). JURNAL WACANA HUKUM aims to provide a forum for lecturers and researchers to publish the original articles about Law Science.
Articles by issue : Vol 7, No 2 (2008): Wacana Hukum
10
Articles
SEKURITISASI ASET SEBAGAI ALTERNATIF SUMBER PEMBIAYAAN PERUMAHAN (MERUBAH PIUTANG MENJADI SURAT BERHARGA)

DOYOHARJO, ANGGO

Wacana Hukum Vol 7, No 2 (2008): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (71.1 KB)

Abstract

ABSTRAKSI   : Rumah merupakan kebutuhan yang mendasar bagi keluarga, namun sulit dipenuhi karena bunga KPR yang tinggi. Sehingga  diperlukan alternatif sumber pembiayaan perumahan yang murah melalui Sekuritisasi Aset, yaitu merubah piutang-piutang milik originator menjadi aset yang liquid dalam bentuk Efek Beragun Aset (EBA).  Kelembagaan yang dapat melakukan sekuritisasi aset yaitu Trust, Special Purpose Vehicle (SPV) dan Conduit. Kegiatan conduit membeli piutang-piutang KPR kemudian dilakukan sekuritisasi yang dijual kepada investor dalam bentuk Surat Utang ataupun Surat Partisipasi. Hasil sekuritisasi asset berupa EBA, maka bunganya lebih rendah daripada bunga bank. Hasil penjualan EBA diberikan kepada originator untuk disalurkan kembali dalam bentuk KPR baru. KATA KUNCI   : Kebutuhan Rumah, Sekuritisasi Aset

PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DJOKO KRISTIANTO, ERNAWATI &

Wacana Hukum Vol 7, No 2 (2008): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (53.316 KB)

Abstract

Abstract: The Various policy which is gone through  a government representing mirroring of Law No. 22 Year 1999 instructed development of to area can improve the area economics. In order to giving broader autonomy. To finance-related area especially area give by the introductions to be able to fill the source of existing fund as according to potency and each area situation so that later can improve the Original Earnings of Its Area for the sake of its own household defrayal. Keyword : Area Iease, PAD

IJIN LOKASI SEBAGAI PENGENDALI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN MENJADI NON-PERTANIAN

HARYANTO, TOTOK DWINUR

Wacana Hukum Vol 7, No 2 (2008): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (89.146 KB)

Abstract

Abstrak; Pesatnya laju pembangunan seiring pertumbuhan jumlah penduduk kebutuhan tanah meningkat, tanah bukan hanya untuk pertanian saja, tetapi juga sektor lain dengan harapan dapat memberikan kemakmuran, untuk mengurangi gejolak penggunaan tanah peretanian yang dialih fungsikan ke non pertanian diatur usaha-usaha pembatasan dan pencegahan, yang salah satunya melalui ijin lokasi, diharapkan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya. Kata kunci :

PERKEMBANGAN KEJAHATAN DAN PERADILAN PIDANA

-, SUPRIYANTA

Wacana Hukum Vol 7, No 2 (2008): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (83.293 KB)

Abstract

Abstrak Perkembangan kejahatan dewasa ini tidak lagi hanya sebatas teritorial suatu negara melainkan sudah melampaui batas teritorial dan bahkan sudah menimbulkan dampak terhadap dua negara atau lebih serta sudah memiliki lingkup dan jaringan internasional. Peradilan pidana berdasarkan KUHAP Tahun 1981 harus mampu menjadi suatu sistem yang mampu menjadi landasan hukum guna mengantisipasi perkembangan kejahatan yang semakin canggih. Kata kunci :

MASALAH HUKUM KOPERASI BERBADAN HUKUM YANG BERSTATUS PASIF DAN BEKU

-, WIDIASTUTI

Wacana Hukum Vol 7, No 2 (2008): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (49.154 KB)

Abstract

Abstract Koperasi aktif, pasif dan beku adalah konsep administrasi yang digunakan oleh Dinas Koperasi untuk mengkategorikan koperasi berdasarkan kinerjanya. Namun atas perbedaan ketiga kategori tersebut tidak menyebabkan perbedaan akibat hukum artinya bagi koperasi yang diklasifikasikan pasif  karena tidak pernah melaksanakan rapat  anggota tidak menyebabkan koperasi yang bersangkutan kehilanagan status badan hukumnya, demikian juga bagi koperasi beku. Padahal apabila dikaji menurut UU Perkoperasian kedua klasifikasi koperasi tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai koperasi berbadan hokum.   Kata kunci: Koperasi pasif dan beku, badan hukum  

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA

KUSUMO, BAMBANG ALI

Wacana Hukum Vol 7, No 2 (2008): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (81.497 KB)

Abstract

Abstract Pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana di Indonesia masih bersifat mendua. Hal ini terjadi karena di dalam KUHP subyek hukum pidana hanyalah manusia, korporasi tidak diakui sebagai subyek hukum pidana. Sementara Undang-undang di luar KUHP telah mengakomodasi bahwa korporasi juga merupakan subyek hukum pidana, sehingga bila korporasi melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawabannya. Dalam Rancangan KUHP baru (Konsep KUHP), korporasi telah diakomodasi sebagai subyek hukum pidana, namun hingga kini konsep itu belum disahkan untuk berlakunya.   Key words : Pertanggungjawaban korporasi.

PENGUPAHAN YANG MELINDUNGI PEKERJA/BURUH

-, SUNARNO

Wacana Hukum Vol 7, No 2 (2008): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (89.465 KB)

Abstract

Abstraksi   Penyebab utama terjadinya perselisihan antara pekerja/buruh dengan pengusaha didominasi oleh masalah pengupahan, meskipun landasan hubungan perburuhan kita adalah Hubungan Industrial Pancasila. Oleh karena itu, untuk mengurangi masalah tersebut pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan. Semua peraturan tersebut sebagai pelaksana dari UU Nomor  13 Tahun 2003 yang sifatnya imperative, oleh karenanya setiap pelanggaran dapat dijatuhi sanksi berupa denda, pidana kurungan , atau pidana penjara. Sanksi ini dimaksudkan agar pengusaha betul-betul memperhatikan masalah upah.  Ada beberapa kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh, antara lain upah minimum dan upah kerja lembur Dasar perhitungan upah minimum dan upah lembur adalah upah pokok dan tunjangan tetap. Penangguhan upah minimum kepada gubernur, sedangkan masalah perbedaan besarnya upah lembur diajukan ke lembaga pengawas ketenagakerjaan.   Kata kunci: pengupahan dan melindungi

KAJIAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP OTONOMI DAERAH MENUJU KEADILAN DAN DEMOKRATISASI HUKUM

HP, EDDY SURYANTO

Wacana Vol 7, No 2 (2008): Wacana Hukum
Publisher : Wacana

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (80.283 KB)

Abstract

Abstract :   The change of paradigm on local government implementation from   centralized government system to decentralized one and the centralization of authority on center government and local one (executive) to power sharing between the executive and local legislative should be followed up by changing of management of local government. The management of local government should have a change of value of which the previous of management executed by internal interest orientation of government organization toward an external one attached by the improvement of service and delegation of a part government service-duty to public one as well, so that the law enforcement authority must be cooperated to realize the justice and welfare of local autonomy era. Keyword : equity and democratization of law

KEDUDUKAN WASIAT SEBAGAI INSTRUMEN DALAM PERUBAHAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA

HADIJANTO, HERU PURWADI

Wacana Hukum Vol 7, No 2 (2008): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (82.414 KB)

Abstract

ABSTRACT The last will (wasiat) of deceased person is a part of law regulation that conducted by society. This regulation gene rally has been introduced by Islamic law and other system of law in Indonesia. The will according to fight is only one side’s action and it becomes charity agreement, meanwhile according to            Al-Qur’an and prophet tradition, the position of the will constitutes integrative position in term of Islamic inheritance law. For that reason, it needs reinterpreting so that the will becomes as an instrument to change family law in Indonesia. Keywords : Last will, Figh, Indonesia, Family of Law.

IJIN LOKASI SEBAGAI PENGENDALI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN MENJADI NON PERTANIAN

Haryanto, Totok Dwinur

Wacana Hukum Vol 7, No 2 (2008): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3482.409 KB)

Abstract

Abstarct Population growth as a result of the development drive the need of land. Land then is not only related of agriculture. It is related to other usage to give other prosperity. To stop land usage shift to other non-agriculture purposes, it is necessary to regulate, to limit the shift. One of the ways is by regulating location premission. It is hoped that land usage shift to other purposes will not misused. Key words : location premition, land for non-agriculture