Published by
Articles by issue : Vol 7, No 1 (2016)
9
Articles
‚Äč
AKUNTABILITAS PENGGUNAAN DANA DESA DI INDONESIA TAHUN 2015

Jamaluddin, yanhar

Administratio : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan Vol 7, No 1 (2016)
Publisher : Administratio : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Realita penggunaan dana desa pada tahun 2015 tidak dimanfaatkan dengan baik karena tidak memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan dan ketidakmampuan desa mengelola anggaran, kurangnya kompetensi petugas pendamping, dan kurangnya pengembangan teknis pengelolaan anggaran yang sesuai dengan anggaran nasional ke desa. Artikel ini mengacu pada isu "Bagaimana pertanggungjawaban penggunaan dana desa dalam hal dimensi transparansi, akuntabilitas, pengendalian, tanggung jawab, dan daya tanggap?". Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa "Akuntabilitas penggunaan dana desa tidak optimal digunakan". Dengan demikian hal tersebut menimbulkan beberapa efek, yaitu: a. Penduduk desa tidak mengerti substansi dana desa, sehingga masyarakat dalam penggunaan dana desa masih rendah, b. Desa tidak dapat memprioritaskan penggunaan anggaran secara akurat, dan c. Kebijakan program penganggaran tidak direncanakan dan disusun berdasarkan kebutuhan dan tipologi desa yang sebenarnya. Akuntabilitas penggunaan dana desa berguna untuk mengukur bahwa desa telah menggunakan dana tersebut dengan baik, yang berarti bahwa hasil penggunaan dana desa oleh desa telah dilakukan dan diberikan manfaat yang dipertanggungjawabkan kepada pemerintah, dan akan menjadi Mudah bagi desa untuk mengendalikan anggaran.

TANTANGAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA PEMERINTAH DAERAH

Kurniawan, Robi Cahyadi

Administratio : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan Vol 7, No 1 (2016)
Publisher : Administratio : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik telah menjadi acuan awal bagi pemerintah, khususnya pemerintah daerah dalam menetapkan standar pelayanan bagi masyarakat pengguna jasa pelayanan pemerintah. Berdasarkan data Ombudsan RI , standar pelayanan membutuhkan waktu yang relatif lama dalam praktek pelaksanaannya. Tulisan ini mengurai tentang faktor penghambat pelayanan publik, tantangan yang dihadapi pemerintah daerah, masalah yang muncul seperti mal administrasi, sampai dengan perlunya sinergi layanan antar pemerintah daerah dengan Ombudsman RI guna percepatan kualitas layanan, hingga ide electronic government dengan menggunakan teknologi informasi yang terkoneksi dengan menyeluruh. Tulisan ini berbasiskan penelitian pustaka dengan analisa data-data sekunder, melalui beberapa penelitian yang ada pada pemerintah daerah di Indonesia.Hasilnya tantangan kualitas pelayanan publik di Indonesia terletak pada penyedia layanan (birokrasi) dan pengguna layanan (masyarakat), keduanya sama-sama bermasalah namun dengan porsi birokrasi dipihak yang lebih bermasalah dalam pelayanan publik.

ANALISIS KEBIJAKAN PELESTARIAN DAMAR DI KABUPATEN PESISIR BARAT (STUDI TERHADAP AGENDA SETTING DAMAR SEBAGAI USAHA PERLINDUNGAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI DAMAR)

Kolbinur, Iyaji, Hutagalung, Simon Sumanjoyo

Administratio : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan Vol 7, No 1 (2016)
Publisher : Administratio : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kabupaten Pesisir Barat memiliki kekayaan alam getah pohon getah dengan kualitas terbaik di dunia. Namun saat ini, keberadaan resin menyusut akibat penebangan kayu terus dilakukan. Mengacu pada permasalahan tersebut, agenda Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat berkaitan dengan kebijakan konservasi resin di Kabupaten Pesisir Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah memperoleh pengetahuan tentang teori penetapan agenda yang berkaitan dengan pelestarian dan kesejahteraan masyarakat petani resin. Di Kabupaten Pesisir Barat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi. Proses penetapan agenda kebijakan terkait pelestarian damar sudah ideal dan mengandung nilai kebijakan. Aktor yang terlibat sudah terpenuhi, aktor dan aktris sekaligus pejabat dan tidak resmi. Pemerintah daerah berperan aktif dalam menentukan masalah dan menentukan tujuannya. Selain itu, didominasi oleh nilai-nilai kebijakan dalam prosesnya. Rekomendasi yang bisa diberikan adalah membuat masyarakat lebih aktif terlibat dalam setiap agenda pemerintah, sehingga keputusan yang lahir akan diterima dan berjalan seperti yang diharapkan.

KINERJA KANTOR TRANSPORTASI BANDAR LAMPUNG DALAM SISTEM PENGENDALIAN TRAFFIC AREA (ATCS) DI BANDAR LAMPUNG (STUDI DI DINAS PERHUBUNGAN BANDAR LAMPUNG)

Prasetyo, Sigit

Administratio : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan Vol 7, No 1 (2016)
Publisher : Administratio : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kemacetan adalah masalah yang sering terjadi di perkotaan di Indonesia. Bandar Lampung adalah salah satu kota di Indonesia yang memiliki masalah ini. Kemacetan di jalan-jalan utama di Bandar Lampung menimbulkan dampak buruk pada aktivitas publik. Masalah ini menjadi tugas utama Dinas Perhubungan di Bandar Lampung. Salah satu upaya terakhir dari Dinas Perhubungan di Bandar Lampung adalah melakukan ATCS (sistem pengendali lalu lintas daerah). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja satuan tugas (SATGAS) ATCS (sistem pengendali lalu lintas daerah) dalam menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas di Bandar Lampung, penelitian ini menggunakan model pengukuran kinerja menurut Mahsun; 1) input, 2) proses, 3) output, dan 4) hasil. Ini adalah penelitian kualitatif dan data dikumpulkan dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Dinas Perhubungan tidak optimal. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja Dinas Perhubungan Bandar Lampung yang kurang optimal dalam melakukan program ATCS. Mereka kurang memiliki karyawan dalam melakukan operasi ATCS, beberapa persimpangan belum dipasang dengan instrumen ATCS, kurang struktur dan infrastruktur terutama kendaraan bermotor bermotor untuk melakukan program ATCS. Peneliti merekomendasikan Dinas Perhubungan untuk meningkatkan kinerja karyawannya dengan menambahkan karyawan terutama di divisi operasi ATCS, mengoptimalkan pemasangan peralatan ATCS untuk semua titik jalan yang rentan terhadap kemacetan, dan menambahkan kendaraan bermotor otomatis.

PENANGANAN SENGKETA TANAH ANTARA PT HIM (HUMA INDAH MEKAR) DAN MASYARAKAT TULANG BAWANG BARAT

Firdalia, Firdalia

Administratio : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan Vol 7, No 1 (2016)
Publisher : Administratio : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perselisihan tanah yang terjadi di Tulang Bawang Barat adalah kawasan seluas 1.470 ha yang merupakan penduduk desa transmigrasi Bandar Dewa yang termasuk dalam HGU PT HIM telah memberikan kompensasi atas tanah yang termasuk dalam konsesi PT HIM. Penanganan yang telah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung adalah tim pencari fakta untuk mencari lapangan kebenran sehingga bisa ditindaklanjuti, menengahi secara pribadi kepada warga lima keturunan, memberikan perawatan dana bagi warga Bandar Dewa yang Bekerja sama dengan pemerintah daerah, memberikan saran dan saran untuk mediasi dan penyelesaian jalan hukum pengadilan. Penanganan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung ini mengadakan pertemuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyelesaikan kasus sengketa tanah, memfasilitasi mediasi antara kedua belah pihak, memberikan nasehat dan saran kepada warga dan PT-nya untuk menyelesaikan pengadilan hukum. Masalah pemetaan, upaya yang telah dilakukan oleh BPN dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menangani sengketa tanah ternyata sudah efektif menanganani sengketa tanah yang terjadi sehingga sengketa tanah tidak dapat diselesaikan sampai sekarang.

EVALUASI STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT DAERAH DEMANG SEPULAU RAYA (RSDDSR) LAMPUNG TENGAH

Juniawati, Lena

Administratio : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan Vol 7, No 1 (2016)
Publisher : Administratio : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rumah Sakit Daerah Demang Sepulau Raya (RSDDSR) adalah rumah sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan merupakan rumah sakit rujukan tertinggi bagi masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah. Rumah sakit plat merah milik Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah ini kondisinya memprihatinkan, selain sepi pasien banyak fasilitas kamar rawat inap rusak terbengkalai sehingga berpengaruh kepada pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu perlu dilihat dan dinilai strategi yang dilaksanakan oleh rumah sakit dalam meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa RSUD-DSR Kabupaten Lampung Tengah ini masih buruk kualitas layanannya karena permasalahan dalam pengimplementasian strategi yang dapat dilihat dari: (a).Faktor internal yang ada dirumah sakit berupa manajemen SDM yang kurang dalam melayani pasien. Sementara faktor eksternal yang kemudian memunculkan permasalahan adalah sosial budaya berupa persepsi masyarakat yang cenderung membandingkan rumah sakit pemerintah dan swasta, (2). Faktor kinerja RSUD Demang Sepulau Raya belum sesuai dengan standar yang ditentukan, (3). Adanya tindakan perbaikan yang dilakukan belum memenuhi kebutuhan dalam pelayanan pasien.

Partisipasi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dalam pelaksanaan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Kabupaten Pringsewu)

Sari, Yuli Kurnia

Administratio : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan Vol 7, No 1 (2016)
Publisher : Administratio : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk partisipasi LPA tentang perlindungan anak di Kabupaten Pringsewu. Studi ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang memungkinkan dan menghambat. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pringsewu. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa bentuk partisipasi LPA tentang perlindungan anak pada tahap perencanaan berada pada tangga partisipasi Citizen Power. Selama tahap implementasi, LPA mampu memobilisasi sumber daya, mampu melakukan koordinasi dan penjabaran program namun pendanaannya terbatas. Bentuk partisipasi LPA dalam tunjangan keputusan adalah partisipasi secara horizontal. Dalam evaluasi perlindungan anak termasuk evaluasi program perlindungan anak, data evaluasi jumlah kasus kekerasan, jumlah kasus dan pemantauan korban dibantu. Dalam pelaksanaan program ini ada beberapa kendala mulai dari antusias orang, kurangnya pasangan. Institusi, sarana dan prasarana, namun tidak ada target. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, menambahkan infrastruktur, menargetkan program perlindungan

PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA DESA TERHADAP TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM SIMPANAN KELUARGA SEJAHTERA (PSKS)

Amalia, Ridha Ayu

Administratio : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan Vol 7, No 1 (2016)
Publisher : Administratio : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kepemimpinan merupakan salah satu faktor penting dalam mempengaruhi partisipasi masyarakat, sekaligus partisipasi masyarakat yang buruk bergantung pada perilaku pemimpin. Artikel ini bertujuan untuk menghasilkan gambaran besarnya pengaruh kepala suku terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam PSKS. Jenis penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah 267 responden dari populasi sebanyak 803 KK dengan probabilitas sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Adapun teknik analisis data adalah uji regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pimpinan kepala sekolah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat partisipasi masyarakat dengan nilai F hitung 242,982 lebih besar dari pada F tabel. Adalah 3,88 dan nilai probabilitas 0,000 lebih kecil dari alpha adalah 0,05. Hasil regresi linier sederhana menunjukkan persamaan Y (partisipasi publik) = 21.302 + 0.249 + e. Nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai konstan partisipasi masyarakat, jika tidak ada variabel independen pimpinan kepala daerah adalah 21.302 sedangkan nilai koefisien variabel kepemimpinan kepala sekolah sebesar 0.249. Kontribusi pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap tingkat partisipasi masyarakat adalah 0,316 atau 31,6% sedangkan sebanyak 68,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti usia, pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, berapa lama Untuk tinggal di desa dan tingkat komunikasi.

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PASCA PEMEKARAN KECAMATAN (Studi di Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)

Putri, Raras Efriyanti

Administratio : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan Vol 7, No 1 (2016)
Publisher : Administratio : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Realitas pelayanan publik di Kecamatan Sukarame Kabupaten Lampung adalah masalah belum adanya penerapan standar pelayanan sehingga pelayanan publik di kabupaten tidak memiliki standar untuk proses, waktu, biaya dan kualitas produk yang dihasilkan. Layanan KTP (Kartu Identitas), KK (kartu keluarga), Dll sebenarnya membutuhkan waktu lebih lama dari sebelum pemisahan daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang kualitas pelayanan publik di kabupaten setelah pemecahan Kecamatan Sukarame Bandar Lampung. Identifikasi kendala yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sukarame. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian ini, kualitas pelayanan publik di Kecamatan Sukarame masih belum baik. Hal ini terbukti dari banyaknya orang yang mengeluh tentang pelayanan publik, terutama dari pegawai kecamatan yang tidak mengerti tugas mendasar sebagai pegawai negeri dan pegawai yang tidak ramah melayani masyarakat dalam proses pelayanan. Selain banyak kendala dalam menjalankan pelayanan publik di Kecamatan Sukarame Bandar Lampung adalah infrastruktur yang penggunaannya masih belum optimal, sumber daya pejabat publik yang tidak disiplin, dan pertanggungjawaban karyawan yang kurang bertanggung jawab atas penyediaan layanan.