cover
Filter by Year
Jurnal Wawasan Yuridika
Articles by issue : Vol 34, No 1 (2016)
6
Articles
PENGKUALIFIKASIAN MERK SEBAGAI BENDA UNTUK DAPAT DIJADIKAN OBJEK JAMINAN

Caroline, Bekartini

Jurnal Wawasan Yuridika Vol 34, No 1 (2016)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKajian ini dibuat untuk menjelaskan bagaimana mengkualifikasikan merek sebagai benda untuk dapat dijadikan objek jaminan. Selanjutnya penelitian ini juga hendak menjelaskan bentuk jaminan seperti apa yang cocok diterapkan pada merek. Hasil akhir dari kajian ini akan menjelaskan bahwa meskipun merek tidak digolongkan sebagai benda di dalam Undang-Undang Merek seperti hal nya hak cipta, namun apabila ditelusuri maka pada dasarnya merek termasuk dalam kategori benda dan oleh karenanya dapat dijadikan objek jaminan. Kata kunci: merek, benda, objek jaminan, fidusia.

MODEL KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM SISTEM PENGUPAHAN

Charda S., Ujang

Jurnal Wawasan Yuridika Vol 34, No 1 (2016)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

                                        AbstrakModel kebijakan pemerintah Indonesia dalam sistem pengupahan bukan hanya memperhatikan aspek teknis dan ekonomis, tetapi juga memperhatikan aspek hukum dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya dalam pelaksanaan hubungan kerja yang semakin kompleks. Untuk peningkatan kesejahteraan dan produktivitas pekerja serta kemajuan dunia usaha, maka model kebijakan pengupahan pemerintah Indonesia dituangkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 yang pada hakikatnya mengatur pengupahan secara menyeluruh dalam menjamin kelangsungan hidup secara layak bagi pekerja sesuai dengan perkembangan dan kemampuan dunia usaha yang di dalamnya ketentuan tersebut berisi pengaturan penghasilan yang layak, kebijakan pengupahan, pelindungan pengupahan, penetapan upah minimum, dan pengenaan denda yang diarahkan pada sistem pengupahan secara menyeluruh.Kata Kunci: Kebijakan Hukum, Perlindungan Pekerja, dan Upah.

PERTIMBANGAN PENGADILAN AGAMA ATAS DISPENSASI PERNIKAHAN USIA DINI AKIBAT KEHAMILAN DI LUAR NIKAH

Ahyani, Sri

Jurnal Wawasan Yuridika Vol 34, No 1 (2016)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (332.97 KB)

Abstract

                                         AbstrakPermohonan dispensasi nikah yang diputus pengadilan akibat dari pergaulan bebas yang dilakukan pasangan yang berusia di bawah yang telah ditentukan Undang-Undang Perkawinan, sehingga menyebabkan semakin maraknya permohonan dispensasi nikah, apalagi sebab dari dispensasi nikah tersebut mayoritas karena hamil di luar nikah, sehingga mau tidak mau harus menjalankan pernikahan untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan, dan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan tersebut harus mendapatkan pertimbangan dari Pengadilan Agama berupa dispensasi nikah.Kata Kunci: Pertimbangan Pengadilan, Dispensasi, Pernikahan

PEMBENTUKAN PERATURAN PELAKSANA ZAKAT MENGURANGI PENGHASILAN KENA PAJAK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN

Hermana, Atang

Jurnal Wawasan Yuridika Vol 34, No 1 (2016)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKBidang perpajakan, Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki pengaturan tersendiri. Pada pajak penghasilan pengaturannya terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 dan perubahan yang ketiga pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 ada beberapa penambahan yang diantaranya adalah ditujukan bagi umat Islam. Penambahan tersebut terkait dengan pembayaran pajak yang dibayarkan oleh umat Islam dan pembayaran zakatnya. Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut terakhir diubah oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Langkah pengumpulan zakat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tersebut memiliki kesamaan dengan langkah pengumpulan pajak dari masyarakat, yaitu berdasarkan pelaporan wajib pajak. Hubungan kedekatan antara pajak dan zakat terlihat dalam Pasal 22. Antar peraturan pajak penghasilan dan pengelolaan zakat memiliki ketrkaitan yaitu berupa pengurangan zakat pada penhasilan kena pajak. Kata Kunci : Pajak, penghasilan, Zakat, Pengurangan, Pengaturan.

KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI DAN PRINSIP KEADILAN DALAM HUKUM WARIS ISLAM

Utama, Sofyan Mei

Jurnal Wawasan Yuridika Vol 34, No 1 (2016)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (407.549 KB)

Abstract

AbstrakLegalitas ahli waris pengganti mendapat jaminan dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI), hal itu sesuai dengan prinsip keadilan dalam warisan, dan suatu kebijakan pewaris dalam pembagian warisan untuk ahli waris pengganti, yang disebut dengan kebijaksanaan pre-empitiv yaitu, pada masa hidup pewaris dengan membagikan hartanya pada ahli waris atau ahli waris penganti. Pembagian tersebut tanpa membedakan jenis kelamin, diantara ahli waris atau ahli waris penganti, dengan maksud untuk kemaslahatan dalam hidup bersaudara.Seperti halnya dengan tujuan hukum Islam (maqashid al-syari??ah) yang ditujukan untuk kemaslahtan ummat. Salah satunya teori mengenai Al-Maslahah Al-Mursalah yang diperlukan untuk kehati-hatian, menghindari mengikuti hawa nafsu belaka.  Kata Kunci: Ahli waris, Ahli waris Pengganti.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN DI BIDANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN DI BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN

Budhiarti, Ina

Jurnal Wawasan Yuridika Vol 34, No 1 (2016)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (356.624 KB)

Abstract

AbstrakPembangunan rumah susun di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, undang-undang tersebut mewajibkan juga apabila satuan rumah susun telah memiliki penghuni atau telah dihuni diwajibkan untuk membentuk perhimpunan penghuni rumah susun. Kewajiban tersebut wajib dilaksanakan oleh penghuni dan oleh penyelenggara pembangunan, yang artinya setiap pembangunan satuan rumah susun wajib membentuk Perhimpunan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPSRS) yang berbadan hukum. Peneliti menemukan permasalahan bahwa diperlukannya perlindungan hukum bagi penghuni satuan rumah susun dalam bidang pengelolaan rumah susun, terdapat pusat perbelanjaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun yang berbentuk satuan rumah susun, telah berdiri lama dan membentuk satuan rumah susun, tetapi belum juga membentuk perhimpunan yang berbadan hukum. Kata Kunci: Perlindungan hukum, rumah susun, asosiasi