cover
Filter by Year
Jurnal Wawasan Yuridika
Articles by issue : Vol 33, No 2 (2015)
6
Articles
‚Äč
TELAAH KRITIS TERHADAP INKONSISTENSI KONSEP HUBUNGAN KERJA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Charda S., Ujang

Jurnal Wawasan Yuridika Vol 33, No 2 (2015)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (426.611 KB)

Abstract

Abstrak Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 memberikan rumusan, bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja yang dilakukan oleh pekerja dan pengusaha yang memuat unsur pekerjaan, perintah, dan upah. Apabila yang bekerja tidak berdasarkan perjanjian kerja serta tidak dilakukan oleh pekerja dengan pengusaha, dan tidak mampunyai ketiga unsur tersebut, berarti bukan hubungan kerja. Sementara itu, rumusan perjanjian kerja sangat membatasi subjek hukum dalam hubungan kerja, yaitu pekerja yang bekerja pada pengusaha dan pengusaha yang menjalankan perusahaan, baik miliknya atau bukan. Masalahnya apabila ada orang yang mempekerjakan orang lain, tetapi tidak sedang dalam menjalankan perusahaan, maka orang lain itu bukan pekerja yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Tampak sekali perumusan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 kurang memahami konsep hukum mengenai subjek hukum hubungan kerja, seharusnya bukan pengusaha yang menjadi subjek hukum tetapi pemberi kerja. Kata Kunci : Inkonsistensi, Hubungan Kerja, Ketenagakerjaan.

PERSPEKTIF ILMU EKONOMI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT TERHADAP DISKRIMINASI HARGA

Sugiarto, Irwan

Jurnal Wawasan Yuridika Vol 33, No 2 (2015)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (982.828 KB)

Abstract

Abstrak Persaingan usaha yang tidak sehat dapat menyebabkan timbulnya praktik monopoli di mana pasar hanya dikuasai oleh pelaku usaha tersebut. Selain itu akibat lain yang timbul adalah kecenderungan pelaku usaha menjual barang yang mahal tanpa kualitas yang memadai. Pengusaha monopoli seringkali menerapkan strategi harga yang tidak mungkin dilakukan oleh para pengusaha yang berada pada pasar persaingan sempurna. Salah satu contoh strategi tersebut adalah diskriminasi harga (price discrimination). Diskriminasi harga (price discrimination) mengacu pada penentuan harga yang berbeda pada sebuah produk, pada waktu yang berbeda untuk setiap pelanggan yang berbeda, atau pasar yang berbeda, tetapi bukan berdasarkan perbedaan biaya. Diskriminasi harga dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu diskriminasi harga derajat pertama, derajat kedua, dan derajat ketiga. Selain itu terdapat varian dari diskriminasi harga derajat kedua dan derajat ketiga, yaitu two part tariff, intertemporal price discrimination dan peak load pricing. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, diskriminasi yang berkaitan dengan harga diatur dalam dua kelompok aturan atau pasal, yakni diskriminasi harga yang disepakati di bawah payung perjanjian dan diskriminasi yang dilakukan secara sepihak atau tanpa perjanjian. Kata kunci: Ekonomi, Diskriminasi Harga, Monopoli, Persaingan Usaha.

KENDALA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENIPUAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA

Sumadi, Hendy

Jurnal Wawasan Yuridika Vol 33, No 2 (2015)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (480.329 KB)

Abstract

Abstrak Lahirnya undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik, tidak dapat dilepas dari semangat zaman yang bersifat global serta tuntutan kebutuhan akan perlindungan hukum bagi pengguna teknologi informasi, yang dipandang sebagai kelompok yang paling rentan terhadap kejahatan salah satunya penipuan transaksi elektronik. Hampir delapan tahun setelah undang-undang ini diberlakukan, banyak kasus penipuan menggunakan transaksi elektronik terus meningkat dan cenderung semangat pencegahan kejahatan dengan menggunakan transaksi elektronik hanya terbatas pada teks hukum tertulis tanpa ada upaya yang sistematis untuk menjadikan suatu kenyataan. Keterbatasan alat-alat khusus cyber crime yang dimiliki oleh aparat kepolisian di daerah-daerah kabupaten sampai dengan tingkat kecamatan untuk menunjang sarana prasarana penyidik dalam mengungkap tindak pidana penipuan transaksi elektronik merupakan salah satu kendala dalam menanggulangi tindak pidana penipuan transaksi elektronik di Indonesia. Kata Kunci: Penipuan, Transaksi Elektronik.

PANDANGAN AGAMA KRISTEN TERHADAP PIDANA MATI

Naiborhu, Netty SR

Jurnal Wawasan Yuridika Vol 33, No 2 (2015)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (306.902 KB)

Abstract

Abstrak Pandangan agama Kristen, hukuman bukanlah suatu balasan, walaupun hukuman diperlukan untuk menyeimbangkan keadaan akibat dari kejahatan tersebut. Selanjutnya dalam agama Kristen juga diajarkan bahwa orang dapat mengampuni karena Allah telah mengampuninya. Terkait dengan hukuman pidana mati terdapat dua pandangan yakni yang mendukung dan yang menolak diterapkannya hukuman pidana mati. Bagi yang mendukung (menerima) diterapkannya hukuman pidana mati dasarnya adalah penjahat yang telah melakukan kejahatan pantas dihukum, bahkan dengan hukuman mati. Hukuman mati merupakan pembalasan. Seseorang merupakan abdi Allah dan menjalankan hukuman Allah kepada mereka yang melakukan kejahatan, terlebih lagi Allah memberi kuasa kepada negara untuk menghukum bagi siapa saja yang berbuat kejahatan. Dalam perwujudan akan hal tersebut dituangkan dalam bentuk undang-undang dengan pandangan agama yang diyakini. Di sisi lain, bagi yang menolak (tidak setuju) diterapkannya pidana mati beralasan bahwa hukuman mati tidaklah efektif dalam menangani kejahatan sebab hukuman seumur hidup lebih tepat digunakan daripada hukuman mati. Kata Kunci: Pandangan Agama, Pidana Mati, Perjanjian

SELEKSI PENGANGKATAN HAKIM DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA: KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 43/PUU-XII/2015

Sihaloho, Meylin

Jurnal Wawasan Yuridika Vol 33, No 2 (2015)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (342.12 KB)

Abstract

Abstrak Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan seleksi pengangkatan hakim dalam sistem peradilan Indonesia yang dikaji berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XII/2015. Penelitian ini mengunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifik penelitian berdasarkan deskriptif analisis. Hakim memiliki peran penting dalam sistem peradilan di Indonesia, diharapkan seleksi pengangkatan hakim dilakukan oleh lembaga negara yang berwewenang, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat menjamin independensi lembaga peradilan maupun independensi hakim. Penelitian ini membahas wewenang Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam pengangkatan hakim serta memperhatikan landasan akan kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Kata Kunci: Seleksi Pengangkatan Hakim, Independensi, Lembaga Peradilan, Hakim, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial.

SITUS LAYANAN PEMBUNUH BAYARAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK, KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Fadhilah, Dany

Jurnal Wawasan Yuridika Vol 33, No 2 (2015)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (340.187 KB)

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penayangan situs pembunuh bayaran merupakan tindak pidana dan bagaimana upaya penanggulangan oleh penyidik Polri dalam proses penegakan hukum kasus situs layanan pembunuh bayaran dalam menghadapi kendala pembuktian teknologi. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum dan diperkuat dengan studi kepustakaan. Penayangan situs layanan pembunuhan berencana sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perbuatan tersebut juga telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam KUHP tentang kejahatan terhadap ketertiban umum. Kata Kunci: Situs Layanan, Pembunuh Bayaran, Cyber Crime, Ketertiban Umum.