cover
Filter by Year
Jurnal Wawasan Yuridika
Articles by issue : Vol 31, No 2 (2014)
7
Articles
PENYALURAN KREDIT MELALUI BANK DALAM MENUNJANG USAHA PELAKU EKONOMI

Syahrul, Syahrul

Jurnal Wawasan Yuridika Vol 31, No 2 (2014)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Kedudukan bank sebagai lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang kredit, berpangaruh sangat besar dalam menentukan lancar tidaknya arus lalu lintas pembayaran yang diperlukan dalam peningkatan pembangunan bidang ekonomi di Indonesia. Dalam dunia usaha dalam rangka mempercepat pembangunan memerlukan penambahan modal sehingga untuk itu mereka sering mengadakan perjanjian dan perjanjian ini biasanya disertai dengan jaminan.Pemakaian perjanajian baku dalam dunia perdagangan dirasakan sebagai suatu hal yang sangat effisien, terutama dilapangan perbankan. Hal-hal yang dianggap perlu dan penting dimuat secara lengkang dan terperinci. Hanya hal-hal yang masih memerlukan pembicaraan dan atau konfirmasi dengan pihak nasabah saja, yang masih dikosongkan dan baru diisi, setelah dibicarakan dengan pihak yang bersangkutan, apabila dibuat perjanjian baku ini ditandatangani oleh kedua belah pihak maka kehendak serta kata sepakat, dianggap telah tercapai.Para debitur yang telah menghadapi kredit macet dengan Bank maka dengan segera Bank akan menyerahkan nasib tanah yang dijaminkan kepada Kreditur dan kreditur akan segera mencari pembeli  sehingga eksekusi hampir tidak pernah terjadi. Kata Kunci: Lembaga Keuangan, Undang-Undang Perbankan, Kredit Macet, Jaminan Kredit, Eksekusi jamnan

KEDUDUKAN PASAL 2 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP KONSEP HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Basarah, Nico Christian

Jurnal Wawasan Yuridika Vol 31, No 2 (2014)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (199.867 KB)

Abstract

AbstrakKetika seorang manusia lahir di dunia, manusia tersebut sudah memiliki hak asasi manusia. Hak asasi manusia tersebut merupakan hak yang bersifat kodrati dan tidak dapat digganggu gugat oleh siapapun. Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat, mengakui dan menghormati hak asasi tersebut sebagai landasan konstitusional dalam bingkai persatuan dan kesatuan bangsa. Hak asasi manusia yang menjadi landasan konstitusional tersebut menjadi sebuah pedoman untuk membentuk aturan-aturan lain yang berada di bawahnya. Salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan tersebut merupakan undang-undang yang baru dan merupakan perubahan dari KUHPerdata yang juga mengatur perkawinan, namun dengan unsur politis. Undang-Undang Perkawinan yang baru mengatur keabsahan pernikahan dengan mendalilkannya kepada norma agama masing-masing individu. Dengan adanya pembatasan tersebut, hal ini tentunya akan menimbulkan beberapa hal yang bertentangan, yaitu adanya persamaan konsep perkawinan dengan konsep perkawinan pada KUHPerdata yang mengenal pembagian masyarakat, bertentangan dengan azas Pancasila yaitu ??Bhineka Tunggal Ika?? yang dijadikan konsiderans pada Undang-Undang Perkawinan, bertentangan dengan definisi ??diskriminasi?? pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, dan bertentangan dengan konsep HAM pada UUD 1945.Kata Kunci: hak asasi manusia, kita undang-undang hukum perdata, perkawinan, hukum perkawinan

EFEKTIVITAS PERATURAN PERDAGANGAN SATWA LIAR DI INDONESIA

Rajagukguk, Elisa Vionita

Jurnal Wawasan Yuridika Vol 31, No 2 (2014)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakIndonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan satwa liar tertinggi di dunia. Namun, kekayaan tersebut terancam keberadaannya salah satunya diakibatkan oleh perdagangan satwa liar yang banyak dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu diperlukan peraturan untuk melindungi satwa liar tersebut dari perdagangan satwa liar. Indonesia telah mempunyai peraturan hukum yang terkait dengan perdagangan satwa liar. Salah Satunya adalah Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1978 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Penulisan hukum ini akan mengkaji sejauh mana peraturan mengenai perdagangan satwa liar efektif untuk melindungi kehidupan satwa liar di Indonesia.Walaupun sudah ada peraturan tentang perdagangan satwa liar namun dalam kenyataannya tetap saja masih terjadi perdagangan satwa liar. Hukum akan menjadi efektif apabila terjadi dampak hukum yang positif, artinya hukum mencapai sasarannya di dalam membimbing atau mengubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Efektivitas hukum berkaitan dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum, yaitu peraturan hukum, petugas atau penegak hukum, sarana atau fasilitas dalam menegakkan hukum dan kesadaran masyarakat. Penulisan hukum ini akan mengkaji apakah peraturan perdagangan satwa liar yang sudah di terbitkan sudah efektif atau belum. Kata Kunci : satwa liar, perdagangan satwa, efektivitas peraturan.

PEMBELAJARAN KONSEP HUKUM PERDATA UNTUK MENINGKATKAN KEBERMAKNAAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Kania, Delila

Jurnal Wawasan Yuridika Vol 31, No 2 (2014)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (247.291 KB)

Abstract

Abstrak  Artikel ini berjudul Pembelajaran Konsep Hukum Perdata Untuk Meningkatkan Kebermaknaan Pendidikan Kewarganegaraan.Mata Kuliah Hukum Perdata yang di berikan kepada mahasiswa starta 1 (S1) Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sesungguhnya dari segi isi tidak berbeda jauh  dengan yang diberikan kepada mahasiswa (S1)  di Fakultas Hukum.  Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terdapat banyak konsep hukum. Strategi pembelajaran yang digunakan untuk memahami konsep tersebut digunakanlah model pembelajaran konsep dan pembelajaran bermakna.Hukum Perdata dalam materi PKn termasuk dalam materi Hak dan Kewajiban Warga Negara. Hak dan kewajiban warga negara disini dalam arti hubungan timbal balik antara warga negara yang satu dengan warga negara lainnya. Dalam hukum perdata pada dasarnya mengatur kepentingan orang perorangan atau dengan kata lain mengatur kepentingan hukum antara warga negara satu dan warga negara lainnya. Untuk menjaga agar hubungan antara warga negara satu dan warga negara lainnya berjalan dengan baik maka masing-masing pihak yang berkepentingan , hak dan kewajibannya dalam hubungan hukum perdata diatur dalam KUHPerdata.Salah satu contoh konsep hukum perdata yang sering dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah konsep usia dewasa, konsep hak milik atas tanah, konsep pemberian kuasa dan jual beli serta konsep alat bukti surat-surat. Konsep tersebut dipilih karena sejalan dengan tujuan PKn yaitu menjadikan warga Negara yang baik . Kata Kunci : PKn , Pembelajaran, Pembelajaran Konsep, KUHPerdata, Konsep Hukum Perdata

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

Suparman, H. Asep

Jurnal Wawasan Yuridika Vol 31, No 2 (2014)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (172.951 KB)

Abstract

Abstrak  Satjipto Rahardjo, mengatakan bahwa penegakan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, yakni hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum. Upaya mewujudkan penegakan hukum pelayanan publik, aparatur penyelenggara pelayanan publik, harus menghindari cara-cara biasa atau konvensional, tetapi memerlukan cara-cara yang luar biasa (penegakan hukum progresif) artinya bekerja dengan determinasi yang jelas tidak sama dengan ??menghalalkan segala macam cara??. Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak sekedar menurut kata-kata hitam putih dari peraturan (according to the letter) dan Undang-Undang atau hukum.Namun hasil penelitian dari Lembaga Governance and Decentralization Survey yang mengatakan bahwa masih buruknya pelayanan publik hal ini ditandai dengan masih besarnya diskriminasi pelayanan, tidak adanya kepastian pelayanan, rendahnya tingkat kepuasan masyarakat bahkan pelayanan cenderung menjadi ?? komoditas ??.Lawrence M Friedman  mengungkapkan tiga faktor yang menentukan proses penegakan hukum, yaitu komponen substansi, struktur, dan kultural dan ketiga komponen tersebut merupakan suatu sistem, artinya komponen-komponen itu akan sangat menentukan proses penegakan hukum dalam masyarakat dan tidak dapat dinafikan satu dengan yang lainnya, karena kegagalan pada salah satu komponen akan berimbas pada faktor lainnya. Kata Kunci: penegakan hukum, peraturan, pelayanan publik

REFORMASI POLITIK HUKUM KETENAGAKERJAAN DALAM KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA

Charda, Ujang

Jurnal Wawasan Yuridika Vol 31, No 2 (2014)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (284.179 KB)

Abstract

Abstrak Paradigma pembangunan di bidang ketenagakerjaan perlu direformasi yang dulu cenderung melihat pekerja sebagai faktor produksi dan atau bagian dari komoditi, harus diubah kepada pekerja sebagai manusia Indonesia seutuhnya atau sebagai subjek/pelaku proses produksi dalam pembangunan dengan segala harkat dan martabatnya. Perubahan paradigma ini pada akhirnya akan mengarah dan menentukan politik hukum kebijakan pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan melalui suatu perubahan yang resolutif ?? kompositif dengan memandang pekerja sebagai subjek dan secara proporsional memperhitungkan seluruh aspek dalam suatu kesatuan yang holistik. Agar kebijakan politik hukum yang reformatif ini tidak dipandang hanya bagus dimaterinya saja, maka perlu diimplementasikan melalui program yang titik beratnya bukan hanya sekedar instrumen tetapi akses yang mendorong kuantitatif dan mendidik kualitatif dalam membangun sistem keseimbangan antara yang seharusnya dengan kenyataan. Kata Kunci : Reformasi; paradigma; ketenagakerjaan; politik hukum; kebijakan

POLITIK HUKUM PIDANA NASIONAL DALAM MENGHADAPU ERA TEKNOLOGI INFORMASI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Amalia, Mia

Jurnal Wawasan Yuridika Vol 31, No 2 (2014)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (200.711 KB)

Abstract

Abstrak Peradaban dunia pada masa kini dicirikan dengan fenomena kemajuan teknologi informasi dan globalisasi yang berlangsung hampir di semua bidang kehidupan. Apa yang disebut  dengan globalisasi pada dasarnya bermula dari awal abad ke-20, yakni pada saat terjadi revolusi transportasi dan elektronika yang menyebarluaskan dan mempercepat perdagangan antar bangsa, disamping pertambahan dan kecepatan lalu lintas barang dan jasa. Kata Kunci : Politik hukum pidana nasional, informasi dan transaksi elektronik