cover
Filter by Year
Jurnal Wawasan Yuridika
Articles by issue : Vol 28, No 1 (2013)
6
Articles
‚Äč
KRITIK TERHADAP PARADIGMA POSITIVISME

Dysmala, Emma

Jurnal Wawasan Yuridika Vol 28, No 1 (2013)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (526.6 KB)

Abstract

Positivism paradigm shows that a resource to obtain the knowledge is by using healthy mind and performing an observation. Using healthy mind is a potential; a means of obtaining,achieving, and also revealing the truth through observation, and finally finding concept, generalization, proposition, and theory.Keyword: paradigm; positivism

KEDUDUKAN KEPALA DESA MENURUT UNDANG ‚?? UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986

Suparman, Asep

Jurnal Wawasan Yuridika Vol 28, No 1 (2013)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (563.21 KB)

Abstract

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakann urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 sub 1 dan 2 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 adalah pegawai negeri yakni seseorang yang diangkat dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau tugas negara lainnya. Oleh karena itu apabila dihubungkan dengan jabatan Kepala Desa, maka jelas bahwa Kepala Desa itu bukan merupakan Pejabat Tata Usaha Negara meskipun ia menjalankan urusan pemerintahan umum, pemerintahan daerah dan desa. Namun apabila kita perhatikan pendapat para pakar baik E.Utrecht, Prayudi.A , dan Sjachran Basah tidak memperhatikan tentang Status kepegawaian karena Kepala Desa itu sebagai administrator yang melaksanakan sebagian pekerjaan pemerintah atau fungsi administrasi, disamping alat Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, hal ini sejalan dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.Kata Kunci : Pejabat Tata Usaha, Kepala Desa.

ANALISIS YURIDIS TENTANG HARTA BERSAMA (GONO GINI) DALAM PERKAWINAN MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Rochaeti, Etty

Jurnal Wawasan Yuridika Vol 28, No 1 (2013)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (558.547 KB)

Abstract

Harta gono gini adalah harta benda dalam perkawinan yang dihasilkan oleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama masa perkawinan masih berlangsung.Konsep harta gono gini pada awalnya berasal dari adat istiadat yang berkembang di Indonesia ,kemudian konsep ini didukung oleh Hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia Pasangan suami istri yang telah bercerai justru semakin diributkan dengan masalah pembagian harta gono gini. Berdasarkan hukum positif yang berlaku diIndonesia, harta gono gini itu di atur dalam Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bab VII tentang harta benda dalam perkawinan pasal 35, Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 119 dan Kompilasi Islam pasal 85. Ketentuan harta gonogini dalam poligami diatur dalam Undang-undang tentang Perkawinan pasal 65 ayat 1 , pasal 94 Kompilasi Hukum Islam ayat 1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Apabila salah seorang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan harta gono gini, Kompilasi Hukum Islam pasal 95ayat 1 menyatakan bahwa suami /isteri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai.Kata Kunci : Harta Gono Gini

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN PERKAWINAN PARIBAN DALAM HUKUM ADAT BATAK TOBA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Megawati, Rena

Jurnal Wawasan Yuridika Vol 28, No 1 (2013)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkawinan pariban merupakan perjodohan dimana pengantin pria adalah anak kandung dari pihak ibu dan pengantin wanita adalah anak kandung dari pihak ayah. Pendekatan normatif yuridis dengan deskriptif analitis merupakan metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini. Perkawinan pariban dalam adat Batak Toba adalah sah dan dapat dilakukan, karena sah menurut Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor1.Kata Kunci : hukum, perkawinan, pariban

PERAN SERIKAT PEKERJA DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Utami, Tanti Kirana

Jurnal Wawasan Yuridika Vol 28, No 1 (2013)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (531.835 KB)

Abstract

Pembinaan hubungan industrial sebagai bagian dari pembangunan ketenagakerjaan harus diarahkan untuk terus mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Peran serikat Pekerja sangat penting sekali dalam upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial khususnya perselisihan pemutusan hubungan kerja. Serikat pekerja/serikat buruh berfungsi sebagai sarana untuk memperjuangkan, melindungi dan membela kepentingan dan meningkatkan kesejahtreaan pekerja dan keluarganya.Kata Kunci : Hubungan industrial, serikat pekerja, pemutusan hubungan kerja.

HARMONISASI HUKUM SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PADA PERUSAHAAN PAILIT DITINJAU DARI PERSPEKTIF PANCASILA SILA KE LIMA

Kurniawan, Rian

Jurnal Wawasan Yuridika Vol 28, No 1 (2013)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (628.79 KB)

Abstract

Harmonisasi hukum menjadi bagian penting hukum Indonesia terutama berkaitan dengan perlindungan pekerja yang berada dalam suatu perusahaan pailit, bagian ini menjadi penting karena ketidakharmonisan yang terjadi antara undang-undang menyebabkan hilangnya hak-hak yang seharusnya diterima pekerja, dasar hak ini dilekatkan kepada pekerja yang telah melaksanakan kewajibannya demi kepentingan perusahaan, terutama bila keadilan dalam perspektif Pancasila Sila ke 5 menjadi rujukan dalam perlindungan hukum itu. Pendekatan normatif yuridis merupakan metode yang digunakan dalam tulisan ini dengan mengaitkan antara Pancasila sebagai staatfundamentalnorm dengan hak pekerja sebagai kewajiban perusahaan pailit untuk melakukan pemenuhan atas hak tersebut. Perlindungan hukum bagi pekerja melalui mekanisme hukum kepailitan yang tidak harmonis antara peraturan perundang-undangan terutama Pasal 39 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, menjadi jauh dari tujuan pemenuhan keadilan bila dipandang dan dilekatkan pada Pancasila Sila ke 5. Cara untuk menjembatani terciptanya perlindungan hukum bagi pekerja adalah dengan memahami konteks keadilan yang berada di dalam Pancasila Sila ke 5, dengan komprehensif terutama terkait dengan penggunaan undang-undang dalam ruang lingkup kepailitan.Kata Kunci : Pancasila, perlindungan hukum, pekerja, perusahaan, pailit.