cover
Filter by Year
Jurnal Wawasan Yuridika
Articles by issue : Vol 1, No 2 (2017)
7
Articles
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Akibat Tindak Pidana Abortus Provokatus Criminalis

Mulyana, Aji

Jurnal Wawasan Yuridika Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aborsi sudah perlu mendapat perhatian melalui pengaturan yang lebih bijak untuk menghindari praktik aborsi tidak aman dan pemenuhan hak reproduksi perempuan maupun hak asasi perempuan dan anak (janin). Legalisasi aborsi perlu diperhatikan lebih bijak tetapi bukan dalam pengertian memberikan liberalisasi aborsi. Meskipun aborsi secara hukum terlarang, tetapi kenyataannya aborsi masih banyak dilakukan oleh perempuan dengan berbagai alasan disebabkan peraturan dan hukum yang ada kurang akomodatif terhadap alasan-alasan yang memaksa perempuan melakukan tindakan aborsi. 

Penerapan Kebijakan Zonasi Dalam Penataan Pasar Tradisional dan Pasar Modern Kota Bandung (Suatu Tinjauan Yuridis dari Perspektif Otonomi Daerah)

Martin, Iqbal ( Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung )

Jurnal Wawasan Yuridika Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberadaan pasar, khususnya pasar tradisional, merupakan salah satu indikator paling nyata kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah. Perkembangan zaman dan perubahan gaya hidup yang dipromosikan begitu hebat oleh berbagai media serta berdirinya pasar modern telah membuat pengaruh besar terhadap pasar tradisional, serta eksistensi pasar tradisional sedikit terusik karena banyaknya konsumen yang lebih memilih belanja di pasar modern.Zonasi pasar menjadi kebutuhan mendesak untuk segera dilakukan dengan dukungan kebijakan pemerintah daerah. Pengaturan mengenai zonasi pasar tradisional dan pasar modern menjadi kewenangan pemerintah daerah dan merupakan materi muatan peraturan daerah. Oleh karena itu, pada dasarnya Perpres Penataan Pasar telah mengamanatkan pemerintah daerah untuk memberikan pengaturan mengenai zonasi pasar tradisional dan pasar modern, melalui pembentukan peraturan daerah.Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah, diarahkan untuk mengakselerasi terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia

Rahmat, Maulana ( Polda Jabar )

Jurnal Wawasan Yuridika Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (559.66 KB)

Abstract

Penelitian ini mengangkat masalah : Gagasan RUU KUHP tentang kewenangan aparat penegak hukum dapat menangkap seseorang yang masuk organisasi dapat ditangkap meskipun tidak melakukan tindak pidana terorisme, apakah hal ini melanggar HAM? , dan apakah tindak pidana terorisme harus masuk dalam perundang-undangan khusus?. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini menyimpulkan. Pertama, HAM mengatur dan menjamin tentang seseorang untuk berkumpul dan atau berserikat dengan menjadi angota organisasi. Gagasan RUU KUHP  membolehkan aparat menangkap seorang yang masuk organisasi tidak melanggar HAM karena hal itu sebagai deteksi dini dan antisipasi yang telah diatur oleh perundang-undangan. Kedua, delik terorisme harus dimasukan dalam peraturan perundang-undangan khusus karena tindak pidana terorisme merupakan kejatahan luar biasa (extra ordinary crime)

Back Matter JWY Vol 1 No 2 September 2017

Sugiarto, Irwan ( Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB), Jawa Barat, Indonesia )

Jurnal Wawasan Yuridika Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1097.779 KB)

Abstract

Dehumanisasi Penjualan Organ Tubuh Manusia Berdasarkan Hukum Positif

Paminto, Saptaning Ruju ( Universitas Suryakancana )

Jurnal Wawasan Yuridika Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (572.441 KB)

Abstract

Tindak pidana teknologi informasi merupakan bentuk kejahatan yang relatif baru apabila dibandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain yang sifatnya konvensional. Perkembangan teknologi informasi yang demikian pesatnya haruslah diantisipasi dengan hukum yang mengaturnya. Berdasarkan data dari organisasi dunia yang menangani masalah anak, United Nations Emergency Children??s Fund, angka global anak yang diperdagangkan tiap tahunnya ada sekitar 1,2 juta dan sekitar 2 juta anak di seluruh dunia dieksploitasi secara seksual tiap tahunnya. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut untuk melakukan penelitian terhadap Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi Melalui Hukum Pidana, maka dalam penulisan artikel ini dibatasi permasalahanya yaitu: Bagaimana kebijakan formulasi terhadap tindak pidana teknologi informasi penjualan online organ tubuh saatini. Kebijakan kriminalisasi di dalam UUITE tidak hanya mengatur terhadap perbuatan yang terkait dengan dunia maya tetapi juga mengkriminalisasi delik-delik tertentu di bidang cybercrime.

Front Matter JWY Vol 1 No 2 September 2017

Sugiarto, Irwan ( Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB), Jawa Barat, Indonesia )

Jurnal Wawasan Yuridika Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2043.773 KB)

Abstract

Kajian Terhadap Pidana Penjara Sebagai Subsidair Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi

Sinaga, Christine Juliana ( Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan )

Jurnal Wawasan Yuridika Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (535.522 KB)

Abstract

AbstrakTindak Pidana Korupsi adalah kejahatan yang merugikan keuangan negara. Pemerintah membentuk Undang ?? Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang ?? Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Didalam undang ?? undang ini diatur mengenai pidana tambahan yaitu pembayaran uang penggantiuntuk mengembalikan kerugian negara, apabila terdakwa tidak mampu membayar maka diganti dengan pidana penjara. Namun pada kenyataannya pengaturan mengenai dasar pertimbangan Hakim dalam menentukan lama pidana penjara sebagai subsidair pembayaran uang pengganti juga tidak jelas dan detail.Harusdilakukan beberapa perubahan terhadap Undang ?? Undang tindak pidana korupsi ini agar tercipta suatu keadilan dan kepastian hukum yang seimbang.