cover
Filter by Year
AL-HUKAMA´
Al-Hukama': Jurnal Hukum Keluarga Islam di Indonesia diterbitkan oleh Prodi Hukum Keluarga Islam (ahwal As-Syakhsiyyah) Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Jurnal ini memuat tentang kajian yang berkaitan dengan seluruh aspek Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Jurnal ini terbit dua kali setahun: bulan Juni dan Desember. p-ISSN: 2089-7480 , e-ISSN: 2548-8147
Articles by issue : Vol 7 No 2 (2017): Desember 2017
10
Articles
KEBIJAKAN POLSEK TANDES SURABAYA BAGI KEHARMONISAN RUMAH TANGGA TAHANAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Putra, Mirza Aziz Didik

The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol 7 No 2 (2017): Desember 2017
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (586.465 KB)

Abstract

Tulisan ini merupakan hasil dari penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan Polsek Tandes Surabaya bagi keharmonisan rumah tangga tahanan? dan bagaimana analisis maslahah mursalah atas kebijakan Polsek Tandes Surabaya tersebut? Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Kebijakan Polsek Tandes Surabaya membolehkan tahanan bertemu dengan keluarganya dengan syarat yang telah disepakati oleh tahanan dan petugas Polsek Tandes Surabaya merupakan upaya pengembangan kasus yang sedang dialami tahanan serta menstabilkan emosional tahanan yang sudah berkeluarga. Adapun bentuk kebijakan Polsek Tandes Surabaya tersebut telah sejalan dengan maqashidus syari’ah dan konsep maslahah mursalah. Semua itu dapat dilihat dari terpenuhinya lima jaminan dasar kehidupan (keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta) serta terpenuhi syarat-syarat yang ada dalam maslahah mursalah. Hanya saja perhatian pemerintah akan hak dan kewajiban tahanan yang sudah berkeluarga dirasakan masih kurang, sebab di satu sisi tahanan yang berkeluarga mempunyai kewajiban yang tidak bisa dikesampingkan. Oleh karena itu, pemerintah sepatutnya lebih memperhatikan hak masyarakat dalam membuat sebuah kebijakan dan bagi masyarakat, hendaknya memperhatikan nasib keluarganya yang menjadi tahanan, jangan sampai dikucilkan karena bukan tidak mungkin mereka ingin menjadi lebih baik dari sebelumnya..

MOTIF POLIGAMI DENGAN WANITA PEKERJA SEKS KOMERSIAL EKS. LOKALISASI MOROSENENG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Aprilia, Mega Dwi

The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol 7 No 2 (2017): Desember 2017
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (718.123 KB)

Abstract

Tulisan yang berjudul Motif Poligami dengan Wanita Pekerja Seks Komersial atau Purel Eks. Lokalisasi Moroseneng Perspektif Hukum Islam ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum Islam memandang motif poligami dengan wanita pekerja seks komersial atau purel eks. Lokalisasi Moroseneng di Daerah Benowo Kota Surabaya. Jika dibandingkan motif poligami Nabi Muhammad Saw., motif poligami wanita pekerja seks di eks. Lokalisasi Moroseneng sebenarnya tidak jauh berbeda, yaitu bertujuan untuk menolong serta mengangkat derajat wanita agar lebih mulia. Hanya saja motif poligami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. tidak diterapkan semuanya. Motif poligami dengan wanita pekerja seks komersial atau purel eks. Lokalisasi Moroseneng adalah motif memenuhi kebutuhan seksual dan menolong. Memenuhi kebutuhan seksual bukan menjadi tujuan utama, menolong serta mengangkat derajat para wanita pekerja seks komersial untuk menjadi wanita baik-baik adalah motif utamanya. Jika poligami dengan wanita Pekerja Seks Komersial bertujuan menolong, memimpin, dan membimbing mereka dalam kebaikan dan menjaga mereka dari keburukan, memberi mereka nafkah yang halal, serta bisa berbuat adil kepada para istri-istri, maka hukum poligami di sini adalah sunnah dan juga diperbolehkan

PERNIKAHAN DENGAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL DI LOKALISASI MOROSENENG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Izzuddin, Muhammad Fikri

The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol 7 No 2 (2017): Desember 2017
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (603.187 KB)

Abstract

Tulisan ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengetahui gambaran pernikahan dengan pekerja seks komersial di lokalisasi Moroseneng  Kecamatan Benowo Kota Surabaya beserta hukumnya. Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa terdapat tiga kasus pernikahan di lokalisasi tersebut. Kasus pertama, istri masih aktif sebagai pekerja seks komersial selama dua bulan setelah pernikahanya berlangsung. Kasus kedua, istri telah bertaubat sebelum pernikahanya berlangsung dan kasus ketiga istri telah berhenti setelah pernikahanya. Pernikahan ini dilangsungkan seperti pada umumnya, yakni dengan memenuhi rukun pernikahan, yaitu adanya calon suami istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, dan diperkuat dengan surat keterangan menikah dari kelurahan setempat. Adapun ulama berbeda pendapat mengenai hukum menikahi wanita pezina, ada yang membolehkan secara mutlak dan ada yang bersyarat. Mazhab Imam Hanafi, Imam Syafi’i dan Imam Maliki sepakat bahwa hukum menikahinya diperbolehkan karena tidak adanya larangan menikahi wanita pezina, sedangkan Imam Hanbali mensyaratkan wanita pezina yang akan menikah harus bertaubat terlebih dahulu. Dengan demikian, pernikahan dengan pekerja seks komersial di lokalisasi Moroseneng Kecamatan Benowo Kota Surabaya adalah sah, apalagi rukunnya telah terpenuhi. Selain itu juga, alasan yang mendasari pernikahan tersebut adalah adanya keinginan untuk menolong wanita pekerja seks komersial dari lingkungan prostitusi dan membina rumah tangga yang baik.

EFEKTIFITAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PROSEDUR MEDIASI TERHADAP PERAN MEDIATOR DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO

Syaifudin, Achmad

The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol 7 No 2 (2017): Desember 2017
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (571.34 KB)

Abstract

tulisan ini bermaksud membandingkan Efektifitas Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi terhadap peran mediator di Pengadilan Agama Sidoarjo. Dengan menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara, tulisan ini menemukan, bahwa mediator di Pengadilan Agama Sidoarjo menjadi fasilitator dalam  menyelesaikan masalah atau sengketa untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan pihak-pihak yang bersengketa.  Terdapat perbedaan antara Perma No. 1 tahun 2008 dengan Perma No. 1 tahun 2016, yaitu mengenai batas waktu mediasi yang lebih singkat, adanya kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi, dan adanya aturan tentang iktikad baik dalam proses mediasi serta akibat hukumnya. Perbedaan tersebut cukup membantu melancarkan proses mediasi, tetapi tidak ada perubahan tingkat keberhasilan yang siginifikan terhadap pencegahan terjadinya perceraian karena tidak adanya iktikad baik dari para pihak yang berperkara. Seyogyanya Pengadilan Agama Sidoarjo mensosialisasikan Perma No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi kepada mediator dan para pihak yang bersengketa. Mediator di Pengadilan Agama Sidoarjo hendaknya memahami dan menerapkan secara benar aturan yang ada di Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.

TES KESEHATAN PRA NIKAH BAGI CALON MEMPELAI LAKI- LAKI DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) JATIREJO MOJOKERTO

Aprilia, Hana Ayu

The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol 7 No 2 (2017): Desember 2017
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (800.882 KB)

Abstract

artikel ini mengkaji pelaksanaan tes kesehatan pra nikah bagi calon mempelai laki-laki di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto dengan menggunakan analisis maslahah mursalah”. Pemeriksaan tes kesehatan pra nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto hanya dilakukan kepada calon mempelai laki-laki. Pihak Puskesmas bertanya secara global mengenai riwayat penyakit calon pengantin, tinggi badan dan berat badan calon pengantin. Tes kesehatan pra-nikah dalam Islam dibolehkan (mubah) dan termasuk dalam kemaslahatan yang sifatnya hajiyyat. Tes kesehatan pra-nikah merupakan salah satu bentuk usaha untuk menjaga keturunan (hifz al-Nasl). Pemeriksaan kesehatan pra-nikah seharusnya dilakukan oleh kedua calon pengantin, mengingat begitu banyak manfaat yang didapat dari pemeriksaan kesehatan tersebut, yang salah satunya adalah mencegah penularan penyakit. Sesuai dengan ungkapan “mencegah lebih baik daripada mengobati”, hendaknya pemerintah juga memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan jalan meringankan biaya pemeriksaan kesehatan.

REINTERPRETASI KONSEP MAHRAM DALAM PERJALANAN PEREMPUAN PESPEKTIF HERMENEUTIKA FAZLUR RAHMAN

Rohman, Holilur

The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol 7 No 2 (2017): Desember 2017
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (822.649 KB)

Abstract

Membahas persoalan perempuan seakan tidak ada habisnya. Setiap sudut perempuan mengundang diskusi yang harus dilakukan secara mendalam, termasuk persoalan hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang keharusan adanya mahrom bagi perempuan ketika mau mengadakan perjalanan. Di satu sisi keharusan tersebut berdampak positif demi keamanan dan perlindungan perempuan, tapi di sisi lain mengundang problem karena dinamika kehidupan perempuan zaman sekarang yang mengharuskan melakukan aktifitas di luar rumah tanpa harus didampingi mahrom. Sungguh dilematis bagi perempuan. Di satu sisi ingin menjalani hidupnya sesuai perintah agama dengan cara mengikuti hadis Nabi, tapi di sisi lain, ketika mengikuti bunyi tekstual hadis akan menjadikannya semakit repot dalam beraktiftas di luar rumah. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas lebih mendalam persoalan perjalanan perempuan dengan cara reinterpretasi dan reaktualisasi konsep mahram perspektif hermeneutika Fazlurrahman, agar ditemukan solusi terbaik bagi perempuan muslimah pada khususnya, bagi umat Islam pada umumnya.

TAFSIR MAQĀŞID DENGAN PENDEKATAN GENDER TERHADAP AYAT-AYAT HUKUM KELUARGA

Musyafaah, Suqiyah

The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol 7 No 2 (2017): Desember 2017
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1125 KB)

Abstract

Penelitian ini mencoba menemukan kembali ayat-ayat yang membangun Hukum Keluarga dan peristiwa yang menjadi latar belakang turunnya, lalu memahaminya dalam bingkai maqāșid dengan pendekatan gender. Ayat-ayat tersebut dapat diklasifikasi dalam 3 bidang antara lain; (a) ayat-ayat hukum keluarga (usrah) yang dimulai dari peminangan sampai perpisahan, baik karena ada yang wafat maupun karena terjadi perceraian, (b) ayat-ayat hukum perwalian terhadap anak yang belum dewasa; (c) ayat-ayat hukum kekayaan keluarga (amwāl al-usrah) yang mencakup waris, wasiyat, wakaf dan sejenisnya yang berkaitan dengan penerimaan dan atau pemberian. Penafsiran terhadap ayat-ayat tersebut menggunakan perspektif maqāșid dengan pendekatan gender berpijak dari QS.al-Rūm (30): 21; bahwa aturan perkawinan bertujuan membangun keluarga yang sakīnah (harmonis), yang melahirkan hubungan saling cinta diantara suami, istri, dan kasih sayang diantara anak-anak mereka. Keharmonisan tersebut terbangun melalui hubungan antara suami, isteri, dan anak yang mampu memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dengan penuh cinta dan kasih sayang. Masing-masing memiliki kemampuan mengontrol hak dan kewajiban tersebut secara bebas dan proporsional.

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU PROVINSI RIAU NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG KEWAJIBAN MENGIKUTI KURSUS PRA-NIKAH

Firdaus, Zahrotul

The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol 7 No 2 (2017): Desember 2017
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (931.359 KB)

Abstract

tulisan ini mengkaji tentang tinjauan hukum Islam terhadap Peraturan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau No 5 tahun 2016 tentang kursus pra-nikah. Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2016 tentang kursus pra-nikah dilihat menggunakan teori maslahah mursalah. Dengan adanya kursus tersebut, para calon suami dan istri sudah memiliki bekal yang banyak untuk menghadapi berbagai masalah yang akan timbul di kemudian hari. Selain itu, para calon suami dan istri semakin mantap untuk segera menikah karena mendapat banyak ilmu dan motivasi dalam kursus pra-nikah yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Program ini juga mengandung unsur menghindari atau menolak kerusakan, yakni perceraian yang nantinya memiliki akibat buruk bagi keturunan. Perceraian diharapkan bisa dihindari dengan dimilikinya pengetahuan yang cukup mengenai kehidupan rumah tangga, khususnya hak dan kewajiban suami istri. Selain menggunakan maslahah mursalah, kajian ini juga menggunakan teori saddu al-dzari’ah. Tingginya angka perceraian di Kabupaten Rokan Hulu disebabkan karena beberapa hal, dinataranya faktor teknologi informasi yang semakin canggih sehingga memudahkan perselingkuhan, ketidaksiapan calon pengantin untuk menerima 100% pasangannya pasca-pernikahan, faktor ekonomi, faktor minimnya ilmu tentang berumah tangga, dan kurangnya pendidikan agama. Berbagai sebab di atas, khususnya masalah minimnya ilmu pengetahuan tentang berumah tangga bisa ditutup dan dihindari dengan adanya pembekalan yang cukup intens. Pembekalan itu bisa melalu program kursus pra-nikah yang diadakan oleh Bupati Rokan Hulu.

ANALISIS YURIDIS PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN TUNTUTAN NAFKAH PASCA CERAI

Adnya, Salsabeela

The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol 7 No 2 (2017): Desember 2017
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (736.172 KB)

Abstract

Permohonan cerai talak yang dikabulkan Pengadilan Agama dalam amar putusannya akan menimbulkan konsekuensi hukum, yakni mantan isteri berhak mendapatkan mut’ah dan nafkah pasca cerai (kecuali, bagi mantan isteri yang qabla al dukhul). Namun kenyataannya, tidak selalu akibat hukum tersebut (isi putusan berupa kewajiban pemberian nafkah pasca cerai) dilaksanakan oleh mantan suami. Tanpa adanya kesadaran hukum dari mantan suami, kepastian hukum bagi mantan isteri tidak akan terwujud dan terhalang dalam usaha mendapatkan hak-haknya, berupa mut’ah dan nafkah pasca cerai. Efektivitas pelaksanaan putusan juga dipengaruhi oleh peran aktif hakim yang memerintahkan mantan suami untuk memberikan nafkah mantan istri sebelum ikrar talak dibacakan. Meski tidak ada undang-undang yang mengatur, tetapi Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo melakukan penemuan hukum yang sesuai dengan asas-asas hukum acara perdata. Solusi pembebanan pembayaran nafkah sebelum dibacakan ikrar talak merupakan perwujudan dari kepastian hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim seharusnya memaksimalkan peran untuk menasehati mantan suami agar dengan kerelaan hatinya melaksanakan isi putusan dan menunda pembacaan ikrar talak sebelum mantan suami memenuhi isi putusan (membayarkan mut’ah nafkah pasca cerai).

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM HUKUM WARIS ISLAM DAN HINDU

Ulya, Zakiyatul

The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol 7 No 2 (2017): Desember 2017
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (731.986 KB)

Abstract

Baik hukum Islam maupun Hindu telah mengatur secara rinci berbagai persoalan mengenai kewarisan. Jika keduanya dibandingkan, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan dalam memposisikan pengangkatan angkat, yang mana dalam hukum Hindu dijadikan sebagai penyebab mewarisi sedangkan dalam hukum Islam tidak. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa anak angkat tidak termasuk golongan ahli waris dalam Hukum Islam, sehingga hak mewarisinya tetap ke keluarga kandungnya, bukan keluarga angkatnya. Akan tetapi, bisa mendapat bagian dari harta orang tua angkatnya dengan jalan wasiat yang tidak lebih dari 1/3 bagian, bahkan dalam hal ini, pasal 209 ayat 2 KHI menyatakan bahwa terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Berbeda halnya dengan Hukum Islam, Hukum Hindu menggolongkan anak angkat (laki-laki) termasuk ke dalam ahli waris yang hak mewarisinya berpindah ke keluarga angkatnya dan kedudukannya sama dengan anak sah yang mewarisi pada urutan pertama dengan kemungkinan bagiannya adalah seluruh bagian jika tidak ada anak sama sekali atau sama dengan bagian anak sah, dalam arti mewaris bersama.