cover
Filter by Year
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal
Published by Universitas Medan Area
Articles by issue : Vol 6, No 1 (2016): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK JUNI
7
Articles
Implementasi Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 176 Tahun 2015 tentang Penetapan Operasional Mobil Layanan

Arifin, Arifin ( Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Deli Serdang ) , Warjio, Warjio ( FISIP, Universitas Sumatera Utara ) , Kariono, Kariono ( Magister Administrasi Publik, Universitas Medan Area )

Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 6, No 1 (2016): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (253.635 KB)

Abstract

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Deli Serdang berinisiatif membuat mobil layanan yang diberi nama SIMOLA (Sistem Mobil Layanan) yang bertujuan untuk mempercepat pelayanan administrasi kepegawaian dengan cara mengunjungi langsung PNS yang berada di wilayah kecamatan yang jauh. Pelayanan SIMOLA telah disusun untuk setiap kecamatan dan memperioritaskan kepada 10 (sepuluh) kecamatan yang jauh dari Lubuk Pakam dengan mengunjungi Kantor Kecamatan, UPT Dinas Pendidikan dan UPT Dinas Kesehatan disuatu wilayah kecamatan. PNS dikecamatan dapat langsung berurusan dengan petugas SIMOLA tanpa harus datang ke Pusat Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang dan tanpa adanya kutipan (gratis). Penelitian ini bertujuan menganalisis Implementasi Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 176 Tahun 2015 Tentang Penetapan Operasional Mobil Layanan (SIMOLA) Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Deli Serdang. Sampel penelitian digunakan puposive sampling, yaitu sebanyak 34 orang. Dalam penelitian ini dilakukan teknik analisa data yaitu metode deskriptif, yaitu suatu metode dimana data yang diperoleh disusun kemudian diinterpretasikan sehingga memberikan keterangan terhadap permasalahan yang diteliti dengan menggunakan tabel tunggal.

Analisis Pemberdayaan Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan

RAMBE, AISYAH ( Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan ) , Purba, Amir ( FISIP, Universitas Sumatera Utara ) , Tarigan, Usman ( FISIPOL, Universitas Medan Area )

Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 6, No 1 (2016): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (248.247 KB)

Abstract

Suatu organisasi akan dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan efektif dan efisien apabila didukung oleh aparatur yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya dan bersikap professional. Oleh sebab itu menjadi tantangan setiap organisasi Pemerintah,termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan yang tugas utamanya adalah membantu Pemerintah Daerah dalam upaya penanggulangan bencana di Kota Medan serta pengurangan resiko bencana secara komprehensif dan sistematis dengan di dukung oleh suatu komitmen yang kuat dari semua pihak (Stakeholder) sehingga harus dapat mengelola pegawainya dengan sebaik-baiknya. Kedepannya BPBD Kota Medan akan membenahi kualitas SDM yang dimiliki. Peningkatan kemampuan SDM BPBD Kota Medan untuk menjadi tenaga yang handal dan professional perlu diwujudkan dengan cara mengikutsertakan pegawai dan honorer pada setiap kegiatan pelatihan-pelatihan, simulasi, dan sosialisasi, baik yang diadakan oleh BNPB maupun BPBD Provinsi dan diikuti oleh peralatan yang canggih. Karena SDM yang handal dan professional sebagai penunjang keberhasilan program penanganan bencana. Perumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pemberdayaan pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kota Medan Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui pemberdayaan pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan. Pemberdayaan pegawai pada BPBD Kota Medan sudah baik namun dari fakta emprik masih ditemukan oknum pegawai yang kurang disiplin, baik masalah waktu kerja dan dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari, oleh karena itu dari pembahasan dan kesimpulan penelitian diharapkan kepada BPBD untuk lebih maksimal memberdayakan pegawainya.

Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai

Haris, Abdul ( Inspektorat Kabupaten Serdang Badagai ) , Kusmanto, Heri ( FISIP, Universitas Sumatera Utara ) , Mardiana, Siti ( Universitas Medan Area )

Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 6, No 1 (2016): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (829.931 KB)

Abstract

Pengawasan merupakan unsur penting dalam proses manajemen pemerintahan, pengawasan memiliki peran yang sangat strategis untuk terwujutnya akuntabilitas publik dalam pemerintahan dan pembangunan melalui suatu kebijakan pengawasan yang komprehensif dan membina, maka diharapkan kemampuan administrasi publik yang saat ini dianggap lemah dan memiliki kendala, terutama dibidang kontrol pengawasan, dapat ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka membangun infrastruktur birokrasi yang lebih kompetitif. Inspektorat Daerah memainkan peran yang sangat penting untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah dan perangkat daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Inspektorat Daerah menjadi pilar yang mempunyai tugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program pemerintah daerah yang tertata dan tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk menunjang agar pelaksanaan tugas dari Inspektorat Daerah dalam melakukan fungsi pengawasan dapat berjalan secara maksimal, diperlukan adanya kinerja yang lebih intensif dan optimal dari Inspektorat Daerah demi optimalisasi tugas serta tanggungjawab. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan bahwa Kinerja dari Inspektorat daerah dalam melakukan fungsi pengawasan di Kabupaten Serdang Bedagai belum berjalan efektif. Hal ini diindikasikan dengan pembuktian bahwa Independensi dari Inspektorat belum Nampak, Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur pengawasan yang belum mencukupi dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai seperti jaringan internet.

Analisis Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Efektivitas Organisasi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Medan

SIMARMATA, ALFRED PASCAL ( Pasca Sarjana, Magister Adinistrasi Publik, Universitas Medan Area ) , Sihombing, Marlon ( FISIP, Universitas Sumatera Utara ) , Suryadi, Agus ( Pasca Sarjana, Magister Adinistrasi Publik, Universitas Medan Area )

Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 6, No 1 (2016): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (174.078 KB)

Abstract

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan yang merupakan bagian atau sub sistem dari sistem birokrasi negara, dengan sendiriya tidak luput dari tuntutan untuk meningkatkan efisiensi dalam mengelola sumber daya dan dana baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun yang berasal dari daerah sendiri.  Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: (1) untuk menganalisis seberapa besar faktor kepemimpinan berhubungan dengan efektivitas organisasi, (2) untuk menganalisis seberapa besar faktor motivasi berhubungan terhadap efektivitas organisasi, (3) untuk menganalisis seberapa besar faktor kemampuan personal berhubungan terhadap efektivitas organisasi,dan (4) Untuk menganalisis seberapa besar faktor kepemimpinan, motivasi dan kemampuan personal berhubungan terhadap efektivitas organisasi.

Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dalam Pelayanan Ketatausahaan Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara

Manurung, Alia Gani ( Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ) , Warjio, Warjio ( FISIP, Universitas Sumatera Utara ) , Kariono, Kariono ( Magister Administrasi Publik, Universitas Medan Area )

Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 6, No 1 (2016): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (271.949 KB)

Abstract

Berbagai kebijakan publik senantiasa mengikuti perkembangan tuntutan masyarakat maupun lingkungan yang ada. Kecenderungan terlambatnya mengaplikasikan aspek teknologi terbarukan serta perangkat sistem yang mengikutinya akan berakibat pelayanan yang tidak maksimal serta bertimbunnya antrian kepentingan publik yang terhambat. Penerapan sistem Informasi kearsipan dalam pelayanan ketatausahaan pada Biro Umum Sekretariat Daerah propinsi Sumatera Utara,  merupakan suatu tindakan pengambilan keputusan publik agar kualitas pelayanan dapat berjalan sesuai dengan kepentingan pengguna baik itu Pimpinan Daerah maupun pihak diluar organisasi yang sangat mengharapkan adanya pelayan yang cepat, sederhana, mudah dan senantiasa dapat mengikuti perkembangan modernisasi. Adapun penerapan sistem ini, meliputi Aspek Input berupa penyediaan perangkat komputer, petugas dan tata cara yang mengaturnya. Dalam hal proses penerapan sistem ini senantiasa dilakukan dengan pengarahan, pemantauan dan evaluasi agar sistem berjalan terarah. Output yang dihasilkan berupa surat keluar dengan barcode dan terdata secara komputerisasi serta data surat masuk dan posisioning surat secara akurat dan cepat dapat terdeteksi. Manfaat yang dirasakan dari penerapan sistem ini berupa kemudahan layanan, pencarian data secara cepat, responsive, akuntabel dan penggunaan ruang yang tidak terlalu luas dalam menyimpan data.

Implementasi Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Dalam Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan

Saputra, Agung ( Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ) , Kusmanto, Heri ( FISIP, Universitas Sumatera Utara ) , Turnip, Kaiman ( Magister Administrasi Publik, Universitas Medan Area )

Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 6, No 1 (2016): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (198.406 KB)

Abstract

Pembinaan kemahasiswaan sangat dibutuhkan dalam perguruan tinggi, karena program pembinaan yang dilakukan merupakan salah satu tahapan atau cara dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas. Secara umum, pengembangan pembinaan terhadap organisasi kemahasiswaan belum dapat berjalan dengan baik disebabkan tidak ada aturan atau pedoman yang jelas untuk mengatur tata tertib pembentukan organisasi kemahasiswaan.. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Organisasi Kemahasiswaan dalam Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah belum optimalnya pelaksanaan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 Tentang Organisasi Kemahasiswaan di UMSU karena tidak disertai dengan pelaksanaan SOP yang berkaitan dengan pembinaan kemahasiswaan. Pelaksanaan kebijakan ini juga dipengaruhi beberapa faktor yang menjadi penghambat yaitu komunikasi yang kurang baik antara organisasi kemahasiswaan dan pimpinan universitas.Dengan demikian, perlu dijalin kerjasama yang baik antara mahasiswa dan pimpinan universitas, fakultas, dan program studi dan disertai dengan SOP yang dapat mengatur tentang hal tersebut.

Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Se-Kabupaten Langkat Tahun 2015

SIREGAR, AHMAD BUKHARI ( Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat ) , Kusmanto, Heri ( FISIP, Universitas Sumatera Utara ) , Isnaini, Isnaini ( Fakultas Hukum, Universitas Medan Area )

Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 6, No 1 (2016): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (126.598 KB)

Abstract

Pedoman kinerja Kepala Sekolah yang dikeluarkan Permendiknas tentang standar pengelolaan sekolah harus menjadi Evaluasi kinerja kepala sekolah yang berdasarkan tupoksinya. Tupoksi kepala sekolah yang mengacu pada Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan sekolah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Kinerja dan Akuntabilitas Kepala Sekolah Menengah Kejuruan se-Kabupaten Langkat dalam mengimplementasikan Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 sebagai standar pengelolaan sekolah, meliputi perencanaan program, pelaksaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah serta sistem informasi sekolah. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk Mengevaluasi kinerja dan Menganalisis akuntabilitas Kepala Sekolah menengah kejuruan se-kabupaten langkat dalam melaksanakan pengelolaan sekolah, meliputi perencanaan program, pelaksaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah serta sistem informasi sekolah. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode bersifat analisis deskriftif dimana yang menjadi informan adalah tujuh orang informan dengan waktu penelitian kurang lebih 2 (dua) bulan bertempat di Kantor dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat. Hasil dari penelitian ini dinilai kinerja Kepala Sekolah Menengah Kejuruan se-kabupaten langkat sudah cukup baik. Namun perlu ditingkankan lagi agar dapat menjadi lebih baik lagi.