cover
Filter by Year
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal
Published by Universitas Medan Area
Articles by issue : Vol 5, No 2 (2015): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER
7
Articles
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 65 TAHUN 2010 TENTANG SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

Sitohang, Rayambong Sumuang, Kariono, Kariono

Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 5, No 2 (2015): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf a diselenggarakan untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan daerah (PP Nomor 65 Tahun 2010). Penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang tidak seragam pada masing-masing pemerintah daerah akan menimbulkan permasalahan tersendiri dalam mengimplementasikan sistem informasi keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang selalu dinamis dan perkembangan teknologi yang pesat. Ketidakmampuan Pemerintah Kabupaten Dairi dalam menghasilkan laporan pertanggungjawaban dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang dikembangkan Kementerian Dalam Negeri, melalui penelitian ini, peneliti berusaha mencari dan mendapatkan teori-teori yang dapat mengungkapkannya. Maka dari teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III tentang adanya 4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, peneliti menganggap dapat menggambarkan permasalahan yang terjadi dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Dairi. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pimpinan, kasubbag keuangan dan bendahara pengeluaran SKPD di Pemerintah Kabupaten Dairi yang mana respondennya berjumlah 61 orang sesuai dengan Rumus Sampel Slovin. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif presentase yang digunakan untuk mengkaji variabel yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor sumber daya dan disposisi (sikap) terjadi permasalahan dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Dairi.Kata kunci : Implementasi Peraturan Pemerintah, Sistem Informasi Keuangan Daerah. THE IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 65  0F 2010 ON THE REGION FINANCE INFORMATION SYSTEM,      DAIRI REGENCYAbstractImplementation of Regional Financial Information System referred to in Article 13 letter a organized to support local governments in budget preparation, budget execution and financial reporting areas (Regulation No. 65 of 2010). Use of Regional Financial Information System that are not uniform in their respective local governments will lead to another problem in the area of financial information systems implemented in accordance with the regulations is always dynamic and rapid technological developments. Dairi Regency Governments inability to produce an accountability report to the Financial Management Information System (SIPKD) developed by the Ministry of the Interior, through this study, researchers tried to find and get theories that can express it. Then from the theory proposed by George C. Edwards III of the four factors that affect the implementation of public policy, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure, researchers believe can illustrate the problems that occur in the implementation of Government Regulation No. 65 Year 2010 on the Financial Information System In the area of Dairi Regency Government. This research is a qualitative descriptive study inductive approach. The population in this study were all leaders, finance and treasurer Kasubbag expenditure on education in the Dairi Regency Government where the respondents amounted to 61 people according to the formula of Sample Slovin. The analysis used in this study is a descriptive analysis of the percentage that is used to assess the existing variables. The results showed that the factor of resources and disposition (attitude ) in case of problems in the implementation of Government Regulation No. 65 Year 2010 on Regional Financial Information System in Dairi regency government.Keywords: Implementation Of Government Regulations, Region Financial Information Systems.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN KABUPATEN LABUHANBATU DALAM PEMBERIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2014 DI DESA SEI TAMPANG KECAMATAN BILAH HILIR

Siregar, Surya Murni, Isnaini, Isnaini

Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 5, No 2 (2015): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakSalah satu sumber pendapatan desa yang di tetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD). Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu, serta faktor-faktor penunjang dan penghambat yang mempengaruhi implementasi dan strategi yang harus dilakukan dalam rangka keberhasilan implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu berjalan cukup lancar. Namun demikian apabila dikaitkan dengan pencapaian tujuan, pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu belum optimal. Meskipun tujuan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, telah terlaksana secara optimal, namun tujuan adanya peningkatan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan belum berjalan secara optimal. Demikian juga tujuan peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat belum optimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu adalah komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, lingkungan serta ukuran dan tujuan kebijakan. Faktor yang menjadi penunjang dari komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, lingkungan serta ukuran dan tujuan kebijakan adalah : adanya sosialisasi, adanya kelancaran informasi . adanya konsistensi kebijakan, kemampuan pelaksana, dukungan sarana dan prasarana, persepsi pelaksana yang baik, tim pelaksana, kewenangan BPD dan LKMD dan adanya kesesuaian pelaksanaan dengan kebijakan. Sedangkan yang menjadi faktor penghambatnya adalah: Belum adanya sosialisasi ADD kepada masyarakat, rendahnya SDM, kurangnya dukungan pendapatan desa lain, kurangnya respon pelaksana, tidak adanya pembagian tugas tim, kurang berjalannya peran LPMD dan ketidaktepatan sasaran. Dari faktor penunjang dan penghambat tersebut maka strategi yang harus dilakukan adalah sosialisasi kepada masyarakat luas, pelaksanaan ADD oleh kelompok masyarakat, kejelasan kedudukan, tugas dan fungsi LKMD, perencanaan pembangunan desa yang terpadu dengan sistem perencanaan Kabupaten.Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Alokasi Dana Desa. DISTRICT GOVERNMENT POLICY IMPLEMENTATION IN THE PROVISION OF FUND ALLOCATION LABUHANBATU DESA (ADD ) 2014 IN THE VILLAGE SEI looks SUB TRIM DOWNSTREAMAbstractOne source of income in the village set in the Act No. 32 of 2004 on Regional Government is part of the financial balance of central and local received by Regency / City which is the Village Fund Allocation (ADD). The purpose of this study is to provide an overview of the implementation of the Village Fund Allocation in Sei Looks Blade Downstream District of Labuhan Batu district, as well as contributing factors and obstacles affecting the implementation and the strategy that should be done within the framework of the successful implementation of the policy. The results showed that the implementation of the policy of the Village Fund Allocation (ADD) in Sei Looks Blade Hilir District of Labuhan Batu went pretty smoothly. However, if it is related to the achievement of objectives, the implementation of the Village Fund Allocation (ADD) in Sei Looks Blade Hilir District of Labuhan Batu not optimal. Although the purpose of improvement of governance and community development, has been carried out optimally, but the goal for upgrading an association of villages in the planning, implementation and control of the development has not run optimally. Likewise, the purpose of increasing participation of non-governmental mutual aid society is not optimal. Some of the factors that affect the implementation of the Village Fund Allocation (ADD) in Sei Looks Blade Hilir District of Labuhan Batu is communication, resource capabilities, attitudes executive, bureaucratic structure, and the size and environmental policy objectives. Factors that are supporting communication, resource capabilities, attitudes executive, bureaucratic structure, the environment and the size and purpose of the policy is: socialization, the smoothness of information. consistency of policy, executive ability, support facilities and infrastructure, implementing a good perception, the implementation team, BPD and LKMD authority and their conformity with the implementation of the policy. While the inhibiting factors are: Lack of socialization ADD to the community, lack of human resources, lack of support for other rural incomes, lack of response executor, not the division of tasks teams, less goes role LPMD and inaccuracies target. Of supporting and inhibiting factors are the strategies that should be done is the broader public, the implementation of ADD by community groups, clarity of position, duties and functions LKMD, integrated rural development planning with district planning systemKey words : implementation, policy, fund allocation

ANALISIS ORGANISASI MELALUI PENDEKATAN PERILAKU TERHADAP KINERJA DI KANTOR CAMAT MEDAN SUNGGAL KOTA MEDAN

Rambe, Syahrul Efendi, Tarigan, Usman

Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 5, No 2 (2015): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPembahasan tesis ini tentang analisis organisasi melalui pendekatan perilaku terhadap kinerja di Kantor Camat Medan Sunggal Kota Medan.  Dipilihnya Kantor Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan didasarkan kepada asumsi bahwa organisasi tersebut berada dalam lingkup atau wilayah yang mempunyai karakteristik yang membedakan dengan daerah yang lain. Secara administratif organisatoris, Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan membawahi beberapa organisasi yang berada pada tingkat terendah yaitu organisasi kelurahan. Permasalahan yang diajukan dalam tesis ini adalah “Bagaimanakah proses pendekatan perilaku terhadap kinerja yang dilakukan pada Kantor Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan. Teknik Analisa Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yaitu metode deskriptif analisis untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Adapun hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan ffektifitas, dilihat dari kesesuaian pelaksanaan tugas dan pekerjaan dengan hasil yang dicapai dan kesesuaian antara kebijakan dengan pelaksanakan tugas dan pekerjaan pada umumnya sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kesadaran dari masing–masing bidang akan tugas dan fungsinya berperan besar dalam pelaksanaan tugas masing-masing bidang. Akuntabilitas, dari konsistensi antara tugas dan fungsi masing–masing seksi dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Medan Sunggal dan pertanggungjawabannya terhadap pemberi kebijakan masih rendah dikarenakan belum semua pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemberian kewenangan tidak tepat sasaran dan tidak ada pertanggungjawaban kepada masyarakat secara langsung sehingga masyarakat tidak mengetahui program kegiatan yang dilaksanakan oleh organiasi kantor kecamatan Medan Sunggal. Responsivitas, ditinjau dari tingkat pemahaman terhadap tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku, tingkat kepekaan tugas pekerjaan dengan hasil yang dicapai, dan prioritas terhadap tugas dan pekerjaan yang mendesak masih rendah. Hal ini dapat dilihat pada pemahanan tingkat pekerjaan dan juga tingkat kepekaan dari pegawai kantor kecamatan Medan Sunggal terhadap tugas dan fungsi dari Kantor Kecaman yang masih kurang dan juga dilihat dari kesesuaian dengan tingkat kebutuhan masyarkat belum optimal karena keterbatasan anggaran.Kata Kunci: Organisasi, Pendekatan Perilaku, Kinerja. ORGANIZATION BEHAVIOR ANALYSIS APPROACH THROUGH THE PERFORMANCE AT THE DISTRICT OFFICE MEDAN CITY MEDAN SUNGGALAbstractThis thesis analyzes the discussion about the organization through a behavioral approach to performance in Medan District Office Sunggal Medan. Chosen Medan District Office Sunggal Medan based on the assumption that the organization is within the scope or region that has the characteristics that distinguish the different areas. Administratively organizational, district of Medan City Medan Sunggal oversees several organizations that are at the lowest level, namely the organization wards. The problems posed in this thesis is "How does the process of behavioral approaches to performance conducted at the District Office Sunggal Medan Medan. Data analysis technique used in this research is descriptive method of analysis to analyze the data in a way that has been collected to describe as it is without intending to apply to general conclusions. The results of research and discussion explains ffektifitas, judging the suitability of the tasks and work with the results achieved and the conformity between policy and implementing tasks and jobs in general are in accordance with the conditions set. Awareness of each field will be the task and function plays a major role in the implementation of tasks each field. Accountability, of consistency between the tasks and functions of each section with the activities carried out by the District Office of Medan Sunggal and accountability to donor policies are still low because not all jobs can be accounted for. Giving authorities are not effective and there is no accountability to the public life so that people do not know the program activities carried out by the district office organiasi Sunggal field. Responsivity, in terms of the level of understanding of the duties and functions in accordance with applicable regulations, the level of sensitivity of work assignments with the results achieved, and the priority of the tasks and urgent work is still low. This can be seen in understanding levels of employment and the level of sensitivity of Medan district office employees Sunggal the tasks and functions of the Office of the criticism that is still lacking and also views of conformity with the requirements of the community is not optimal due to budget constraints.Key Word: Organization, Behavioral Approach, Performance.

ANALISIS INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PELAYANAN LELANG PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MEDAN

Yudianto, Bono, Harahap, R Hamdani

Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 5, No 2 (2015): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyusunan tesis ini bertujuan untuk mengetahui (1) nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kinerja publik di bidang lelang, (2) kepentingan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan publik di bidang lelang, (3) kekuatan dan kelemahan, dan (4) tingkat kesesuaian antara kinerja pelayanan publik dengan tingkat kepentingan unsur-unsur pelayanan menurut masyarakat pengguna jasa layanan di bidang lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kuantitatif dengan menggunakan 2 variabel yaitu (1) variabel tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik di bidang lelang dan (2) variabel tingkat kepentingan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan publik di bidang lelang. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa mutu pelayanan publik Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan khususnya dalam hal proses peralihan jual-beli melalui lelang sudah memadai (baik). Adapun kekuatan yang dimiliki berupa (1) ketepatan waktu pelayanan, (2) kompetensi pelaksana, (3) kesesuaian persyaratan pelayanan, (4) kewajaran biaya/tarif, dan (5) kesesuaian produk spesifikasi jenis pelayanan, turut mendukung kepuasan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan. Adapun kelemahan di bidang pelayanan publik berupa (1) kecepatan penanganan pengaduan, saran dan masukan, (2) perilaku pelaksana, (3) kemudahan prosedur pelayanan, dan (4) maklumat pelayanan, perlu diperbaiki sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan.Kata Kunci : Kepuasan, Masyarakat, Pelayanan Publik dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan. SATISFACTION INDEX ANALYSIS OF PUBLIC AUCTION SERVICE PERFORMANCE IN THE STATE PROPERTY OFFICE AND AUCTION (KPKNL) MEDANAbstractThis thesis aims to determine (1) the value of peoples satisfaction index of public services in the areas of auction performance, (2) the public interest against the elements of public services in the field of the auction, (3) strengths and weaknesses, and (4) the degree of correspondence between performance of public service to the importance of the elements of the public service by service users in the field of auctions in the State Property Office and Auction Medan. The research method used in this research is descriptive quantitative by using 2 variables: (1) variable level of peoples satisfaction with the performance of public services in the field of auctions and (2) a variable rate of interest of the people of the elements of public services in the auction. Based on the survey results revealed that the quality of public services the State Property Office and Auction Medan, especially in terms of the transition process of sale by auction is adequate (good). As for the strength of the form of (1) the timeliness of service, (2) implementing competence, (3) compliance with the requirements of service, (4) the reasonableness of costs / rates, and (5) the suitability of the product specification types of services, contribute to the satisfaction of the public in obtaining services The State Property Office and Auction Medan. The weakness in the field of public service in the form of (1) the speed of handling complaints, suggestions and inputs, (2) implementing behavior, (3) ease of servicing procedures, and (4) notice of service, need to be improved so as to improve the quality of public services in the State Property Office and Auction MedanKeywords : Satisfaction, people, public service, and the State Property Office and Auction Medan

PERENCANAAN PARTISIPATIF DALAM PROSES PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2014-2019

Padang, Wendi Suprapto, Kusmanto, Heri Kusmanto

Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 5, No 2 (2015): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi atau data sekunder dengan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dan para informan. serta menggunakan teknik pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Dan untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini digunakan analisis kualitatif. Sehingga dari hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Mekanisme Penyusunan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2014-2019 telah mengacu pada tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010, Dan dari 6 (enam) tahapan penyusunan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2014-2019 hanya satu proses saja yang dilibatkan komponen pemangku kepentingan secara utuh yaitu pada tahap Musrenbang, (2) Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2014-2019 masih bersifat elitis dan tidak transparan serta belum proporsional, dan (3) Musrenbang Penyusunan RPJMD masih bersifat formalitas, yang artinya masih sedikit hasil Musrenbang yang diakomudir dalam RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2014-2019.Kata Kunci :     Perencanaan Pembangunan Partisipatif, Stakeholders dan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2014-2019. PARTICIPATIVE PLANNING IN THE PROCESS OF ARRANGING THE MIDDLE TERM OF DEVELOPMENT PLANNING FOR LOCAL GOVERNMENT OF  DAIRI 2014-2019AbstractOn this study adopted descriptive approach. In collecting the data is used  a depth interview, done to gain information with secondary data also used library research and documentation research. In order to respond all questions in this research used such as qualitative analysis. So, In this research got results, indicated that (1) Mechanism Process of Arranging The Middle Term Development of Local Government of Dairi for 2014-2019 has referred with stages by The Decree of Home Ministry in No.54 of 2010, And by all 6 stages in arranging the local RPJMD of Kabupaten Dairi in the period year itself, there was only one process involved as the stakeholder locally figure completely available, namely well known as Musrenbang, (2) public participative in the process of arranging the RPJMD in the period is categorized elites participative, not transparence done and no proportional yet, and (3) its arrangement seemly formality, means it is seen minimally accommodated in the RPJMD of the local government for 2014-2019.Keywords         :               Participative Development Plans, Stakeholders  and Local Middle Term Of Development Planning (RPJMD) Of Dairi 2014-2019.

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH DALAM PENCAPAIAN TARGET PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (STUDI DESKRIPTIF DI KELURAHAN BUNUT BARAT KECAMATAN KOTA KISARAN BARAT)

Afandi, Mohd Ibnu, Warjio, Warjio

Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 5, No 2 (2015): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPajak Bumi dan Bangunan dimana dalam era otonomi obyek dan jenisnya bertambah. Dari kenyataan tersebut potensi Pajak Bumi dan Pembangunan cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat memberikan kontribusinya secara terus menerus dan berkembang sesuai dengan pesatnya pembangunandanpertambahanjumlahpenduduk.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang di dalamnya juga membahas tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2), factor penghambat PBB-P2 dalam pencapaian target dan upaya untuk mencapai target tersebut.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif, dan didukung data-data kualitatif dan kuantitatif serta pengumpulan data dengan cara observasi lapangan dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, Dalam kebijakan pemungutan PBB-P2 Bupati Asahan memberikan kewenangan kepada pihak kecamatan dan kelurahan dengan satu tujuan yaitu mencapai target PBB-P2 yang telah ditentukan. Kedua, Sumber daya manusia untuk proses PBB-P2 ini terbatas namun dengan bantuan masing-masing Kepala Lingkungan, hal ini dapat teratasi. Ketiga, Komunikasi dari pihak Dispenda, Kecamatan dan Kelurahan berjalan dengan baik, terlebih pihak kecamatan yang ikut dalam sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Keempat, Kepatuhan pelaksana belum berjalan dengan baik karena, sering terjadi keterlambatan dalam penyampaian SPPT kepada pihak kelurahan, sehingga berdampak kurang baik kepada masyarakat.Selainitu, dalam hal penegasan sanksi masih dikatakan belum berjalan, untuk wajib pajak tertunggak yang sudah terlalu lama belum dibayar sertaterjadi perpindahan dan wajib pajak yang berdomisili di luar daerah namun memiliki objek pajak di Kelurahan Bunut Barat. Saran dalam penelitian ini adalah Penegasan sanksi dengan cara lisan dan tulisan, dan memberikan contoh sanksi kepada wajib pajak yang tidakperduli akanhutangataskewajibannya agar hal ini tidak dicontoh dengan wajib pajak yang lain dan dengan pendataan bangunan-bangunan baru dan melaporkannya kepada Dinas Pendapatan Daerah. Hal ini bertujuan agar bangunan baru atau pun perpindahan pemilik atas tanah dapat diproses dan tercatat di DinasPendapatan Daerah.Kata Kunci : Implementasi, Pajak Daerah, PBB. IMPLEMENTATION REGULATION OF ASAHAN REGION NUMBER 11 IN YEAR 2011 ON LOCAL TAXES IN ACHIEVING THE TARGET OF PROPERTY TAX IN RURAL AND URBAN (A DESCRIPTIVE STUDY BUNUT BARAT VILLAGE KISARAN BARAT SUBDISTRICT CITY)AbstractThe object and type of  Property Tax n this autonomy era is always increasing. Based on that fact, the potential of the Development Land Tax  is big enough to be one of source of local revenue that could contribute and develop continuously among the rapid estab building and population growth. This research aims to determine the implementation of the Regional Regulation No. 11 of 2011 on Local Taxes, which also discusses the Land and Building Tax Rural Urban (L&B TAX-P2), the L&B TAX -P2 inhibiting factor in the achievement of targets and efforts to achieve these targets. This study used a descriptive method with an inductive approach, and backed up data as well as qualitative and quantitative data collection by field observations and interviews with relevant parties in these empirically. This study concluded that: First, in the L&B TAX voting policy-P2 Regent shavings gives authority to the districts and villages with a goal of reaching the L&B TAX target of P2 that has been determined. Second, human resources for the L&B TAX -P2 process is limited, but with the help of the respective Head of the Environment, this can be resolved. Third, Communications from the Revenue, District and Village goes well, especially the districts that participated in the socialization in raising awareness of the taxpayer in paying taxes. Fourth, Compliance executor has not gone well because there is a delay in the delivery of SPPT to the village, so the negative impact to the community. Beside that, in the case of confirmation of the sanctions is not running yet, for taxpayers who are already too long overdue unpaid and also displacement thing and taxpayers who live outside the area but have to tax in the Village of  West Bunut. Suggestions in this study is the affirmation of sanctions by way of words and written, and provide examples of penalties to taxpayers who do not care about the liabilities for obligations that it is not emulated by other taxpayers and with the collection of new buildings and report it to the Department of Revenue . It is intended that the new building or the owner of the land transfer can be processed and recorded in the Department of Revenue.Key Word: Implementation, Local Tax, L&B TAX

PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP MOTIVASI KERJA PEGAWAI DI BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN KANTOR BUPATI LANGKAT

Harahap, Nuansyah, Kusmanto, Heri

Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 5, No 2 (2015): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakMasihrendahnya motivasi kerja pegawai pada Bagian Umum dan Perlengkapan kantor Bupati Langkat, diduga hal ini terjadi karena gaya kepemimpinan formal maupun non formal belum terlaksana dengan baik sesuai dengan situasi dan kondisi pegawai yang ada. Oleh karena itu sasaran penelitian diarahkan kepada 2 variabel yaitu gaya kepemimpinan formal dan kepemimpinan non formal untuk mengetahui sejauhmana pengaruhnya terhadap motivasi kerja pegawai Bagian Umum dan Perlengkapan Kantor BupatiLangkat. Penelitian dilakukan di Bagian Umum dan Perlengkapan Kantor Bupati Langkat. Bentuk penelitian menitik beratkan pada proses, dekripsi analisis yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan formal dan gaya kepemimpinan non formal terhadap motivasi kerja pegawai. Populasi adalah seluruh pegawai Bagian Umum dan Perlengkapan Kantor Bupati Langkat yang berjumlah 59 orang yang keseluruhan populasi dijadikan sampel. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian perpustakaan, penelitian lapangan dan observasi langsung. Alat analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linier berganda. Indevenden variable (variable bebas) adalah gaya kepemimpinan formal (X1) dangaya kepemimpinan non formal (X2). Devendenvarieble (variable takbebas) adalah motivasi. Teknik analisis data kuantitatif dengan mempergunakan perangkat lunakkomputer program SPSS, yakni menguji dan menganalisis data dengan penghitungan angka-angka untuk kemudian menarik kesimpulan. Hasil penelitian menjelaskan Gaya Kepemimpinan Formal memiliki pengaruh yang kecil terhadap motivasi kerja pegawai Bagian Umum dan Perlengkapan Kantor BupatiLangkat. Hal ini menjelaskan Gaya Kepemimpinan Formal yang diterapkan di lingkunganBagianUmumdan Perlengkapan Kantor Bupati Langkat belum berjalan baik sesuai dengan yang diharapkan dalam meningkatkan motivasi kerja pegawai. Gaya Kepemimpinan non formal memiliki engaruh terhadap motivasi kerja pegawai Bagian Umum dan Perlengkapan Kantor Bupati Langkat yang lebih dominan. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Formal dan Gaya Kepemimpinan non formal memiliki pengaruh secaras imultan terhadap motivasi kerja pegawai pada Bagian Umum dan Perlengkapan Kantor Bupati Langkat. Dengan kata lain variabilitas motivasi  yang dapat diterangkan dengan menggunakan variabel Gaya Kepemimpinan Formal dan Gaya Kepemimpinan non formal.Kata Kunci: Gaya Kepemimpinan (Formal dan Non Formal), Motivasi Kerja Pegawai. EFFECT OF LEADERSHIP STYLE ON MOTIVATION OF EMPLOYEES WORKING IN THE PUBLIC AND OFFICE EQUIPMENT LANGKAT REGENTAbstractThe low motivation of employees working in the Division of General and Langkat Regent Office, suspected this was because the style of formal and informal leadership has not done well in accordance with the circumstances existing employees. Therefore, the target of research directed at two variables: leadership style formal and non-formal leadership to determine the extent of its influence on employee motivation BagianUmum and Office Supplies Langkat Regent. The study was conducted at the Division of General and Office Supplies Langkat Regent. Forms of research focuses on the process, decryption analysis aimed to determine the effect of leadership style formal and non-formal leadership style towards employee motivation. The population is all employees of General and Office Supplies Langkat Regent totaling 59 people overall population sampled. Data collection techniques using library research, field research and direct observation. Analisa data tool used in this research is multiple linear regression model. Independ- ent variable (independent variable) is a formal leadership style (X1) and non-formal leadership style (X2). Devenden varieble (dependent variable) was the motivation. Quantitative data analysis techniques by using SPSS computer software, namely testing and analyzing the data by counting the numbers-the numbers to then draw conclusions. Results of the study explained Formal leadership style has little effect on work motivation of employees of General and Office Supplies Langkat Regent. This explains Formal leadership style that is applied in the Division of General and Office Supplies Langkat Regent has not been going well as expected in enhancing employee motivation. Non-formal leadership style had an influence on employee motivation Division of General and Office Supplies Langkat Regent more dominant. Influence of Leadership Style Leadership Style Formal and non-formal having simultaneous effect on the motivation of employees working in the Division of General and Office Supplies Langkat Regent. In other words motivation variability can be explained by using variable Leadership Style Leadership Style Formal and non-formal.Keywords: Leadership Style (Formal and Non Formal), Employee Work Motivation