cover
Filter by Year
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal
Published by Universitas Medan Area
Articles by issue : Vol 4, No 1 (2014): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK JUNI
7
Articles
PENGARUH PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG PERATURAN DISIPLIN PNS TERHADAP KEPUASAN PELAYANAN PADA KANTOR REGIONAL VI BKN

Murdani, Ojak ( Kantor Regional VI BKN Medan ) , Kusmanto, Heri ( Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik )

Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 4, No 1 (2014): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin PNS terhadap kepuasan pelayanan pada Kantor Regional VI BKN. Hal ini muncul dari adanya paradok indisipliner pegawai dengan hasil predikat terbaik dalam pelayanan pada lokasi penelitian, di samping belum ada ukuran yang jelas terhadap predikat tersebut.Penelitian ini termasuk pada penelitian jenis deskriftif dengan menggunakan bantuan statistisk berupa tabulasi frekuensi sederhana untuk mengukur hubungan antara dua variable berdasarkan pendapat Sugiyono. Subyek penelitian adalah para ahli di bidang kepegawaian. Penentuan subyek dilakukan dengen purposive sampling dengan criteria memahami kepegawaian, yang terdiri dari 30 responden dari Kantor Regional VI BKN dan pejabat se wilayah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Tehnik pengumpulan dengan dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang diberikan skor nilai Skala Likert.Data dianalisa secara deskriptif kuantitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis terdapatnya hubungan positif antara disiplin pegawai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 terhadap kepuasan pelayanan diterima, diterima dengan nilai korelasi 0.467 (nol koma empat ratus enam puluh tujuh). Ukuran signifikan didapatkan nilai t hitung sebesar 2,90 (dua koma sembilan puluh) dan  ketika dikonsultasikan dengan t tabel dengan tingkat kesalahan 5% uji dua fihak dan dk = n-2 = 30-2 = 28, maka diperoleh t tabel = 2,048 (dua koma nol empat puluh delapan) yang berada dalam wilayah penolakan Ha- hipotesis tidak terdapatnya hubungan disiplin pegawai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010  terhadap kepuasan pelayanan- ditolak. Sedangkan Ho terdapatnya hubungan positif antara disiplin pegawai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 terhadap kepuasan pelayanan-diterima. Korelasi positif dengan tingkat signifikan tersebut mengandung arti bahwa hubungan tersebut dapat digeneralisasikan untuk populasi.

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIKPADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA MEDAN

Siregar, Agus Mulia ( Pemerintah Kota Medan )

Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 4, No 1 (2014): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Sampel diambil secara secara Accidential yaitu masyarakat yang secara kebetulan mengurus di Kantor Dinas tersebut,. Jumlah sampel dalam kurun waktu tersebut yang dapat diperoleh sebanyak 47 orang. Pengolahan dan analisis data menggunakan metode pengolahan data yang digunakan berpedoman kepada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/PAN/2/2005 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yaitu pelayanan Akta Kelahiran yang diukur dari 14 unsur pelayanan, yaitu Prosedur Pelayanan, Persyaratan Pelayanan, Kejelasan Petugas Pelayanan, Kedisiplinan secara umum berdasarkan kriteria yang ditentukan termasuk dalam kategori Baik. Dari ke 14 unsur pelayanan, hanya terdapat dua unsur pelayanan yaitu tanggung jawab petugas pelayanan dan kesopanan dan keramahan petugas pelayanan yang termasuk dalam kategori sangat baik dan 9 unsur pelayanan yang termasuk dalam kategori baik yaitu: prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, kedisiplinan petugas pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan, kecepatan petugas, dan keamanan pelayanan. Sedangkan terdapat 3 unsur pelayanan yaitu kejelasan petugas pelayanan, kepastian biaya pelayanan dan kepastian jadwal pelayanan yang termasuk dalam kategori kurang baik, Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik dalam pengurusan Akta adalah: faktor organisasi, kemampuan dan keterampilan serta system dan prosedur pelayanan.

PENGARUH PENERAPAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP MADYA MEDAN

Napitupulu, Budiman ( Direktorat Jendral Pajak )

Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 4, No 1 (2014): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam rangka memberi pelayanan dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak perlu melakukan reformasi perpajakan.Direktorat Jenderal Pajak perlu  mengembangkan layanan pajak berbasis teknologi informasi sebagai tuntutan akan kemudahan dalam proses administrasi perpajakan. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern berbasis teknologi informasi berupa sistem administrasi pembayaran pajak dengan Modul Penerimaan Negara dan sistem administrasi pelaporan SPT dengan e-SPT atau e-Filing terhadap kepatuhan Wajib Pajak padaKantor Pelayanan Pajak Madya Medan. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pengujian hipotesis (kuantitatif) dengan menggunakan analisis regresi linier berganda.Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan cara studi lapangan yang meliputi metode observasi lapangan, metode wawancara, dokumentasi serta menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada Wajib Pajak pada KPP Madya Medan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern berbasis teknologi informasi berupa sistem administrasi pembayaran pajak dengan Modul Penerimaan Negara dan sistem administrasi pelaporan SPT dengan e-SPT atau e-Filing berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib pajak

ANALISIS PELAYANAN PRIMA TERHADAP PELAKSANAAN PEMBAGIAN BERAS MISKIN (RASKIN) DI KECAMATAN SIDIKALANG

Ujung, Iis Hamidah ( Pemerintah Kabuparen Dairi ) , Rangkuti, Badaruddin ( Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik )

Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 4, No 1 (2014): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui pelayanan prima terhadap pelaksanaan pembagian beras miskin (RASKIN) di Kecamatan Sidikalang dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat pelayanan prima terhadap pelaksanaan pembagian beras miskin (RASKIN) di Kecamatan Sidikalang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa pembagian beras miskin di Kecamatan Sidikalang belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh kontribusi dalam pembagian beras miskin kepada masyarakat kurang efektif sehingga terjadi ketidak puasan bagi masyarakat dalam pembagian beras miskin tersebut. Salah satunya adalah kriteria penerima manfaat beras miskin tersebut tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh ketentuan yang berlaku, contohnya adalah masih adanya penduduk miskin yang tidak mendapat manfaat dari program beras miskin. Penerima manfaat beras miskin di Kecamatan Sidikalang adalah 2.273 rumah tangga sekitar 25% jumlah penduduk miskin di Kecamatan Sidikalang. Terdapat beberapa faktor yang menghambat pelayanan prima terhadap pelaksanan pembagian beras miskin di Kecamatan Sidikalang antara lain fasilitas yang tidak mendukung dalam pembagian beras miskin, minimnya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat sehingga mengakibatkan minimnya tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat tatkala tidak tepat waktunya pembagian beras miskin (RASKIN) dan tidak tepatnya jumlah beras miskin (RASKIN) yang diterima rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM).

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA MEDAN PADA DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL PROVINSI SUMATERA UTARA

Kesuma, Koko Indra ( Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ) , Zul, Muaz ( Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area )

Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 4, No 1 (2014): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan dan usaha pemerintah melalui instansi terkait dalam penanggulangan masalah sosial gelandangan dan pengemis, untuk mengetahui daerah-daerah yang menjadi lokasi mengemis di kota Medan dan juga untuk -melihat upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, dalam hal ini Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara dalam penanganan gelandangan dan pengemis melalui program-program kegiatan Preentif, Preventif, Responsif, Rehabilitasi Sosial dan Kegiatan Berkesinambungan.Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, Untuk memperoleh informasi dan data-data digunakan tehnik pengumpulan data berupa studi pustaka, observasi, wawancara dan dokumentasi.Data dan informasi yang terkumpul dikategorikan dan dianalisis, kemudian di interprestasikan berdasarkan kategorinya. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa : 1). Penanganan gelandangan dan pengemis membutuhkan model keterpaduan dengan prinsip kemitraan antar elemen masyarakat, baik pemerintah daerah, masyarakat, pihak keamanan, lembaga swadaya masyarakat. 2). Penanggulangan masalah sosial gelandangan dan pengemis dilakukan secara menyeluruh dan terpadu antar lintas sektoral baik pemerintah kota maupun pemerintah asal daerah para imigran. 3). Program pemerintah dalam mengentaskan masalah kemiskinan khususnya dalam penanganan masalah sosial gelandangan dan pengemis dengan memberikan pembinaan dan pelayanan rehabilitasi sosial melalui panti sosial atau pelayanan sosial berbasiskan masyarakat. 4). Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2008 dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan dan dapat diterima oleh masyarakat.

PENGARUH MOTIVASI DAN KREATIFITASTERHADAP KINERJA PAMONG BELAJAR DI BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL REGIONAL I MEDAN

Nurlela, Nurlela ( Balai Pengembangan Pendidikan Regional I Medan ) , Tarigan, Usman ( Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area )

Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 4, No 1 (2014): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara motivasi dan kreatifitas secara tersendiri maupun bersama-sama dengan kinerja Pamong Belajar BPPNFI Regional I Medan. Metode penelitian bersifat deskreftif korelatif yaitu bertujuan untuk memperoleh informasi tentang suatu gejala pada saat penelitian dilakukan Populasi penelitian adalah Pamong Belajar BP-PNFI Regional I Medan sebanyak 40 orang dan mennggunakan sampel total sebanyak 40 orang. Variabel terikat penelitian adalah Kinerja Pamong Belajar dan variabel bebasnya adalah motivasi dan kreativitas. Data kinerja diperoleh melalui instrumen yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Pamong Belajar. Motivasi dan kreativitas menggunakan kuesioner yang disusun berdasarkan teori yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama terdapat pengaruh positif yang sangat berarti antara motivasi dengan kinerja Pamong Belajar dengan persamaan regreri y = 1,53 + 0,014 X1. Koefisien korelasi 0,53 dan koefisien determinasi 0,28 yang berarti konstribusi motivasi terdapat kinerja sebesar 28%. Kedua terdapat pengaruh positif yang berarti antara kreativitas dengan kinerja Pamong Belajar dengan persamaan regresi y = 1,302 + 0,016X2, koefisien korelasi 0,51 dan koefisien determinasi 0,26 yang berarti konstribusi kreativitas 26%. Ketiga terdapat pengaruh positif yang sangat berarti antara motivasi dan kreativitas secara bersama-sama dengan kinerja pamong Belajar dengan persamaan regresi ganda y = 0,013 + 0,012X1 + 0,013X2, koefisien korelasi ganda 0,74 dan koefiisien determinasi 0,55 yang berarti konstribusi motivasi dan kreativitas secara bersama-sama terhadap kinerja Pamong Belajar 55%.

AKUNTABILITAS KINERJA APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DESA TANDAM HULU II KECAMATAN HAMPARAN PERAK KABUPATEN DELI SERDANG

Hakim, Abdul ( Pemerintah Kabupaten Deli Serdang )

Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 4, No 1 (2014): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan akuntabilitas kinerja Aparat Pemerintah Desa dalam Pelayanan Publik di Desa Tandam Hulu II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini menggunakan metode deskriftif kualitatif dengan sumberdata melalui wawancara. Informan diambil menggunakan teknik snowball sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi kinerja aparat pemerintah desa masih dinilai tidak akuntabel oleh masyarakat, ketidakefisienan pelaksanaan kinerja ini terjadi pada beberapa indikator seperti pada upaya pencapaian tujuan penarikan PBB, pelayanan pada jam dinas maupun di luar jam dinas serta pemungutan desa yang ternyata memberikan gambaran tidak imbangnya antara input dan output. Untuk tingkat efektivitas pelaksanaan kinerja aparat, juga masih dinilai oleh masyarakat tidak akuntabel dikarenakan terdapat beberapa kegiatan yang menurut penilaian masyarakat tidak mampu mencapai sasarannya seperti pada upaya penarikan PBB, pemungutan desadan pelaksanaan pelayanan pada jam kantor. Sementara pada kajian akuntabilitas daya tanggap aparat dalam memenuhi kebutuhan maupun kepentingan warga, ternyata mampu dinilai secara akuntabel oleh masyarakat . Hal ini didasarkan pada banyaknya keluhan dan masukan warga yang mampu diakomodir oleh aparat setempat. Sedangkan dilihat pada tingkat keadilan pelayanannya, walaupun terdapat beberapa ketidakadilan seperti pada pembagian kartu sehat yang melebihi jumlah orang miskin maupun pelayanan yang ada hubungan perkoncoan, namun secara umum masyarakat masih menilai adil dan akuntabel dalam pelayanan umum bagi semua kegiatan pemerintahan dan pembangunan.