cover
Filter by Year
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal
Published by Universitas Medan Area
Articles by issue : Vol 3, No 2 (2013): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER
7
Articles
IMPLEMENTASI PENYEDIAAN DANA DAERAH URUSAN BERSAMA (DDUB) UNTUK PEMBIAYAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN DI KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2009-2011

Jumhadi, Muhammad ( PNPM Mandiri Kota Medan ) , Warjio, Warjio ( Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik )

Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 3, No 2 (2013): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi penyediaan DDUB untuk pembiayaan PNPM Mandiri Perkotaan di kota Medan pada tahun anggaran 2009 hingga 2011. Populasi penelitian ini adalah seluruh pelaku yang terlibat dalam penyediaan DDUB dari unsur DPRD, Bappeda, Dinas Perkim dan konsultan PNPM Mandiri Perkotaan di kota Medan sebanyak 22 orang sebagai representasi pengambil kebijakan terkait, dengan mengambil seluruh populasi sebagai objek penelitian. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif guna mengetahui bagaimana implementasi penyediaan anggaran DDUB untuk pembiayaan PNPM Mandiri Perkotaan di kota Medan pada tahun anggaran 2009 hingga 2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan dari keempat indikator yang digunakan untuk mengukur implementasi program, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi atau perilaku dan struktur birokrasi, menunjukkan skor rata-rata dalam kondisi cukup atau sedang (71,2). Namun apabila dilihat dari masing-masing indikator menunjukkan bahwa satu indikator yaitu struktur birokrasi yang termasuk kategori kurang, ketiga indikator lainnya termasuk dalam kategori cukup. Maka dapat disimpulkan bahwa implementasi penyediaan anggaran DDUB untuk pembiayaan PNPM Mandiri Perkotaan di kota Medan pada tahun anggaran 2009 hingga 2011 termasuk dalam kategori cukup atau sedang dan dasar kebijakan DDUB dapat diimplementasikan.

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI SUMATERA UTARA (STUDI PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA UTARA)

Marsuyetno, Marsuyetno ( Badan Lingkungan Hidup Pemerintah provinsi Sumatera Utara ) , Harahap, R. Hamdani ( Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kampus USU )

Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 3, No 2 (2013): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis untuk menganalisis implementasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, yang dilihat dari aspek komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan dan struktur birokrasi . Metode yang digunakan merupakan penelitian deskriftif dengan sumberdata diperoleh melalui kuesioner. Sampel diambil secara purposive sebanyak 39 orang. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif dengan tabel frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup  pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dilihat dari factor-faktor: komunikasi kebijakan, sumber-sumber yang digunakan dalam implementasi kebijakan seperti sumber daya manusia dan sumber dana serta prasarana, faktor kecenderungan dan faktor struktur birokrasi, menunjukkan bahwa dalam proses implementasi kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup  di Sumatera Utara belum berjalan secara efektif. Apabila dilihat dari masing-masing indikator, menunjukkan bahwa dari keempat indikator tersebut hanya indikator komunikasi yang tergolong efektif, sedangkan untuk indikator kecenderungan dan struktur birokrasi, menunjukkan belum efektif dan untuk faktor sumber-sumber yang digunakan dalam implementasi kebijakan seperti sumber daya manusia dan sumber dana serta prasarana menunjukkan tidak efektif.Belum efektifnya implementasi kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup  pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, disebabkan karena kurangnya dukungan dana, kurang koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, kualitas sumberdaya manusia pelaksana kebijakan yang masih rendah, sering terjadinya perubahan struktur organisasi dan kebijakan, dan pihak pembuat dan pelaksana kebijakan berada pada instansi yang berbeda.

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN STUDI PADA DINAS KEBERSIHAN DAN PASAR KOTA TANJUNGBALAI

Lubis, M. Fadly ( Pemerintah Kota Tanjungbalai ) , Miftahuddin, Miftahuddin ( Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area )

Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 3, No 2 (2013): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis mplementasi  kebijakan retribusi persampahan/kebersihan  di  Kota Tanjungbalai dan mengetahui tanggapan masyarakat terhadap implementasi kebijakan pemungutan retribusi persampahan/kebersihan  di  Kota Tanjungbalai. Sampel diambil sebanyak 43 orang pegawai pada Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjungbalai dan 50 orang masyarakat wajib retribusi. Analisis data dilakukan secara deskriftif dengan tabel tunggal dan frekuensi.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjungbalai yang dilihat dari aspek komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan dan struktur birokrasi belum berjalan secara efektif. Belum efektifnya implementasi kebijakan tersebut disebabkan karena keterbatasan sumber-sumber yang ada baik sumberdaya manusia, keuangan maupun sarana dan prasarana yang ada. Sistem pengelolaan sampah di Kota Tanjungbalai masih mempunyai kelemahan-kelemahan yaitu : peraturan hukum yang belum terlaksana dengan baik, organisasi dan SDM pengelolaan sampah masih perlu dibenahi, teknik dan Operasional masih dijalankan dengan model lama/tradisonal sehingga perlu dikembangkan model yang lebih maju dan pembiayaan/dana yang berasal dari masyarakat masih belum optimal sehinggga perlu digalakkan kembali partisipasi masyarakat dalam membayar retribusi kebersihan. Perlu dilakukan penyuluhan hukum pada masyarakat melalui media yang lebih menarik untuk mensosialisasikan mengenai hak dan kewajiban warga, larangan, sanksi dan lain sebagainya. Untuk penegakan hukum, Dinas terkait dapat membuat satuan tugas untuk melakukan tindakan penegakan hukum (law enforcement) dalam masalah persampahan, sehingga masyarakat akan mendapat contoh dan patuh pada apa yang telah diatur dalam peraturan.

ANALISIS HUBUNGAN KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH, MOTIVASI DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA GURU SMA NEGERI DI KABUPATEN NIAS UTARA

Gea, Kasiria ( Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara ) , Tarigan, Usman ( Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area )

Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 3, No 2 (2013): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis besar  hubungan kebijakan kepemimpinan kepala sekolah, motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja guru-guru SMA Negeri di Kabupaten Nias Utara. Metode yang digunakan merupakan penelitian eksplanasi dengan pendekatan kuantitatif dan dengan sumberdata diperoleh melalui kuesioner. Sampel diambil secara proporsional random sampling sebanyak 63 orang. Analisis data dilakukan dengan analisis korelasi dan regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru secara langsung maupun tidak langsung 45,2 persen. Pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja guru secara langsung maupun tidak langsung sebesar 21,3 persen. Pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja guru secara langsung maupun tidak langsung sebesar 10,4 persen. Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah, motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja guru secara bersama-sama sebesar 76,9 persen. Sejalan dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas lulusan, maka untuk meningkatkan kinerja guru kepemimpinan kepala sekolah harus lebih efektif. Untuk itu kepala sekolah perlu mengikuti workshop manajemen serta lebih terbuka pada saran dan kritik yang sifatnya membangun.

ANALISIS KINERJA PEGAWAI DALAM PENGELOLAAN SURAT MENYURAT SESUAI TATA NASKAH DINAS STUDI PADA SEKRETARIAT KANTOR CAMAT SUNGGAL KABUPATEN DELI SERDANG

Efendy, Jahar ( Pemerintah kabupaten Deli Serdang ) , Isnaini, Isnaini ( Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area )

Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 3, No 2 (2013): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja aparatur dalam pengelolaan surat menyurat sesuai tata naskah dinas pada Sekretariat Kantor Camat Sunggal Kabupaten Deli Serdang dan menganalisis  Strategi Pemerintah Kecamatan dalam rangka peningkatan kinerja aparatur dalam pengelolaan surat menyurat sesuai tata naskah dinas pada Sekretariat Kantor Kecamatan. Sampel  diambil secara total sampling, yaitu pegawai Kantor Camat Sunggal sebanyak 25 orang. Analisis data dilakukan secara deskriftif dan menggunakan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja aparatur dalam pengelolaan surat menyurat sesuai tata naskah dinas pada Sekretariat Kantor Camat Sunggal belum optimal sehingga mengganggu kelancaran tugas-tugas internal maupun pelayanan kepada masyarakat dan pihak terkait yang berurusan atau memiliki hubungan kerja dengan Kantor Camat. Pengelolaan surat menyurat belum optimal. Belum optimalnya pengelolaan surat menyurat pada Kantor Camat karena belum didukung oleh aparatur yang memenuhi standar kompetensi di bidang surat menyurat. Standar kompetensi aparatur pengelola surat menyurat masih rendah karena kurang  mendapat kesempatan mengikuti diklat. Strategi Pemerintah Kecamatan Sunggal dalam rangka peningkatan kinerja aparatur dalam pengelolaan surat menyurat sesuai tata naskah dinas adalah strategi WO (strategi yang ditetapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada), yaitu mendayagunakan tugas dan fungsi Sekretaris Camat dengan memberikan kesempatan aparatur mengikuti Diklat Teknis Tata Naskah Dinas.

PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA APARATUR TERHADAP EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BIDANG KEAGAMAAN STUDI PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Mashudi, Mashudi ( Kantor Wilayah kementrian Agama Provinsi Sumatera Utara ) , Kusmanto, Heri ( Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik )

Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 3, No 2 (2013): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Seberapa besar pengaruh Kepemimpinan dan Kualitas Sumberdaya Manusia Aparatur terhadap Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan pemerintahan bidang keagamaan di Sumatera Utara. Metode yang digunakan merupakan penelitian survey dengan pendekatan kuantatif dimana data diperoleh dari kuesioner dari sampel penelitian yang berjumlah 130 orang. Untuk mengetahui adanya hubungan antara dua variabel atau lebih maka digunakan analisis korelasi Product Moment (Perason), dan Korelasi Ganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan pemerintahan bidang keagamaan di Sumatera Utara . Hal ini dibuktikan dengan hasil uji signifkansi korelasi product moment diketahui bahwa ternyata r test > r tabel atau 0,681 > 0,176. Secara statistik mempunyai hubungan yang signifikan dan hipotesis kerja dapat diterima. Kualitas Sumberdaya Manusia mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan . Hal ini dibuktikan dengan hasil uji signifkansi korelasi product moment diketahui bahwa ternyata r test > r tabel atau 0,725 > 0,176. Secara statistik mempunyai hubungan yang signifikan dan hipotesis kerja dapat diterima. Kepemimpinan dan Kualitas Sumberdaya Manusia Aparatur secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan . Hal ini dibuktikan dengan hasil uji signifkansi korelasi majemuk diketahui bahwa ternyata F test > F tabel atau 76,348 > 3,30. Secara statistik mempunyai hubungan yang signifikan dan hipotesis kerja dapat diterima. Pengaruh Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan  yang disebabkan oleh variabel Kepemimpinan dan Kualitas Sumberdaya Manusia Aparatur dapat diketahui melalui koefisien determinasi, dimana hasil penelitian diperoleh sebesar 54,6%, Sehingga dapat dikatakan bahwa pengaruh Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan pemerintahan bidang keagamaan di Sumatera Utara yang disebabkan oleh Kepemimpinan dan  Kualitas Sumberdaya Manusia Aparatur sangat tinggi, sedangkan 45,4% dipengaruhi oleh faktor/variabel lainnya.

PENINGKATAN PAJAK DAERAH DI MASA OTONOMI DAERAH DI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Barus, Julius Fitriadi ( Pemerintah kota Medan ) , Kariono, Kariono ( Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-USU )

Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 3, No 2 (2013): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini difokuskan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan, dengan maksud untuk melihat sejauh mana keberhasilan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka otonomi daerah sehingga diperoleh peningkatan kualitas pelayanan pemerintah yang memuaskan dan menguntungkan masyarakat. Metode penelitian ini adalah deskriptif  dengan pendekatan kualitatif. Data dan informasi diperoleh dari sumber data, dokumen, dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh diolah, selanjutnya ditafsirkan dan diperoleh temuan penelitian. Dari hasil penelitian ini menunjukan, bahwa PAD Kota Medan dalam empat tahun terakhir (2008-2011) menunjukkan efektivitas pemungutan Pendapatan Asli Daerah selama tahun anggaran 2008 sampai dengan tahun 2011 secara rata-rata mencapai sasaran yang telah ditetapkan (target tercapai) yakni sebesar 101,12%. Tingkat efektivitas yang tertinggi terjadi pada tahun 2009 sebesar 113,25%, dan Tingkat Efektivias yang terendah terjadi pada tahun 2011 sebesar 89,18 %. Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD selama tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 secara rata-rata yakni sebesar 53% yang berarti bahwa Pajak Daerah berperan besar dalam peningkatan PAD. Pajak daerah yang paling besar pendapatannya adalah Pajak Penerangan Jalan dan pendapatan yang terendah adalah Pajak Parkir.