cover
Filter by Year
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal
Published by Universitas Medan Area
Articles by issue : Vol 3, No 1 (2013): Jurnal Administrasi Publik Juni
7
Articles
Pengaruh Motivasi Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara

Usman Tarigan, Anna Syafrida

Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 3, No 1 (2013): Jurnal Administrasi Publik Juni
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (628.045 KB)

Abstract

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang untuk meningkatkan prestasi kinerja suatu organisasi atau instansi. Oleh karena itu, diperlukan Sumber Daya Manusia yang mempunyai kompetensi tinggi karena keahlian atau kompetensi akan dapat mendukung peningkatan prestasi kinerja pegawai. Selama ini pada umumnya di instansi pemerintahan belum mempunyai pegawai dengan kompetensi yang memadai, ini dibuktikan dengan masih rendahnya prestasi pegawai dan sulitnya mengukur kinerja pegawai di lingkup instansi pemerintahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat motivasi kerja pegawai pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, mengetahui pencapaian prestasi kerja pegawai pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap prestasi kerja pegawai pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Sampel diambil sebanyak 56 orang pegawai pada Biro Perekonomian. Analisis data dilakukan secara deskriftif dengan tabel tunggal dan korelasi rank spearman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat motivasi kerja pegawai pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara secara umum sudah baik demikian juga dengan pencapaian prestasi kerja pegawai pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Pengaruh motivasi kerja terhadap prestasi kerja pegawai pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar 77,7 persen, sedang 32,3 persen dipengaruhi oleh faktor lain seperli kemampuan pegawai, lingkungan kerja dan lainnya.

Analisis Kinerja Aparatur Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat (Studi pada Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat)

Isnaini, Faizal Rizal Matondang

Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 3, No 1 (2013): Jurnal Administrasi Publik Juni
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (740.985 KB)

Abstract

Fungsi utama pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang diperbaharui dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yakni sebagai pelayan masyarakat. Berdasarkan peradigma tersebut aparat pemerintah daerah khususnya aparat pemerintah kecamatan dituntut untuk dapat memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Pelayanan yang diberikan tanpa memandang status, pangkat, dan golongan dari suatu masyarakat. Pada saat yang sama masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pelayanan tersebut dengan landasan yang bersifat umum dalam bentuk pedoman tata laksana pelayanan umum. Pada kesempatan ini, penulis terus mengamati peran aparatur kecamatan dalam pelayanan dan operasionalisasi organisasi kecamatan. Peran aparatur kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang bertugas mengimplementasikan tugas dan fungsi lembaga kecamatan tersebut, sehingga mampu menghadirkan peran lembaga pemerintahan yang mewakili keberadaan pemerintah daerah kuhususnya kabupaten Langkat. Pada peneliotian ini, metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan induktif yang berusaha untuk memahami masalah berdasarkan fakta tentang kenyataan yang berada di lokasi penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah aparat Kantor Kecamatan Babalan mengingat kecamatan ini merupakan kecamatran yang paling banyak melayani masrakat. Hasil penelitian menunjukan Pelayanan yang diberikan oleh aparat Kantor Kecamatan Babalan pada umumnya berdasarkan hal tersebut di atas sudah sesuai oleh prosedur yang telah ditetapkan. Tetapi walaupun demikian masyarakat masih menginginkan adanya perbaikan kualitas dalam pelaksanaan pelayanan. Hal itu tampak pada hasil jawaban responden yang secara umum memberikan nilai 2,05 yang termasuk pada kategori cukup pada pemberian pelayanan yang diberikan aparat Kantor Kecamatan Babalan kepada masyarakat. Faktor yang mempengaruhi kinerja aparat kantor kecamatan adalah sebagai Kurangnya Pendidikan dan latihan aparat kantor kecamatan, Minimnya Jumlah Sarana yang tersedia, Kurangnya Pengawasan, Kurangnya Motivasi,

Studi Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) di Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur

Heri Kusmanto, Faisal

Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 3, No 1 (2013): Jurnal Administrasi Publik Juni
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (690.364 KB)

Abstract

Program Beras Miskin untuk Rumah Tangga Miskin. hingga kini masih memunculkan beberapa permasalahan, diantaranya adalah pendistribusian belum tepat sasaran, belum tepat jumlah dan belum tepat waktu, sehingga kurang bermanfaat bagi penerima. Tujuan dari penelitian ini adalah, mendeskripsikan distribusi Program Raskin di Gampong Gureb Blang Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, mempetakan kendala-kendala yang dialami dalam pelaksanaan Program Raskin dan menyarankan upaya pengelolaan Program Raskin ke depan yang lebih baik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif-analitis yaitu memaparkan dan menggambarkan selengkap mungkin suatu keadaan yang berlaku ditempat tertentu di masyarakat. Teknik penentuan informan yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, dengan mengambil sampel Lingkungan II, III dan IV Gampong Gureb Blang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu yang terbatas pada saat tahap perencanaan menyebabkan program pelaksanaan Raskin terkesan “dipaksakan”. Keterbatasan waktu tersebut turut mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan masingmasing tahapan dan keseluruhan program. Dalam pentargetan ditemui adanya kesalahan sasaran (mistargeting) meskipun dalam tingkat yang relatif rendah. Hal ini terindikasi dari adanya rumah tangga tidak miskin yang menjadi penerima Raskin (leakage) dan adanya rumah tangga miskin yang belum menjadi penerima (undercoverage). Untuk konsep pengelolaan ke depan, mengadakan sensus rumah tangga untuk mengumpulkan data sosial-ekonomi rumah tangga, termasuk struktur demografi dan karakteristik rumah tangga, yang selanjutnya dipergunakan sebagai informasi dasar untuk melakukan analisis diskriminan guna memisahkan penduduk miskin dengan penduduk bukan miskin. Selain itu perlu mengadakan uji coba melalui percontohan dengan skala kecil yang perlu terus menerus dievaluasi, sebelum program ini dijalankan secara nasional. Disarankan pemerintah merancang program lain yang dapat memberdayakan masyarakat miskin, sehingga tidak terlalu bergantung pada program bantuan dari pemerintah.

Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun 2008 di Kabupaten Aceh Timur

Kariono, Junaidi

Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 3, No 1 (2013): Jurnal Administrasi Publik Juni
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (927.841 KB)

Abstract

Penelitian tentang Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2008 di Kabupaten Aceh Timur bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan program BLT dan menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan yang menghambat keberhasilan pelaksanaan program BLT tahun 2008 di Kabupaten Aceh Timur. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Pelaksanaan program berjalan dengan baik, tertib, lancar, dan aman. Pelaksanaan lapangan berupa sosialisasi program, verifikasi data, pembagian kartu, pencairan dana, dan pembuatan laporan. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan pelaksanaan program adalah sikap pelaksana program yang kurang baik, kondisi sosial ekonomi yang hampir sama menimbulkan kecemburuan, situasi politik yang mendukung dan menolak program, keterampilan pelaksana program yang masih perlu ditingkatkan, dan koordinasi antara pelaksana program yang masih perlu dilegalkan.

Implementasi Kebijakan Publik Studi Tentang Kegiatan Pusat Informasi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Utara

Humaizi, Abdul Aziz

Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 3, No 1 (2013): Jurnal Administrasi Publik Juni
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (607.917 KB)

Abstract

Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas utama adalah menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dalam lingkup Komunikasi dan Informatika, menyelenggarakan pembinaan pengembangan, humas pimpinan, hubungan kelembagaan dan layanan Komunikasi dan Informatika; melakukan pengkajian dan evaluasi penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika. Pelayanan informasi publik merupakan kegiatan operasional Dinas Komunikasi dan Informatika yang menyentuh kepentingan masyarakat dan menyentuh kepentingan pemerintah dalam menjalankan fungsinya sebagai pelayan. Operasional ini akan "memudahkan" Pemerintah di dalam menjalankan fungsinya sebagai pengayom, pengatur dan pendorong kemajuan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Utara dalam Program Pusat Informasi. Sampel diambil secara purposive sampling sebanyak 27 orang sebagai implementator dalam implementasi Pusat Informasi. Analisis data dilakukan secara deskriftif dengan tabel tunggal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Pusat Informasi Publik pada Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara dilihat dari input, proses, output dan out comes kebijakan Pusat Informasi Publik, secara umum telah berjalan dengan baik, namun apabila dilihat dari masing- masing variabel kebijakan menunjukkan adanya perbedaan dalam keberhasilan implementasi Pusat Informasi Publik tersebut . Dilihat dari Input, yaitu sumber daya - sumber daya yang digunakan dalam implementasi Pusat Informasi Publik ( SDM, teknologi, keuangan, sarana dan prasarana) sebagai ujung tombak dalam proses administrasi maupun organisasi pelaksana belum memadai. Dilihat dari Proses, masih kurangnya koordinasi dan komunikasi antara aktor yakni komunikasi terutama antar instansi terkait sebagai pelaksana dengan pengguna baik instansi pemerintah kabupaten/kota, pengusaha dan masyarakat. Dilihat dari Output, yaitu keluaran yang dihasilkan langsung dari proses kebijakan Pusat Informasi Publik, baru berupa pelayanan informasi yang bersifat : publish, belum dapat bersifat interaksi dan transaksi. Dilihat dari Out comes, yaitu hasil yang diharapkan telah memberikan manfaat terutama dalam menfasilitaskan dan menyajikan bahan-bahan yang diperoleh dari Devisi News Room, Devisi Audio Visual, Devisi Media On-line dan Devisi Media Cetak kepada masyarakat pengguna. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi Kebijakan Pusat Informasi Publik pada Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara adalah fakor politik, kelembagaan dan perkembangan teknologi. Dengan adanya kebijakan desentralisasi, maka pengelolaan informasi publik telah mengalami pergeseran dari pusat kepada daerah, yang secara nyata berdampak terhadap kelembagaan dalam pengelolaan informasi di daerah. Perkembangan teknologi telah membawa kemajuan utama dalam pengolahan dan transfer data, telekomunikasi , paperless office, automasi proses produksi/kerja dan media elektronik.

Efektivitas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) dalam Mengelola Keuangan Daerah di Kabupaten Serdang Bedagai

Abdul Kadir, Yulinda Asmar

Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 3, No 1 (2013): Jurnal Administrasi Publik Juni
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (720.545 KB)

Abstract

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) adalah organisasi hasil merger antara Bagian Keuangan Sekretariat Daerah dan Dinas Pendapatan Daerah. Sebagai organisasi hasil penggabungan, maka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak lepas dari permasalahan efektivitas organisasi. Dalam konteks ini, peneliti ingin mengetahui efektifitas DPPKA dalam mengelola keuangan daerah baik dalam mengelola pendapatan daerah maupun belanja daerah dan dalam memverifikasi pertanggugjawaban pelaksanaan APBD. Oleh karena itu permasalahan yang diajukan “bagaimana efektivitas DPPKA dalam mengelola keuangan daerah ?”. Untuk itu dilakukan penelitian kualitatif diskriptif dan data dikumpulkan melalui wawancara, studi dokumentasi dan observasi yang diambil dari 11 orang informan utama dan 19 orang informan pendukung. Validasi data dilakukan dengan teknik trianggulasi sedangkan analisa data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mengelola pendapatan daerah belum efektif karena tidak seluruh pos pendapatan daerah dapat menutup target dan tingkat realisasi pendapatan dari tahun ke tahun cenderung menurun. Disamping itu, belum sesuai dengan harapan unit kerja pemungut terumatama menyangkut upah pungut, DPRD mengenai target realisasi pendapatan setiap bulan dan masyarakat mengenai hak dan kewajiban. Selain itu belum efisien karena terdapat pembiayaan ganda dan tidak dibuat jadwal secara jelas dan rinci. Dari aspek fleksibilitas belum cukup fleksibel karena masih terdapat aturan main tentang pajak dan retribusi daerah yang mengacu pada Undang-undang yang telah dirubah. Dalam mengelola belanja daerah belum efektif karena masih terdapat rekening belanja dalam APBD yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, banyak usulan belanja unit organisasi dan masyarakat yang tidak masuk dalam RAPBD, terdapat duplikasi anggaran biaya penyusunan belanja daerah, terlambat menerapkan Kepmendagri No 29 tahun 2002 dan masih ditemukan pegawai yang kurang memiliki peran tetapi di bagian yang lain ada unit yang telalu dominan. Dalam memverifikasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD belum optimal karena dalam pemeriksaan Bawasda pada unit-unit organisasi masih ditemukan kesalahan-kesalahan dalam peng-SPJ-an, kurang konsisten dalam memegang peraturan perundang-undangan yang berlaku, masih ada kebijakan-kebijakan yang menyalahi aturan hukum dan tidak semua karyawan DPPKA merasa puas dengan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dihasilkan.

Persepsi dan Implementasi Kebijakan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Sebagai Sarana Pembelajaran dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan Pada SMA Negeri Kota Pematang Siantar

Zainuddin, August Sinaga

Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 3, No 1 (2013): Jurnal Administrasi Publik Juni
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (866.954 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Untuk mengetahui pengaruh persepsi guru pada kebijakan TIK terhadap peningkatan kualitas pendidikan, (2) Untuk mengetahui pengaruh implementasi Kebijakan TIK sebagai sarana pembelajaran terhadap peningkatan kualitas pendidikan, dan (3) Untuk mengetahui pengaruh persepsi guru pada kebijakan TIK dan implementasi kebijakan TIK sebagai sarana pembelajaran terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pematang Siantar pada tahun 2013, populasi berjumlah 236 guru. Sampel Stratified Proportional Random Sampling berjumlah 127 guru dari SMA Negeri Kota Pematang Siantar. Analisis data secara kuantitatif, menggunakan teknikstatistik deskriftif dan statistic inferensial dengan menggunakan studi korelasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Terdapat pengaruh positif persepsi guru pada kebijakan TIK terhadap peningkatan kualitas pendidikan dengan korelasi yang sangat kuat (nilai 0,63); (2) Terdapat pengaruh positif implementasi kebijakan TIK sebagai sarana pembelajaran terhadap peningkatan kualitas pendidikan dengan korelasi yang kuat (nilai 0,48); dan (3) Terdapat pengaruh positif persepsi guru pada kebijakan TIK dan implementasi kebijakan TIK sebagai sarana pembelajaran secara bersama-sama terhadap peningkatan kualitas pendidikan dengan korelasi yang sangat kuat (nilai 0,68). Hal ini berarti semakin baik persepsi guru pada kebijakan TIK dan semakin baik implementasi kebijakan TIK sebagai sarana pembelajaran, maka akan semakin tinggi peningkatan kualitas pendidikan di SMA Negeri di Kota Pematang Siantar. Dengan Koefisien determinan R2 = 0,467 menunjukkan bahwa 46,7% variabel peningkatan kualitas pendidikan dapat dijelaskan oleh variabel persepsi guru pada kebijakan TIK dan implementasi kebijakan TIK sebagai sarana pembelajaran, sedangkan sisanya 53,3% belum dapat dijelaskan karena berasal dari variabel lainnya yang tidak dilibatkan dalam penelitian ini.