cover
Filter by Year
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal
Published by Universitas Medan Area
Articles by issue : Vol 2, No 2 (2012): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER
6
Articles
EFETIFITAS PENDISTRIBUSIAN PUPUK BERSUBSIDI DI KABUPATEN DELI SERDANG STUDI KASUS DI KECAMATAN HAMPARAN PERAK

Rangkuti, Sahnan ( Pemerintah Kabupaten Deli Serdang )

Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 2, No 2 (2012): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ketahanan pangan (beras) mempunyai implikasi yang sangat luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik kehidupan sosial, ekonomi, keamanan, ketertiban dan kesehatan. Oleh sebab itu, pemerintah dan masyarakat amat berkepentingan agar ketahanan pangan nasional dapat dipelihara. Pupuk merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi produksi dan produktivitas usaha tani  termasuk budidaya padi. Untuk membantu petani mendapatkan pupuk dengan enam tepat, yaitu harga, tempat, jenis, mutu, waktu dan jumlah sekaligus sebagai upaya meningkatkan produksin dan produktivitas, pemerintah memberi bantuan pupuk bersubsidi. Banyak pihak yang terlibat dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani, yaitu produsen (PT. Pusri,  dan PT. Ptero Kimia Gersik), Distributor, Kios Pengecer dan Kelompok Tani. Disamping itu terdapat pihak penunjang seperti Komisi Pengawas Pupuk, Dinas Pertanian dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kecamatan Hamparan Perak adalah lokasi yang dipilih untuk penelitian tesis ini mengingat kecamatan ini merupakan sentra produksi utama komoditi padi di Kabupaten Deli Serdang dengan berbagai macam persoalan pupuk yang munscul pada setiap musim tanam.             Hasil kajian menunjukkan bahwa pendistribusian pupuk bersubsidi belum mencapai 6 (enam) tepat, khususnya harga, jumlah dosis dan waktu.Perencanaan lebih mengarah pada jumlah alokasi pupuk yang tersedia, tidak mendorong lahirnya penignkatan produktivitas  dan tidak tersosialisasikan dengan baik sehingga terjadi kesenjangan persepsi, khususnya ditingkat petani. Harag ditingkat petani selalu lebih tinggi dari harga HET yang ditetapkan pemerintah dengan alasan upah bongkar dan lain-lain. Penyerahan pupuk ditingkat petani selalu tidak tepat waktu dan jumlah dengan alasan pupuk yang tersedia tidak cukup. Modus yang sering digunakan oleh Kios dan Distributor adalah mengirimkan pupuk setengah dari jumlah pupuk yang diminta petani. Pengawas pupuk belum dapat berfungsi secara optimal yang disebabkan dana operasional yang sangat terbatas.

Analisis Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) (Studi Di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara)

Suwardi, Suwardi ( Pemerintah Provinsi Sumatera Utara )

Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 2, No 2 (2012): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

aharuan sistem keuangan tersebut adalah pengelolaan uang rakyat (public money) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) secara transparan, efektif, efisien, terarah, terencana, terpadu dan bertanggung jawab agar tercipta akuntabilitas publik dan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah. Selain itu dampak yang kemudian muncul dalam rangka otonomi daerah adalah tuntutan terhadap pemerintah untuk menciptakan good governance sebagai prasyarat penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan akuntabilitas, transparasi serta partisipasi masyarakat sebagai bagian dari stake holder Pemerintahan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme proses penyusunan APBD Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Kep.Mendagri) Nomor 12 Tahun 2006.. Penelitian ini bersifat deskriftif kualitatif dengan key informan diambil secara purposive. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriftif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), belum sepenuhnya mencerminkan kondisi yang ada, dimana arah dan kebijakan umum anggaran lebih didominasi oleh kepentingan atasan. Persoalan mendasar dalam proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara masih ada indikasi tarik menarik kepentingan eksekuti dengan legislative, serta kesiapan SKPD dalam penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban dan perangkat aturan yang berubah-ubah mengakibatkan perlu pemahaman secara mendasar tentang teknis penyusunan anggaran yang baru. Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut : Penyusunan APBD di era otonomi daerah dan desentrasisali keuangan harus berorientasi kepada kepentingan public dan menggunakan pendekatan kinerja sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.Pengalokasian anggaran harus sesuai dengan perioritas dan tututan masyarakat, dimana anggaran harus benar-benar digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang perlu. Dalam menyusun anggaran belanja rutin perlu adanya standarisasi anggaran dan perioritas pada masing-masing SKPD, sehingga dana yang digunakan masing-masing unit kerja bisa mencukupi untuk menjalan kegiatannya. Perlu adanya sosialisasi yang dijadikan acuan baku dalam penyusunan anggaran, agar SKPD dapat melakukan kerjanya harus benar-benar sehingga terhindar dari proyek-proyek titipan.

IMPLEMENTASI PERATURAN DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG TATA TERTIB DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA

Napitipulu, Ali Jabbar ( Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatera Utara )

Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 2, No 2 (2012): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

DPRD  Provinsi Sumatera Utara  berdasarkan Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Utara  Nomor  5 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Provinsi Sumatera Utara, mempunyai tiga fungsi, yakni legislasi, pengawasan, dan anggaran.  Fungsi legislasi diwujudkan dalam membentuk Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Utara bersama kepala daerah, Fungsi anggaran diwujudkan dalam membahas dan menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama kepala daerah dan Fungsi pengawasan diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Utara dan APBD. Ketiga fungsi dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah. Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor  5 Tahun 2010 belum berhasil terealisasikan dengan baik diduga ada beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan sehingga belum berhasil dilaksanakan dengan baik. Dimungkinkan Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Utara tersebut belum disosialisasikan terlebih dahulu pada pelaksana kebijakan sehingga tujuan dari kebijakan  tersebut  belum  dapat  dimengerti  oleh  individu yang bertanggung jawab atas pencapaian hasil kebijakan.  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor  5 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Utara dilihat dari aspek komunikasi, sumber daya,  dan kondisi sosial, ekonomi, politik.. Sampel diambil secara puposive sampling sebanyak 63 orang  yang mewakili pipmpinan, alat kelengkapan DPRD dan sekretariat DPRD. Analisis data dilakukan secara deskriftif dengan tabel tunggal.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Utara  Nomor  5 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera, secara umum belum dapat berjalan secara efektif. Belum efektifnya implementasi Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Utara  Nomor  5 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera, disebabkan karena : Dilihat dari aspek komunikasi kebijakan, belum adanya kesesuaian antara pemahaman pelaksana dengan perintah kebijakan dan belum adanya kesesuaian antara perintah-perintah dalam implementasi kebijakan dengan petunjuk-petunjuk pelaksanaan. Dilihat dari aspek sumberdaya, masih terbatasnya kemampuan yang dimiliki staf yang dapat menunjang pada pelaksanaan tugas-tugas DPRD dan keterbatasan informasi yang berguna untuk menterjemahkan kebijakan ke dalam  tindakan kebijakan. Dilihat dari aspek sosial, ekonomi dan politik, masih terbatasnya kemampuan  DPRD dalam mengantisipasi perubahan-perubahan yang disebabkan oleh kondisi sosial, ekonomi dan politik tersebut. Untuk lebih meningkatkan keberhasilan mengenai implementasi Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Utara  Nomor  5 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera, maka disarankan : Peningkatan  pemahaman pelaksana kebijakan tentang Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Utara  Nomor  5 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera melalui sosialisasi secara efektif, Peninhkatan kemampuan staf  melalui pendidikan dan pelatihan yang dapat menunjang pada pelaksanaan tugas-tugas DPRD  Sumatera Utara dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen DPRD yang dapat menyedia data dan informasi bagi kepentingan pengambilan keputusan DPRD Sumatera Utara.

PENGARUH KOMPETENSI TERHADAP PRESTASI KERJA PEGAWAI (Studi pada Bagian Pengelolaan Keuangan Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal Regional I Medan)

APRILDA, APRILDA ( Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (BP-PNFI) Regional I Medan )

Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 2, No 2 (2012): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSumber daya manusia merupakan peran utama dalam setiap kegiatan organisasi. Walaupun banyak sarana dan prasarana serta sumber daya, tanpa dukungan sumber daya manusia kegiatan organisasi tidak akan berjalan dengan baik. Dengan begitu, Sumber daya manusia merupakan kunci pokok yang harus diperhatikan dalam segala kebutuhannya. Sumber daya manusia akan menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan organisasi/perusahaan/instansi. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan kompetensi sumber daya manusia yang memadai sehingga nantinya dapat mendorong prestasi kerja pegawai/karyawan dalam suatu organisasi Kompetensi  adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki pleh seseorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keahlian dan sikap prilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara professional, efektif dan efisien. Sedangkan prestasi kerja merupakan tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. Prestasi kerja juga dapat dipandang sebagai proses tentang bagaimana pekerjaaan berlangsung untuk mencapai hasil kerja. Tujuan yang ingin dicapai melalui Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi terhadap prestasi kerja Pegawai Bagian Pengelola Keuangan di Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (BP-PNFI) Regional I Medan. Teori yang digunakan dalam Penelitian ini adalah teori-teori manajemen Sumber Daya Manusia , yang berkaitan dengan Kompetensi dan Kinerja. Jenis Penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, daftar pertanyaan dan studi dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linear sederhana Sampel  penelitian ini sebanyak 18 orang. Hasil penelitian berdasarkan uji hipotesis, menyatakan bahwa  kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi kerja pegawai pengelolaan keuangan di BP-PNFI Regional I Medan. Ini berarti BP-PNFI Regional I Medan telah memberikan perhatian yang besar terhadap kompetensi Pegawainya, karena semakin tinggi kompetensi yang dimiliki seorang Pegawai sesuai dengan  bidang pekerjaannya, maka semakin tinggi pula prestasi kerja  yang  diberikan pegawai tersebut  terhadap instansi/lembaga tempatnya bekerja.

ANALISIS RESPONSIVITAS PELAYANAN PUBLIK Studi di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang

Darwin, Darwin ( Wiraswasta )

Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 2, No 2 (2012): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perbaikan kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan publik menjadi isu yang semakin penting untuk segera mendapatkan perhatian dari semua pihak. Birokrasi yang memiliki kinerja buruk dalam memberikan layanan kepada publik akan sangat mempengaruhi kinerja pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan daya saing suatu negara pada era global. Bagaimana kinerja birokrasi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dalam melayani masyarakat dianggap baik atau tidak sangat ditentukan oleh banyak faktor. Tetapi melihat konfigurasi personal yang ada dan keadaan yang berkenaan dengan birokratisasi yang ada penulis dapat mengidentifikasikan adanya faktor sumber daya dan budaya organisasi. Sumber daya manusia yang kurang memadai serta struktur birokrasi yang ada diperkirakan akan berpengaruh terhadap kinerja pelayanan yang dijalankan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah kualitas sumber daya manusia dan budaya organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap responsivitas pelayanan publik di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Sampel diambil secara acsidetial sebanyak 25 orang.  . Analisis data dilakukan dengan analisis korelas ganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  Secara bersama-sama kualitas sumber daya manusia dan budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap responsivitas pelayanan publik di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Hal ini terbukti bahwa kualitas sumber daya manusia dan  budaya organisasi merupakan dua aspek penting dalam terwujudnya responsivitas kinerja organisasi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Dengan demikian maka, semakin berkualitas sumber daya manusia dan semakin positif budaya organisasi sebagai unsur pendorong keberhasilan, maka akan semakin baik juga responsivitas  pelayanan publik di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan perlu adanya pembenahan-pembenahan mengenai bidang tugas yang dilaksanakan pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang, sehingga aparat betul-betul mengerti tentang tugas pokok dan fungsinya, sehingga dapat meningkatkan  daya tanggap terhadap kebutuhan-kebutuhan publik

STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (Studi Tentang Strategi Peningkatan Penerimaan Sektor Pajak di Kabupaten Aceh Tenggara)

Rajali, Rajali ( Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (BP-PNFI) Regional I Medan )

Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 2, No 2 (2012): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Idealnya sumber PAD mampu menyumbangkan bagian terbesar dari seluruh pendapatan daerah dibanding sumber pendapatan lainnya, seperti subsidi dan bantuan. Dengan proporsi semacam itu, daerah dapat secara leluasa menjalankan hak otonominya, sebaliknya terbatasnya sumber PAD dalam membiayai pembangunan di daerah, menunjukkan rendahnya kemampuan otonomi daerah tersebut. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan mengintensifkan sektor-sektor pembentuk PAD, yang salah satunya adalah dari sektor pajak. Atas dasar itulah penelitian ini mengambil judul “Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi tentang Strategi Peningkatan Sektor Pajak di Kabupaten Banjarnegara)”. Sasaran penelitian ini adalah pejabat pada Dinas Pendapatan Daerah, khususnya yang menangani pajak. Sedangkan metode penelitiannya adalah metode kualitatif deksriptif dan metode analisis yang digunakan yaitu analisis interaktif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa untuk melakukan pengelolaan sektor pajak ini ada beberapa aspek yang menjadi perhatian pihak pemkab. Di antara perubahan dalam rangka peningkatan pengelolaan pajak adalah dengan melakukan SOT pada dinas yang menjadi induk bagi pengelolaan keuangan daerah dan lebih khusus sektor pajak. Salah satu latar belakang perubahan ini adalah upaya untuk lebih mengefektifkan dan efisiensi kinerja pengelolaan keuangan daerah, dimana DPKD diberi kewenangan yang lebih dari dinas sebelumnya yaitu dari hanya memungut bertambah dengan adanya kewenangan untuk mengelola. Untuk mengefektifkan  pengelolaan pajak, beberapa langkah yang telah ditempuh antara lain selain perubahan kelembagaan juga mencakup perbaikan pada kualitas SDM, yaitu dengan lebih mengikutsertakan tenaga teknis pada diklat struktural maupun fungsional. Sementara itu untuk memberikan kemudahan pada wajib pajak dalam mengurus pajak (terutama pembayarannya) maka loket pembayaran diusahakan sedekat mungkin dengan lokasi pajak. Untuk menumbuhkembangkan kesadaran wajib pajak maka diantara proses yang telah dilakukan antara lain dengan mengintensifkan sosialisasi ataupun penyuluhan pentingnya pajak serta memberikan penghargaan pada wajib pajak yang taat dalam membayar pajak. Berdasarkan hasil penelitian perlu sekiranya melakukan pengawasan secara internal tentang kinerja petugas pajak, seperti dalam pelaksanaan tugas kerja harus disertai dengan formulir tentang isian pajak yang harus dibayarkan, sehingga pada saat ke obyek pajak tidak ada lagi kompromi mengenai besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Khusus untuk penarik pajak di tingkat kecamatan maupun desa, hendaknya diberikan pelatihan secara kontinyu, sehingga kelak petugas yang bersangkutan dapat menganalisa perubahan data wajib pajak. Bila hal ini dapat dilakukan, maka peningkatan realisasi penerimaan pajak pada setiap tahunnya sangat terbuka lebar peluangnya.