cover
Filter by Year
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal
Published by Universitas Medan Area
Articles by issue : Vol 2, No 1 (2012): Jurnal Administrasi Publik Juni
7
Articles
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS BIROKRASI PEMERINTAH

KINANDUNG, RUDI

Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 2, No 1 (2012): Jurnal Administrasi Publik Juni
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (561.888 KB)

Abstract

Birokrasi  pemerintah atau  aparatur  negara dalam penyelenggaraan pemerintah  dan pembangunan memiliki posisi dan peran strategis dalam pelaksanaan pembangunan di suatu negara. Efektivitas dan efisiensi organisasi negara atau pemerintah amat tergantung pada aparatur negara, karena merekalah yang akhirnya menjadi pelaksana pemerintahan dan pembangunan. Pelaksanaan tugas pelayanan publik, hanya akan berjalan dengan baik, apabila didukung oleh moral dan etika, serta sikap dan tindakan aparatur yang profesional, dalam pelaksanaan tugas. Hal ini, pada gilirannya, akan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik, yang dilakukan oleh aparatur pemerintah. Semangat kerja birokrasi pemerintah yang berorientasi pada pelayanan publik, perlu menjadi pedoman. Untuk menciptakan kondisi demikian, diperlukan upaya pemerintah

ANALISIS PROFESIONALISME GURU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG RI NO. 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN

LUBIS, SAADAH

Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 2, No 1 (2012): Jurnal Administrasi Publik Juni
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (573.69 KB)

Abstract

Meningkatkan mutu pendidikan di setiap satuan pendidikan. Beberapa pun besarnya investasi yang ditanamkan untuk memperbaiki mutu pendidikan, tanpa kehadiran guru dan dosen yang kompeten, profesional, bermatabat dan sejahtera dapat dipastikan tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan (UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen). Kondisi yang kemudian memicu terbitnya Undang-Undang Guru dan Dosen untuk mensejahterakan dan memproteksi kehidupan guru. Upaya-upaya proteksi untuk memayungi profesi guru, dan pada gilirannya kelak akan memuliakan hidup manusia.Profesionalisme guru dan tenaga kependidikan masih belum memadai dalam bidang keilmuannya. Memang jumlah tenaga pendidik secara kuantatif sudah cukup layak, tapi mutu dan profesionalisme belum sesuai harapan.

EFEKTIFITAS PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK BAGI ANAK YANG TERPISAH PASCA BENCANA TSUNAMI DI ACEH

Koteng, Muhammad Zubedy

Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 2, No 1 (2012): Jurnal Administrasi Publik Juni
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (642.056 KB)

Abstract

Hasil kajian tentang dampak tsunami terhadap anak menunjukan bahwa lebih dari 2.853 anak yang terpisahkan dari keluarganya karena Tsunami (data Interagency group on Family Tracing and Reunifacation). Ribuan anak terlantar di pantai-pantai yang tersebar di Aceh dan Wilayah lain di Indonesia, umumnya, masih tersisa salah satu dari orang tua mereka dan 85% diantaranya tinggal di pantai/dayah. Aceh memiliki suatu mekanisme perawatan anak di dayah dan pesantren yang cukup kuat.Perlindungan anak telah menjadi sebuah gerakan moral dan pemahaman bersamaa sebagian masyarakat di Aceh pasca Tsunami dengan adanya kehadiran lembaga-lembaga bantuan maupun kesempatan luas berdasarkan besanya dana dan sumber yang masuk ke Aceh dan dipergunakan untuk pengembangan program dengan baik dan efektif. Efektifitas program perlindungan anak ini juga telah memunculkan koridor baru dibidang penanganan anak dengan begitu banyak perhatian pemerintah saat untuk pemenuhan hak anak dan perlindungan sesuai amanat undang-undang.

PROSPEK KEWENANGAN DAERAH DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Z U B I R, Z U B I R

Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 2, No 1 (2012): Jurnal Administrasi Publik Juni
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (654.618 KB)

Abstract

Meskipun sekarang ini Undang-undang No. 32 dan 33 tahun 2004 telah dilaksanakan, akan tetapi dalam pelaksanaan masih terdapat beberapa kendala, baik secara internal maupun eksternal. Polemik utama dalam hal ini adalah masalah keuangan pemerintah daerah, yaitu masih banyak pemerintah Kabupaten dan Kota yang belum mampu untuk berdiri sendiri apabila ditinjau dari segi keuangan.Kabupaten Aceh Tamiang sebagai salaj satu Kabupaten di Provinsi Nagro Aceh Darussalam, dalam pembiayaan masih mengandadlkan dari DAU sedangkan yang berasal dari sumber daerah sendiri sumber pembiayaan daerah otonomi. PAD masih sangat kecil sedangkan DAU sebagai bentuk lain dari subsidi justru semangkin besar. Berdasarkan hasil pembahasan, ternyata kewenangan daerah dalam rangka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Dearah masih cukup besa

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

Rosmaniar P, Rosmaniar P

Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 2, No 1 (2012): Jurnal Administrasi Publik Juni
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (575.685 KB)

Abstract

Pemerintah daerah dalam menjalankan kewajibannya selaku daerah otonom dan sebagai badan hukum publik berhak dan berwenang untuk mempunyai harta kekayaan dan keuangan sendiri. Sumber-sumber keuangan daerah diatur dalam Undang-Undang No.33 tahun 2004 dalam hal ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan titik sentral kemampuan dasar keuangan daerah, sedangakan sember-sumber lainnya sebagai pelengkap.Sehubungan dengan pemekaran Kabupaten Aceh Tenggara menjadi dua Kabupaten yaitu dengan disahkannya Undang-Undang No.8 tahun Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Gayo Lues, maka keadaan sesungguhnya mengenai keadaan keuangan daerah (PAD) Kabupaten Aceh Tenggara diprediksi akan terpengaruh secara signifikan, efektivitas dan elastisitas.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PERDAGANGAN (TRAFIKING) PEREMPUAN DAN ANAK

Lubis, Emmy Suryana

Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 2, No 1 (2012): Jurnal Administrasi Publik Juni
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (700.882 KB)

Abstract

Masalah perdagangan  manusia / trafficking in persons (khususnya perempuan dan anak) merupakan masalah yang hingga saat  ini belum terpecahkan. Kecenderungan global menunjukkan bahwa masalah tersebut semakin mengkhawatirkan. Dalam catatan International Information Program, U.S. Department of State (2001) masalah perdagangan  anak  dan perempuan merupakan bentuk  kejahatan terorganisir terbesar nomor tiga di dunia setelah kejahatan perdagangan obat bius dan perdagangan senjata. Salah satu daerah yang menyimpan banyak permasalahan perdagangan (trafiking)  perempuan dan anak di Indonesia adalah  daerah Propinsi Sumatera Utara. Hal ini dikarenakan Propinsi Sumatera Utara dalam praktek perdagangan (trafiking) perempuan dan anak memiliki tiga fungsi strategis, yaitu sebagai daerah asal (sending area), daerah penampungan sementara (transit) dan juga sebagai daerah  tujuan trafiking.  Disisi lain berkaitan dengan posisi geografis daerah Sumatera Utara yang strategis dan mempunyai aksesibilitas tinggi ke jalur perhubungan dalam dan luar negeri serta kondisi perkembangan daerah Sumatera Utara yang cukup baik di berbagai bidang.

ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Rinaldi, Rudi

Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 2, No 1 (2012): Jurnal Administrasi Publik Juni
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (473.577 KB)

Abstract

Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh Pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik : Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Peyelenggaraan Pelayanan Publik dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Nomor : KEP/25/PAN/2/2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan  Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kualitas pelayanan publik pada Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang diukur dari 14 unsur pelayanan, secara umum berdasarkan kriteria yang ditentukan termasuk dalam kategori baik. Apabila dilihat dari masing-masing aspek tersebut menunjukkan adanya perbedaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik pada Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah : Kualitas SDM yang masih rendah (masih kurang kesadaran dan motivasi dalam pemberian pelayan), Sistem dan prosedur pelayanan yang masih panjang dan rumit, Belum adanya Standar Pelayanan Minimal dalam pengurusan izin bidang pelayanan publik yang menyangkut prosedur, waktu, dan biaya.