cover
Filter by Year
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal
Published by Universitas Medan Area
Articles by issue : Vol 1, No 1 (2011): Jurnal Administrasi Publik Juni
7
Articles
STRATEGI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BINJAI DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

PULUNGAN, IQBAL

Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 1, No 1 (2011): Jurnal Administrasi Publik Juni
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (709.473 KB)

Abstract

Dalam meningkatkan kinerja PNS Strategi yang paling mendasar adalah dengan meningkatkan pendidikan dan pelatihan dari aparatur iti sendiri, sehingga denga adanya penigkatan pendidikan dan pelatihan dari PNS itu sendiri. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kepegawaian Daerah Kota Bijai. Adapun bentuk penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Dari data yang diperoleh peneliti melakikan pengolahan data denga instrumen SWOT ( Strength, Weaknees, Opportunities, Threats)Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakikan peneliti dapat dilihat bahwa Strategi yang akan dijalankan oleh badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai salah satunya adalah dengan mgeoptimalakn kegiatan kediklatan di Kota Bijai sehingga PNS yang ada di Kota Binjai mendapatkan kesempatan yang lebih besar didalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya.

Profesionalisme Aparatur Birokrasi

Chair, Achmadan, Kariono, Kariono

Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 1, No 1 (2011): Jurnal Administrasi Publik Juni
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (442.412 KB)

Abstract

Profesionalisme aparatur birokrasi publik sangat erat kaitannya dengan penyelenggaraaan pemerintahan yang baik (good governance) dan bagi siapa saja yang berhadapan dengan birokrasi dalam pelayanan publik. Pentingnya mencermati profesionalisme aparatur birokrasi di Indonesia karena aparatur birokrasi publik seringkali bertindak reaktif terhadap perubahan lingkungan (kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi) bahkan cenderung tidak responsif, inovatif dan bersikap masa bodoh dalam menyelenggarakan pelayanan publik.Penelitian memperlihatkan bukti konkrit tentang fenomena tersebut, dimana penelitian ini mengambil tempat pada Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu. Dalam penelitian tersebut ditemukan berbagai patologi yang telah mendarah daging pada diri aparatur dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi organisasi. Seperti patologi red tape, pungli, menunggu petunjuk atasan, dan lainnya. Dalam penelitian ini juga ditemukan faktor utama yang menghambat profesionalisme aparatur birokrasi publik yaitu keberadaan aturan formal yang secara kaku mengatur tentang peran dan tugas masing masing bagian sehingga aparatur Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi tidak berorientasi kepada apa yang menjadi misi organisasi tapi lebih cenderung kepada aturan formal dan petunjuk atasan. Konsekuensi dari kekakuan tersebut membuat aparat menjadi tidak responsif dan inovatif dalam mengantisipasi perubahan lingkungan. Sedangkan faktor faktor yang mempengaruhi profesionalisme aparatur menurut tesis ini  adalah keberadaan sistem di mana birokrasi beroperasi seperti: visi-misi organisasi, struktur organisasi, faktor kepemimpinan dan sistem penghargaan.

ANALISIS KOMPETENSI DAN KINERJA APARATUR PADA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KARO

Sudarto, Sudarto

Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 1, No 1 (2011): Jurnal Administrasi Publik Juni
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (406.171 KB)

Abstract

Sental atau pentingnya pimpinan yang efektif guna mendukung kebijakan pemerintah kabupaten pusat, maka pemimpin daerah dalam hal ini adalah pemerintah kabupaten juga dituntut untuk mampu mengatur dan mengkoordinasi pegawai secara signifikan. Kondisi yang ada saat ini menuntut aparatur pemerintah untuk melakukan kinerja yang optimal agar dapat menghasilkan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Karena itulah proses penempatan pegawai dalam jabatan struktural merupakan titik awal dari keberhasilan layanan kepada masyarakat di masa mendatang.Dalam proses pengakatan pejabat struktural, awalnya diolah dalam Beperjkat yang mempunyai tugas pokok memberikan pertimbangan. Dalam memberikan pertimbangan, Beperjakat selalu berpedoman kepada peraturan yang ada, sehingga calon yang diusulkan semuanya sesuai denan persyaratan yang ditentukan (PP no 13 tahun 2002 pasal 1 ayat 2). Dengan mempertimbangkan persyaratan dan sistem administrasi lainnya, tahap selanjutnya Beperjakat mengusulakn 3 calon pejabat berdasarkan skala prioritas kepada bupati selaku pejabat pembina Kepegawaian, kemudian Bupati memutuskan slah satu calon yang akan menduduki jabatan struktural dimaksud. Kewelangan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah membuat Bupati dapat melakukan perubahan nama baik sesuai urutan prioritas maupun memilih nama lain di luar calon yang diusulkan Beperjakat.

STRATEGI MARKETING UNTUK MENINGKATKAN OCCUPANCY DAN PENDAPATAN DI MADANI HOTEL MEDAN

Masri, Debi

Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 1, No 1 (2011): Jurnal Administrasi Publik Juni
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (329.365 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi marketing yang dilakukan oleh Manajemen Madani Hotel Medan untuk meningkatkan occupancy dan pendapatan di Madani Hotel Medan. Bagaimana strategi marketing yang dilakukan oleh tim marketing dan apa saja yang menjadi keunggulan dan kelemahan Madani Hotel dalam memperoleh konsumen, baik tamu yang menginap di hotel maupun para pengguna ruang-ruang pertemuan.Berdasarkan dari hasil penelitian ini, team marketing Madani Hotel mempunyai program marketing seperti : Sales Call, menetapkan rate hotel, mencetak brosur harga baru, promosi di media cetak, menyelenggarakan paket-paket promosi, melakukan sales trip, mengadakan talk show di radio, mengadakan travel dan company gathering, mengirimkan kue ulang tahun dan cendera mata, mengadakan afternoon tea dengan para relasi, telemarketing ke relasi potensial, menghadiri MATTA FAIR di Malaysia,

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan

Marpaung, Heri Wahyudi

Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 1, No 1 (2011): Jurnal Administrasi Publik Juni
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (483.135 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi peraturan daerah kabupaten labuhanbatu nomor 37 tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja kecamatan terhadap pelayanan publik. Efektivitas birokrasi pemerintah daerah Kabupaten Langkat secara langsung dipengaruhi oleh faktor perilaku aparatur, budaya organisasi dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparatur birokrasi. Besarnya ketiga variabel tersebut sebesar 60,9 persen sedangkan 39,1 persen lainnya dipengaruhi oleh variabel lain. Pengaruh variabel perilaku aparatur terhadap kualitas pelayanan publik adalah positif dan signifikan, artinya semakin responsif perilaku aparatur terhadap tuntutan pengguna jasa publik, maka semakin positif peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk lebih meningkatakan kualitas pelayanan publik dan efektivitas birokrasii pemerintah daerah,  maka perlu dilakukan peningkatkan responsivitas perilaku aparatur birokrasi terhadap tuntutan pengguna jasa publik ataua masyarakat yang semakin meningkat sejalan dengan perkembangan keadaan saat ini.

ANALISIS KINERJA APARATUR BIROKRASI

SIREGAR, HABIBUDDIN

Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 1, No 1 (2011): Jurnal Administrasi Publik Juni
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (331.973 KB)

Abstract

Penelitian ini mencoba mendeskripsikan Kinerja aparatur pada sekreteriat Daerah Kabupaten Labuhan Batu yang dilihat dari aspek efektivitas yaitu pemahaman terhadap tugas yang diberikan kepada pegawai, tingkat kualitas pelayanan aparat yang diberikan terhadap kepada pegawai, tingkat kualitas pelayanan aparat yangdiberikan terhadap masyarakat pengguna jasa serta relevensi program-program kegiatan yang dilaksanakan dalam organisasi dapat disimpulkan baik.Kinerja aparatur pada sekreteriat Daerah Kabupaten Labuhan Batu sangat dipengaruhui oleh factor budaya dan kepemimpinan yang ditunjukan para pemimpin kepada pegawai melalui sikap dan keteladanan serta etos kerja yang tinggi dapat mempengaruhi perilaku aparat serta memberikan motivasi dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa untuk mencapai visi misi  seketariat Daerah Kabupaten Labuhan Batu. Sistem komunikasi yang diterapkan sangat komunikatif artinya telah sesuai dengan norma-norma dan tika atara pimpinan dan staf

PROSES PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL

HARDIYANTO, HARDIYANTO

Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 1, No 1 (2011): Jurnal Administrasi Publik Juni
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (433.195 KB)

Abstract

Sentral atau pentingnya pemimpin yang efektif guna memdukung kebijakan pemerintah pusat, maka pemimpin daerah dalam hal ini adalah pemerintah Kabupaten juga dituntut untuk mampu mengatur dan mengkoordinasikan pegawai secara signifikan. Kondisi yang ada saat ini menuntut aparatur pemerintahan untuk melakukan kinerja yanng optimal agar dapat dihasilkan pelayanan yang baik kepada masyarakat, karena itulah proses penempatan pagawai dalam jabatan sruktural merupakan titik awal dari keberhasilan layanan kepada masyarakat di masa mendatang. Dalam proses pengakatan pejabat struktural, awalnya diolah dalam Beperjakat yang mempuyai tugas pokok memberikan pertimbangan. Dalam memberikan pertimbangan, beperjakat selalu berpedoman kepada aturan yang ada, sehingga calon yang di usulkan semuanya sesuai dengan persyaratan yang ditentukan (PP no.13 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 2). Dengan mempertimbangkan persyaratan  dan sistem administrasi lainnya. Tahap selanjutnya beperjakat mengusulkan 3 calon pejabat berdasarkan skala prioritas kepada Bupati selaku pejabat pembina Kepegawaian. Dengan memperhatikan berita acara uang diserahkan dari beperjakat, kemudian Bupati memutuskan slah satu calon yang akan menduduki jabatan struktural dimaksud. Kewenagan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah membuat Bupati dapat melakukan perubahan nama baik sesuai urutan prioritas maupun memilih nama lain di luar calon yang diusulkan Beperjakat.