cover
Filter by Year
Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area
Published by Universitas Medan Area
Articles by issue : Vol 6, No 1 (2018): PUBLIKAUMA JUNI
8
Articles
Analisis Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan

Oktaviana Putri, Aisyah ( Univeersitas Medan Area ) , Sirojuzilam, Sirjuzilam ( Universitas Medan Area ) , Kadir, Abdul

Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 6, No 1 (2018): PUBLIKAUMA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan pembangunan di awali dengan perencanaan yang di sebut dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang adalah wadah atau forum masyarakat untuk menampung aspirasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dari hasil pengamatan kegiatan terealisasi di tahun 2015, serapan usulan kegiatan yang berasal dari Musrenbang hanya mencapai sebagian. Proses perencanaan pembangunan daerah yang berlangsung secara umum masih memiliki beberapa kekurangan.Yang menjadi kekurangan dalam hasil pelaksanaan perencanaan pembangunan adalah (1) faktor anggaran. (2) sumber daya masyarakat yang umumnya masih lemah. (3) sumber daya organisasi atau perangkat daerah yang belum memadai. (4) pergeseran usulan kegiatan. Serta faktor lainnya seperti mekanisme penyampaian usulan kegiatan yang belum baku  dan peran aktor perumus kebijakan publik yang signifikan.Untuk mengoptimalkan keberhasilan perencanaan hingga ke tahap implementasi perlu upaya serius untuk membenahinya sejak proses pengajuan usulan kegiatan, penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran hingga realisasi. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan mendeskripsikan (1) bagaimana pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kelurahan Sei Putih Tengah terhadap infrastruktur, berupa pembangunan jalan dan perbaikan di bidang fisik. (2) faktor-faktor yang menjadi kendala tidak berjalannya pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 11 orang. Pengumpulan data di peroleh dari wawancara, dokumentasi dan observasi. Setelah data di peroleh kemudian di analisis dengan menggunakan reduksi data, penyajian data dan verifikasi

Hubungan Implementasi Standar Operasional Prosedur (Sop) Berdasarkan Peratiran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Kantor Regional Vi Badan Kepegawaian Negara

Rahayu, Siti ( Universitas Medan Area ) , Sihombing, Marlon ( Universitas Medan Area ) , Mardiana, Siti ( Universitas Medan Area )

Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 6, No 1 (2018): PUBLIKAUMA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi standar operasional prosedur terhadap kepuasan pelanggan pada kantor regional VI Badan Kepegawaian Negara, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah masih kurangnya pelaksanaan standart dalam menyelesaikan pekerjaan dikarenakan antara lain (1) Kurangnya pemahaman mengenai SOP yang diterapkan oleh Kanreg VI BKN bahwa penyelesaian pekerjaan sudah ada ukuran waktu penyelesaian, tetapi karena keterbatasan waktu penyampaian berkas dan penyelesaian pekerjaan yang tidak cukup waktu yang telah ditetapkan, sehingga sering terjadi pelanggan merasa tidak dilayani  dengan baik, (2) Tidak konsisten dalam menjalankan SOP. Konsisten adalah masalah disiplin dan moral. Konsisten membutuhan kemauan yang kuat untuk terus menerus taat terhadap semua aturan yang tertuang dalam SOP (disiplin). Konsisten juga membutuhkan sikap mental bahwa menjalankan persyaratan SOP pada prinsipnya adalah menjalankan nilai-nilai baik dalam bekerja atau dalam bisnis (moral).Penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif Korelasi Product Moment dengan simpangan dengan responden sebanyak 30 responden. Dari hasil penelitian  diketahui bahwa Terdapat korelasi yang positif sebesar 0.743 antara Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP)  berdasarkan Permenpan No.35 tahun 2012 terhadap Kepuasan Pelanggan di Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan, Korelasi diperoleh nilai probabilitas variabel Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP)  dengan Kepuasan Pelanggan pada Kantor Regional VI Badan Kepegawaian sebesar 0,0743>0,0376. Dengan demikian hasil Hipotesis adalah H0 ≠ 0, Ha diterima atau korelasi Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP)  dengan Kepuasan Pelanggan pada Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara sangat signifikan.

Layanan Pembuatan IMB Berbasis Implementasi Kebijakan Dan Budaya Organisasi

Darmi, Titi ( Universitas Muhammadiyah Bengkulu )

Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 6, No 1 (2018): PUBLIKAUMA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan di BPPTPM Kota Bengkulu,  menurut beberapa survei bahwa  layanan publik di Pemkot Bengkulu di bidang layanan administrasi berbentuk dokumen yaitu  IMB berada diposisi  integritas yang  rendah. Diduga penyebabnya karena implementasi  kebijakan dan nilai-nilai budaya organisasi  belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauhmana dan seberapa besar pengaruh implementasi  kebijakan dan budaya organisasi berpengaruh terhadap layanan  perizinan pembuatan IMB. Metode penelitian adalah melalui pendekatan kuantitatif, Sumber primer dan sekunder melalui observasi, dokumen dan angket. Responden penelitian sebanyak 192 orang. Hasil penelitian menunjukan bahwa korelasi pelayanan perizinan pembuatan  IMB  sangat signifikan dipengaruhi oleh implementasi kebijakan dengan angka korelasi sebesar 0,773. Sementara budaya organisasi berkorelasi sangat positif dengan angka korelasi sebesar 0,708. Secara parsial bahwa variabel    implementasi kebijakan dan budaya organisasi memberikan kontribusi pengaruh sebesar 62,2% terhadap layanan perizinan  pembuatan  IMB  di BPPT Kota Bengkulu. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 37,8% disebabkan oleh faktor lain  diluar variabel yang diteliti

Analisis Pemberdayaan Perempuan Melalui Simpan Pinjam Kelompok

yati, Ardi ( Universitas Amikom Yogyakarta )

Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 6, No 1 (2018): PUBLIKAUMA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu model simpan pinjam kelompok perempuan adalah Kegiatan Simpan Perempuan  terintegrasi dalam Program PNPM Mandiri Pedesaan yang resmi berakhir pada tahun 2014. Disisi lain kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan memiliki sumber kekayaan bernilai ratusan juta dan menjadi salah satu lembaga simpan pinjam yang dibutuhkan usaha kecil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana hasil-hasil pemberdayaan kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan terutama di Kecamatan Pajangan,Kabupaten Bantul, Provinsi Yogyakarta. Metode penelitian adalah campuran kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan kegiatan pemberdayaan perempuan terjadi perubahan kemampuan ekonomi anggota menjadi bisa mempunyai uang dan tidak terlalu bergantung pada suami. Kegiatan juga mengubah sebagian besar anggota dari buruh menjadi mempunyai usaha sendiri, dan mayoritas usaha masih dikelola sendiri. Terjadi peningkatan partisipasi responden pada pembangunan di tingkat dusun, kecamatan, dan kabupaten tetapi tidak di tingkat RT. Peningkatan kemampuan perempuan dalam pengelolaan usaha meningkat dari buruh menjadi memiliki usaha. Fasilitas pelatihan peningkatan usaha terbatas dinikmati sebagian kecil anggota terutama pengurus kelompok. Perlunya pelembagaan UPK menjadi lembaga berbadan hukum.. Bentuk lembaga yang cocok dengan visi pengentasan kemiskinan adalah  koperasi ataupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

Bureaucratic Reform to the improvement of public services Challenges for Indonesia

Adi, Yusri

Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 6, No 1 (2018): PUBLIKAUMA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Many factors can affect the performance of the government bureaucracy, including the absence of meritocracy (using the best talent) caused, for example, the recruitment process which does not target all segments of society, elections and the progress of civil servants are not based on the capacity, knowledge and skills, in fair competition and open. This study addressed the issue of government bureaucracy in Indonesia, which is multidimensional and protracted as a vicious circle, and discusses how improved public service for good governance can create and utilize to get out of the vicious circle and deterioration in innovative ways. This study used a qualitative approach. Based on data collection techniques, data collection techniques used in this research is the study of the literature on the theory of Reinventing Government, which is considered as the main theory. Results from this study, to solve complex problems required comprehensive strategy consisting of three areas, namely, political leadership, harmonization of public policy (including rules and regulation), and free from corruption

Pemodelan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Menggunakan Regresi Data Panel

Monang, S. Tambun, Juhar ( BPS PROVINSI SUMATERA UTARA ) , Bangun, Rita ( BPS PROVINSI SUMATERA UTARA )

Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 6, No 1 (2018): PUBLIKAUMA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kemiskinan merupakan permasalahan klasik yang kompleks yang belum tuntas terselesaikan di negara berkembang terkhusus di Provinsi Sumatera Utara. Selama kurun waktu 2012-2015 kemiskinan yang diukur dari indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahankemiskinan masih belum berkurang secara signifikan. Oleh sebab itu perlu diketahui faktor-faktor apa saja yang yang mempengaruhi tingkat kemiskinan yang diukur dari indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemodelan yang tepat dalam mencari faktor-faktor yang mempengaruhi indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2012-2015.Adapaun variabel respon yang digunakan dalam penelitian ini adalah indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2).Sementara variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini dari aspek demografi yaitu tingkat pengangguran terbuka dan tingkat partisipasi angkatan kerja, dari aspek ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan PAD, dan pertumbuhan pengeluaran rumah tangg, dan dari aspek pendidikan yaitu angka melek huruf, rata-rata lama sekolah (MYS), dan harapan lama sekolah (EYS). Model yang terbaik yang diperoleh adalah Random EffectModel (REM) dimana terdapat efek cross section dan efek waktu terhadap pemodelan. Adapun faktor yang mempengaruhi indeks kemiskinan dan indeks kedalaman kemiskinan adalah pertumbuhan pengeluaran rumah tangga, angka melek huruf, dan rata-rata lama sekolah

Democratic governance (Studi mengenai governability dalam pengembangan UMKM berbasis e-commerce di Kota Yogyakarta)

Nugroho, Hanantyo Sri ( Universitas AMIKOM Yogyakarta )

Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 6, No 1 (2018): PUBLIKAUMA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 The development of technological progress has had a significant impact on. The impact is the same access to information that flows very quickly and easily. Alternative,. Changes in the centralistic direction towards decentralization. Of course, this is in accordance with the spirit of local economic development at the regional level. This study uses a qualitative approach, where the main question that arises is how to achieve local economic development. Based on this, it is necessary to make efforts to spur economic growth in exploiting the market. Later, this research is focused on the role of government in conducting program of empowerment of UMKM based on e-commerce, and role of government in using dialogue room. Therefore, the target of this research is the UMKM which has been assisted by the government through e-commerce. Based on this, the formulation of the problems that are built is 1) How the role of local government of Yogyakarta in the development of UMKM based e-commerce, 2) How the quality of the use of space dialogue in the development of UMKM-based e-commers. This research uses qualitative approach. The result of this research is the ability of government in developing UMKM with linear e-commerce based on democratic governance quality, that is empowerment and p

Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi

Susanti, Agustriani ( Universitas Medan Area ) , Kusmanto, Heri, Tarigan, Usman

Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 6, No 1 (2018): PUBLIKAUMA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan mengenai tahapan dilaksanakan PATEN di Kecamatan Sidikalang, mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan PATEN di Kecamatan Sidikalang. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan yaitu sosialisasi yang dilakukan baik antara pihak Kabupaten dengan pihak Kecamatan belum sepenuhnya merata dan belum mampu meningkatkan kesadaran masyarakat, kualitas dan kuantitas aparatur yang belum memadai, koordinasi antar instansi terkait baik itu pihak yang kepentingannya dipengaruhi khususnya kecamatan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu belum terlaksana secara maksimal dan cenderung berjalan sendiri-sendiri, Kedudukan Pembuat kebijakan yang ditujukan dengan adanya political will dan komitmen Bupati Dairi dalam mengawali implementasi kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan serta Komitmen untuk membenahi penyelenggaraan pelayanan publik yang dimiliki oleh Bupati Dairi belum terinternalisasi secara komprehensif hingga kepada para staf (frontliner) yang ada di Kecamatan, karena masih ditemukan penyimpangan dalam pungutan liar ataupun adanya calo yang berkeliaran. Berdasarkan hasil analisis penelitian, maka kecamatan memegang peranan penting sebagai pusat pelayanan yang paling dekat dengan masyarakat terutama daerah yang luas dan sulit dijangkau. Oleh karena itu selain adanya kewenangan yang luas sesuai dengan porsinya, maka kecamatan juga perlu didukung oleh dana, sarana prasarana serta aparatur yang memadai baik kuantitas maupun kualitasnya