cover
Filter by Year
Jurnal Penelitian Politik
Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berba-gai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.
Articles by issue : Vol 15, No 1 (2018): Turbulensi Kepemimpinan dan Konektivitas antar Negara
8
Articles
Dinamika Gerakan Partai Rakyat Demokratik (PRD) di Indonesia: Analisis Perspektif Partai Pelopor dan Partai Kiri Luas

Novianto, Arif, Kurniawan, Lukman, Wibawa, Samodra

Jurnal Penelitian Politik Vol 15, No 1 (2018): Turbulensi Kepemimpinan dan Konektivitas antar Negara
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3291.231 KB)

Abstract

AbstrakDalam tradisi marxisme melihat gerakan sosial dan perubahan sosial tidak bisa dipisahkan dari pertentangan kelas dan peran organisasi atau partai. Perkembangan Marxisme sekarang ini memunculkan pertentangan dalam tradisi partai politik, yaitu antara partai dengan tendensi politik kepeloporan dan partai bertendensi kiri luas. Kedua tendensi tersebut memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing sesuai ruang dan waktu tertentu. Dalam tulisan penelitian ini berupaya mengelaborasi tentang dinamika pergerakan Partai Rakyat Demokratik (PRD) dalam upaya mewujudkan cita-cita sosialisme yang diusungnya. Ada dua periode yang berupaya dianalisa, yaitu ketika pada masa Orba yang mana PRD bertendensi partai pelopor dan paska-reformasi yang mana kemudian ada pergeseran tendensi politik menuju ke partai sosial-demokrat dan mencondongkan ideologi menuju Soekarnoisme. Tulisan ini berupaya membongkar basis material dibalik perubahan tendensi politik tersebut. Berubahnya tendensi politik juga mengkondisikan perubahan dalam strategi menentang kapitalisme dan perubahan taktik bagaimana menciptakan tangga-tangga menuju sosialisme yang mencoba dianalisa dalam tulisan ini.Key word: Marxisme, Partai Rakyat Demokratik, Partai Pelopor, Partai Kiri Luas

Pola Pengawasan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa: Perspektif Politik

Aziz, Nyimas Latifah Letty, Zuhro, R. Siti, Cahyono, Heru, Suryani, Dini, Aulia, Dian, Maulana, Yusuf

Jurnal Penelitian Politik Vol 15, No 1 (2018): Turbulensi Kepemimpinan dan Konektivitas antar Negara
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3460.898 KB)

Abstract

Studi ini mengkaji pola pengawasan pengelolaan dana otsus dan istimewa dilihat dari perspektif politik.  Terdapat tiga daerah yang dikaji  yakni, Aceh, Papua, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ketiga daerah ini penting dikaji karena memiliki kekhususan dan keistimewaan dalam pengelolaan fiskalnya, khususnya pengelolaan dana otsus dan istimewa. Namun, pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap pengelolaan dana otsus dan istimewa ini masih lemah. Ini dibuktikan dengan masih sangat minimnya pengawasan dalam hal sinergi, koordinasi, bimbingan dan pengawasan antarjenjang pemerintahan (provinsi-kabupaten/kota). Akibatnya, pengelolaan dana otsus dan istimewa belum berdampak signifikan terhadap peningkatan tatanan pemerintahan yang demokratis dan harmonis melalui hubungan vertikal (pusat-daerah) maupun horisontal (daerah/lokal) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Oleh karena itu, studi ini membuktikan pentingnya pengawasan terhadap pengelolaan dana otsus dan istimewa. Metode penelitian yang dilakukan adalah pengumpulan dokumen pendukung, wawancara mendalam, dan diskusi terbatas.Kata kunci : pengawasan, dana otsus/ istimewa, perspektif politik

Kepemimpinan Donald Trump dan Turbulensi Tatanan Dunia

Siswanto, Siswanto

Jurnal Penelitian Politik Vol 15, No 1 (2018): Turbulensi Kepemimpinan dan Konektivitas antar Negara
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3064.457 KB)

Abstract

ABSTRACTThe background of this article is based on the consideration that the policy pursued by America under the leadership of President Donald Trump is controversial, leading to a turbulence of world leadership. Furthermore the issue discussed in this paper is the in-consistent personality of President Donald Trump who encourages of controversial policies. The policy of protecting on national interest (America First) leads to protectionism and America's rebuilding policy (make America great again) encourages diplomatic tension. Apart from that, this paper also discusses the consequences of controversial policy direction towards world leadership turbulence especially in Middle East and Asia. The result of this study is a conclusion formulated that the in-consistent personality that existed in President Trump is a stimulus to the controversial policy and the controversial policy becomes the trigger for the world's leadership turbulence. Finally the recommendation of this paper is be careful in relations with America under President Trump.Keywords: controversy, turbulence, American policy, President of Trump

Kekuatan Sosial Hukum: Menundukkan Negara Kekuatan Besar Melalui Institusi Multilateral Independen

Margiansyah, Defbry

Jurnal Penelitian Politik Vol 15, No 1 (2018): Turbulensi Kepemimpinan dan Konektivitas antar Negara
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3166.603 KB)

Abstract

AbstrakDalam beberapa dekade, institusi internasional dan aturan-aturannya dipandang hanya sebagai instrumen untuk mempertahankan pengaruh dan kepentingan negara-negara kuat (great powers). Namun, buku Norms Without Great Powers memberikan gagasan baru terhadap prospek terciptanya institusi internasional yang indepen ditengah ambivalensi great powers, seperti Amerika Serikat, melalui dampak “jejaring struktur sosial” hukum internasional. Kajian ini menunjukkan bagaimana dimensi sosial dari kekuatan normatif hukum internasional dapat membentuk dan membatasi tindakan dan ekspektasi sosial negara-negara dalam praktik hubungan internasional. Postulasi teoritis diatas disimpulkan dari studi kasus komparatif antara Traktat Larangan Ranjau Anti-Personel dan Statuta Roma Mahkamah Pindana Internasional dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme. Tulisan ini bertujuan untuk menyoroti dan memberikan tinjauan kritis terhadap analisa buku. Untuk itu, tinjauan kritis dimulai dengan penjelasan argumentasi utama yang dibangun, dan menguraikan gagasan utama dalam dua kasus, dan memberikan evaluasi teoritis dan efeknya terhadap masalah-masalah yang muncul dalam kasus pengimplementasian hukum internasional yang dipromosikan oleh institusi multilateral “non-great powers.”Kata Kunci: Multilateralisme, hukum internasional, norma, kekuasaan politik, Mahkamah Pidana Internasional, Traktat Larangan Ranjau

Dinamika Kerja Sama Subregional di Selat Malaka: City to City Connectivity sebagai Pendukung Koridor Ekonomi

Irewati, Awani

Jurnal Penelitian Politik Vol 15, No 1 (2018): Turbulensi Kepemimpinan dan Konektivitas antar Negara
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3388.352 KB)

Abstract

Abstrak Konektivitas adalah salah satu faktor penting dalam membangun kerja sama di tingkat bilateral, regional dan internasional. Dunia city to city connectivity  menjadi tulang punggung bagi kelangsungan koridor ekonomi pada kerja sama sub-regional seperti IMT-GT. Artikel ini menyajikan tinjauan dinamika dua koridor ekonomi, yaitu konektivitas Pulau Medan-Penang dan konektivitas Dumai-Melaka di Selat Malaka, dan sedikit ulasan tentang masa depan city to city connectivity bagi  Indonesia dan Malaysia. Metode penulisan artikel ini didasarkan pada analisis kualitatif, dengan esensi dari temuannya adalah bahwa sebagai simpul terkecil dalam konektivitas, city to city connectivity yang dimaksud  menentukan dinamika koridor ekonomi antara Indonesia dan Malaysia. Dan kondisi ini akan tetap menjadi faktor penting bagi kelangsungan kerja sama kedua negara, dan bagi kerja sama subregional  IMT-GT di masa depan. Keywords: kerja sama subregional, city to city connectivity, koridor ekonomi, Selat Malaka

Konsensus Politik dalam Penyelesaian Konflik Partai Golkar tahun 2014-2016

Hafid, Meutya Viada

Jurnal Penelitian Politik Vol 15, No 1 (2018): Turbulensi Kepemimpinan dan Konektivitas antar Negara
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3085.409 KB)

Abstract

Kajian ini membahas mengenai fenomena konsensus politik Partai Golongan Karya (Golkar)  pasca konflik Partai Golkar tahun 2014-2016. Konsensus Partai Golkar merupakan fenomena baru, setelah sebelumnya konflik Partai Golkar selalu memunculkan partai baru. Hasil dari kajian menujukkan bahwa  konsensus Partai Golkar terjadi pada tiga jalur, pertama melalui jalur organisasi yaitu Mahkamah Partai Golkar, kedua melalui jalur hukum, ketiga melalui jalur politik, seperti ditunjukkan pada Silaturahmi Nasional (Silatnas), Rapimnas, dan terakhir Munaslub Partai Golkar bulan Mei 2016. Munaslub menyepakati berbagai hal diantaranya,  keputusan untuk menetapkan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar, dibentuknya Dewan Pembina Partai Golkar, dan perubahan posisi Partai Golkar menjadi partai pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Konsensus politik Partai Golkar tahun 2016 juga dilakukan melalui perantara. Perantara dalam konsensus politik Partai Golkar adalah Jusuf Kalla dan Luhut Panjaitan yang bertindak sebagai wakil pemerintah tetapi juga sebagai petinggi Partai Golkar. Pimpinan Partai Golkar yang baru juga melakukan perubahan di Fraksi Golkar DPR RI. Tidak seperti sebelumnya dimana pihak yang kalah disingkirkan, Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI diisi oleh Setya Novanto (yang berasal dari kubu Aburizal Bakrie) dan Sekretaris Fraksi Partai Golkar diisi oleh Agus Gumiwang Kartasasmita (yang berasal dari kubu Agung Laksono). Sedangkan DPD tingkat I dan tingkat II yang terdampak konflik di Pusat, juga ditata ulang oleh pimpinan Partai Golkar yang baru. Pada setiap DPD tingkat I dan tingkat II dilakukan masyawarah untuk memilih pimpinan DPD Partai Golkar dalam rangka menyatukan dua kepengurusan di daerah. Sedangkan bagi pihak Aburizal Bakrie dan Agung Laksono, masing-masing diberikan posisi pada kepengurusan Partai Golkar. Aburizal Bakrie diberikan posisi sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar yang terakhir muncul pada masa Orde Baru, sedangkan Agung Laksono diberikan posisi Ketua Dewan Pakar Partai Golkar. Kata Kunci : Partai Golkar, Konsensus Politik, Partai Politik, Indonesia.

Deklarasi Panmunjom dan Prospek Perdamaian Korea di Era Moon Jae-In dan Kim Jong-Un

Kartini, Indriana

Jurnal Penelitian Politik Vol 15, No 1 (2018): Turbulensi Kepemimpinan dan Konektivitas antar Negara
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3086.009 KB)

Abstract

Abstrak Deklarasi Panmunjom yang ditandatangani oleh dua pemimpin Korea, Moon Jae-in dari Korea Selatan dan Kim Jong-un dari Korea Utara menandai era baru dalam perdamaian di Semenanjung Korea. Meskipun sikap skeptis akan implikasi positif bermunculan baik di dalam negeri maupun dunia internasional, namun komitmen dua negara Korea untuk mengakhiri perang patut diapresiasi oleh komunitas internasional. Tulisan ini menganalisis bagaimana Deklarasi Panmunjom berpengaruh terhadap keamanan regional dan internasional serta bagaimana prospek perdamaian dan unifikasi Korea pasca perjanjan Panmunjom. Berdasarkan analisis melalui pendekatan kualitatif, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat beberapa persamaan antara Pertemuan Tingkat Tinggi Panmunjom dengan Pertemuan Tingkat Tinggi sebelumnya di tahun 2000 dan 2007, namun yang perlu digarisbawahi adalah kenyataan bahwa kedua negara Korea masih memiliki keinginan untuk menciptakan rezim perdamaian. Meskipun dalam mewujudkan hal tersebut masih diperlukan keterlibatan dua negara sekutu masing-masing negara Korea, yakni AS dan Cina. Kata Kunci : Deklarasi Panmunjom, perdamaian Korea, Korea Selatan, Korea Utara, Moon Jae-in, Kim Jog-un 

Problematika Kekuatan Politik Islam di Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab

Ghafur, Muhammad Fakhry, Basyar, M Hamdan, Mashad, Dhurorudin, Wahyudhi, Nostalgiawan

Jurnal Penelitian Politik Vol 15, No 1 (2018): Turbulensi Kepemimpinan dan Konektivitas antar Negara
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3119.111 KB)

Abstract

Politik Islam memiliki pengaruh yang sangat kuat pada pasang surut pergolakan politik di Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab.Perang Teluk 1991 menjadi katalis terjadinya perubahan dalam kebijakan, baik internal maupun eksternal. Di Arab Saudi gerakan protes kelompok Islam dan para pendukung mereka yang anti liberal, terjadi selama dan setelah perang, yang menuntut perubahan. Sementara di Kuwait, pemerintah monarki pergerakan kelompok oposisi. Terbentuknya kelompokICMyang bersikap oposisi terhadap pemerintah, telah menarik IM dalam pusaran konflik politik untuk melakukan reformasi. Hal ini yang menjadi tantangan bagiICMuntuk memperoleh pengaruh politik yang lebih luas dalam konstelasi politik di Kuwait. Sementara di Uni Emirat Arab, pemerintah memandang kelompok oposisi sebagai ancaman keamanan nasional dan bersikap represif. Berbagai aktivitas politik Islam di Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab akan menjadi fokus kajian dalam penelitian ini.Kata kunci : Politik Islam, Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab