cover
Filter by Year
Jurnal Penelitian Politik
Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berba-gai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.
Articles by issue : Vol 14, No 2 (2017): Demokrasi, HAM dan Militer
11
Articles
Pengawasan Intelijen Demokratik Sebagai Instrumen Pencegahan Pelanggaran HAM

Yanuarti, Sri

Jurnal Penelitian Politik Vol 14, No 2 (2017): Demokrasi, HAM dan Militer
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2591.886 KB)

Abstract

Salah satu penyebab terjadinya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh institusi negara adalah tidak adanya pengawasan intelijen yang dilakukan secara demokratis.  Khusus pada negara-negara yang berada pada masa transisi dari rejim otoriter ke rejim demokratik, pengawasan institusi intelijen secara demokratik menjadi keharusan. Hal ini dikarenakan, institusi-institusi intelijen pada masa lalu (rezim otoriter) biasanya berfungsi untuk melindungi pemimpin yang otoriter atau menjadi alat represif bagi masyarakatnya. Akibatnya; (1) Institusi intelijen lebih melayani kepentingan politik daripada pembuatan kebijakan; (2) Unit intelijen yang ditetapkan ditujukan untuk tujuan politik tertentu; (3) Petugas intelijen atau kebijakan intelijen diarahkan, diatur oleh kepentingan politik, atau partai politik, yang berafiliasi pada institusi intelijen.Di Indonesia pengawasan intelijen secara demokratik menjadi penting mengingat sejarah intelijen pada masa lalu banyak yang disalahgunakan untuk memproteksi rezim yang ada , selain itu praktik intelijen juga dilakukan secara bebas karena mereka memiliki hak kekebalan atau imunity dengan dalih bahwa prinsip pekerjaan intelijen adalah kerahasiaan. Selain itu politisasi institusi intelijen pada masa lalu sangat tinggiDi masa Soeharto, praktik intelijen ’hitam’ secara eksplisit dijalankan untuk menghadapi ancaman terhadap penguasa politik. Fokus dari kegiatan intelijen pada saat itu ditujukan untuk menghancurkan komunisme di Indonesia. Dengan justifikasi tersebut operasi dalam skala besar dijalankan. Hal ini berlanjut selama tiga puluh tahun di mana kegiatan intelijen yang menjustifikasi pelanggaran HAM tersebut lebih diitujukan untuk mengatasi ancaman yang datang dari dalam negeri. Deretan kasus yang terjadi mulai dari operasi militer di Aceh, Timor Timur, Papua, peristiwa Malari 1974, Tanjung Priuk 1984, kasus Penembakan Misterius (Petrus) di tahun 1980an, diikuti dengan kasus penghilangan aktivis sepanjang tahun 1997- 1998 menunjukkan wajah gelap intelijen yang saat itu dijadikan instrumen bagi penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya.

Taking Religion More Seriously: Beyond Secular Assumption in Studying Religion and Politics in Indonesia

Metera, Gde Dwitya Arief

Jurnal Penelitian Politik Vol 14, No 2 (2017): Demokrasi, HAM dan Militer
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2865.825 KB)

Abstract

This review looks at two important recent publications by leading scholars on Indonesian politics namely Vedi Hadiz’s Islamic Populism in Indonesia and the Middle East, and Michael Buehler’s The Politics of Shari’a Law: Islamist Activists and the State in Democratizing Indonesia. Both publications have advanced the literature analytically by offering new approaches in a literature that is saturated by culturalist and, more recently, institutionalist arguments. Buehler’s book, however, is better-equipped in meeting the challenge offered by Benedict Anderson to understand the unique motive of religious politics in Indonesia than Hadiz’s book. Buehler has managed to acknowledge the success of Islamist politics in Indonesia in asserting religious laws in the public sphere. Hadiz, by contrast, still treats the case of Indonesia as a case of failure of Islamist politics primarily by relying on the electoral performance of Islamist actors as an indicator. Ultimately, the two publications should be welcomed warmly by the student of religion and politics in Indonesia. Keywords: Islamist politics, Indonesian politics, Islamic populism, Shari’a bylaws, Democratization.

Fenomena Post Democracy Party di Indonesia: Kajian Atas Latar Belakang, Karakteristik dan Dampaknya

Noor, Firman

Jurnal Penelitian Politik Vol 14, No 2 (2017): Demokrasi, HAM dan Militer
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2476.043 KB)

Abstract

AbstrakDi era demokrasi saat ini beberapa partai di Indonesia nampak memiliki karakter unik dimana tidak tumbuh dari masyarakat dan bukan pula merupakan sebuah institusi yang awalnya adalah perantara antara anggota parlemen dengan masyarakat. Kehadiran partai berkarakter post-democracy itu sendiri ditengarai merupakan dampak dari kondisi kehidupan politik yang sudah bergeser dari bentuk demokrasi yang dianggap ideal. Dengan menggunakan pisau analisis dari Colin Crouch artikel ini membedah latar belakang dan karakter partai-partai di Indonesia saat ini, serta menguji sejauh mana partai-partai tersebut dapat disebut sebagai post-democracy. Pada bagian akhir artikel ini akan membahas berbagai potensi dampak yang ditimbulkan. Secara umum, tulisan ini memperlihatkanbahwa saat ini beberapa partai di Indonesia memang memiliki karakter partai post democracy. Namun, secara umum karakter itu bukan merupakan sesuatu hal yang permanen mengingat cenderung berpotensi semakin luntur seiring dengan makin lamanya partai-partai itu berkecimpung dalam kehidupan politik riil.Kata Kunci: Post-Democracy, Partai Politik, Oligarki, Regulasi.

Faksi Dan Konflik Internal Partai-Partai Politik Di Indonesia Era Reformasi

Budiatri, Aisah Putri, Haris, Syamsuddin, Romli, Lili, Nuryanti, Sri, Nurhasim, Moch, Darmawan, Devi, Hanafi, Ridho Imawan

Jurnal Penelitian Politik Vol 14, No 2 (2017): Demokrasi, HAM dan Militer
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3018.642 KB)

Abstract

AbstractInternal conflicts and party divisions are complex issues that have been experienced by almost all of big parties in Indonesia during the reform era. Conflict is inevitable even though the Political Party Law has specifically regulated party conflicts and ways to end the conflicts. This qualitative research finds factors that cause the conflict including party ideologies, the institutionalization of personal and oligarchic party leadership, uninstitutionalized party coalitions, the inefectivity of formal legal rules, and a combination of open proportional systems, direct election systems and extreme multiparty systems. Conflict is a problem that has a negative impact on the party because it can disturb party recruitment and its electoral performance. Therefore, the effort to prevent and resolve the conflict is essential. Keywords : Fact, conflict, party politic, institusionalitazion

Pelibatan TNI dalam Kontra Terorisme Di Indonesia

Mengko, Diandra M

Jurnal Penelitian Politik Vol 14, No 2 (2017): Demokrasi, HAM dan Militer
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2346.802 KB)

Abstract

 Indonesian Military (TNI) involvement in counter-terrorism basically has its historical background. Before Indonesian political reform 1998, the military played as a main role in counter-terrorism in both domestic and international context. Along with the Indonesian political reformation in 1998 and the separation of military (TNI) and police (Polri), the problem of terrorism has considered as criminal acts that put the Police to perform as main role and the TNI as supporting role. However, the discourse to restore TNI’s authority (as main role) on counter terrorism continues to emerge. This paper argues that TNI involvement in certain degrees and contexts can indeed support counter-terrorism efforts in Indonesia. However it is important to note that giving the TNIs equal authority with the Police (in counter terrorism) would impacted to serious problems, such as: counter-productive to counter-terorrism efforts and the development of TNI professionalism, or even risk Indonesias democratic life.Keywords: Indonesian Military (TNI), Indonesian Police (Polri), Military, Terrorism

Poros Maritim Dan Tantangan Laut Tiongkok Selatan

Sari, Deasy Silvya

Jurnal Penelitian Politik Vol 14, No 2 (2017): Demokrasi, HAM dan Militer
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2714.837 KB)

Abstract

ABSTRAK Perlombaan reklamasi pulau sedang berlangsung di Laut Tiongkok Selatan sejak lima belas tahun terakhir. Perlombaan reklamasi dilakukan oleh pemerintah negara-negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang mengembangkan Fiery Cross Reef seluas 3.000m2, Vietnam yang mengembangkan Spratly Island seluas 550 m2, Malaysia yang mengembangkan Swallow Reef seluas 1.368m2, Filipina yang mengembangkan Thitu Island seluas 1.000m2, dan Taiwan yang mengembangkan Itu Aba seluas 1.195m2. Perlombaan reklamasi pulau tersebut akan berpengaruh pada zona ekonomi ekslusif (ZEE) masing-masing negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia. Upaya penyelesaian sengketa di Laut Tiongkok Selatan telah diupayakan baik secara bilateral, maupun regional melalui ASEAN. Serangkaian dokumen kesepakatan telah dihasilkan antara negara-negara anggota ASEAN dengan Pemerintah RRT namun belum mampu mengurangi ego pihak bersengketa untuk menghentikan reklamasi. Terlebih, perlombaan reklamasi pulau disertai pengembangan dan peningkatan kapabilitas militer masing-masing negara bersengketa dari sisi kuantitas dan kualitas.Dalam desain Poros Maritim Dunia yang digaungkan Pemerintah Indonesia sebagai rencana pembangunan wilayah maritim, Pemerintah Indonesia perlu menata strategi guna mengimbangi perlombaan reklamasi pulau dan kapabilitas militer tersebut. Tulisan ini bermaksud untuk mengkaji strategi Poros Maritim Indonesia dalam menghadapi perlombaan reklamasi pulau dan kapabilitas militer di Laut Tiongkok Selatan. Penulis melakukan studi literatur untuk mengumpulkan, menganalisis, dan interpretasi data, serta merancang strategi Poros Maritim Indonesia dengan menggunakan Regional Security Complex Theory (RSCT). Pemerintah Indonesia perlu mendesain strategi outward looking dalam desain Poros Maritim Indonesia guna menangkal strategi negara-negara lain yang mampu mengancam ketahanan NKRI, khususnya terkait dengan perlombaan reklamasi pulau dan kapabilitas militer di Laut Tiongkok Selatan.Kata kunci: Indonesia, Laut Tiongkok Selatan, Poros Maritim, Regional Security Complex Theory (RSCT)

Respons Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Perkembangan Gerakan Islamic State Di Indonesia

Andriyani, Novie Lucky, Kushindarti, Feriana

Jurnal Penelitian Politik Vol 14, No 2 (2017): Demokrasi, HAM dan Militer
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (923.485 KB)

Abstract

AbstractThe self-declared “caliphate” of Abu Bakr al Bagdadi on October 2014, known as The Islamic State (formerly known as the Islamic State of Iraq and Syria or ISIS) is a group of jihadist organization that aims to form an Islamic State (caliphate) over the region. The impact of IS action caused the Islamic State existence gain attention from other countries and actor in international relation. Some of them are giving their support to IS while some others are opposed it. Indonesia has its long history in dealing with violent and threat caused by Islamic movement in some areas. From Indonesian background of movement, the movement of IS gain attention from Indonesian Islamist organizations and they started to declare their support for Islamic state. It worries Indonesian government because of its local militant attempts to mobilise Indonesian people to join jihad in Iraq and Syria. From the discussion mention above, this article will talks about the development of Islamic State in Indonesia and how it affects Indonesia condition. Besides that, the writing will also apply theory on decision making to discuss on how Indonesian government response to deal and face the influence of Islamic State. The research shows that Indonesia gives attention to the concept of a global caliphate which is introduced by IS. The threat of Islamic State that spread around Indonesia motivated Indonesian government to response not only to Islamic States’ ideology and its barbaric actions, but it also to Islamic States’ attempted subversion of Indonesia nationalism. Key words: Indonesia, influence, Islamic State, response 

Kebijakan Keamanan Maritim di Perbatasan Indonesia : Kasus Kejahatan di Laut Sulawesi – Laut Sulu

Rustam, Ismah

Jurnal Penelitian Politik Vol 14, No 2 (2017): Demokrasi, HAM dan Militer
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2618.042 KB)

Abstract

Tulisan ini akan membahas mengenai kebijakan keamanan maritim pada wilayah Laut Sulawesi – Laut Sulu yang sering kali dihadapkan dengan permasalahan kejahatan terutama penyanderaan dan pembajakan kapal. Meski tiga negara; Indonesia, Malaysia, dan Filipina telah melaksanakan patroli bersama di kedua perairan namun angka tindak kejahatan di wilayah tersebut masih tergolong tinggi. Pendekatan yang ingin dilihat dalam tulisan ini yaitu pembentukan kerjasama trilateral, dimana pemerintah perlu melakukan pendekatan diplomatik dan membentuk rezim kerjasama yang cukup mengikat. Indonesia selaku negara yang memiliki kepentingan teritorial cukup besar di wilayah tersebut harus menginisiasi tindak lanjut dari pertemuan-pertemuan yang telah dilaksanakan di antara tiga negara. Layaknya Selat Malaka, alur laut wilayah perbatasan Laut Sulawesi - Laut Sulu termasuk jalur pelayaran yang berbahaya. Berbagai inisiatif rezim di Selat Malaka membuat  penurunan angka kriminalitas dan meningkatkan angka keselamatan navigasi. Sementara di wilayah perbatasan Laut Sulawesi – Laut Sulu belum nampak rezim yang cukup kuat dalam pengamanan lautnya. 

Polisi Sipil dalam Reformasi Polri : Upaya & Dilema Antara Penegakan HAM dan Fungsi Kepolisian

Siregar, Sarah Nuraini

Jurnal Penelitian Politik Vol 14, No 2 (2017): Demokrasi, HAM dan Militer
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2512.803 KB)

Abstract

Paradigma sebagai Polisi Sipil adalah perubahan paradigma besar Polri. Ini bukan pekerjaan mudah karena identitas Polri saat masih menjadi bagian dari ABRI tidak jauh dari watak militeristik dan sarat dengan pola tindak kekerasan. Tulisan ini mencoba mengkaji dan menganalisa fungsi Polri sebagai Polisi Sipil selama masa reformasi dalam konteks Reformasi Polri. Analisa ini disertakan dengan berbagai problematika yang dihadapi Polri, sehingga acapkali membuat posisi Polri menjadi dilematis; antara menjalankan fungsinya dengan ketat namun berkonsekuensi pada isu pelanggaran HAM, atau membuat pilihan-pilihan strategis yang dapat menyokong citra Polri dalam koridor sebagai Polisi Sipil.Kata Kunci : Polisi Sipil, Reformasi Polri, Isu Pelanggaran HAM

Penguatan Perlindungan Saksi dan Korban Pada Pengadilan Hak Asasi Manusia

Nalestidewi, Yustina Trihoni

Jurnal Penelitian Politik Vol 14, No 2 (2017): Demokrasi, HAM dan Militer
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2949.175 KB)

Abstract

Setiap negara demokrasi menjamin hak asasi manusia (HAM) dalam konstitusinya, yang salah satu wujudnya hak atas kemandirian peradilan sebagai sarana penegakan hukum (law enforcement). Peradilan mandiri dan kredibel demi menjamin hak asasi setiap orang tersebut membutuhkan pengintegrasian nilai serta standar HAM karena penerapan sistem peradilan yang melanggar HAM dan tidak sensitif terhadap nilai-nilai kemanusiaan tidak bersumbangsih positif terhadap usaha penyelenggaraan tata kelola pemerintahan demokratis yang memenuhi rasa keadilan. Guna mewujudkan hal ini, maka proses peradilan yang adil (fair trial) yang dalam kinerjanya menegakkan, menghormati, memajukan, dan melindungi HAM merupakan keniscayaan. Namun sayangnya, Pengadilan HAM Indonesia untuk Timor-Timur, Tanjung Priok, dan Abepura yang sudah menangani 18 perkara, tidak kredibel karena mengandung banyak cacat dan kelemahan serta mengingkari standar kemanusiaan. Sebagai akibatnya, Pengadilan HAM tidak mampu memberikan keadilan bagi korban.  Salah satu alasannya karena Pengadilan HAM tidak dapat menjamin perlindungan saksi dari ancaman dan tekanan. Padahal perlindungan saksi sangat penting terutama dalam pelanggaran berat HAM karena pelaku biasanya mempunyai otoritas, kekuasaan dan sumber daya untuk menghilangkan  barang bukti, mempengaruhi aparat penegak hukum maupun mengintimidasi saksi-saksi. Sedangkan saksi biasanya pihak lemah terutama dalam relasi kekuasaan dengan terdakwa. Paper ini hendak menguraikan perlunya pembenahan perlindungan saksi terutama dalam konteks legislasi untuk mendukung kemampuannya berkontribusi pada terciptanya fair trial Pengadilan HAM.