cover
Filter by Year
Jurnal Penelitian Politik
Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berba-gai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.
Articles by issue : Vol 13, No 1 (2016): Komunitas ASEAN dan Tantangan Ke Depan
8
Articles
TRANSFORMASI RUANG DAN PARTISIPASI STAKEHOLDERS: MEMAHAMI KETERLIBATAN AKTOR NON-NEGARA DALAM MASYARAKAT ASEAN

M. Umar, Ahmad Rizky

Jurnal Penelitian Politik Vol 13, No 1 (2016): Komunitas ASEAN dan Tantangan Ke Depan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2545.137 KB)

Abstract

Riset ini mencoba untuk menjelaskan keterlibatan stakeholders tersebut dalam dua sektor regionalisasi ASEAN: Hak Asasi Manusia (HAM) dan Usaha Kecil & Menengah (UKM). Sejak bertransformasi menjadi bentuk Masyarakat ASEAN pada tahun 2003, mulai muncul interaksi yang lebih kompleks antara negara dan aktor-aktor non-negara. Artikel ini berargumen bahwa Masyarakat ASEAN telah membuka ruang yang lebih besar untuk mengakomodasi partisipasi pemangku kepentingan/stakeholders yang ada di dalamnya. Dengan menggunakan perspektif kritis, artikel ini mencoba untuk menunjukkan bahwa sebetulnya pola interaksi yang terbangun antara aktor-aktor non-negara dan negara dalam spektrum Masyarakat ASEAN berlangsung dinamis, dengan kontestasi antara aktor-aktor yang ada. Kendati demikian, dari dua sektor yang diangkat sebagai studi kasus, ada perbedaan pola kontestasi dan partisipasi di antara stakeholders yang ada. Di sektor HAM, organisasi masyarakat sipil punya kapasitas dan kemampuan jaringan yang cukup kuat untuk mengadvoasikan kepentingannya, sementara UKM masih belum terlalu kuat untuk melakukan ekspansi pasar, dan harus berhadapan dengan kekuatan bisnis yang lebih besar. Riset ini berkontribusi untuk memberikan penjelasan mengenai dinamika partisipasi aktor non-negara dan implikasinya bagi proses regionalisasi di Asia Tenggara ke depan. Kata Kunci: Regionalisme, Partisipasi, Stakeholders, Masyarakat ASEAN, Asia Tenggara, Organisasi Masyarakat Sipil, Usaha Kecil & Menengah

Intelijen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru

Bhakti, Ikrar Nusa, Mengko, Diandra M, Samego, Indria, Yanuarti, Sri, Siregar, Sarah Nuraini

Jurnal Penelitian Politik Vol 13, No 1 (2016): Komunitas ASEAN dan Tantangan Ke Depan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2523.293 KB)

Abstract

AbstractIntelligence is a challenging topic to discuss due to its secrecy nature. Nevertheless, democracy has always supported the community to have, at least, basic understanding of all government agencies, including intelligence. In 2015, Center for Political Studies, Indonesian Institute of Sciences (P2P-LIPI) has conducted a research titled “Intelligence and Democratization in Indonesia Post New-Order”. This research not only discuss about intelligence theories, but also intelligence experience in transitional democracy states, brief history of Indonesian intelligence, and initial review on democratization of Indonesian intelligence. We argue that intelligence reform in Indonesia is a requisite. Intelligence should operate under democratic system and principles. The old paradigm of intelligence in Indonesia certainly will and must change, and oversight towards intelligence is necessity. Oversight mechanism would not weaken intelligence role, but rather it would enhance intelligence professionalism by gaining public support, legitimacy, and adequate budget. Keywords: Democracy, Intelligence, Indonesia, Politics, Post New-Order

KETAHANAN SOSIAL WARGA PERBATASAN INDONESIA MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN: STUDI DI KECAMATAN ENTIKONG, KALIMANTAN BARAT

Raharjo, Sandy Nur Ikfal

Jurnal Penelitian Politik Vol 13, No 1 (2016): Komunitas ASEAN dan Tantangan Ke Depan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2551.661 KB)

Abstract

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah mulai diberlakukan pada akhir tahun 2015, dan akan ditarnsformasikan menjadi MEA yang inklusif pada tahun 2025. Sebagai penduduk kawasan perbatasan yang pintu gerbang lintas batas Indonesia-Malaysia, masyarakat Entikong harus memiliki ketahanan sosial yang kuat untuk menghadapi semakin bebasnya pergerakan orang dan barang di wilayah mereka. Tulisan ini mengkaji kondisi ketahanan sosial masyarakat Entikong dalam menghadapi MEA tersebut. Dengan menggunakan kerangka Sustainable Livelihood Approach yang dimodifikasi, tulisan ini mengidentifikasi bahwa masyarakat Entikong memiliki empat modal ketahanan sosial yang kuat, yaitu modal alam, modal sosial, modal keuangan, dan modal politik/pemerintahan, serta dua modal yang masih lemah, yaitu modal fisik dan modal manusia. Selain itu, ketahanan sosial masyarakat Entikong juga dibantu dengan pelaksanaan kerja sama lintas Indonesia-Malaysia.Tulisan ini menyarankan reoptimalisasi kerja sama lintas batas dan pengaturan khusus perdagangan lintas batas di dalam MEA.

MEMBACA PHK MASSAL: RANTAI NILAI INDUSTRI ELEKTRONIK, MEA, DAN TANTANGAN BAGI GERAKAN BURUH DI INDONESIA

Izzati, Fatimah Fildzah

Jurnal Penelitian Politik Vol 13, No 1 (2016): Komunitas ASEAN dan Tantangan Ke Depan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2493.559 KB)

Abstract

abstrakPHK Massal sempat menjadi isu dalam politik perburuhan awal tahun 2016 setelah kemunculan paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan dalam rangka menyambut keterlibatan Indonesia dalam MEA. Adanya konstruksi kata massal dalam isu PHK ini tidak sejalan dengan data ketenagakerjaan, namun lebih terkait erat dengan politik produksi dalam industri elektronik. Pada sisi lain, kerentanan gerakan buruh di sektor elektronik pun kian meningkat seiring dengan meningkatnya fleksibilitas pasar tenaga kerja dalam rezim pasar bebas, termasuk dalam konteks MEA. Tulisan ini membahas hubungan antara isu PHK massal dengan rantai nilai industri elektronik di tingkat global, MEA, dan tantangan bagi gerakan buruh di Indonesia. Tujuannya untuk menunjukkan peran gerakan buruh dalam menghadapi skema ekonomi seperti MEA terutama di dalam industri elektronik melalui analisis teori rantai nilai. Dengan menggunakan metode kualitatif berupa studi literatur, tulisan ini menemukan bahwa gerakan buruh di Indonesia memiliki peluang yang besar untuk membangun kekuatan di tingkat regional dengan memosisikan dirinya di dalam rantai nilai global dan rezim pasar tenaga kerja fleksibel.melalui analisis teori rantai nilai. Dengan menggunakan metode kualitatif berupa studi literatur, tulisan ini menemukan bahwa gerakan buruh di Indonesia memiliki peluang yang besar untuk membangun kekuatan di tingkat regional dengan memosisikan dirinya di dalam rantai nilai global dan rezim pasar tenaga kerja fleksibel.

Problematika Kerja Sama Perbatasan Sepanjang Sungai Mekong antara Tiongkok dan ASEAN Bagian Utara

Irewati, Awani, Rahman, Agus R, Luhulima, CPF, Pudjiastuti, Tri Nuke, Raharjo, Sandy Nur Ikfal, Nufus, Hayati

Jurnal Penelitian Politik Vol 13, No 1 (2016): Komunitas ASEAN dan Tantangan Ke Depan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2653.356 KB)

Abstract

AbstractFor centuries, the Mekong river has become the center of six riparian countries’s people life. Geographically, it flows through these countries for about 4,900 km.  It created a 795,000 km² river basin, distributed between the Upper Mekong River Basin that is formed by China (21 percent) and Myanmar (3 percent), as well as the Lower Mekong River Basin, which comprised Laos (25 percent), Thailand (23 percent), Cambodia (20 percent), and Viet Nam (8 percent) (FAO, 2011). To fullfill their own people’s needs over  the Mekong River and its subregion, those riparian states have been developing some transboundary cooperation initiatives among them. Greater Mekong Subregion (GMS), Mekong Ricer Commission [MRC] etc. are examples of the transboundary cooperation. Besides, there are some other cooperations that cover the whole or part of the Mekong subregion but  do not specifically focus on Mekong River, i.e. ASEAN-China Free Trade Area and ASEAN Community. This condition creates a complexity of relationships among the cooperations in the Mekong subregion. This paper analysis some potential/existing problems i.e. a possibility that those cooperations overlap; the differences in the countries’ profile seem to create different interests among them etc. The analysis is based on some field research in some places [Vietnam, Laos, Thailand] in 2015. Keywords: transboundary cooperation, Northern ASEAN countries, GMS, MRC, Mekong River, connectivity.

Neotradisionalisme dan Distopianisme: Tinjauan atas Tiga Buku Robert D. Kaplan, The Coming Anarchy: Shattering the Dreams of the Post Cold War (New York: Vintage Books. 2000), The Revenge of Geography: What the Map Tells Us About Coming Conflicts and the Battle Against Fate (New York: Random House Publishing. 2013), dan Asias Cauldron: the South China Sea and the End of A Stable Pacific (New York: Random House. 2014)

Sriyanto, Nanto

Jurnal Penelitian Politik Vol 13, No 1 (2016): Komunitas ASEAN dan Tantangan Ke Depan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2526.592 KB)

Abstract

Kumpulan tulisan Robert D. Kaplan dibukukan dalam buku The Coming Anarchy (2000) yang menggambarkan pemikiran awalnya perihal perkembangan dunia di dekade pertama pasca-Perang Dingin. Memasuki dekade kedua millennium baru, Robert D. Kaplan menerbitkan dua buku yang kurang lebih bertalian secara tematik. Buku pertamanya yang dimaksud adalah The Revenge of Geography: What the Map Tells Us About Coming Conflicts and the Battle Against Fate (2013) yang secara tematik juga dapat dipertautkan dengan buku yang terbit belakangan mengenai perkembangan Laut Tiongkok Selatan dengan negara-negara pesisirnya, Asias Cauldron: the South China Sea and the End of A Stable Pacific (2014). Kedua buku ini menarik disandingkan dengan buku pertama dalam melihat perkembangan pemikiran Kaplan dengan pendekatannya yang lekat dengan amatan lapangan.

Strategi Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN

Krisman, Khanisa, Pudjiastuti, Tri Nuke, Salim, Zamroni, Febiyansah, Panky Tri, Luhulima, CPF, Inayati, Ratna Shofi

Jurnal Penelitian Politik Vol 13, No 1 (2016): Komunitas ASEAN dan Tantangan Ke Depan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2606.482 KB)

Abstract

AbstractASEAN is gradually changing their approach from top-to-bottom to a more grassroot style institution. The idea of creating a community push ASEAN to be more inclusive in implementing its programes. In realizing ASEAN Economic Community, public awareness and understandings is the key factor in whether the implementation of this ASEAN’s pillar will succeed. Recalling that the popularity of ASEAN and its frameworks are not significantly known in Indonesia, the survey and the policy paper that followed aim to find out the level of public understandings about ASEAN Economic Community which started to be implemented last year. Keywords: ASEAN, ASEAN Economic Community, Indonesia, public survey.

Indonesia Defense Diplomacy in Achieving Cybersecurity Through Asean Regional Forum On Cybersecurity Initiatives

Setyawan, David Putra, Sumari, Arwin Datumaya Wahyudi

Jurnal Penelitian Politik Vol 13, No 1 (2016): Komunitas ASEAN dan Tantangan Ke Depan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2612.027 KB)

Abstract

The development of information technology in the international world impacts to the use of cyberspace which covers all aspects of national life. Faced to this condition, Indonesian government needs to understand the state of cyber security and build it so that able to address any kind of threat which comes through cyberspace. In addition to internal conditions, the scope of the external noteworthy to be considered due the nature of cyber threats are transnational, cross the line of sovereignty, and has been seen as a common threat by the countries of the world. ASEAN has become a forum for Indonesias to achieve national interests in order to support national security in the cyber field. Through the ASEAN Regional Forum (ARF) on cybersecurity initiatives, defense diplomacy strategy directed to increasing mutual trust (confidence building measures) between states and reduce any potential threats that may result from the external sphere. Those efforts, resulted in an agreement in the form of point of contacts between states and a shared vision for continuous training of cybersecurity in the form of seminars and workshops to build the capacity of human resources. Strategies and efforts are analyzed through a qualitative approach and primary data were collected through interviews with 15 informants from various government agencies. In addition, literature, journals, and related documents are also used as supporting data.