cover
Filter by Year
Jurnal Penelitian Politik
Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berba-gai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.
Articles by issue : Vol 12, No 1 (2015): Demokrasi, PEMILU Serentak, dan Pelembagaan Partai Politik
9
Articles
‚Äč
MENYIAPKAN TATA KELOLA PEMILU SERENTAK 2019

Nuryanti, Sri

Jurnal Penelitian Politik Vol 12, No 1 (2015): Demokrasi, PEMILU Serentak, dan Pelembagaan Partai Politik
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (361.55 KB)

Abstract

Keputusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Januari 2014 telah mengakibatkan perubahan polapenyelenggaraan pemilu menjadi Pemilu Serentak yang akan diselenggarakan mulai tahun 2019. Meskipundemikian, keputusan tersebut sebenarnya agak janggal karena hanya mengumumkan penyelenggaraan pemilusecara serentak, tetapi tidak mempertimbangkan penerapan coattail effect (efek ekor jas) untuk tujuan mendasaryaitu memperkuat sistem presidensial di Indonesia. Tulisan ini akan mempelajari tata kelola Pemilu Serentak yangharus dipertimbangkan sebelum pelaksanaan keputusan khusus Mahkamah Konstitusi di tahun 2014 tersebut.Kata Kunci: Pemilu Serentak, tata kelola kepemiluan.

MENELAAH RELASI EKSEKUTIF-LEGISLATIF DALAM SISTEM PRESIDENSIAL MULTIPARTAI DI INDONESIA

Hanafi, Ridho Imawan

Jurnal Penelitian Politik Vol 12, No 1 (2015): Demokrasi, PEMILU Serentak, dan Pelembagaan Partai Politik
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (295.398 KB)

Abstract

Tulisan ini menelaah relasi eksekutif-legislatif dalam sistem presidensial multipartai di Indonesia. Menurutsejumlah studi, sistem presidensial yang dikombinasikan dengan multipartai cenderung akan berakhir dengankonflik antara lembaga eksekutif dan legislatif dan menghadirkan ketidakstabilan demokrasi. Berbeda dari argumentersebut, studi ini menyatakan bahwa sistem presidensial multipartai di Indonesia dapat berjalan dengan relatif baik.Adanya perpaduan institusi formal dan informal yang mengatur hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatifberhasil mengurangi potensi kebuntuan dan membuat hubungan kedua lembaga terebut berjalan baik. Selain itu,sosok presiden yang akomodatif dan mengedepankan koalisi, serta sikap elite politik yang cenderung menempuhkonsensus turut andil dalam bekerjanya sistem presidensial multipartai di Indonesia.Kata kunci: sistem presidensial multipartai, lembaga eksekutif dan legislatif, institusi formal dan informal, koalisi.

EKSISTENSI KEBANGSAAN DAN PERWUJUDAN KEINDONESIAAN DI WILAYAH PERBATASAN DARAT INDONESIA-MALAYSIA: KASUS KALIMANTAN BARAT

Andriana, Nina

Jurnal Penelitian Politik Vol 12, No 1 (2015): Demokrasi, PEMILU Serentak, dan Pelembagaan Partai Politik
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (333.78 KB)

Abstract

Kondisi wilayah perbatasan yang penuh dengan keterbatasan menunjukkan indikasi mudahnya masyarakatdi wilayah tersebut untuk lebih berorientasi kepada negara tetangga, karena negara tetangga relatif lebih mampumengatasi keterbatasan yang mereka alami. Anggapan bahwa rasa nasionalisme pada masyarakat perbatasan itu rapuhtidak sepenuhnya salah, namun juga tidak sepenuhnya benar. Banyak faktor yang menyebabkan rasa nasionalismemasyarakat perbatasan menjadi kuat atau sebaliknya, rapuh. Negara memiliki peran penting dalam menumbuhkandan memelihara rasa kebangsaan masyarakat diseluruh nusantara, khususnya di wilayah perbatasan. Tulisan inimenyajikan potret rasa kebangsaan dalam pemahaman dan keseharian masyarakat perbatasan. Pada akhirnya,tulisan ini ingin memberikan sebuah rekomendasi kepada pemerintah dan pemangku kepentingan terkait, bahwapendekatan untuk menumbuhkan dan memelihara rasa kebangsaan masyarakat perbatasan haruslah lebih inovatifdan humanis serta beradab.Kata Kunci: Wilayah Perbatasan, Nasionalisme, Peran Pemerintah.

PELEMBAGAAN SISTEM KEPARTAIAN DI BAWAH SISTEM DEMOKRASI INDONESIA (1998 SEKARANG)

Budiatri, Aisah Putri

Jurnal Penelitian Politik Vol 12, No 1 (2015): Demokrasi, PEMILU Serentak, dan Pelembagaan Partai Politik
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (563.471 KB)

Abstract

Diterapkannya demokrasi di Indonesia setelah tahun 1998 telah membawa pembaharuan pada sistem kepartaiandan pemilu. Namun pertanyaannya kemudian adalah apakah sistem kepartaian setelah diterapkannya demokrasi diIndonesia telah mengarah pada sebuah sistem yang terlembaga. Hasil analisa yang didasarkan pada empat dimensisistem kepartaian Mainwaring dan Scully menunjukan bahwa sistem kepartaian Indonesia di masa reformasi saatini belum terlembaga. Hanya dimensi legitimasi partai politik yang menunjukan situasi perbaikan dalam sistemkepartaian Indonesia saat ini, namun tiga dimensi lainnya tidak. Indonesia hingga kini masih dihadapkan padapersoalan pola kompetisi yang tidak stabil, hubungan masyarakat dan partai yang lemah, serta partai dengan oligarkiyang kuat.Kata Kunci: partai, demokrasi, sistem kepartaian, pelembagaan, Indonesia.

KOALISI PARTAI ISLAM DI INDONESIA PADA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

Ekawati, Esty

Jurnal Penelitian Politik Vol 12, No 1 (2015): Demokrasi, PEMILU Serentak, dan Pelembagaan Partai Politik
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (455.987 KB)

Abstract

Political coalition is a necessity for a state, like Indonesia, that using multiparty system. Coalition is a mustsince the election could not provide a majority in a parliament. Some factors have determined the parties politicalbehavior in Indonesia and present two factors that would determine why were the coalition of Islamic political partiesdifficult to realize in the 2014 Presidential election. Firstly, political pragmatism has made Islamic polical partybecome cartel party in which party become agent of the state and employs the resources of the state to ensure thesurvival of the party. Secondly, Islamic political parties do not have popular figures against Prabowo and Jokowi.Keywords: political party, general election, coalition.

PARTISIPASI POLITIK DAN PERILAKU MEMILIH PADA PEMILU 2014

Yustiningrum, RR Emilia, Yustiningrum, RR Emilia, Ichwanuddin, Wawan, Ichwanuddin, Wawan

Jurnal Penelitian Politik Vol 12, No 1 (2015): Demokrasi, PEMILU Serentak, dan Pelembagaan Partai Politik
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3617.547 KB)

Abstract

Gagasan utama kajian ini adalah untuk memahami kecenderungan partisipasi politik dan perilaku memilihpada pemilu 2014. Faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut ada tiga yaitu faktor sosiologis, psikologis,dan pilihan rasional terhadap perilaku memilih pemilih Indonesia. Kajian ini juga memetakan faktor yang palingmempengaruhi partisipasi politik dan perilaku memilih dalam pemilu 2014 lalu.Kata Kunci: partisipasi politik, perilaku memilih, pemilu 2014, faktor sosiologis, faktor psikologis, faktor pilihanrasional

DAMPAK KEBIJAKAN ILLEGAL MARITIME ARRIVALS (IMA) AUSTRALIA TERHADAP HUBUNGAN AUSTRALIA-INDONESIA KONTEMPORER

Prabaningtyas, Rizka Fiani

Jurnal Penelitian Politik Vol 12, No 1 (2015): Demokrasi, PEMILU Serentak, dan Pelembagaan Partai Politik
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (310.164 KB)

Abstract

Hubungan Australia dan Indonesia selalu memiliki dinamika yang tinggi. Salah satu persoalan yang seringkalimenjadi hambatan bagi kedua negara adalah isu pencari suaka dan pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia untukmenuju ke Australia melalui jalur laut atau Illegal Maritime Arrivals (IMA). Posisi Indonesia sebagai negara transitdanAustralia sebagai negara tujuan mengharuskan keduanya bekerja sama agar isu IMA dapat ditangani dengan baik.Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut mengenai bagaimana Australia menjalankan kebijakan untukmenangani IMA dewasa ini dan dampaknya bagi hubungan Australia-Indonesia. Untuk mewujudkan kepentingannasionalnya, Australia merasa perlu menjalin kerja sama dengan Indonesia yang dianggap sebagai negara bufferatau penyangga agar dapat menjustifikasi upaya-upaya menjaga keamanan nasionalnya. Namun, Australia saat inikebijakan IMAAustralia cenderung lebih restriktif dan unilateral sehingga bertentangan dengan nilai-nilai HAM dankemanusiaan dan prinsip good international citizenship. Kecenderungan Australia untuk bertindak lebih agresif dansepihak dengan justifikasi keamanan nasional negaranya membiaskan komitmen penyelesaian kerangka kerja samadengan Indonesia. Perubahan kebijakan IMA Australia ke arah yang lebih restriktif dan mengedepankan tindakanunilateral akan berdampak negatif terhadap perkembangan hubungan kedua negara.Kata Kunci: Kebijakan Luar Negeri Australia, Illegal Maritime Arrival (IMA), kepentingan nasional Australia,Hubungan Australia-Indonesia.

ASEAN DAN ISU LAUT CINA SELATAN: TRANSFORMASI KONFLIK MENUJU TATA KELOLA KEAMANAN REGIONAL ASIA TIMUR

Pudjiastuti, Tri Nuke, Prayoga, Pandu

Jurnal Penelitian Politik Vol 12, No 1 (2015): Demokrasi, PEMILU Serentak, dan Pelembagaan Partai Politik
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (845.181 KB)

Abstract

Perebutan wilayah di Laut Cina Selatan antara negara pihak akan mengakibatkan ketidakstabilan keamanandi kawasan yang dapat berujung pada konflik terbuka. Untuk menghindari konflik terbuka atau unjuk kekuatan,beberapa usaha telah dilakukan namun sayangnya negara-negara pihak yang sekaligus anggota ASEAN masihenggan menggunakan mekanisme ASEAN. Selama ini pendekatan-pendekatan yang digunakan baik oleh akademisimaupun negara pihak masih sebatas penggunaan skema kerjasama untuk mengalihkan konflik. Penggunaan konseptransformasi konflik menuju tata kelola keamanan kawasan masih jarang dipakai. Tujuan dari tulisan ini untukmenganalisis perkembangan konflik LCS dalam kerangka ASEAN dan peran Indonesia dalam upaya mendorongterjadinya transformasi konflik yang fokus pada relasi antar pihak. Salah satu forum yang dapat dioptimalkanperanannya dalam mengelola dan mengubah potensi konflik di kawasan ini adalah ASEAN Maritime Forum (AMF).Peralihan dari DoC ke CoC merupakan bagian dari upaya transformasi konflik di Laut Cina Selatan, dimanaintinya para pihak diarahkan untuk mematuhi kesepakatan dan saling menghargai setiap upaya yang dibuat untukmenyelesaikan konflik secara damai.Kata Kunci: Wilayah, Transformasi, Konflik, Tata Kelola

THE DYNAMIC OF INDONESIAN POLITICAL TRUST IN THE BEGINNING OF REFORM ERA

Yani, Andi Ahmad, Yani, Andi Ahmad

Jurnal Penelitian Politik Vol 12, No 1 (2015): Demokrasi, PEMILU Serentak, dan Pelembagaan Partai Politik
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (475.136 KB)

Abstract

Kepercayaan merupakan pondasi utama untuk membangun legitimasi politik dan keberlanjutan sistemdemokrasi. Sebagai negara demokrasi yang sedang berkembang, Indonesia menghadapi berbagai tantanganuntuk membangun kepercayaan politik pada masa transisi, khususnya pada dekade awal Orde Reformasi. Untukmengidentifikasi bangunan kepercayaan politik masyarakat Indonesia pada periode tersebut, artikel ini menganalisiskepercayaan politik pada lembaga-lembaga yang mendukung proses demokratisasi pada masa-masa kritis ini. Artikelini menawarkan dua argumen utama. Pertama, penelitian ini menunjukkan tren kepercayaan masyarakat Indonesiayang cukup tinggi pada lembaga-lembaga demokrasi. Meskipun demikian, sebagian besar responden justru tidakmempercayai partai politik. Kedua, studi ini menganalisis tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia denganmengacu pada teori kepercayaan politik. Teori ini menyatakan bahwa tingkat kepercayaan politik dipengaruhi olehdua faktor utama. Pertama, adalah faktor dan budaya dan kedua adalah faktor rasionalitas dengan mengacu padakinerja kelembagaan. Hasilnya, studi ini mendukung asumsi bahwa tingkat kepercayaan politik Indonesia lebihditentukan oleh prestasi kelembagaan, khususnya demokrasi dan kinerja pembangunan ekonomi.Kata Kunci: kepercayaan politik, lembaga demokrasi, modal sosial, sistem politik Indonesia.