cover
Filter by Year
Jurnal Penelitian Politik
Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berba-gai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.
Articles by issue : Vol 11, No 1 (2014): Problematika Isu Perbatasan
9
Articles
‚Äč
OTRET RASA KEBANGSAAN DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA: KASUS DESA LONG NAWANG MALINAU DAN KRAYAN NUNUKAN, KALIMANTAN UTARA

Rozi, Syafuan

Jurnal Penelitian Politik Vol 11, No 1 (2014): Problematika Isu Perbatasan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (488.402 KB)

Abstract

Anggapan bahwa rasa nasionalisme pada masyarakat perbatasan itu rapuh tidak sepenuhnya salah, namunjuga tidak sepenuhnya benar. Banyak faktor yang menyebabkan rasa nasionalisme masyarakat perbatasan menjadikuat atau sebaliknya, rapuh. Negara memiliki peran penting dalam menumbuhkan dan memelihara rasa kebangsaanmasyarakat di seluruh nusantara, khususnya di wilayah perbatasan. Tulisan ini menyajikan potret rasa kebangsaandalam pemahaman dan keseharian masyarakat perbatasan. Pada akhirnya, tulisan ini ingin memberikan sebuahrekomendasi kepada pemerintah dan pemangku kepentingan terkait, bahwa pendekatan untuk menumbuhkan danmemelihara rasa kebangsaan masyarakat perbatasan haruslah lebih inovatif dan humanis serta beradab.Kata Kunci: kebangsaan, wilayah perbatasan, peran pemerintah.

RISIS UKRAINA DAN DAMPAKNYA TERHADAP TATANAN POLITIK GLOBAL DAN REGIONAL

Kamasa, Frassminggi

Jurnal Penelitian Politik Vol 11, No 1 (2014): Problematika Isu Perbatasan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1735.309 KB)

Abstract

Krisis politik di Ukraina adalah isu internasional aktual yang terjadi saat ini. Artikel ini akan membahaskrisis Ukraina dan dampaknya terhadap tatanan politik global dan regional. Secara khusus, artikel ini akan fokusmenganalisa secara makro dan mikro aktor, isu, dan dimensi konflik krisis politik di Ukraina. Berbeda dengan studilainnya, artikel ini membahas bahwa krisis Ukraina membawa pada suatu perubahan lingkungan strategis yang barudi Eropa dan usaha untuk mempertahankan tatanan global yang ada saat ini dari ancaman antisistemik. Sebagaitambahan, artikel ini akan membahas sejauh mana hak untuk menentukan nasib sendiri berupa referendum dapatdigunakan untuk menyelesaikan krisis, sementara di sisi lain kedaulatan negara merupakan hal yang penting yangharus dijaga. Selanjutnya artikel ini juga membahas pelajaran referendum Krimea bagi Indonesia. Terakhir, artikelini menemukan bahwa hasil krisis Ukraina tidak hanya berpengaruh bagi masa depan Ukraina tetapi juga awal/dasar pada perimbangan baru dalam tatanan politik global dan regional. Implikasinya, hal itu menimbulkan duakemungkinan apakah Barat dan Rusia menahan diri untuk tidak saling mengganggu atau sebaliknya.Kata Kunci: krisis Ukraina, tatanan politik global dan regional, geopolitik, sistem/masyarakat internasional,referendum, hak untuk menentukan nasib sendiri.

KESEPAKATAN BATAS DARAT RI-TIMOR LESTE: SEBUAH KAJIAN DIPLOMASI PERBATASAN RI

Anggitta, Mutti

Jurnal Penelitian Politik Vol 11, No 1 (2014): Problematika Isu Perbatasan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (478.595 KB)

Abstract

Tulisan ini bertujuan mendeskripsikan proses pelaksanaan diplomasi perbatasan oleh Republik Indonesia (RI)dalam mencapai Provisional Agreement between the Government of Republic of Indonesia and the Governmentof Republic Democratic Timor Leste on the Land Boundary pada tahun 2002-2005. Dalam mencapai kesepakatantersebut, diplomasi perbatasan dilaksanakan oleh berbagai aktor (kementerian, institusi pemerintah nonkementerian,dan akademisi) pada tiga level, yaitu level Joint Ministerial Commission (JMC) yang fokus pada penyelesaianmasalah-masalah residual antara RI dan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL), Joint Border Committee (JBC)yang fokus pada pengelolaan perbatasan RI-RDTL, dan Technical Sub-Committee on Border Demarcation andRegulation (TSC-BDR) yang fokus pada hal-hal teknis delimitasi batas darat RI-RDTL.Kata Kunci : diplomasi perbatasan, kesepakatan batas darat, RI, RDTL.

MEMAHAMI PERSPEKTIF TIONGKOK DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA LAUT CINA SELATAN

Farhana, Faudzan

Jurnal Penelitian Politik Vol 11, No 1 (2014): Problematika Isu Perbatasan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (296.473 KB)

Abstract

Ulasan buku ini adalah tentang sudut pandang Tiongkok terhadap perkembangan isu sengketa kewilayahandi Laut Cina Selatan (LCS). Sebagai salah satu aktor kunci dalam sengketa ini, sangatlah penting untuk memahamipandangan Tiongkok agar dapat memprediksi kebijakan politiknya terkait dengan upaya penyelesaian sengketasecara damai dan pengembangan kerja sama di kawasan. Tiongkok mengklaim kedaulatannya atas keempat grupkepulauan di LCS dan lautan di sekelilingnya berdasarkan tiga hal: (1) hak-hak historis yang mencakup penemuan,penamaan, penggunaan nama yang berkelanjutan, dan tindakan protes dan perlawanan terhadap invasi asing, (2)penyelenggaraan kekuasaan administratif yang berkelanjutan, serta (3) adanya pengakuan atas kedaulatan Tiongkokdari komunitas internasional dan bahkan juga dari beberapa negara pengklaim lainnya. Sementara itu, dalam upayapenyelesaian sengketa ini disarankan agar seluruh pihak dapat bekerjasama dalam menemukan resolusi damaiberdasarkan empat prinsip: (1) pengelolaan laut secara damai, (2) upaya selangkah-demi-selangkah, (3) pembagiankeuntungan yang adil dan seimbang, serta (4) pengeksplorasian yang ramah lingkungan.Kata Kunci: perspektif Tiongkok, Laut Cina Selatan, sengketa wilayah, kerja sama regional.

MASALAH KRUSIAL DI KABUPATEN KEPULAUAN TERLUAR ROTE NDAO

Nainggolan, Poltak Partogi

Jurnal Penelitian Politik Vol 11, No 1 (2014): Problematika Isu Perbatasan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (506.219 KB)

Abstract

Pulau-pulau terluar adalah beranda Indonesia yang penting, yang belum banyak diperhatikan kondisinya.Kabupaten Kepulauan Rote Ndao, bagian paling selatan Indonesia yang berbatasan dengan perairan Australia,adalah pulau terluar yang seharusnya penting secara geopolitik dan geostrategis, tetapi posisinya rawan darigangguan asing. Untuk melindungi eksistensinya, beberapa permasalahan krusial yang dihadapi di Rote Ndaoharus dapat dipetakan secara komprehensif dan segera dicarikan solusinya. Kajian ini mendiskusikan Rote Ndaodari kondisi infrastruktur, kelangkaan penduduk, pengelolaan ilegal, dan keamanan, baik tradisional maupun nontradisional, dan kaitannya dengan transmigrasi sebagai solusi untuk melindungi wilayah itu. Pengumpulan datadilakukan dengan kunjungan lapangan dan wawancara dengan para pejabat dinas terkait dan aparat keamanan,pada tahun 2012, selain penggunaan data sekunder, yang diperoleh dari studi kepustakaan. Analisis dilakukandengan pendekatan kualitatif, yang temuan pentingnya antara lain mengungkap pelanggaran wilayah perairanyang dilakukan oleh Angkatan Laut Australia belakangan ini dan munculnya ancaman pengelolaan secara ilegaloleh orang asing, serta para pelaku non-negara lainnya.Kata Kunci: pulau terluar, kabupaten kepulauan terluar, Rote Ndao, Provinsi NTT, ancaman keamanan, migranilegal, perdagangan manusia.

FISIBILITAS SISTEM PEMILU CAMPURAN: UPAYA MEMPERKUAT SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA

Nurhasim, Moch

Jurnal Penelitian Politik Vol 11, No 1 (2014): Problematika Isu Perbatasan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (663.965 KB)

Abstract

Proses pencarian sistem pemilu yang cocok bagi Indonesia merupakan peluang sekaligus tantangan bagikalangan intelektual. Dalam proses pencarian itu, tim pemilu P2P LIPI telah melakukan serangkaian upaya untukmencari solusi dalam membenahi watak rapuh dan kelemahan utama sistem proporsional yang telah beberapa kaliditerapkan di Indonesia. Kajian P2P LIPI mengenai Fisilibilitas Sistem Pemilu Campuran: Upaya MemperkuatSistem Pemilu Presidensial di Indonesia adalah sebuah kajian yang membandingkan tingkat kecocokan penerapanvarian-varian sistem pemilu bagi Indonesia. Tujuannya adalah untuk menemukan sebuah formulasi sistem pemiluyang dapat memunculkan pemenang pemilu mayoritas minimal di parlemen (DPR) dalam rangka mengurangijumlah partai.Kata Kunci: Sistem Presidensial, Sistem Pemilu, Sistem Pemilu Campuran.

MENINJAU MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PERBATASAN DI ASEAN

Irewati, Awani

Jurnal Penelitian Politik Vol 11, No 1 (2014): Problematika Isu Perbatasan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1642.882 KB)

Abstract

Sengketa perbatasan antarnegara diASEAN secara mendasar dipicu oleh belum tuntasnya penentuan garis-garisbatas darat. Garis-garis batas sebagai penanda fisik tegaknya kedaulatan suatu negara adalah hal yang sensitif diASEAN. Pengalaman tiga sengketa ThailandKamboja, ThailandLaos, MalaysiaIndonesia merupakan contohsengketa di ASEAN yang masing-masing memiliki keunikan latar belakang. Beberapa mekanisme menjadi pilihanmereka mengatasi sengketa, yaitu bilateral, regional, dan multilateral. Tiga pilihan ini tercantum dalam klausulTAC (1976) dan ASEAN Charter (2007). Proses friendly negotiation sebagai cara perundingan bilateral menjadimekanisme solusi yang selalu dianjurkan dalamASEAN. Setelah melewati proses bilateral yang panjang, dua kasussengketa (Thailand-Kamboja, Malaysia-Indonesia) akhirnya dibawa ke ranah penyelesaian hukum tingkat multilateral(International Court of Justice), sebagai upaya terakhir. Sedangkan antara Thailand dan Laos diputuskan untukgencatan senjata/ status quo (1988) sebelum Laos bergabung ke ASEAN (1997), dan mengembangkan kerja samaekonomi perbatasan sebagai gantinya. Tulisan ini mengangkat tinjauan atas pengalaman mekanisme penyelesaiansengketa terhadap 3 kasus sengketa itu dengan proses penyelesaian yang variatif. Proses friendly negotiation yangberlangsung relatif lama telah membangun ikatan antarpihak, sehingga sengketa tidak mencabik ASEAN.Kata Kunci: Mekanisme Penyelesaian Sengketa, Perbatasan, TAC, Piagam ASEAN, Sengketa Thailand-Kamboja,Sengketa Thailand Laos, Sengketa Malaysia Indonesia.

TINJAUAN KRITIS REFORMASI KULTURAL POLRI (1999-2012)

Siregar, Sarah Nuraini

Jurnal Penelitian Politik Vol 11, No 1 (2014): Problematika Isu Perbatasan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (364.332 KB)

Abstract

Selama 14 tahun terakhir, Polri telah berusaha memenuhi tuntutan gerakan reformasi meski belum berhasilseluruhnya. Khusus reformasi kultural, menurut klaim Polri, telah ada beberapa upaya yang dilakukan olehPolri, seperti perubahan doktrin, perumusan pedoman tata perilaku anggota Polri, dan sebagainya. Namun dalamperkembangannya, khusus untuk aspek kultural selaku muara dari reformasi, Polri tampak belum berhasil menjadipolisi sipil yang berwajah humanis serta demokratis. Padahal peran Polri sebagai penegak hukum dan fungsinyayang berhubungan dengan masyarakat melekat satu dengan yang lainnya. Fungsinya sebagai pelindung, pengayom,pelayan, dan penegakan hukum merupakan satu kesatuan universal yang melekat pada identitas Polri sendiri.Kualitas dari implementasi fungsi tersebut yang akan mencerminkan bagaimana perilaku Polri sesungguhnya didalam masyarakat. Oleh karena itu, berbicara mengenai reformasi kultural Polri, turut menganalisis pula seluruhfungsi-fungsi tersebut dijalankan oleh anggota Polri.Kata Kunci : Polri, polisi, reformasi, budaya, kultural, sipil, humanis.

MENEROBOS BATAS NELAYAN INDONESIA DI PERAIRAN AUSTRALIA: PERMASALAHAN DAN PROSPEK

Wuryandari, Ganewati

Jurnal Penelitian Politik Vol 11, No 1 (2014): Problematika Isu Perbatasan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (465.763 KB)

Abstract

Tulisan ini mengkaji isu nelayan tradisional Indonesia di perairan Australia yang telah berulangkalimenimbulkan persoalan dalam hubungan bilateral kedua negara. Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) dan notakesepakatan Indonesia-Australia atau MoU Box 1974 sesungguhnya telah memberikan jaminan hukum atas hakpenangkapan ikan tradisional oleh nelayan-nelayan tradisional Indonesia di perairan Australia yang telah merekalakukan secara turun menurun sejak sekitar abad 17. Namun fakta empiris memperlihatkan adanya praksis berbeda.Nelayan-nelayan tradisional Indonesia tersebut masih menghadapi hambatan dalam melaksanakan hak perikanantradisionalnya akibat perbedaan penafsiran hak penangkapan ikan tradisional dan perubahan kawasan area yangdisepakati dalam MoU Box oleh pihak Australia. Dengan menggunakan perspektif dari Indonesia, kajian inidimaksudkan untuk memahami persoalan tersebut sebagai bahan pijakan untuk mencari solusi atas permasalahantersebut. Persoalan ini perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Tidak saja untuk kepentingan menjagahubungan bilateral Indonesia-Australia, tetapi yang jauh lebih penting adalah untuk memberikan jaminan keamanandan kesejahteraan nelayan-nelayan tradisional kita.Kata Kunci: Indonesia, Australia, UNCLOS, MoU Box, nelayan tradisional.